Senin, 20 Desember 2010
Perseteruan Wako-Wawako Mencuat
MEDIAJAMBI — Perseteruan antara Walikota Jambi, Bambang Priyanto dan Wakil Walikota Jambi, Sum Indra semakin mencuat. Setelah tiga hari Sidang Paripurna Pembahasan RAPBD Kota, Wawako terlihat absen. Bahkan Wako yang tidak hadir pada rapat hari ketiga, justru diwakili Sekda hingga menimbulkan tanda tanya para anggota dewan.
Puncak perseteruan terungkap saat Fraksi PAN DPRD Kota Jambi melakukan interupsi atas ketidakhadian wawako ini. “Seharusnya Walikota menyerahkan tugas yang tidak bisa beliau hadiri kepada wakil. Dan itu proseduralnya. Bukan kepada Sekda,” tukas Edi Syam, Kamis (16/2) lalu.
Ketidakhadiran Walikota karena kesibukan tertentu, terutama urusan dinas menjadi hal yang wajar. Namun dapat digantikan Wakil Walikota dalam membahas rencana keuangan Pemkot Jambi tahun 2011 ini. “Lalu kenapa harus mengutus Sekda. Ini mengesampingkan tugas seorang wakil. Saya harap walikota menyadari hal tersebut, tugas walikota dan wakil walikota ada undang-undangnya,” katanya.
Pernyataan ini diperkuat pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Raden Suwandi. Dikatakan, tindakan walikota sudah tidak prosedural. ”Kami menyayangkan hal tersebut, kenapa walikota hanya mengambil keputusan seorang diri, tidak melakukan koordinasi dengan wakil walikota,’’tambahnya.
Apalagi dalam kondisi resmi, hal ini menimbulkan tanda tanya dimata publik. “Seolah-olah ingin menunjukkan, bahwa perpecahan diantara mereka kian kentara,” tukas Suwandi.
Seperti diketahui, retaknya hubungan pasangan ini berawal sejak Walikota Jambi, Bambang Priyanto “Dicerai” partai pengusungnya. Yakni PAN, PPP, PBB dan PKPB Kota Jambi. Keadaan semakin memburuk seiring tidak dilibatkannya Wawako dalam menentukan kebijakan strategis pemerintahan. Kepada wartawan Walikota mengaku hubungannya dengan Wakilnya, baik-baik saja. “Tidak ada apa-apa, baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar,” katanya.
Sementara Sum Indra, sulit untuk ditemui. Beberapa kali coba dihubungi di ruang kerjanya, Ketua DPC PAN Kota Jambi itu jarang berada di tempat. Menurut stafnya saat ini, Sum Indra tengah mengambil pendidikan S2nya di Jakarta. “Bapak tidak masuk karena ke Jakarta sekolah S2nya,” kata stafnya. Sum Indra juga jarang ditemui bertugas dilapangan. (mas)
Puncak perseteruan terungkap saat Fraksi PAN DPRD Kota Jambi melakukan interupsi atas ketidakhadian wawako ini. “Seharusnya Walikota menyerahkan tugas yang tidak bisa beliau hadiri kepada wakil. Dan itu proseduralnya. Bukan kepada Sekda,” tukas Edi Syam, Kamis (16/2) lalu.
Ketidakhadiran Walikota karena kesibukan tertentu, terutama urusan dinas menjadi hal yang wajar. Namun dapat digantikan Wakil Walikota dalam membahas rencana keuangan Pemkot Jambi tahun 2011 ini. “Lalu kenapa harus mengutus Sekda. Ini mengesampingkan tugas seorang wakil. Saya harap walikota menyadari hal tersebut, tugas walikota dan wakil walikota ada undang-undangnya,” katanya.
Pernyataan ini diperkuat pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Raden Suwandi. Dikatakan, tindakan walikota sudah tidak prosedural. ”Kami menyayangkan hal tersebut, kenapa walikota hanya mengambil keputusan seorang diri, tidak melakukan koordinasi dengan wakil walikota,’’tambahnya.
Apalagi dalam kondisi resmi, hal ini menimbulkan tanda tanya dimata publik. “Seolah-olah ingin menunjukkan, bahwa perpecahan diantara mereka kian kentara,” tukas Suwandi.
Seperti diketahui, retaknya hubungan pasangan ini berawal sejak Walikota Jambi, Bambang Priyanto “Dicerai” partai pengusungnya. Yakni PAN, PPP, PBB dan PKPB Kota Jambi. Keadaan semakin memburuk seiring tidak dilibatkannya Wawako dalam menentukan kebijakan strategis pemerintahan. Kepada wartawan Walikota mengaku hubungannya dengan Wakilnya, baik-baik saja. “Tidak ada apa-apa, baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar,” katanya.
Sementara Sum Indra, sulit untuk ditemui. Beberapa kali coba dihubungi di ruang kerjanya, Ketua DPC PAN Kota Jambi itu jarang berada di tempat. Menurut stafnya saat ini, Sum Indra tengah mengambil pendidikan S2nya di Jakarta. “Bapak tidak masuk karena ke Jakarta sekolah S2nya,” kata stafnya. Sum Indra juga jarang ditemui bertugas dilapangan. (mas)
Lagi, Siswa Dipungut “Biaya Siluman”
MEDIAJAMBI—Dunia pendidikan di Kota Jambi kembali tercoreng. Setelah Siswa SMAN 6 memprotes uang pembangunan yang tidak jelas dasar hukumnya beberapa waktu lalu, kali ini aksi serupa dilakukan siswa SMKN 3 Kota Jambi. Mengingat besarnya uang pungutan untuk Pendidikan Sistem Ganda dan uang praktek lainnya mencapai Rp 580 ribu per siswa.
Tuntutan ini terungkap dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar seratus siswa dan orang tua murid, Jum’at (17/12) lalu di gedung DPRD Kota Jambi. Para siswa meminta, anggota dewan mencari solusi agar “biaya siluman” untuk PSG dan praktek dapat diminalisir.
Gilang, siswa SMKN 3 dalam aksi tersebut menyatakan, tiap siswa dikenakan biaya mencapai Rp 580 ribu. untuk melunasi uang lembaran siswa kelas X sebesar Rp. 130.000, kelas XI Rp. 130.000, kelas XII Rp. 110.000 serta bagi siswa kelas XII, ditambah uang PSG sebesar Rp. 450.000 per orang.
Odah (35), salah satu wali murid yang ikut dalam aksi ini meminta, pihak sekolah menjelaskan perincian biaya tersebut. “Kasihan kami orang tua murid yang penghasilan yang tidak memadai. Maksud kami menyekolahkan di sekolah negeri, agar biaya lebih ringan dan mendapat bea siswa. Tapi kenyataannya di sekolah dikenai biaya embel-embel yang besarnya sama dengan sekolah swasta,” tukasnya sambil meminta, agar semua biaya tersebut dihapuskan saja.
Ketua Komite SMKN 3 Kota Jambi, Rusmadi mengatakan, selama ini tidak pernah menandatangani kesepakatan dengan pihak sekolah mengenai penarikan punggutan tersebut. Bahkan ia merasa belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi ketua komite sekolah hingga kini.
Sehingga praktis, biaya PSG belum disetujui pihak komite dan orang tua siswa. “Makanya para orang tua dan siswa mempertanyakan biaya yang dibebankan pada mereka. Pihak sekolah harus bisa memerinci pungutan itu untuk apa dan kemana saja lari dana tersebut,” tukas Rusmadi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Syihabuddin mengatakan, persoalan ini akan dikembalikan ke pengurus sekolah. Untuk mencari solusi efektif, apakah biaya itu dapat dibatalkan jika para orang tua siswa merasa keberatan.
“Sekolah adalah dunia pendidikan yang membutuhkan dana. Namun tetap saja jangan terlalu berat membebani orang tua murid. Apalagi jika keputusan diambil tanpa ada persetujuan komite sekolah dan para orang tua siswa,” tukas Syihabuddin.(yen)
Tuntutan ini terungkap dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar seratus siswa dan orang tua murid, Jum’at (17/12) lalu di gedung DPRD Kota Jambi. Para siswa meminta, anggota dewan mencari solusi agar “biaya siluman” untuk PSG dan praktek dapat diminalisir.
Gilang, siswa SMKN 3 dalam aksi tersebut menyatakan, tiap siswa dikenakan biaya mencapai Rp 580 ribu. untuk melunasi uang lembaran siswa kelas X sebesar Rp. 130.000, kelas XI Rp. 130.000, kelas XII Rp. 110.000 serta bagi siswa kelas XII, ditambah uang PSG sebesar Rp. 450.000 per orang.
Odah (35), salah satu wali murid yang ikut dalam aksi ini meminta, pihak sekolah menjelaskan perincian biaya tersebut. “Kasihan kami orang tua murid yang penghasilan yang tidak memadai. Maksud kami menyekolahkan di sekolah negeri, agar biaya lebih ringan dan mendapat bea siswa. Tapi kenyataannya di sekolah dikenai biaya embel-embel yang besarnya sama dengan sekolah swasta,” tukasnya sambil meminta, agar semua biaya tersebut dihapuskan saja.
Ketua Komite SMKN 3 Kota Jambi, Rusmadi mengatakan, selama ini tidak pernah menandatangani kesepakatan dengan pihak sekolah mengenai penarikan punggutan tersebut. Bahkan ia merasa belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi ketua komite sekolah hingga kini.
Sehingga praktis, biaya PSG belum disetujui pihak komite dan orang tua siswa. “Makanya para orang tua dan siswa mempertanyakan biaya yang dibebankan pada mereka. Pihak sekolah harus bisa memerinci pungutan itu untuk apa dan kemana saja lari dana tersebut,” tukas Rusmadi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Syihabuddin mengatakan, persoalan ini akan dikembalikan ke pengurus sekolah. Untuk mencari solusi efektif, apakah biaya itu dapat dibatalkan jika para orang tua siswa merasa keberatan.
“Sekolah adalah dunia pendidikan yang membutuhkan dana. Namun tetap saja jangan terlalu berat membebani orang tua murid. Apalagi jika keputusan diambil tanpa ada persetujuan komite sekolah dan para orang tua siswa,” tukas Syihabuddin.(yen)
Dua Terminal Terbengkalai
MEDIAJAMBI — Keberadaan dua terminal di Kota Jambi terancam terbengkalai. Jika anggaran yang diusulkan tahun 2011 untuk rehab kedua terminal itu tidak terealisasi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Alamina Pinem kepada wartawan, Rabu (16/12) lalu mengungkapkan kekhawatirannya pada kondisi Terminal Alam Barajo dan Terminal Sijenjang yang membutuhkan banyak perbaikan. Sementara, dari Rp 15 miliar yang diusulkan untuk rehab kedua terminal itu, hanya Rp 5 miliar yang disetujui.
”Kita butuh dana besar untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana perhubungan. Untuk rehab terminal Alam Barajo dan terminal Sijenjang saja, nampaknya yang disetujui hanya Rp 5 M, bila hanya itu yang disetujui, dua terminal ini terancam terbengkalai,” katanya
Sementara saat ini, kedua jembatan hampir seluruhnya tidak layak pakai. Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo misalnya. Hampir semua pengguna jasa angkutan enggan memanfaatkan keberadaan loket. Selain sepi, banyak fasilitas pendukung lain yang tidak tersedia.
Demikian pula dengan Terminal Sijenjang yang berada persis sebelum Jembatan Batanghari II. Terminal pengumpul yang dimaksudkan sebagai sentra pengumpul komoditi pertanian dan perdagangan dari Kota dan Kabupaten sekitar ini “ibarat hidup segan mati tak mau”. Rumput dan ilalang tinggi memenuhi seputaran terminal yang dibangun sekitar dua tahun lalu ini.
”Terminal Alam Barajo masuk dalam tipe A, namun dari hasil evaluasi Alam Barajo tak layak pakai, kondisi ini juga terjadi di terminal Sijenjang dan terminal Simpang Kawat,’’terang Pinem.
Sementara anggaran untuk rehab, menurutnya sangat terbatas. Pinem berharap, Pemerintah Kota Jambi tidak sekadar mengejar penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) terlebih dahulu. “Kita fasilitasi dulu kepentingan publik, nanti masyarakatlah yang menilai, kita layak dapat penghargaan atau tidak,” tegas Pinem. (yen)
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Alamina Pinem kepada wartawan, Rabu (16/12) lalu mengungkapkan kekhawatirannya pada kondisi Terminal Alam Barajo dan Terminal Sijenjang yang membutuhkan banyak perbaikan. Sementara, dari Rp 15 miliar yang diusulkan untuk rehab kedua terminal itu, hanya Rp 5 miliar yang disetujui.
”Kita butuh dana besar untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana perhubungan. Untuk rehab terminal Alam Barajo dan terminal Sijenjang saja, nampaknya yang disetujui hanya Rp 5 M, bila hanya itu yang disetujui, dua terminal ini terancam terbengkalai,” katanya
Sementara saat ini, kedua jembatan hampir seluruhnya tidak layak pakai. Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo misalnya. Hampir semua pengguna jasa angkutan enggan memanfaatkan keberadaan loket. Selain sepi, banyak fasilitas pendukung lain yang tidak tersedia.
Demikian pula dengan Terminal Sijenjang yang berada persis sebelum Jembatan Batanghari II. Terminal pengumpul yang dimaksudkan sebagai sentra pengumpul komoditi pertanian dan perdagangan dari Kota dan Kabupaten sekitar ini “ibarat hidup segan mati tak mau”. Rumput dan ilalang tinggi memenuhi seputaran terminal yang dibangun sekitar dua tahun lalu ini.
”Terminal Alam Barajo masuk dalam tipe A, namun dari hasil evaluasi Alam Barajo tak layak pakai, kondisi ini juga terjadi di terminal Sijenjang dan terminal Simpang Kawat,’’terang Pinem.
Sementara anggaran untuk rehab, menurutnya sangat terbatas. Pinem berharap, Pemerintah Kota Jambi tidak sekadar mengejar penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) terlebih dahulu. “Kita fasilitasi dulu kepentingan publik, nanti masyarakatlah yang menilai, kita layak dapat penghargaan atau tidak,” tegas Pinem. (yen)
Minggu, 14 November 2010
Terminal Alam Barajo, Sekadar Tempat Memungut Retribusi
Media Jambi – Suasana lengang terlihat di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi. Deretan loket berjajar rapi. Hanya sayang, tidak satu loketpun yang buka untuk melayani penumpang. Hanya terlihat mobil angkutan kota memasuki terminal mencari penumpang. Sesekali terlihat bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) memasuki terminal. Sekadar memutar untuk kemudian melanjutkan perjalanan.
Kondisi Terminal tipa A ini sangat memprihatinkan. Sejak setahun terakhir, tidak ada aktivitas berarti disini. Tak terlihat kendaraan yang menaikan atau menurunkan penumpang. Yanto, pengurus Loket Safa Marwa jurusan Jambi – Kerinci mengatakan, terminal ini tidak memberi kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.
Terminal ini juga tidak memiliki fasilitas umum. Seperti MCK, mushola dan ruang tunggu. Apalagi penumpang yang datang dari Kerinci sampai di Jambi pada malam hari. Setelah pukul 18.00 WIB tak ada lagi angkot yang masuk terminal. “Jadi ya mau tak mau kami buka loket diluar yang bisa melayani penumpang lebih leluasa,” ujarnya kepada Media Jambi, Rabu (10/11) lalu.
Pantauan Media Jambi, tidak satupun loket yang melayani penumpang pada terminal yang diresmikan tahun 1996 ini. Sesekali terlihat ojek lalu lalang mencari penumpang. Pemiliki PO (Perusahaan Organda). Sepertinya lebih memilih membuka loket diluar terminal. Walaupun sesuai aturan, semua kendaraan yang datang maupun berangkat harus menaikan dan menurunkan penumpang di terminal.
Di banyak loket, hanya tersisa papan merek dengan bagian yang kaca. Disekitarnya ditumbuhi semak belukar. Sejumlah . Sedangkan fasilitas lain lapuDi beberapa tempat, hanya tersisa papan merek Loket-loket yang dibangun hanya tinggal papan merek dan semua fasilitas yang ada sudah lapuk dan terlihat sudah semak. Kaca-kaca sudah banyak yang hancur berantakan.
Benahi Fasilitas
Jika ingin memfungsikan terminal, menurut Yanto Pemerintah harus membenahi fasilitas dasar terminal. Selama ini kendaraan yang masuk terminal karena terpaksa. Namun demikian setiap mobil yang akan berangkat diharuskan masuk terminal untuk membayar retribusi. “Terminal hanya tempat memungut retribusi,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan Suryanto pengurus loket Pita Bunga jurusan Jambi-Bukit Tinggi yang membuka loket di Jalan Kapiten Patimura mengaku terminal yang dibangun menghabiskan uang rakyat ini dipaksakan. Akibatnya pemilik PO lebih memilih membuka loket di luar terminal yang mudah dijangkau oleh masyarakat. “Agar terminal ini dapat berfungsi pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Jambi harus tegas. Kami tidak keberatan masuk terminal asalkan fasilitas dibenahi dulu,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Alamina Pinem dihubungi Media Jambi mengaku Terminal Alam Barajo ini masih kurang fasilitas. Sehingga jika dipaksakan maka akan berdampak pada penumpang. “Kita mencoba memberi palayanan secara maksimal kepada penumpang. Tapi kalau fasilitasnya tidak ada ya bagaimana,” ujarnya saat dihubungi melalui poselnya.
Namun demikian Pinem membantah jika terminal ini tidak difungsikan, hanya saja masih kurang maksimal. “Anda boleh hitung berapa kendaraan yang berangkat dan membayar retribusi diterminal ini. Karena PAD dari terminal ini cukup besar,” ujarnya.(mas)
Memalukan,Kota Jambi Daerah Terkorupsi
MEDIAJAMBI — Peringkat lima besar yang disandang Pemerintah Kota Jambi, masuk dalam indeks persepsi korupsi tertinggi di Indonesia dinilai sangat memalukan. Hasil Survey Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, dari 50 kota yang disurvei, Kota Jambi masuk dalam peringkat kelima daerah yang dikategorikan memiliki nilai korupsi mengkhawatirkan.
Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak ketika dihubungi Media Jambi via ponsel, Jum’at (12/11) lalu mengatakan, survei dilakukan pada 50 kota di Indonesia. Lima peringkat “terparah” terjadi di kota Cirebon dan Pekanbaru dengan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Kota Jambi (4,13).
“Karenanya, Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan usaha. Disamping lebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi,” ujar Frenky
Indeks ini mengalami penurunan dibanding tahun 2008 lalu. Dalam rilis yang diluncurkan 21 Januari 2009 menggambarkan, Pemerintah Kota Jambi dinilai cukup serius menangani permasalahan korupsi. Terlihat dari indeks yang diperoleh mencapai 5,57. Sedangkan tahun 2010, terjadi penurunan indeks hanya 4,13.
Menyikapi hal ini, Walikota Jambi, Bambang Priyanto menilai indeks persepsi korupsi di Indonesia, khususnya penilaian atas transparansi dan akuntabilitas pengggunaan dana di Kota Jambi sangat memalukan.
“Terlepas hasil survei itu benar atau tidak, yang jelas peringkat Kota Jambi yang masuk lima besar adalah hal yang sangat memalukan,” ujar Bambang, Kamis (11/11) lalu. Karenanya, Bambang bertekad menyelesaikan berbagai program di pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
“Tahun 2011 saya targetkan Kota Jambi tidak hanya keluar dari lima besar. Namun, 10 besar. Jika perlu 2011 harus bebas korupsi," tegasnya. Menurut dia, pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu penilaian utama TII. Sedangkan proses layanan perizinan di Kota Jambi tergolong rumit. Karena ditangani beberapa instansi.
Untuk memperoleh data akurat, Pemkot tengah menunggu hasil audit penggunaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit itu, akan diketahui instansi mana saja yang terindikasi menjadi sumber penyelewengan keuangan daerah.
“Setelah audit turun, saya akan lakukan evaluasi menyeluruh. Jika memang ada indikasi kuat korupsi saya tidak akan segan-segan meminta aparat hukum untuk menindaklanjutinya,” tuturnya.(jun)
Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak ketika dihubungi Media Jambi via ponsel, Jum’at (12/11) lalu mengatakan, survei dilakukan pada 50 kota di Indonesia. Lima peringkat “terparah” terjadi di kota Cirebon dan Pekanbaru dengan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Kota Jambi (4,13).
“Karenanya, Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan usaha. Disamping lebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi,” ujar Frenky
Indeks ini mengalami penurunan dibanding tahun 2008 lalu. Dalam rilis yang diluncurkan 21 Januari 2009 menggambarkan, Pemerintah Kota Jambi dinilai cukup serius menangani permasalahan korupsi. Terlihat dari indeks yang diperoleh mencapai 5,57. Sedangkan tahun 2010, terjadi penurunan indeks hanya 4,13.
Menyikapi hal ini, Walikota Jambi, Bambang Priyanto menilai indeks persepsi korupsi di Indonesia, khususnya penilaian atas transparansi dan akuntabilitas pengggunaan dana di Kota Jambi sangat memalukan.
“Terlepas hasil survei itu benar atau tidak, yang jelas peringkat Kota Jambi yang masuk lima besar adalah hal yang sangat memalukan,” ujar Bambang, Kamis (11/11) lalu. Karenanya, Bambang bertekad menyelesaikan berbagai program di pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
“Tahun 2011 saya targetkan Kota Jambi tidak hanya keluar dari lima besar. Namun, 10 besar. Jika perlu 2011 harus bebas korupsi," tegasnya. Menurut dia, pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu penilaian utama TII. Sedangkan proses layanan perizinan di Kota Jambi tergolong rumit. Karena ditangani beberapa instansi.
Untuk memperoleh data akurat, Pemkot tengah menunggu hasil audit penggunaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit itu, akan diketahui instansi mana saja yang terindikasi menjadi sumber penyelewengan keuangan daerah.
“Setelah audit turun, saya akan lakukan evaluasi menyeluruh. Jika memang ada indikasi kuat korupsi saya tidak akan segan-segan meminta aparat hukum untuk menindaklanjutinya,” tuturnya.(jun)
Penderita HIV/AIDS Terus Bertambah
MEDIAJAMBI — Jumlah kasus penderita HIV / AIDS Kota Jambi meningkat hingga 9,6 persen. Dari 81 kasus dari tahun 2006 hingga 2008, bertambah 53 kasus tahun 2008 dan 18 kasus selama tahun tahun 2010.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Irawati Sukandar saat sosialisasi bahaya Virus HIV/AIDS mengatakan, secara akumulatif ditemukan 176 kasus AIDS dan 113 kasus HIV. “Karenanya, sangat penting memperoleh pengetahuan bahaya virus ini ketengah masyarakat untuk mengurangi bertambahnya penderita,” ujar Irawati, Kamis (11/11) lalu.
Menurut Irawati, jumlah korban meninggal dunia tidak terdata dengan jelas, karena sebagian besar keluarga pengidap HIV/AIDS enggan melapor jika ada keluarganya yang meninggal.
Namun berdasarkan data yang ada per-Desember 2009, jumlah korban meninggal dunia pada waktu itu tercatat tiga orang. “Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, 70 persen pengidap HIV/AIDS di Kota Jambi adalah laki-laki," tuturnya. Banyak faktor penyebab menularnya HIV/AIDS, di antaranya karena kehidupan biologis seseorang yang sering berganti-ganti pasangan serta penggunaan obat-obatan terlarang dengan menggunakan jarum suntik sembarangan.
Terjangkitnya virus melalui tiga fase. Fase pertama bisa dilihat setelah diperiksa saat umur infeksi 1-6 bulan. Fase kedua umur infeksi 2-10 tahun dan pada fase ini gejala HIV/AIDS sudah bisa terdeteksi melalui tes darah. Sementara untuk fase ketiga-keempat umur infeksinya variatif.
“Pada fase ketiga dan keempat variatif karena tergantung daya tahan tubuh seseorang. Termasuk gejala sakit fisik dalam maupun luar bisa terlihat sehingga sudah bisa disebut AIDS," tambahnya. (yen)
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Irawati Sukandar saat sosialisasi bahaya Virus HIV/AIDS mengatakan, secara akumulatif ditemukan 176 kasus AIDS dan 113 kasus HIV. “Karenanya, sangat penting memperoleh pengetahuan bahaya virus ini ketengah masyarakat untuk mengurangi bertambahnya penderita,” ujar Irawati, Kamis (11/11) lalu.
Menurut Irawati, jumlah korban meninggal dunia tidak terdata dengan jelas, karena sebagian besar keluarga pengidap HIV/AIDS enggan melapor jika ada keluarganya yang meninggal.
Namun berdasarkan data yang ada per-Desember 2009, jumlah korban meninggal dunia pada waktu itu tercatat tiga orang. “Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, 70 persen pengidap HIV/AIDS di Kota Jambi adalah laki-laki," tuturnya. Banyak faktor penyebab menularnya HIV/AIDS, di antaranya karena kehidupan biologis seseorang yang sering berganti-ganti pasangan serta penggunaan obat-obatan terlarang dengan menggunakan jarum suntik sembarangan.
Terjangkitnya virus melalui tiga fase. Fase pertama bisa dilihat setelah diperiksa saat umur infeksi 1-6 bulan. Fase kedua umur infeksi 2-10 tahun dan pada fase ini gejala HIV/AIDS sudah bisa terdeteksi melalui tes darah. Sementara untuk fase ketiga-keempat umur infeksinya variatif.
“Pada fase ketiga dan keempat variatif karena tergantung daya tahan tubuh seseorang. Termasuk gejala sakit fisik dalam maupun luar bisa terlihat sehingga sudah bisa disebut AIDS," tambahnya. (yen)
“Uang Siluman” Disidik Tim Khusus
MEDIAJAMBI — Munculnya sejumlah pungutan liar di sekolah mendapat perhatian khusus Walikota Jambi, Bambang Priyanto. Bahkan, Bambang membentuk tim khusus untuk mengungkap kebenaran adanya pungutan. Apalagi, persoalan pungutan pada siswa SMUN 6 Kota Jambi mengganggu aktivitas belajar mengajar sepekan terakhir.
Seperti diketahui, siswa SMUN6 dikenai uang pembangunan antara Rp 400 hingga Rp 600 ribu per orang. Dengan alasan, untuk membangun WC Guru, ruang UKS dan ruang kelas yang rusak. Hanya saja, para siswa merasa status pungutan itu tidak jelas. Karena pada tahun ajaran baru, mereka dimintai uang daftar ulang. Kemudian dipungut lagi uang pembangunan. Apalagi, keputusan adanya pungutan tidak dihadiri seluruh orang tua siswa.
Menyikapi hal ini, Walikota Jambi, Bambang Priyanto mengungkapkan keprihatinannya. “Saya sangat prihatin jika kejadian di SMAN 6 Kota Jambi itu benar pungutan sekolah. Saya intruksikan tim khusus untuk mengungkapnya,” ungkap Bambang, Selasa (9/11) lalu. Tim terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Inspektorat Kota Jambi.
Melalui tim, Walikota berharap kasus dapat diusut tuntas. Apalagi, persoalan pendidikan menjadi visi misi pemerintahan Kota Jambi. Alasan pungutan untuk pengembangan, menurut Bambang dapat dilakukan. Hanya saja, tidak sampai membebani wali murid terutama siswa tidak mampu.
“Komite sekolah harus benar-benar memperhatikan kemampuan wali murid. Keputusan rapat komite tidak boleh sepihak, tetapi mengakomodir seluruh anggota,” tegas Bambang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi A Sihabbudin mengatakan, setelah mendapat intruksi dari wali kota pihaknya akan meminta keterangan dari pihak sekolah terkait dugaan pungutan tersebut. “Dalam beberapa hari ke depan kami akan menyelidiki dugaan pungutan tersebut. Jika memang melibatkan pihak sekolah tentunya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada," tambahnya. (yen)
Seperti diketahui, siswa SMUN6 dikenai uang pembangunan antara Rp 400 hingga Rp 600 ribu per orang. Dengan alasan, untuk membangun WC Guru, ruang UKS dan ruang kelas yang rusak. Hanya saja, para siswa merasa status pungutan itu tidak jelas. Karena pada tahun ajaran baru, mereka dimintai uang daftar ulang. Kemudian dipungut lagi uang pembangunan. Apalagi, keputusan adanya pungutan tidak dihadiri seluruh orang tua siswa.
Menyikapi hal ini, Walikota Jambi, Bambang Priyanto mengungkapkan keprihatinannya. “Saya sangat prihatin jika kejadian di SMAN 6 Kota Jambi itu benar pungutan sekolah. Saya intruksikan tim khusus untuk mengungkapnya,” ungkap Bambang, Selasa (9/11) lalu. Tim terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Inspektorat Kota Jambi.
Melalui tim, Walikota berharap kasus dapat diusut tuntas. Apalagi, persoalan pendidikan menjadi visi misi pemerintahan Kota Jambi. Alasan pungutan untuk pengembangan, menurut Bambang dapat dilakukan. Hanya saja, tidak sampai membebani wali murid terutama siswa tidak mampu.
“Komite sekolah harus benar-benar memperhatikan kemampuan wali murid. Keputusan rapat komite tidak boleh sepihak, tetapi mengakomodir seluruh anggota,” tegas Bambang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi A Sihabbudin mengatakan, setelah mendapat intruksi dari wali kota pihaknya akan meminta keterangan dari pihak sekolah terkait dugaan pungutan tersebut. “Dalam beberapa hari ke depan kami akan menyelidiki dugaan pungutan tersebut. Jika memang melibatkan pihak sekolah tentunya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada," tambahnya. (yen)
Senin, 08 November 2010
Siswa SMU Dikenai “Uang Siluman”
MEDIAJAMBI—Untuk kesekian kalinya, wajah pendidikan di Kota Jambi mendapat sorotan tajam. Setelah marak adanya pungutan liar saat Penerimaan Siswa Baru (PSB), kini pungutan terjadi ditengah-tengah aktivitas belajar mengajar. Seperti dialami ratusan siswa SMAN 6 Kota Jambi.
Karena kesal dengan pungutan itu, mereka beramai-ramai berunjukrasa ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Jambi, menuntut penghapusan uang pembangunan yang dirasa sangat memberatkan.
Demo yang dilakukan, Kamis (4/11), diikuti ratusan siswa SMAN 6 Kota Jambi. Mereka berjalan kaki menuju Diknas Kota Jambi sambil menyuarakan agar kepala sekolah dan pihak komite dipecat. Pasalnya, mereka dikenakan uang pembangunan hingga Rp 600 ribu per siswa untuk pembangunan sarana fisik sekolah.
Fadli, seorang perwakilan siswa dihadapan Kadis Pendidikan, Syihabuddin mengatakan, uang itu tidak jelas status dan maksudnya. Siswa baru diwajibkan membayar uang pembangunan Rp 600 ribu. Selain uang seragam yang dibayar saat PSB. Siswa kelas II dan III diwajibkan uang pembangunan Rp 400 ribu. “Setelah Juni membayar uang daftar ulang, kenapa Oktober diminta lagi uang pembangunan,” tanya Fadli.
Dari keterangan pihak sekolah, uang tersebut digunakan untuk membangun WC guru, ruang UKS dan ruang kelas yang rusak. “Namun semua itu belum terbukti,” tambahnya. Dia meminta, kebijakan pungutan itu segera dihapuskan. Karena tiap masuk sekolah, mereka dimintai uang pembangunan. “Lalu mengapa tiap tahun ajaran baru, diminta lagi uang pembangunan,” ujarnya kesal.
Riza, siswa SMUN 6 mengatakan, keputusan membayar uang pembangunan dinilai sangat janggal dan tidakjelas. Alasannya, saat rapat komite tidak seluruh anggota komite diundang. Namun tiba-tiba keputusan biaya pembangunan sekolah diedarkan melalui siswa tanpa ada tanda tangan Kepsek. “Kami tidak akan masuk sekolah sebelum keputusan uang pembangunan dihapuskan,” tegas Riza.
Menanggapi keluhan ini, Kadis Pendidikan Kota Syihabudin berjanji akan menyelesaikannya. Sambil menenangkan siswa, pihaknya akan memangil kepala sekolah dan komite untuk meminja penjelasan. Dia bahkan berjanji, akan melindungi siswa jika nantinya mendapat tekanan dari pihak sekolah.
Jikapun disebutkan, adanya pungutan berdasarkan keputusan komite, seharusnya tidak ada patokan karena bentuknya sumbangan sukarela. “Tapi jika alasannya sumbangan, namun nilainya dipatok persiswa itu sudah masuk pungutan,” katanya.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMAN 6, Harun Sohar menyatakan, jumlah uang pembangunan diambil berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan perwakilan orang tua siswa. Hanya saja, saat rapat dengan orang tua siswa, hanya 50 persen yang hadir. “Dan yang tidak datang, oleh pihak sekolah dianggap setuju,” ujar Harun Sohar.
Hentikan pungutan
Aksi ini mendapat tanggapan serius Anggota DPRD Kota Jambi. Bahkan dewan mendesak, Walikota Jambi menghentikan pungutan di SMA tersebut. “Meski itu keputusan komite, kepala sekolah atau Dinas Pendidikan dapat menghentikan keputusan. Karena secara struktural komite sekolah dibawah kepala sekolah (kepsek),” ujar Edy Syam, anggota DPRD Kota Jambi.
Dia meminta Walikota mengusut dugaan pungutan yang merugikan siswa ini. Komentar senada diungkap Anti Yosefa, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jambi. Menurutnya, kerusakan fisik dan kurangnya fasilitas sekolah tidak bisa menjadi alasan pihak sekolah dan komite mengambil pungutan dari siswa. Mengingat, belum lama ini, DPRD melalui komisi D telah mengundang seluruh kepala sekolah mulai SD hingga SMA.
“Saat pertemuan di DPRD, seluruh kepsek SMA negeri tidak mengeluh adanya kerusakan fisik maupun fasilitas. Padahal, hal itu sudah kami tanyakan karena memang kami sedang menampung seluruh permasalah di sekolah. Namun tiba-tiba ada kejadian seperti ini,” tuturnya. Dia meminta, orang tua dan komite lebih kritis dan jeli setiap permasalahan. Khususnya menyangkut rencana anggaran di sekolah.(yen)
Karena kesal dengan pungutan itu, mereka beramai-ramai berunjukrasa ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Jambi, menuntut penghapusan uang pembangunan yang dirasa sangat memberatkan.
Demo yang dilakukan, Kamis (4/11), diikuti ratusan siswa SMAN 6 Kota Jambi. Mereka berjalan kaki menuju Diknas Kota Jambi sambil menyuarakan agar kepala sekolah dan pihak komite dipecat. Pasalnya, mereka dikenakan uang pembangunan hingga Rp 600 ribu per siswa untuk pembangunan sarana fisik sekolah.
Fadli, seorang perwakilan siswa dihadapan Kadis Pendidikan, Syihabuddin mengatakan, uang itu tidak jelas status dan maksudnya. Siswa baru diwajibkan membayar uang pembangunan Rp 600 ribu. Selain uang seragam yang dibayar saat PSB. Siswa kelas II dan III diwajibkan uang pembangunan Rp 400 ribu. “Setelah Juni membayar uang daftar ulang, kenapa Oktober diminta lagi uang pembangunan,” tanya Fadli.
Dari keterangan pihak sekolah, uang tersebut digunakan untuk membangun WC guru, ruang UKS dan ruang kelas yang rusak. “Namun semua itu belum terbukti,” tambahnya. Dia meminta, kebijakan pungutan itu segera dihapuskan. Karena tiap masuk sekolah, mereka dimintai uang pembangunan. “Lalu mengapa tiap tahun ajaran baru, diminta lagi uang pembangunan,” ujarnya kesal.
Riza, siswa SMUN 6 mengatakan, keputusan membayar uang pembangunan dinilai sangat janggal dan tidakjelas. Alasannya, saat rapat komite tidak seluruh anggota komite diundang. Namun tiba-tiba keputusan biaya pembangunan sekolah diedarkan melalui siswa tanpa ada tanda tangan Kepsek. “Kami tidak akan masuk sekolah sebelum keputusan uang pembangunan dihapuskan,” tegas Riza.
Menanggapi keluhan ini, Kadis Pendidikan Kota Syihabudin berjanji akan menyelesaikannya. Sambil menenangkan siswa, pihaknya akan memangil kepala sekolah dan komite untuk meminja penjelasan. Dia bahkan berjanji, akan melindungi siswa jika nantinya mendapat tekanan dari pihak sekolah.
Jikapun disebutkan, adanya pungutan berdasarkan keputusan komite, seharusnya tidak ada patokan karena bentuknya sumbangan sukarela. “Tapi jika alasannya sumbangan, namun nilainya dipatok persiswa itu sudah masuk pungutan,” katanya.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMAN 6, Harun Sohar menyatakan, jumlah uang pembangunan diambil berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan perwakilan orang tua siswa. Hanya saja, saat rapat dengan orang tua siswa, hanya 50 persen yang hadir. “Dan yang tidak datang, oleh pihak sekolah dianggap setuju,” ujar Harun Sohar.
Hentikan pungutan
Aksi ini mendapat tanggapan serius Anggota DPRD Kota Jambi. Bahkan dewan mendesak, Walikota Jambi menghentikan pungutan di SMA tersebut. “Meski itu keputusan komite, kepala sekolah atau Dinas Pendidikan dapat menghentikan keputusan. Karena secara struktural komite sekolah dibawah kepala sekolah (kepsek),” ujar Edy Syam, anggota DPRD Kota Jambi.
Dia meminta Walikota mengusut dugaan pungutan yang merugikan siswa ini. Komentar senada diungkap Anti Yosefa, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jambi. Menurutnya, kerusakan fisik dan kurangnya fasilitas sekolah tidak bisa menjadi alasan pihak sekolah dan komite mengambil pungutan dari siswa. Mengingat, belum lama ini, DPRD melalui komisi D telah mengundang seluruh kepala sekolah mulai SD hingga SMA.
“Saat pertemuan di DPRD, seluruh kepsek SMA negeri tidak mengeluh adanya kerusakan fisik maupun fasilitas. Padahal, hal itu sudah kami tanyakan karena memang kami sedang menampung seluruh permasalah di sekolah. Namun tiba-tiba ada kejadian seperti ini,” tuturnya. Dia meminta, orang tua dan komite lebih kritis dan jeli setiap permasalahan. Khususnya menyangkut rencana anggaran di sekolah.(yen)
Ruas Jalan Patimura Semakin Macet
MEDIAJAMBI — Panggalian dua box culvert di ruas Jalan Kapitan Patimura Kecamatan Kotabaru Jambi, mengakibatkan jalan protokol ini macet total. Titik pertama di depan STM bawah dan di depan lorong Samudera Sipin Ujung. Akibatnya, terjadi antrean panjang mulai Tugu Juang hingga Simpang Telanai Kota Jambi.
Pantauan Media Jambi, Sabtu (6/11), kemacetan semakin diperparah persis didepan kawasan Jambi Town Squart (Jamtos).
Dicky (25) sopir Angkot jurusan Terminal Baru- Rawasari mengatakan, setelah macet akibat beroperasinya Jamtos, kemacetan bertambah dengan penggalian box culvert. “Padahal jalur ini sudah diperlebar, namun masih macet juga. Kalau begini terus pengemudi bisa merugi,” ujarnya.
Antrean biasa terjadi pada jam-jam sibuk dan hari libur. “Sudah hampir 30 menit, saya belum juga bisa jalan. Penumpang sudah banyak yang gerah kepanasan dan marah-marah,” timpal Dicky.
Menurutnya, jalur ini cukup padat. Hanya saja dapat diatasi jika masing-masing pengendara mau mengalah. Apalagi, dijalur ini tidak tidak ada aparat kepolisian atau DLLJA yang mengatur arus lalulintas.
“Kalau ada polisi atau petugas DLLAJ tak mungkin bisa macet seperti ini. Dia menyarankan pengendara yang hendak ke Sipin Ujung atau ke Terminal Baru sebaiknya lewat jalur Telanaipura. “Kalau mobil saya ini memang trayeknya Terminal Baru-Rawasari. Kalau lewat Telanai menyalahi aturan dan bisa ditangkap,” ujarnya.
(mas)
Pantauan Media Jambi, Sabtu (6/11), kemacetan semakin diperparah persis didepan kawasan Jambi Town Squart (Jamtos).
Dicky (25) sopir Angkot jurusan Terminal Baru- Rawasari mengatakan, setelah macet akibat beroperasinya Jamtos, kemacetan bertambah dengan penggalian box culvert. “Padahal jalur ini sudah diperlebar, namun masih macet juga. Kalau begini terus pengemudi bisa merugi,” ujarnya.
Antrean biasa terjadi pada jam-jam sibuk dan hari libur. “Sudah hampir 30 menit, saya belum juga bisa jalan. Penumpang sudah banyak yang gerah kepanasan dan marah-marah,” timpal Dicky.
Menurutnya, jalur ini cukup padat. Hanya saja dapat diatasi jika masing-masing pengendara mau mengalah. Apalagi, dijalur ini tidak tidak ada aparat kepolisian atau DLLJA yang mengatur arus lalulintas.
“Kalau ada polisi atau petugas DLLAJ tak mungkin bisa macet seperti ini. Dia menyarankan pengendara yang hendak ke Sipin Ujung atau ke Terminal Baru sebaiknya lewat jalur Telanaipura. “Kalau mobil saya ini memang trayeknya Terminal Baru-Rawasari. Kalau lewat Telanai menyalahi aturan dan bisa ditangkap,” ujarnya.
(mas)
PKL Telanaipura Hambat Arus Lalu Lintas
MEDIA JAMBI — Jejeran tenda biru memenuhi ruas sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura. Mereka, pedagang kaki lima yang mencoba mengadu nasib di tengah lalu lalang kendaraan yang melintas di kawasan kantor dan IAIN Jambi. Kenyataan ini berdampak negatif. Kerap terjadi kecelakaan akibat pengendara sulit menghindar kendaraan yang parkir di badan jalan.
Seperti terjadi pada sore Jum’at (5/11) lalu. Marwan (38) pengendara sepeda motor yang tengah melintas mengalami kecelakaan ketika menghindari kendaraan yang parkir dibadan jalan. “Jalur ini merupakan jalan protokol. Pedagang boleh-boleh saja berjualan tapi jangan mengganggu ketertiban umum. Kalau mau parkir jangan di jalan umum lah. Kalau sudah begini, kan semua orang yang rugi,” ujar lelaki yang tinggal di Simpang Kawat ini kepada Media Jambi, Jumat (5/11) sore.
Pengendara juga kurang disiplin. Karena mereka juga seenaknya memarkir kendaraan hingga ketengah badan jalan. Akibatnya pengendara yang akan melintas susah lewat.
Dia berharap Pemerintah Kota Jambi dapat menertibkan para pedagang yang berjualan diatas trotoar jalan. Karena selain membuat jalur ini macet juga merusak keindahan kota.
Devi (35) penjual nasi uduk mengatakan berjualan ditempat ini cukup strategis dan jalurnya cukup padat. Dia mengakui ada sebagian dari rekan-rekannya yang mendirikan tenda hingga melewati badan jalan. “Tapi apa mau dikata mereka juga butuh makan guna menyambung hidup,” ujar ibu dua anak ini.
Menurutnya tidak ada yang melarang berjualan ditempat ini kecuali disiang hari mulai pukul 07.00-16.00 WIB. “Makanya kami jualan ditempat ini, dan kami berjualan untuk menghidup keluarga. Bukan mencari lebih,” tambahnya. (mas)
Seperti terjadi pada sore Jum’at (5/11) lalu. Marwan (38) pengendara sepeda motor yang tengah melintas mengalami kecelakaan ketika menghindari kendaraan yang parkir dibadan jalan. “Jalur ini merupakan jalan protokol. Pedagang boleh-boleh saja berjualan tapi jangan mengganggu ketertiban umum. Kalau mau parkir jangan di jalan umum lah. Kalau sudah begini, kan semua orang yang rugi,” ujar lelaki yang tinggal di Simpang Kawat ini kepada Media Jambi, Jumat (5/11) sore.
Pengendara juga kurang disiplin. Karena mereka juga seenaknya memarkir kendaraan hingga ketengah badan jalan. Akibatnya pengendara yang akan melintas susah lewat.
Dia berharap Pemerintah Kota Jambi dapat menertibkan para pedagang yang berjualan diatas trotoar jalan. Karena selain membuat jalur ini macet juga merusak keindahan kota.
Devi (35) penjual nasi uduk mengatakan berjualan ditempat ini cukup strategis dan jalurnya cukup padat. Dia mengakui ada sebagian dari rekan-rekannya yang mendirikan tenda hingga melewati badan jalan. “Tapi apa mau dikata mereka juga butuh makan guna menyambung hidup,” ujar ibu dua anak ini.
Menurutnya tidak ada yang melarang berjualan ditempat ini kecuali disiang hari mulai pukul 07.00-16.00 WIB. “Makanya kami jualan ditempat ini, dan kami berjualan untuk menghidup keluarga. Bukan mencari lebih,” tambahnya. (mas)
Persediaan Hewan Kurban Mencukupi
MEDIAJAMBI—Kebutuhan sekitar 1.000 sapi dan kambing untuk Hari Raya Idul Adha 1431 H tercukupi. Setelah Dinas Peternakan Kota Jambi mendatangkan hewan dari beberapa provinsi tetangga. Saat ini, hewan tersebut ditempatkan di beberapa lokasi penampungan hewan.
Kepala Dinas Peternakan Kota Jambi, Harlik mengatakan, persiapan menghadapi hari raya kurban sudah dilakukan jauh hari. Bersama swasta, mereka mulai mendatangkan stok sapi maupun kambing. Beberapa daerah yang menjadi langganan penyediaan stok hewan diantaranya Kabupaten Batanghari, Merangin, Sarolangun dan Kerinci. Sementara untuk luar Provinsi Jambi sebagian hewan berasal dari Pulau Jawa dan Lampung.
“Untuk saat ini, para peternak di Kota Jambi khususnya memang belum bisa memenuhi permintaan baik daging maupun hewan. Mengingat, hampir setiap tahun bertambah,” ujarnya. Untuk memastikan hewan terbebas penyakit. Dinkes Kota Jambi telah sudah menurunkan dokter hewan ke lokasi peternakan untuk memeriksa kesehatan binatang ternak.
Pemeriksaan itu, katanya, dilakukan hampir setiap hari terutama sebelum hewan itu disebarkan kepada pembeli termasuk apabila hendak dipotong maka harus dipastikan dulu kesehatannya sehingga aman untuk dikonsumsi.
Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat hendaknya mengetahui syarat sapi kurban boleh dipotong diantaranya umur minimal 1,5 tahun, tidak memiliki cacat tubuh termasuk memiliki tindik atau lubang di bagian telinga. “Paling penting, sapi kurban termasuk sapi potong harus mengantongi surat keterangan sehat dari dokter hewan dan tidak menderita penyakit sehingga aman dikonsumsi,” tambahnya.(yen)
Kepala Dinas Peternakan Kota Jambi, Harlik mengatakan, persiapan menghadapi hari raya kurban sudah dilakukan jauh hari. Bersama swasta, mereka mulai mendatangkan stok sapi maupun kambing. Beberapa daerah yang menjadi langganan penyediaan stok hewan diantaranya Kabupaten Batanghari, Merangin, Sarolangun dan Kerinci. Sementara untuk luar Provinsi Jambi sebagian hewan berasal dari Pulau Jawa dan Lampung.
“Untuk saat ini, para peternak di Kota Jambi khususnya memang belum bisa memenuhi permintaan baik daging maupun hewan. Mengingat, hampir setiap tahun bertambah,” ujarnya. Untuk memastikan hewan terbebas penyakit. Dinkes Kota Jambi telah sudah menurunkan dokter hewan ke lokasi peternakan untuk memeriksa kesehatan binatang ternak.
Pemeriksaan itu, katanya, dilakukan hampir setiap hari terutama sebelum hewan itu disebarkan kepada pembeli termasuk apabila hendak dipotong maka harus dipastikan dulu kesehatannya sehingga aman untuk dikonsumsi.
Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat hendaknya mengetahui syarat sapi kurban boleh dipotong diantaranya umur minimal 1,5 tahun, tidak memiliki cacat tubuh termasuk memiliki tindik atau lubang di bagian telinga. “Paling penting, sapi kurban termasuk sapi potong harus mengantongi surat keterangan sehat dari dokter hewan dan tidak menderita penyakit sehingga aman dikonsumsi,” tambahnya.(yen)
Senin, 01 November 2010
KEUANGAN KOTA JAMBI SAKIT
Media Jambi – Masalah bertubi-tubi terus menghantam Pemerintahan Kota Jambi dibawah kepemimpinan Walikota, Bambang Priyanto dan wakilnya, Sum Indra. Kali ini sorotan datang dari Gubernur Jambi Hasan Basri Agus yang menyatakan keuangan Pemkot Jambi kurang sehat. Menyusul terjadinya ketidakseimbangan antara belanja rutin dengan dana pembangunan.
"Kondisi keuangan Pemerintah Kota Jambi kini dalam keadaan tidak sehat, sehingga proses percepatan pembangunan, terutama perbaikan dan peningkatan jalan tersendat," kata mantan Sekda Kota Jambi itu, Rabu pekan lalu.
Mantan Bupati Sarolangun itu menyebutkan, idealnya antara dana yang digunakan untuk biaya rutin seperti gaji pegawai, gaji petugas kebersihan dan lainnya dengan belanja pembangunan berimbang sama besar atau 50 persen 50 persen.
Namun tahun anggaran 2010, anggaran biaya rutin Pemerintah Kota Jambi mencapai 80 persen, sementara dana yang dialokasikan untuk pembangunan hanya 20 persen. “Ini membuat proses pembangunan, terutama peningkatan dan perbaikan jalan dalam kota tidak bisa dilakukan maksimal,” tandasnya.
Padahal kerusakan jalan dalam kota Jambi kini cukup parah, sementara dana perbaikan dan peningkatan hanya Rp24 miliar atau jauh dari memadai.
Mengatasi kesulitan keuangan Kota Jambi itu, Gubernur menginstruksikan Walikota Jambi untuk meningkatkan kinerja satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk menggali potensi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Jika Walikota mampu meningkatkan kinerja SKPD yang ada dengan menggali semua potensi yang ada, dengan sendirinya PAD juga akan meningkat,” tegasnya.
Peningkatan PAD itu nantinya juga akan menambah alokasi dana APBD supaya belanja rutin dengan biaya untuk pembangunan bisa seimbang. “Wali Kota Jambi harus bekerja keras meningkatkan etos kerja SKPD yang ada, serta selalu mengawasi aliran dana supaya tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran," kata HBA. Banyak pihak juga menilai kinerja Pemkot Jambi saat ini jauh merosot. Selain sibuk bongkar pasang pejabat, Walikota dinilai masih kurang memperhatikan program-program pembangunan yang layak digulirkan. (mas)
"Kondisi keuangan Pemerintah Kota Jambi kini dalam keadaan tidak sehat, sehingga proses percepatan pembangunan, terutama perbaikan dan peningkatan jalan tersendat," kata mantan Sekda Kota Jambi itu, Rabu pekan lalu.
Mantan Bupati Sarolangun itu menyebutkan, idealnya antara dana yang digunakan untuk biaya rutin seperti gaji pegawai, gaji petugas kebersihan dan lainnya dengan belanja pembangunan berimbang sama besar atau 50 persen 50 persen.
Namun tahun anggaran 2010, anggaran biaya rutin Pemerintah Kota Jambi mencapai 80 persen, sementara dana yang dialokasikan untuk pembangunan hanya 20 persen. “Ini membuat proses pembangunan, terutama peningkatan dan perbaikan jalan dalam kota tidak bisa dilakukan maksimal,” tandasnya.
Padahal kerusakan jalan dalam kota Jambi kini cukup parah, sementara dana perbaikan dan peningkatan hanya Rp24 miliar atau jauh dari memadai.
Mengatasi kesulitan keuangan Kota Jambi itu, Gubernur menginstruksikan Walikota Jambi untuk meningkatkan kinerja satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk menggali potensi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Jika Walikota mampu meningkatkan kinerja SKPD yang ada dengan menggali semua potensi yang ada, dengan sendirinya PAD juga akan meningkat,” tegasnya.
Peningkatan PAD itu nantinya juga akan menambah alokasi dana APBD supaya belanja rutin dengan biaya untuk pembangunan bisa seimbang. “Wali Kota Jambi harus bekerja keras meningkatkan etos kerja SKPD yang ada, serta selalu mengawasi aliran dana supaya tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran," kata HBA. Banyak pihak juga menilai kinerja Pemkot Jambi saat ini jauh merosot. Selain sibuk bongkar pasang pejabat, Walikota dinilai masih kurang memperhatikan program-program pembangunan yang layak digulirkan. (mas)
Pemprov Susun Grand Design Angso Duo
MEDIAJAMBI—Upaya merelokasi Pasar Tradisional Angso Duo terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi. Diantaranya dengan menyusun grand design, bentuk dan pengelolaan pasar nantinya. Proses pembangunan pasar diperkirakan akan dimulai tahun 2011 mendatang.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) menyatakan, saat ini tengah disusun desain besar terkait target dan rencana pembangunan pasar. “Setelah grand desain selesai, pemerintah segera melakukan lelang pada pihak ketiga yang akan membangunnya,” ujar HBA, Kamis (28/10) lalu.
Wakil Gubernur Jambi, H Fachrori Umar ditunjuk menjadi ketua tim pembangunan pasar Angsoduo. Tim sudah merencanakan berbagai persiapan tentang pembangunan Angsoduo. Rencana awal, pembangunan relokasi pasar tradisional akan dilakukan Pemkot Jambi melalui hibah dari Pemprov kepada Pemkot.
Namun kondisi keuangan Pemkot yang dinilai tidak memungkinkan, Pemprov Jambi membatalkan hibah tersebut. Hingga pengerjaannya diambil alih Pemprov dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga dengan sistem BOT (build, operate, and transfer)(yen)
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) menyatakan, saat ini tengah disusun desain besar terkait target dan rencana pembangunan pasar. “Setelah grand desain selesai, pemerintah segera melakukan lelang pada pihak ketiga yang akan membangunnya,” ujar HBA, Kamis (28/10) lalu.
Wakil Gubernur Jambi, H Fachrori Umar ditunjuk menjadi ketua tim pembangunan pasar Angsoduo. Tim sudah merencanakan berbagai persiapan tentang pembangunan Angsoduo. Rencana awal, pembangunan relokasi pasar tradisional akan dilakukan Pemkot Jambi melalui hibah dari Pemprov kepada Pemkot.
Namun kondisi keuangan Pemkot yang dinilai tidak memungkinkan, Pemprov Jambi membatalkan hibah tersebut. Hingga pengerjaannya diambil alih Pemprov dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga dengan sistem BOT (build, operate, and transfer)(yen)
Ribuan Hektar Lahan Pertanian Terbengkalai
MEDIAJAMBI— Sekitar 6.000 hektar lahan pertanian di Kota Jambi terbengkalai dan belum termanfaatkan dengan baik. Lahan ini terdapat di Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Diperkirakan, jumlah lahan terbengkalai lebih banyak jika diperoleh data dari kecamatan lain.
Anggota DPRD Kota Jambi, M. Zayadi mengatakan, Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanian berkewajiban mengelola lahan yang dianggapnya mubazir itu. “Lahan tersebut baru di Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Jumlahnya pasti lebih luas jika ditambah lahan di kecamatan lainnya,” ujarnya Rabu pekan lalu.
Langkah awal, Pemkot harus melakukan pembinaan agar petani dapat meningkatkan kualitas. Sebab selama ini, petani terkesan bergerak sendiri. “Dinas Pertanian Kota Jambi harus melakukan upaya konkret. Selama ini petani lebih banyak berusaha sendiri tanpa pendamping,” sambungnya.
Pemkot Jambi, lanjut Zayadi—harus mempertahankan kawasan pertanian yang ada. Karena setiap tahun, luas lahannya semakin terterus untuk pengembangan kawasan perkotaan.”Tuntutan ekonomi yang tinggi menyebabkan petani tradisional semakin tersisih. Lihat saja, banyak perusahaan terus mengembangkan usahanya. Ironisnya, lahan pertanian yang paling merasakan imbasnya," tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Jambi Harlik, mengakui jika sebagian besar kebutuhan pertanian dipasok luar daerah, bahkan luar Provinsi Jambi.Terkait ribuan lahan kosong di Kota Jambi yang dinilai terbengkalai. Harlik mengatakan, sebenarnya lahan pertanian yang ada di dua kecamatan itu tidak begitu banyak.
“Dua kecamatan itu berada di kawasan perbatasan antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muarojambi. Jadi, sebagian lahan yang ada masuk wilayah Muarojambi, hanya saja, memang banyak petani asal Kota Jambi yang mengelola lahan tersebut," tuturnya.(yen)
Anggota DPRD Kota Jambi, M. Zayadi mengatakan, Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanian berkewajiban mengelola lahan yang dianggapnya mubazir itu. “Lahan tersebut baru di Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Jumlahnya pasti lebih luas jika ditambah lahan di kecamatan lainnya,” ujarnya Rabu pekan lalu.
Langkah awal, Pemkot harus melakukan pembinaan agar petani dapat meningkatkan kualitas. Sebab selama ini, petani terkesan bergerak sendiri. “Dinas Pertanian Kota Jambi harus melakukan upaya konkret. Selama ini petani lebih banyak berusaha sendiri tanpa pendamping,” sambungnya.
Pemkot Jambi, lanjut Zayadi—harus mempertahankan kawasan pertanian yang ada. Karena setiap tahun, luas lahannya semakin terterus untuk pengembangan kawasan perkotaan.”Tuntutan ekonomi yang tinggi menyebabkan petani tradisional semakin tersisih. Lihat saja, banyak perusahaan terus mengembangkan usahanya. Ironisnya, lahan pertanian yang paling merasakan imbasnya," tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Jambi Harlik, mengakui jika sebagian besar kebutuhan pertanian dipasok luar daerah, bahkan luar Provinsi Jambi.Terkait ribuan lahan kosong di Kota Jambi yang dinilai terbengkalai. Harlik mengatakan, sebenarnya lahan pertanian yang ada di dua kecamatan itu tidak begitu banyak.
“Dua kecamatan itu berada di kawasan perbatasan antara Kota Jambi dengan Kabupaten Muarojambi. Jadi, sebagian lahan yang ada masuk wilayah Muarojambi, hanya saja, memang banyak petani asal Kota Jambi yang mengelola lahan tersebut," tuturnya.(yen)
Waspadai Puting Beliung
MEDIAJAMBI— Badan Metrologi Kriminologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jambi mengingatkan warga Jambi waspada terhadap angin putting beliung. Menyusul cuaca buruk di provinsi tetangga dapat berdampak pada daerah sekitar, termasuk Provinsi Jambi.
Prakirawan BMKG Jambi, Muslim mengatakan, selain putting beliung, potensi banjir dan tanah longsor juga mengancam Jambi.”Untuk itu, diharapkan masyarakat lebih waspada, karena cuaca sekarang berpotensi menimbulkan angin puting beliung, banjir serta longsor,” kata Muslim, Rabu (27/10) lalu.
Dicontohkannya, Kota Jambi terus diguyur hujan selama sebulan terakhir. Selama 26 hari pada bulan Oktober, tercatat 20 kali Kota Jambi diguyur hujan. Selain itu, perkiraan cuaca memperlihatkan cuaca ekstrim berpotensi terjadi di Jambi hingga November mendatang.
“Cuaca Ekstrim yang melebihi rata-rata. Yakni suhu diatas 35 derajat celsius, sementara angin berkecepatan 25 knot atau sekitara 45 Km per jam serta curah hujan yang terjadi lebih dari 50 Mm,” lanjutnya.
Seminggu kedepan, BMKG memperkirakan curah hujan dengan intensitas ringan sedang dan lebat akan terus terjadi sepanjang hari. Diprediksi hujan lebih banyak terjadi pada siang sore dan malam hari.
Hal ini dipengaruhi faktor naiknya suhu muka laut 28-29 0C. Faktor lain, diakibatkan bagian tengah dan timur pulau sumatera banyak mengandung uap air. Selain itu, adanya siklon tropis CHABA yang bergerak kearah barat laut dengan tekanan rendah. “Siklon tropis CHABA itu maksudnya suatu sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum,”" ungkapnya.
Khusus daerah Pantai Timur Jambi, nelayan diimbau berhati-hati. Meskipun BMKG memprediksikan ketinggian gelombang ombak berkisar 0,5-1,5 m. “Angin bertiup dari timur laut-utara berkisar 8-30 Km per jam, namun harus waspada kalau ada angin kencang dan petir," jelasnya. (yen)
Prakirawan BMKG Jambi, Muslim mengatakan, selain putting beliung, potensi banjir dan tanah longsor juga mengancam Jambi.”Untuk itu, diharapkan masyarakat lebih waspada, karena cuaca sekarang berpotensi menimbulkan angin puting beliung, banjir serta longsor,” kata Muslim, Rabu (27/10) lalu.
Dicontohkannya, Kota Jambi terus diguyur hujan selama sebulan terakhir. Selama 26 hari pada bulan Oktober, tercatat 20 kali Kota Jambi diguyur hujan. Selain itu, perkiraan cuaca memperlihatkan cuaca ekstrim berpotensi terjadi di Jambi hingga November mendatang.
“Cuaca Ekstrim yang melebihi rata-rata. Yakni suhu diatas 35 derajat celsius, sementara angin berkecepatan 25 knot atau sekitara 45 Km per jam serta curah hujan yang terjadi lebih dari 50 Mm,” lanjutnya.
Seminggu kedepan, BMKG memperkirakan curah hujan dengan intensitas ringan sedang dan lebat akan terus terjadi sepanjang hari. Diprediksi hujan lebih banyak terjadi pada siang sore dan malam hari.
Hal ini dipengaruhi faktor naiknya suhu muka laut 28-29 0C. Faktor lain, diakibatkan bagian tengah dan timur pulau sumatera banyak mengandung uap air. Selain itu, adanya siklon tropis CHABA yang bergerak kearah barat laut dengan tekanan rendah. “Siklon tropis CHABA itu maksudnya suatu sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum,”" ungkapnya.
Khusus daerah Pantai Timur Jambi, nelayan diimbau berhati-hati. Meskipun BMKG memprediksikan ketinggian gelombang ombak berkisar 0,5-1,5 m. “Angin bertiup dari timur laut-utara berkisar 8-30 Km per jam, namun harus waspada kalau ada angin kencang dan petir," jelasnya. (yen)
Minggu, 24 Oktober 2010
Lepaskan jamaah haji
WALIKOTA Jambi, Bambang Priyanto melepas 730 Jamaah Calon Haji asal Kota Jambi di Rumah Dinas Walikota, Kamis (23/10) lalu. Jamaah berangkat dalam dua gelombang sejak 24 hingga 27 Oktober 2010.f/yen
Puluhan Ribu Penduduk Jambi Sangat Miskin
MEDIAJAMBI—Jumlah penduduk yang tergolong sangat miskin mencapai 33.309 jiwa. Ironisnya, anggaran yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan masih jauh dari harapan. Dibutuhkan perhatian penuh pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial ini.
Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Handayani Kamis (21/10) lalu. “Kalau kita melihat anggaran pengentasan kemiskinan, jauh dari harapan. Penduduk miskin harus mendapat perhatian dari pemerintah,” katanya.
Pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosnakertrans beberapa waktu lalu, pihaknya mempertanyakan peruntukan alokasi APBD tahun 2011 untuk pengentasan kemiskinan. Ketika ditanya proporsi alokasi anggaran, Handayani menjelaskan anggota Komisi IV yang duduk di Banggar tengah melakukan pembahasan intensif.
Sementara Kepala Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi Rafli Nur mengatakan, angka penduduk yang sangat miskin di Jambi tergolong masih tinggi Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih serius.
Sebaran penduduk miskin ini, lanjut Rafli—bukan hanya terkonsentrasi di Kota, melainkan tersebar hingga ke beberapa kabupaten. “Coba kita lihat di sekitar kita, hampir di setiap tempat masih banyak terdapat keluarga yang miskin. Ini memang menjadi tantangan kita ke depan,” jelasnya.
Selain jumlah 33.309 jiwa penduduk sangat miskin di Jambi, masih juga terdapat 130.863 penduduk miskin yang usianya diatas 60 tahun, atau 4,62 persen dari total penduduk Jambi. Yang lebih memprihatinkan, sebanyak 16 ribu jiwa kehidupannya terlantar alias tidak mempunyai tempat tinggal.(jun)
Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Handayani Kamis (21/10) lalu. “Kalau kita melihat anggaran pengentasan kemiskinan, jauh dari harapan. Penduduk miskin harus mendapat perhatian dari pemerintah,” katanya.
Pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosnakertrans beberapa waktu lalu, pihaknya mempertanyakan peruntukan alokasi APBD tahun 2011 untuk pengentasan kemiskinan. Ketika ditanya proporsi alokasi anggaran, Handayani menjelaskan anggota Komisi IV yang duduk di Banggar tengah melakukan pembahasan intensif.
Sementara Kepala Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi Rafli Nur mengatakan, angka penduduk yang sangat miskin di Jambi tergolong masih tinggi Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih serius.
Sebaran penduduk miskin ini, lanjut Rafli—bukan hanya terkonsentrasi di Kota, melainkan tersebar hingga ke beberapa kabupaten. “Coba kita lihat di sekitar kita, hampir di setiap tempat masih banyak terdapat keluarga yang miskin. Ini memang menjadi tantangan kita ke depan,” jelasnya.
Selain jumlah 33.309 jiwa penduduk sangat miskin di Jambi, masih juga terdapat 130.863 penduduk miskin yang usianya diatas 60 tahun, atau 4,62 persen dari total penduduk Jambi. Yang lebih memprihatinkan, sebanyak 16 ribu jiwa kehidupannya terlantar alias tidak mempunyai tempat tinggal.(jun)
80 Rumah “Dibedah” Pemkot
MEDIAJAMBI—Sekitar 80 rumah warga akan “dibedah” Pemkot Jambi November mendatang. Menyusul program bedah rumah Pemkot yang sempat tertunda tahun 2009 lalu. Kepala Bagian Kesra Setda Kota, Najmi mengatakan, 80 rumah itu tersebar di tujuh kecamatan. Masing-masing 16 rumah di Kecamatan Kota Baru, 13 rumah di Kecamatan Jambi Selatan, 24 rumah di Kecamatan Jambi Timur, Jelutung tujuh rumah, Telanaipura 13 rumah, Pelayangan enam rumah dan Kecamatan Danau Teluk satu rumah. “Pada program ini, kita menggunakan pos bantuan dana hibah APBD Murni 2010. tiap rumah yang dibedah memperoleh dana Rp 11 juta,” ujar Najmi.
Program ini direncanakan berakhir Desember 2010. program bantuan dilakukan dalam bentuk uang tunai, bukan barang. Pemkot, lanjut Najmi, sudah melakukan pendataan dan penyeleksian dengan melibatkan RT, lurah dan pihak kecamatan.
“Sebelum dana diberikan, pihak ketua RT, kelurahan dan kecamatan akan meneliti apakah warga benar-benar pemilik tanah,” lanjutnya. Untuk mengawasi agar penerima benar-benar merealisasikannya, Bagian Kesra sudah membentuk tim pengawasan. Apabila warga penerima bantuan bedah rumah tidak memanfaatkannya sesuai yang sudah diinstruksikan, maka dana bedah rumah itu harus dikembalikan.
Di sisi lain, Najmi mengaku beberapa warga yang namanya sudah masuk dalam surat keputusan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, malah mengundurkan diri. Itu dikarenakan warga merasa tidak layak untuk mendapat bantuan bedah rumah. Jatah warga yang mengundurkan diri dialihkan kepada warga lain yang lebih layak menerima. “Data penerima bedah rumah yang digunakan itu adalah data tahun 2009, jadi ada warga yang sekarang sudah merasa ekonomi baik, mengundurkan diri sebagai penerima program itu,” jelasnya.
Untuk tahun 2011, penerima program bedah rumah akan bertambah. Diperkirakan penerimanya menjadi 150 orang.
(yen)
Program ini direncanakan berakhir Desember 2010. program bantuan dilakukan dalam bentuk uang tunai, bukan barang. Pemkot, lanjut Najmi, sudah melakukan pendataan dan penyeleksian dengan melibatkan RT, lurah dan pihak kecamatan.
“Sebelum dana diberikan, pihak ketua RT, kelurahan dan kecamatan akan meneliti apakah warga benar-benar pemilik tanah,” lanjutnya. Untuk mengawasi agar penerima benar-benar merealisasikannya, Bagian Kesra sudah membentuk tim pengawasan. Apabila warga penerima bantuan bedah rumah tidak memanfaatkannya sesuai yang sudah diinstruksikan, maka dana bedah rumah itu harus dikembalikan.
Di sisi lain, Najmi mengaku beberapa warga yang namanya sudah masuk dalam surat keputusan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, malah mengundurkan diri. Itu dikarenakan warga merasa tidak layak untuk mendapat bantuan bedah rumah. Jatah warga yang mengundurkan diri dialihkan kepada warga lain yang lebih layak menerima. “Data penerima bedah rumah yang digunakan itu adalah data tahun 2009, jadi ada warga yang sekarang sudah merasa ekonomi baik, mengundurkan diri sebagai penerima program itu,” jelasnya.
Untuk tahun 2011, penerima program bedah rumah akan bertambah. Diperkirakan penerimanya menjadi 150 orang.
(yen)
Walikota Lepas 730 JCH Kota Jambi
MEDIAJAMBI—Pelepasan Jamaah Calon Haji asal Kota Jambi dilakukan di Rumah Dinas Walikota Jambi, Kamis (21/10). Gelombang pertama akan berangkat pada 24 hingga 25 Oktober, sedangkan gelombang kedua diberangkatkan pada 26-27 Oktober mendatang.
Sebanyak 730 Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Jambi tahun 2010 akan berangkat dalam dua gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan tanggal 24 dan 25 oktober, sedangkan gelombang kedua diberangkatkan 26 dan 27 Oktober.
Kepala Staf Penyelenggara Haji dan Umrah Kota Jambi H Muhammad Ikbal mengatakan jumlah JCH yang terdaftar dan akan diberangkatkan berjumlah 730 orang. Dengan jumlah 322 orang laki-laki dan wanita 408 orang. “Dua orang batal karena sakit dan satu orang karena sesuatu dan hal lain” ujarnya saat acara pelepasan keberangkatan JCH dirumah dinas walikota Jambi Kamis (21/10) kemarin.
Disebutkannya para JCH sudah mempersiapkan paspor hijau dan dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH) serta visa telah selesai dibuatkan oleh kedutaan Arab Saudi. Kemudian JCH Kota Jambi juga telah mengikuti bimbingan manasik haji masal yang diselenggarakan Kantor Kemenag Kota Jambi di asrama haji Kota Baru.
Mengenai keberangkatan calon jamaah haji akan diberangkatkan menuju embarkasi Batam dengan pesawat Sriwijaya Air. JCH ini kata Muhammad Ikbal terbagi dalam 4 kelompok penerbangan (kloter). Kloter 14 dan 15 termasuk gelombang pertama dan kolter 16 dan 17 termasuk gelombang kedua.
Sementara itu, tas jamaah calon haji yang sudah ditimbang kemudian dikumpulkan di ruang Arafah asrama haji kotabaru Jambi. Kemudian, tas diberikan tanda khusus berupa guntingan pita yang dikebatkan pada bagian atas yang biasa digengam. Pada tas juga tertempel alamat jelas nama calon haji, foto, kloter serta embarkasi keberangkatan mereka.
Sementara Walikota Jambi, H Bambang Priyanto mengatakan, para jamaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini, berarti sudah memiliki kemampuan. Baik secara fisik, lahir, batin maupun finansial. “Semoga menjadi haji yang mabrur, dan mampu membawa manfaat bagi orang sekitar,” ujar Bambang.(yen)
Sebanyak 730 Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Jambi tahun 2010 akan berangkat dalam dua gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan tanggal 24 dan 25 oktober, sedangkan gelombang kedua diberangkatkan 26 dan 27 Oktober.
Kepala Staf Penyelenggara Haji dan Umrah Kota Jambi H Muhammad Ikbal mengatakan jumlah JCH yang terdaftar dan akan diberangkatkan berjumlah 730 orang. Dengan jumlah 322 orang laki-laki dan wanita 408 orang. “Dua orang batal karena sakit dan satu orang karena sesuatu dan hal lain” ujarnya saat acara pelepasan keberangkatan JCH dirumah dinas walikota Jambi Kamis (21/10) kemarin.
Disebutkannya para JCH sudah mempersiapkan paspor hijau dan dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH) serta visa telah selesai dibuatkan oleh kedutaan Arab Saudi. Kemudian JCH Kota Jambi juga telah mengikuti bimbingan manasik haji masal yang diselenggarakan Kantor Kemenag Kota Jambi di asrama haji Kota Baru.
Mengenai keberangkatan calon jamaah haji akan diberangkatkan menuju embarkasi Batam dengan pesawat Sriwijaya Air. JCH ini kata Muhammad Ikbal terbagi dalam 4 kelompok penerbangan (kloter). Kloter 14 dan 15 termasuk gelombang pertama dan kolter 16 dan 17 termasuk gelombang kedua.
Sementara itu, tas jamaah calon haji yang sudah ditimbang kemudian dikumpulkan di ruang Arafah asrama haji kotabaru Jambi. Kemudian, tas diberikan tanda khusus berupa guntingan pita yang dikebatkan pada bagian atas yang biasa digengam. Pada tas juga tertempel alamat jelas nama calon haji, foto, kloter serta embarkasi keberangkatan mereka.
Sementara Walikota Jambi, H Bambang Priyanto mengatakan, para jamaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini, berarti sudah memiliki kemampuan. Baik secara fisik, lahir, batin maupun finansial. “Semoga menjadi haji yang mabrur, dan mampu membawa manfaat bagi orang sekitar,” ujar Bambang.(yen)
Pemkot Upayakan Jalur Hukum
MEDIAJAMBI — Pemerintah Kota Jambi dipastikan segera mengambil jalur hukum terkait status lahan SDN 81 di Kelurahan Orang Kayo Hitam Kota Jambi, yang dibongkar 29 September lalu. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan status kepemilikan lahan sekolah yang cukup banyak menelorkan pejabat daerah ini.
Asisten III Setda Kota Jambi, Husin Kasim mengatakan, hingga saat ini lahan sekolah beserta bangunannya masih milik Pemkot. “Kami tengah mencari bukti kuat atas sertifikat lahan tersebut,” ujar Husin, Senin pekan lalu. Menurut Husin, sejak dibangun tahun 1980 lalu, tidak pernah ada masalah pada sekolah. “Tiba-tiba ada yang mengklaim memiliki sertifikat. Jika terbukti sertifikat itu palsu, kami siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Abadi Hotel yang mengaku sebagai pemilik lahan sekolah itu minta agar dilakukan pembongkaran sekolah, karena akan digunakan untuk areal rekreasi. Pembongkaran dilakukan tanggal 29 September lalu, setelah mengaku dua kali mengirim surat agar Pemkot membongkar bangunan sekolah yang berdiri sejak tahun 1979 itu.
Kabag Perlengkapan Pemkot, Salami ketika itu mengaku belum ada kepastian pemilik lahan, karena masih dalam penelitian BPN Kota Jambi. Namun diakuinya, bangunan itu tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat Dinas Pendidikan yang disampaikan pada Walikota Jambi agar sekolah itu dihapuskan dari aset Pemda.
Menurutnya, kepemilikan tanah sudah beberapa kali berganti tangan. Hingga terakhir dibeli oleh Harsono Guscik (pemilik Abadi Jambi) tahun 2007. Yang dibuktikan dengan sertifikat tanah nomor 83 tahun 1964. “Beberapa waktu lalu, Harsono meminta agar gedung segera dibongkar,” ujar Salami. Permintaan ini disampaikan dalam surat pribadi ke Pemkot Jambi sebanyak dua kali. Karena adanya permintaan bongkar, Pemkot meminta bantuan BPN Kota Jambi untuk memastikan status tanah berdasarkan sertifikat yang diajukan Harsono. “Jangan-jangan bukan tanah SD. Itu yang kita khawatirkan,” kata Salami.
Kepala Bagian Aset Pemkot Jambi, Salami mengatakan, Pemkot tengah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk mendata seluruh aset daerah. Baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Langkah ini perlu dilakukan, untuk menghindari terjadinya penyerobotan lahan maupun bangunan milik pemerintah.
“Hampir seluruh instansi telah menyerahkan laporannya. Tinggal Dinas Pendidikan yang belum, termasuk soal aset lahan SD,” ujar Salami. Hingga kini, dia belum bisa memastikan berapa nilai dan jumlah seluruh aset milik Pemkot. “Sebab proses perhitungan dan pendataannya masih berjalan,” jawabnya singkat.(yen)
Asisten III Setda Kota Jambi, Husin Kasim mengatakan, hingga saat ini lahan sekolah beserta bangunannya masih milik Pemkot. “Kami tengah mencari bukti kuat atas sertifikat lahan tersebut,” ujar Husin, Senin pekan lalu. Menurut Husin, sejak dibangun tahun 1980 lalu, tidak pernah ada masalah pada sekolah. “Tiba-tiba ada yang mengklaim memiliki sertifikat. Jika terbukti sertifikat itu palsu, kami siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Abadi Hotel yang mengaku sebagai pemilik lahan sekolah itu minta agar dilakukan pembongkaran sekolah, karena akan digunakan untuk areal rekreasi. Pembongkaran dilakukan tanggal 29 September lalu, setelah mengaku dua kali mengirim surat agar Pemkot membongkar bangunan sekolah yang berdiri sejak tahun 1979 itu.
Kabag Perlengkapan Pemkot, Salami ketika itu mengaku belum ada kepastian pemilik lahan, karena masih dalam penelitian BPN Kota Jambi. Namun diakuinya, bangunan itu tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat Dinas Pendidikan yang disampaikan pada Walikota Jambi agar sekolah itu dihapuskan dari aset Pemda.
Menurutnya, kepemilikan tanah sudah beberapa kali berganti tangan. Hingga terakhir dibeli oleh Harsono Guscik (pemilik Abadi Jambi) tahun 2007. Yang dibuktikan dengan sertifikat tanah nomor 83 tahun 1964. “Beberapa waktu lalu, Harsono meminta agar gedung segera dibongkar,” ujar Salami. Permintaan ini disampaikan dalam surat pribadi ke Pemkot Jambi sebanyak dua kali. Karena adanya permintaan bongkar, Pemkot meminta bantuan BPN Kota Jambi untuk memastikan status tanah berdasarkan sertifikat yang diajukan Harsono. “Jangan-jangan bukan tanah SD. Itu yang kita khawatirkan,” kata Salami.
Kepala Bagian Aset Pemkot Jambi, Salami mengatakan, Pemkot tengah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk mendata seluruh aset daerah. Baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Langkah ini perlu dilakukan, untuk menghindari terjadinya penyerobotan lahan maupun bangunan milik pemerintah.
“Hampir seluruh instansi telah menyerahkan laporannya. Tinggal Dinas Pendidikan yang belum, termasuk soal aset lahan SD,” ujar Salami. Hingga kini, dia belum bisa memastikan berapa nilai dan jumlah seluruh aset milik Pemkot. “Sebab proses perhitungan dan pendataannya masih berjalan,” jawabnya singkat.(yen)
Lewat Gambar, Mereka Sampaikan Pesan
WAJAH Nayla (7) tampak serius sambil memegang sebuah crayon. Jari jemarinya sibuk memberi warna selembar kertas dihadapannya. Sang ibu, terlihat menemani siswi SDN 47 Jambi itu mengikuti lomba mewarnai di pelataran parkir RRI Jambi, Sabtu (23/10) lalu.
Perlahan dan sangat berhati-hati, Nayla kemudian memberi warna hijau pada gambar pepohonan. Pada kertas, terlihat gambar gunung, pohon, sungai, burung dan gambar hewan tanpa warga. Setelah dipoles crayon, terbentuklah sebuah gambar yang memiliki aneka warna. Sedangkan disebelahnya, puluhan anak lain terlihat serius melakukan hal yang sama. Mengikuti lomba mewarnai yang digelar Green Peace, KKI Warsi, Walhi serta Komunitas fotografi dan Pewarta Foto Jambi.
“Dari kecil memang sudah sering mewarnai. Waktu dikasih tau ada lomba, ya sudah, ikutin saja,” tukas ibu Nayla. Tidak hanya Nayla, puluhan anak lain dari TK Az-Zahra Simpang Karya Kota Jambi. Sambil duduk menggunakan meja lipat, puluhan anak-anak itu terlihat begitu asyik, memberi warna. Diseputaran mereka, terpampang puluhan lukisan yang menggambarkan kondisi alam di Jambi.
Public Outreath Green Peace Asia Tenggara, Ahmad Ashov Birry kepada Media Jambi mengatakan, lomba mewarnai menjadi langkah awal memberi kesadaran pada anak-anak. “Ada pesan yang ingin disampaikan, menumbuhkan kesadaran mencintai lingkungan. Hingga akhirnya, ada langkah yang akan mereka ambil,” ujar Ashov.
Banyak langkah yang dapat dilakukan sejak awal. Seperti mengajarkan anak-anak dan masyarakat selektif memilih produk. Terutama produk yang tidak ramah lingkungan. Lewat mewarnai, diharapkan peserta lomba semakin mencintai dan merasa menyatu dengan alam. “Sekaligus kami ingin merekrut suara publik untuk sama-sama melakukan perubahan,” lanjutnya.
Kegiatan pameran foto, lomba mewarnai dan talkshow sengaja digelar Green Peace mengingat maraknya aksi perusakan dan perubahan tutupan hutan di Jambi. Beberapa waktu lalu, Greenpeace melakukan pemotretan udara sekaligus membentang spanduk raksasa. Tidak berapa lama, mereka kembali memantau tutupan hutan diareal yang sama. “Wah, sudah jauh berubah dan sangat memprihatinkan. Makanya kita gelar pameran foto dan kegiatan lain. Untuk menumbuhkan kesadaran cinta pada alam dan lingkungan,” ungkap pria yang mengaku berdomisili di Jakarta ini.
(junaidi)
Perlahan dan sangat berhati-hati, Nayla kemudian memberi warna hijau pada gambar pepohonan. Pada kertas, terlihat gambar gunung, pohon, sungai, burung dan gambar hewan tanpa warga. Setelah dipoles crayon, terbentuklah sebuah gambar yang memiliki aneka warna. Sedangkan disebelahnya, puluhan anak lain terlihat serius melakukan hal yang sama. Mengikuti lomba mewarnai yang digelar Green Peace, KKI Warsi, Walhi serta Komunitas fotografi dan Pewarta Foto Jambi.
“Dari kecil memang sudah sering mewarnai. Waktu dikasih tau ada lomba, ya sudah, ikutin saja,” tukas ibu Nayla. Tidak hanya Nayla, puluhan anak lain dari TK Az-Zahra Simpang Karya Kota Jambi. Sambil duduk menggunakan meja lipat, puluhan anak-anak itu terlihat begitu asyik, memberi warna. Diseputaran mereka, terpampang puluhan lukisan yang menggambarkan kondisi alam di Jambi.
Public Outreath Green Peace Asia Tenggara, Ahmad Ashov Birry kepada Media Jambi mengatakan, lomba mewarnai menjadi langkah awal memberi kesadaran pada anak-anak. “Ada pesan yang ingin disampaikan, menumbuhkan kesadaran mencintai lingkungan. Hingga akhirnya, ada langkah yang akan mereka ambil,” ujar Ashov.
Banyak langkah yang dapat dilakukan sejak awal. Seperti mengajarkan anak-anak dan masyarakat selektif memilih produk. Terutama produk yang tidak ramah lingkungan. Lewat mewarnai, diharapkan peserta lomba semakin mencintai dan merasa menyatu dengan alam. “Sekaligus kami ingin merekrut suara publik untuk sama-sama melakukan perubahan,” lanjutnya.
Kegiatan pameran foto, lomba mewarnai dan talkshow sengaja digelar Green Peace mengingat maraknya aksi perusakan dan perubahan tutupan hutan di Jambi. Beberapa waktu lalu, Greenpeace melakukan pemotretan udara sekaligus membentang spanduk raksasa. Tidak berapa lama, mereka kembali memantau tutupan hutan diareal yang sama. “Wah, sudah jauh berubah dan sangat memprihatinkan. Makanya kita gelar pameran foto dan kegiatan lain. Untuk menumbuhkan kesadaran cinta pada alam dan lingkungan,” ungkap pria yang mengaku berdomisili di Jakarta ini.
(junaidi)
Minggu, 17 Oktober 2010
Taman Perumnas Berubah Menjadi Tempat Sampah
Media Jambi - Taman kota di lingkungan pemukiman penduduk di Perumnas Kota Baru Jambi, kini berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Selain menyebarkan aroma yang tidak sedap, sampah yang berserakan dimana-mana, membuat taman itu kumuh dan kotor.
Di lokasi itu setiap hari, warga disekitar Perumnas membuang sampah disana. Untungnya ada seorang pria bernama Sersan (56) yang setia setiap hari membersihkan sampah yang berserakan disekitar TPA itu.
Pegawai di Dinas Kebersihan Kota Jambi inilah yang rajin rajin mengeruk sampah-sampah yang dibuang masyarakat agar tidak berserakan.”Ya beginilah pekerjaan saya setiap harinya,walau ada bak sampah namun masyarakat yang membuang sampah selalu melempar dan tidak pernah turun dari motor untuk membuang ketempatnya,” ungkapnya.
Jika hujan bukan saja sampah yang berserakan namun genangan air membuat becek dan mengeluarkan aroma tidak sedap.
Menurut Sersan, di TPA ini ada mesin untuk mengiling sampah yang kering dan yang basah namun selama di tempatkan disini belum pernah dioparasional sama sekali. Alasannya, tidak ada petugas yang bisa mengoperasikannya. “Dulu setahu saya yang meminta mesin tempat pengilingan sampah itu pak Lurah dan pak RT namun karena tidak ada tenaga yang mengerjakan nya maka sampai sekarang mesin itu ngangur,” katanya. Sementara mobil petugas sampah, datang dua hari sekali untuk mengangkut sampah-sampah itu. (yen)
Pembangunan Gedung DPRD Kota Ditolak
MEDIA JAMBI—Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menolak tegas perluasan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi pada 2011 mendatang. Selain gedung tersebut sudah direnovasi, masih banyak program pro rakyat rakyat yang belum tersentuh untuk didahulukan.
“Kami menolak rencana pembangunan Gedung DPRD yang dianggarkan pada APBD 2011. Masih banyak program lain yang patut diprioritaskan, terutama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Nuzul Prakasa.
Alasan dia, selain gedung sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi rutin, anggaran yang bakal dibakal digunakan cukup besar, yakni Rp 5,2 milyar pada APBD 2011 dan Rp 300 juta pada APBD-P 2010 untuk biaya perencanaan.
Sedangkan bantuan jamkesmasda bagi masyarakat miskin pada APBD – P 2010 hanya bertambah sekitar 13 ribu dengan anggaran sebesar Rp 400 juta. Biaya itu dianggap tidak sepadan.
Apalagi, pada tahun 2010 telah terjadinya penurunan target pendapatan daerah dari Rp 32 milyar menjadi Rp 28 milyar. Jika dana itu dialokasikan bagi masyarakat miskin akan lebih bermanfaat dan mendorong peningkatan ekononomi.
Kemudian, masih banyak program yang tidak berjalan secara maksimal hingga saat ini. Seperti buruknya kondisi jalan di Kota Jambi, drainase dan tata ruang yang kini dikeluhkan warga lantaran tiap kali hujan mengakibatkan banjir.
Termasuk juga belum maksimalnya bantuan bagi masyarakat miskin dibidang pangan,pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan banyak lagi.
Dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi hasil Susesnas 2009, menunjukan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mencapai 50 ribu lebih dan sebaran penduduk miskin termasuk yang terbesar se-Provinsi Jambi yakni 21 persen.Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 tercatat sebanyak 17.622 RTS. Angka IPM 72,45 pada tahun 2009.
“Persoalan masyarakat dulu tuntaskan, baru bicara pembangunan gedung,” ujar Nuzul lagi.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zayadi pun senada. Ia tidak ingin rencana itu justru mengorbankan masyarakat.“Ya, kami pun tidak setuju rencana itu. Itu tidak pro-rakyat,” kataZayadi menimpali.
Demikian pula dengan Ketua Fraksi PDIP, Junaidi Singarimbun pun senada. Secara pribadi dirinya sangat menolak adanya rencana itu. Hanya saja, untuk memutuskan apakah fraksinya mengambil sikap yang sama dengan Golkar dan PKS, mesti ia rapatkan dulu dengan jajarannya.
“Secara pribadi saya menolak. Cuma kalau atas nama fraksi, belum lah, ini mesti dibicarakan dengan teman-teman,” kata dia.
Sebelumnya,Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan pihaknya berencana merenovasi gedung DPRD. Alasannya, usia gedung itu sudah tua dan belum mengalami renovasi. “DPRD Kota Jambi dibangung tahun 80-an dan umurnya sudah 30 tahun. Jadi wajar direnovasi. Namun itu baru sebatas wacana dewan,” tandasnya.
Pernyataan Zainal dibantah Mantan Walikota Jambi dua periode, Arifien Manap. Menurut dia, gedung dewan sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi hingga dipenghujung masa jabatannya, 2008 lalu.
Saat itu DPRD di pimpin Zulkifli Somad yang juga selama dua periode, mengusulkan perluasan dan renovasi. Karena dianggap perlu dan belum mengalami perbaikan, maka dibangunlah gedung baru dewan. “Gedung itukan sudah pernah mengalami perluasan dan direnovasi dua tahun lalu. Kok sudah mau diperluas lagi,” ujar dia.
Dia menyarankan agar dewan menarik kembali rencana itu karena dinilai tidak tepat untuk kondisi saat ini. Sebaiknya dewan lebih menfokuskan anggaran pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan urgen. (gtt)
“Kami menolak rencana pembangunan Gedung DPRD yang dianggarkan pada APBD 2011. Masih banyak program lain yang patut diprioritaskan, terutama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Nuzul Prakasa.
Alasan dia, selain gedung sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi rutin, anggaran yang bakal dibakal digunakan cukup besar, yakni Rp 5,2 milyar pada APBD 2011 dan Rp 300 juta pada APBD-P 2010 untuk biaya perencanaan.
Sedangkan bantuan jamkesmasda bagi masyarakat miskin pada APBD – P 2010 hanya bertambah sekitar 13 ribu dengan anggaran sebesar Rp 400 juta. Biaya itu dianggap tidak sepadan.
Apalagi, pada tahun 2010 telah terjadinya penurunan target pendapatan daerah dari Rp 32 milyar menjadi Rp 28 milyar. Jika dana itu dialokasikan bagi masyarakat miskin akan lebih bermanfaat dan mendorong peningkatan ekononomi.
Kemudian, masih banyak program yang tidak berjalan secara maksimal hingga saat ini. Seperti buruknya kondisi jalan di Kota Jambi, drainase dan tata ruang yang kini dikeluhkan warga lantaran tiap kali hujan mengakibatkan banjir.
Termasuk juga belum maksimalnya bantuan bagi masyarakat miskin dibidang pangan,pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan banyak lagi.
Dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi hasil Susesnas 2009, menunjukan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mencapai 50 ribu lebih dan sebaran penduduk miskin termasuk yang terbesar se-Provinsi Jambi yakni 21 persen.Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 tercatat sebanyak 17.622 RTS. Angka IPM 72,45 pada tahun 2009.
“Persoalan masyarakat dulu tuntaskan, baru bicara pembangunan gedung,” ujar Nuzul lagi.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zayadi pun senada. Ia tidak ingin rencana itu justru mengorbankan masyarakat.“Ya, kami pun tidak setuju rencana itu. Itu tidak pro-rakyat,” kataZayadi menimpali.
Demikian pula dengan Ketua Fraksi PDIP, Junaidi Singarimbun pun senada. Secara pribadi dirinya sangat menolak adanya rencana itu. Hanya saja, untuk memutuskan apakah fraksinya mengambil sikap yang sama dengan Golkar dan PKS, mesti ia rapatkan dulu dengan jajarannya.
“Secara pribadi saya menolak. Cuma kalau atas nama fraksi, belum lah, ini mesti dibicarakan dengan teman-teman,” kata dia.
Sebelumnya,Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan pihaknya berencana merenovasi gedung DPRD. Alasannya, usia gedung itu sudah tua dan belum mengalami renovasi. “DPRD Kota Jambi dibangung tahun 80-an dan umurnya sudah 30 tahun. Jadi wajar direnovasi. Namun itu baru sebatas wacana dewan,” tandasnya.
Pernyataan Zainal dibantah Mantan Walikota Jambi dua periode, Arifien Manap. Menurut dia, gedung dewan sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi hingga dipenghujung masa jabatannya, 2008 lalu.
Saat itu DPRD di pimpin Zulkifli Somad yang juga selama dua periode, mengusulkan perluasan dan renovasi. Karena dianggap perlu dan belum mengalami perbaikan, maka dibangunlah gedung baru dewan. “Gedung itukan sudah pernah mengalami perluasan dan direnovasi dua tahun lalu. Kok sudah mau diperluas lagi,” ujar dia.
Dia menyarankan agar dewan menarik kembali rencana itu karena dinilai tidak tepat untuk kondisi saat ini. Sebaiknya dewan lebih menfokuskan anggaran pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan urgen. (gtt)
Narkoba Merajalela
MEDIAJAMBI — Peredaran narkoba di Provinsi Jambi sudah sangat mencemaskan. Banyak anak usia produktif hingga usia lanjut, terbidik sebagaii pengguna narkoba. Dan, Jambi menjadi pasar potensial, dengan perkiraan transaksi narkoba mencapai Rp 8 miliar perbulan.
Karenanya, Jambi sangat membutuhkan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) untuk penderita dan pemakai Narkotika dan psikotropika yang diperkirakan mencapai sekitar 44.306 pemakai narkoba berusia antara 10 hingga 59 tahun.
Direktur Advokasi Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar mengatakan, penelitian tahun 2008 menunjukkan, pemakai narkoba berasal dari usia anak hingga orang tua. “Semua orang bisa terkena narkoba, tanpa terkecuali. Yang mendominasi jumlah pemakai adalah anak remaja mulai dari SMP sampai SMA,” katanya, Rabu (13/10) lalu.
Dikatakan, jumlah transaksi narkoba di Provinsi Jambi mencapai Rp 8 miliar per bulan. Jumlah ini didapat dari pemakaian barang haram tersebut jika biasa dikonsumsi satu gram perhari.
“Jika dikonsumsi satu gram per hari dengan harga narkoba sekarang, perputaran uang untuk bisnis haram ini mencapai Rp 8 miliar perhari. Mungkin mengalahkan APBD selama satu tahun,” ujarnya berseloroh.
Sementara Deputi Pencegahan BNN Pusat, Drs Kurniawan mengatakan, Provinsi Jambi masuk peringkat 16 penggunaan narkoba di Indonesia. Sedangkan tingkat kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke kejaksaan, Jambi mendapat peringkat ke-15 se Indonesia.
Pasokan barang haram itu sebagian besar melalui wilayah laut. Terutama melalui kawasan pantai timur di Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Karenanya, pihak BNN terus melakukan workshop ke tiap Provinsi untuk mengantisipasi penyebarannya.
“Sasarannya para kawula muda, yakni dari tingkat SMP, SMU hingga perguruan tinggi. Selain itu juga, pihak BNN terus melakukan pendekatan persuasif dengan warga dan instansi pemerintah.
Hanya saja, dia menyayangkan Jambi belum memiliki tempat rehabilitasi para pecandu narkoba tersebut lantaran keterbatasan anggaran. Namun sesuai amanat Kementerian Kesehatan, Pihak rumah sakit hingga Puskesmas harus menerima pencandu narkoba. “Hanya sayangnya, masih banyak orang tua yang malu mengobati anaknya jika terkena narkoba dengan alasan aib. Padahal, persoalan itu bukan aib lagi,” ujar Kurniawan.(jun)
Karenanya, Jambi sangat membutuhkan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) untuk penderita dan pemakai Narkotika dan psikotropika yang diperkirakan mencapai sekitar 44.306 pemakai narkoba berusia antara 10 hingga 59 tahun.
Direktur Advokasi Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar mengatakan, penelitian tahun 2008 menunjukkan, pemakai narkoba berasal dari usia anak hingga orang tua. “Semua orang bisa terkena narkoba, tanpa terkecuali. Yang mendominasi jumlah pemakai adalah anak remaja mulai dari SMP sampai SMA,” katanya, Rabu (13/10) lalu.
Dikatakan, jumlah transaksi narkoba di Provinsi Jambi mencapai Rp 8 miliar per bulan. Jumlah ini didapat dari pemakaian barang haram tersebut jika biasa dikonsumsi satu gram perhari.
“Jika dikonsumsi satu gram per hari dengan harga narkoba sekarang, perputaran uang untuk bisnis haram ini mencapai Rp 8 miliar perhari. Mungkin mengalahkan APBD selama satu tahun,” ujarnya berseloroh.
Sementara Deputi Pencegahan BNN Pusat, Drs Kurniawan mengatakan, Provinsi Jambi masuk peringkat 16 penggunaan narkoba di Indonesia. Sedangkan tingkat kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke kejaksaan, Jambi mendapat peringkat ke-15 se Indonesia.
Pasokan barang haram itu sebagian besar melalui wilayah laut. Terutama melalui kawasan pantai timur di Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Karenanya, pihak BNN terus melakukan workshop ke tiap Provinsi untuk mengantisipasi penyebarannya.
“Sasarannya para kawula muda, yakni dari tingkat SMP, SMU hingga perguruan tinggi. Selain itu juga, pihak BNN terus melakukan pendekatan persuasif dengan warga dan instansi pemerintah.
Hanya saja, dia menyayangkan Jambi belum memiliki tempat rehabilitasi para pecandu narkoba tersebut lantaran keterbatasan anggaran. Namun sesuai amanat Kementerian Kesehatan, Pihak rumah sakit hingga Puskesmas harus menerima pencandu narkoba. “Hanya sayangnya, masih banyak orang tua yang malu mengobati anaknya jika terkena narkoba dengan alasan aib. Padahal, persoalan itu bukan aib lagi,” ujar Kurniawan.(jun)
Penempatan Trafick Light Belum Tepat
MEDIAJAMBI—Banyaknya penempatan trafick light yang keliru dan tidak berfungsi dengan baik berpotensi pelanggaran lalu lintas dan merugikan pengguna jalan. Pemasangan lampu pengatur lalu lintas, seyogyanya melalui perencanaan dan survey. Sesuai standar California Benefit Ratio (CBR).
Mereka mesti mengukur lalulintas harian rata-rata (LHR) dipersimpangan yang bersangkutan.
Ketua Tim Pemerhati Lalulintas Dirlantas Polda Jambi, Erbandi BE, SE mengatakan, keberadaan trafick light di tiap persimpangan harus memberi kenyamanan berkendara. Kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. “Tapi kenyataannya, banyak lampu merah dipasang tidak sesuai fungsinya,” ujar Erbandi, Rabu pekan lalu.
Dicontohkan, di Jalan Abunjani tepat disimpang STM Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Posisi lampu tertutup dahan pohon sehingga tidak terlihat jelas. Kemudian, tidak ada lampu pengukur waktunya.
Disamping itu, radius 500 meter ke arah Tugu Juang, juga terdapat lampu yang sama. Sementara kondisi ruas jalan sempit sedangkan arus lalulintas cukup padat untuk waktu-waktu tertentu sehingga menimbulkan kemacetan dan pelanggaran lalulintas.
“Selain menimbulkan kemacetan, juga rawan pelanggaran. Masyarakat menganggap adanya lampu itu justru merugikan mereka. Sehingga kerap melanggar ketika lampu sedang merah,” sambungnya.
Tanpa Perencanaan
Semestinya, sebelum dipasang lampu tersebut, dinas perhubungan melakukan perencanaan dan survey sesuai standar California Benefit Ratio (CBR). Mereka mesti mengukur lalulintas harian rata-rata (LHR) dipersimpangan yang bersangkutan.
Ukurannya adalah berdasarkan jumlah kendaraan yang melintasi jalantersebut.Kemudian waktu tempuh dan arah tujuan pergerakan kendaraan dimaksud. Bila hasilnya lebih besar dari satu maka kebijakan yang harus diambil adalah pelebaran jalan atau membuat jalan layang.
Sementara jika hasilnya sama dengan satu, maka diperlukan pengaturan lewat pemasangan lampu dengan ukuran waktu tertentu. Untuk hasil dibawah satu, maka cukup dengan memasang rambu-rambu lalulintas.
“Kenyataannya yang dilakukan pemda setempat dengan pendekatan medik. Ada masalah, langsung pasang lampu. Seharusnya dengan perencanaan dan survey. Sehingga lokasi tersebut layak atau tidak dipasang lampu,” katanya Sekretaris Ikatan Ahli Perencan (IAP) Jambi itu.
Seorang pengendara motor, Dino yang mengaku tiap hari melintasi jalan itu, mengatakan dirinya sering “menembak” lampu merah. Alasannya, jalan sering macet sejak lampu tersebut dipasang. Selain itu, banyaknya warga yang menerobos, membuat ia ikut melakukan hal yang sama.
“ Soalnya banyak lampu merah disana. Ada 3. Padahal jaraknya berdekatan dan bikin macet. Karena mau cepat. Ya kami tembak saja,” katanya.
Pantauan dilapangan, sejumlah lampu merah di jalan Soemantri Brojongero Telanaipura juga tidak berfungsi baik. Tepatnya di simpang Masjid Nurdin Hasanah, dan Dealer Honda yang lokasinya tidak jauh dari lokasi itu.
Area itu padat aktivitas dan sering menimbulkan kemacetan. Bahkan pengguna jalan kerap menerobos lampu merah . Hal itu terlihat pada sekitar jam 11 – 12 siang, ada sekitar 30 pengendara motor menerobos lampu tersebut. Sementara lampu merah di Simpang Bank Indonesia arah Kantor Gubernur Jambi di Jalan Jend Ahmad Yani, lampu penunjuk waktunya mati. (gtt)
Mereka mesti mengukur lalulintas harian rata-rata (LHR) dipersimpangan yang bersangkutan.
Ketua Tim Pemerhati Lalulintas Dirlantas Polda Jambi, Erbandi BE, SE mengatakan, keberadaan trafick light di tiap persimpangan harus memberi kenyamanan berkendara. Kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. “Tapi kenyataannya, banyak lampu merah dipasang tidak sesuai fungsinya,” ujar Erbandi, Rabu pekan lalu.
Dicontohkan, di Jalan Abunjani tepat disimpang STM Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Posisi lampu tertutup dahan pohon sehingga tidak terlihat jelas. Kemudian, tidak ada lampu pengukur waktunya.
Disamping itu, radius 500 meter ke arah Tugu Juang, juga terdapat lampu yang sama. Sementara kondisi ruas jalan sempit sedangkan arus lalulintas cukup padat untuk waktu-waktu tertentu sehingga menimbulkan kemacetan dan pelanggaran lalulintas.
“Selain menimbulkan kemacetan, juga rawan pelanggaran. Masyarakat menganggap adanya lampu itu justru merugikan mereka. Sehingga kerap melanggar ketika lampu sedang merah,” sambungnya.
Tanpa Perencanaan
Semestinya, sebelum dipasang lampu tersebut, dinas perhubungan melakukan perencanaan dan survey sesuai standar California Benefit Ratio (CBR). Mereka mesti mengukur lalulintas harian rata-rata (LHR) dipersimpangan yang bersangkutan.
Ukurannya adalah berdasarkan jumlah kendaraan yang melintasi jalantersebut.Kemudian waktu tempuh dan arah tujuan pergerakan kendaraan dimaksud. Bila hasilnya lebih besar dari satu maka kebijakan yang harus diambil adalah pelebaran jalan atau membuat jalan layang.
Sementara jika hasilnya sama dengan satu, maka diperlukan pengaturan lewat pemasangan lampu dengan ukuran waktu tertentu. Untuk hasil dibawah satu, maka cukup dengan memasang rambu-rambu lalulintas.
“Kenyataannya yang dilakukan pemda setempat dengan pendekatan medik. Ada masalah, langsung pasang lampu. Seharusnya dengan perencanaan dan survey. Sehingga lokasi tersebut layak atau tidak dipasang lampu,” katanya Sekretaris Ikatan Ahli Perencan (IAP) Jambi itu.
Seorang pengendara motor, Dino yang mengaku tiap hari melintasi jalan itu, mengatakan dirinya sering “menembak” lampu merah. Alasannya, jalan sering macet sejak lampu tersebut dipasang. Selain itu, banyaknya warga yang menerobos, membuat ia ikut melakukan hal yang sama.
“ Soalnya banyak lampu merah disana. Ada 3. Padahal jaraknya berdekatan dan bikin macet. Karena mau cepat. Ya kami tembak saja,” katanya.
Pantauan dilapangan, sejumlah lampu merah di jalan Soemantri Brojongero Telanaipura juga tidak berfungsi baik. Tepatnya di simpang Masjid Nurdin Hasanah, dan Dealer Honda yang lokasinya tidak jauh dari lokasi itu.
Area itu padat aktivitas dan sering menimbulkan kemacetan. Bahkan pengguna jalan kerap menerobos lampu merah . Hal itu terlihat pada sekitar jam 11 – 12 siang, ada sekitar 30 pengendara motor menerobos lampu tersebut. Sementara lampu merah di Simpang Bank Indonesia arah Kantor Gubernur Jambi di Jalan Jend Ahmad Yani, lampu penunjuk waktunya mati. (gtt)
Tingkat Sebaran Kusta Menurun
MEDIAJAMBI—Tingkat sebaran (prevelensi) penderita kusta di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 0,305 per 10.000 penderita pada tahun 2008 menjadi 0,262 per 10.000 penderita pada tahun 2009. Hanya saja, proses rehabilitasi penderita dan mantan penderita penting terus dilakukan. Agar penderitam emperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk hidup dalam lingkungan sosial.
Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Azwar Djauhari mengatakan, bilatidak dideteksi dan diobati dini, penyakit ini akan berakibat cacat. Jika demikian, penderita dijauhi, dikucilkan dan diabaikan sehingga sulit mendapat pekerjaan.
“Rehabilitasinya harus dilakukan secara konfrehensif, meliputi fisik, sosial dan ekonomi,” kata Azwar, Rabu (13/10) lalu. Misi pada program pengendalian penyakit ini, adalah menyembuhkan dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya.
“Kualitas hidup seseorang tidak hanya diukur dari aspek kesehatannya saja. Akan tetapi juga dari aspek-aspek lain seperti sosial, ekonomi, emosional dan hak azasi. Sehingga perlu bermitra dengan sektor terkait,” katanya.
Program pengendalian kusta di Provinsi Jambi telah berhasil mengobati dan menyembuhkan penderita dengan Multi-Drug Therapy (MDT) pada dua tahun terakhir.
Penurunan angka prevalensi penyakit kusta tersebut adalah 0,305 per 10.000 penderita pada tahun 2008 menjadi 0,262 per 10.000 penderita pada tahun 2009.
Namun beban akibat kecacatannya masih ada, cacat tingkat dua, seperti mata tidak bisa menutup karena syarafnya terganggu, jari tangan atau kaki bengkok (kiting), luka pada telapak tangan dan kaki akibat mati rasa.
Azwar menambahkan, jika dilihat besarnya beban akibat kecacatan kusta, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan target Global Strategy for Further Reducing the Disease Burden Due to Leprosy 2011-2015, yakni menurunkan 35 persen angka cacat tingkat dua pada tahun 2015 dari tahun 2010.
Satu lagi penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit yang terabaikan (Neglected Tropical Disease), adalah Frambusia, Filariasis dan kecacingan. Saat ini, masih ditemukan kasus Frambusia di Provinsi Jambi. Meskipun secara nasional angka prevelensinya sangat rendah, namun ditemukannya kasus menunjukkan penularannya masih terus berlangsung.
Secara nasional ditetapkan tahun 2013, sebagai tahun tercapainya target Eradikasi Frambusia, termasuk di provinsi Jambi,” katanya. Selain Frambusia, penyakit lain yang termasuk dalam kelompok penyakit yang terabaikan yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah Filariasis (kaki gajah) dan kecacingan. (jun)
Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Azwar Djauhari mengatakan, bilatidak dideteksi dan diobati dini, penyakit ini akan berakibat cacat. Jika demikian, penderita dijauhi, dikucilkan dan diabaikan sehingga sulit mendapat pekerjaan.
“Rehabilitasinya harus dilakukan secara konfrehensif, meliputi fisik, sosial dan ekonomi,” kata Azwar, Rabu (13/10) lalu. Misi pada program pengendalian penyakit ini, adalah menyembuhkan dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya.
“Kualitas hidup seseorang tidak hanya diukur dari aspek kesehatannya saja. Akan tetapi juga dari aspek-aspek lain seperti sosial, ekonomi, emosional dan hak azasi. Sehingga perlu bermitra dengan sektor terkait,” katanya.
Program pengendalian kusta di Provinsi Jambi telah berhasil mengobati dan menyembuhkan penderita dengan Multi-Drug Therapy (MDT) pada dua tahun terakhir.
Penurunan angka prevalensi penyakit kusta tersebut adalah 0,305 per 10.000 penderita pada tahun 2008 menjadi 0,262 per 10.000 penderita pada tahun 2009.
Namun beban akibat kecacatannya masih ada, cacat tingkat dua, seperti mata tidak bisa menutup karena syarafnya terganggu, jari tangan atau kaki bengkok (kiting), luka pada telapak tangan dan kaki akibat mati rasa.
Azwar menambahkan, jika dilihat besarnya beban akibat kecacatan kusta, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan target Global Strategy for Further Reducing the Disease Burden Due to Leprosy 2011-2015, yakni menurunkan 35 persen angka cacat tingkat dua pada tahun 2015 dari tahun 2010.
Satu lagi penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit yang terabaikan (Neglected Tropical Disease), adalah Frambusia, Filariasis dan kecacingan. Saat ini, masih ditemukan kasus Frambusia di Provinsi Jambi. Meskipun secara nasional angka prevelensinya sangat rendah, namun ditemukannya kasus menunjukkan penularannya masih terus berlangsung.
Secara nasional ditetapkan tahun 2013, sebagai tahun tercapainya target Eradikasi Frambusia, termasuk di provinsi Jambi,” katanya. Selain Frambusia, penyakit lain yang termasuk dalam kelompok penyakit yang terabaikan yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah Filariasis (kaki gajah) dan kecacingan. (jun)
Rabu, 29 September 2010
SD 81 Dibongkar
SEORANG pekerja dari Pihak Abadi tengah melakukan pembongkaran SDN 81 Kota Jambi, Rabu (22/9) lalu. Bangunan terpaksa dibongkar Pemkot Jambi dengan alasan pengamanan aset bangunan. Berupa kayu, seng, konsen dan papan. Pembongkaran turut disaksikan Biro Perlengkapan dengan penjagaan Satpol PP Kota Jambi.f/yen
Pemkot Pasrah SDN 81 Dibongkar
MEDIAJAMBI — Dibongkarnya bangunan SD Negeri 81 Kelurahan Orang Kayo Hitam Kecamatan Pasar Kota Jambi menyisakan tanda tanya. Tidak hanya keberadaannya telah menelurkan banyak orang-orang sukses, namun hingga Minggu (26/9), BPN Kota Jambi belum mengeluarkan kepastian status pemilik tanah.
Proses pembongkaranpun ditengarai atas desakan pihak Abadi. Setelah dua kali mengirim surat agar Pemkot Jambi membongkar bangunan sekolah. Alih-alih mengamankan aset, Pemkotpun melakukan pembongkaran SD yang berdiri sejak tahun 1979 itu.
Pantauan Media Jambi, Rabu (22/9), pekerja dari pihak Abadi membuka satu persatu papan dan seng sekolah disaksikan Kabag Perlengkapan Pemkot, Salami. Sementara keberadaan aset papan dan seng bekas dijaga Satpol PP Kota Jambi.
Kepada Media Jambi, Salami mengatakan hingga Minggu (26/9) belum ada kepastian pemilik lahan. Karena masih dalam penelitian BPN Kota Jambi. Namun diakuinya, bangunan itu tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat Dinas Pendidikan yang disampaikan pada Walikota Jambi agar sekolah itu dihapuskan dari aset Pemda.
Diceritakannya, pemilik tanah sudah beberapa kali berganti tangan. Hingga terakhir dibeli oleh Harsono Guscik (pemilik Abadi Jambi) tahun 2007. Yang dibuktikan dengan sertifikat tanah nomor 83 tahun 1964. “Beberapa waktu lalu, Harsono meminta agar gedung segera dibongkar,” ujar Salami kepada Media Jambi diruang kerjanya, Rabu (22/9). Permintaan ini disampaikan dalam surat pribadi ke Pemkot Jambi sebanyak dua kali.
Karena adanya permintaan bongkar, Pemkot meminta bantuan BPN Kota Jambi untuk memastikan status tanah berdasarkan sertifikat yang diajukan Harsono. “Jangan-jangan bukan tanah SD. Itu yang kita khawatirkan,” kata Salami.
Sebelumnya, pihak BPN melakukan pengukuran tanah SD maupun sekitarnya pada Senin (20/9). Kemudian mengumpulkan sertifikat yang ada. Baik sertifikat tanah SD maupun sertifikat sekitar. Berkas ini akan dicocokkan dengan sertifikat induk. “Janji BPN satu minggu sudah diperoleh kepastian. Hasilnya belum tahu. Jika benar tanah itulah yang dibeli Harsono, maka lahan dikembalikan ke pemiliknya. Tapi jika bukan, tanah tidak bisa dikuasai pihak Abadi. Walaupun SD dibongkar, namun lahan tidak bisa digunakan pihak Abadi,” tegas Salami.
Dipastikan Salami, tidak satupun dokumen menyebutkan aset tanah milik Pemerintah Kota Jambi. Pembongkaran itu terpaksa dilakukan untuk mengamankan aset papan, seng dan kerangka sekolah.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena gedung itu menumpang diatas tanah. Saya juga heran, numpang kok bisa dibangun,” tukas Salami.
Raden Hasan Nung, tokoh masyarakat RT 11 Kelurahan OKH tempat berdirinya SD bercerita, tanah itu sempat menjadi milik keluarganya. “Awalnya tanah seluas 60 x 25 meter ini milik Kepala Kampung, Kamaludin Halim sekitar tahun 1970. Waktu itu masih berbentuk hutan. Kemudian dibeli warga keturunan,” katanya.
Pemilik tanah terus berganti tangan. Hingga ke tangan salah seorang keluarganya, Raden Ismail. Kemudian beralih ke Firma Sudiman. Karena firma ini mengalami pailit, diambil alih BUPN dan dilelang. “Kemungkinan pemenang lelang pihak Abadi,” kata Hasan Nung saat dijumpai Media Jambi dikediamannya, Jum’at (25/9) lalu.
Menurut Hasan, wacana pembongkaran sudah terdengar tiga tahun lalu. Beberapa kali pihak Abadi melakukan sosialisasi pada warga dan pihak sekolah. “Siswanya memang jauh berkurang. Apalagi, hanya sedikit sekali warga sini yang bersekolah di SD 81. Karena banyak pilihan ditempat lain,” ujar Hasan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Jambi, Syafruddin Dwi Apriyanto mengatakan, hendaknya kondisi yang menimpa SDN 81 menjadi perhatian Pemkot dalam mengelola asset. Karena dari data yang ada, hampir separuh SD inpres di Kota Jambi lahannya tidak dimiliki secara yuridis oleh Pemkot.
Pemkot hendaknya mengupayakan lahan dapat dimiliki Pemkot secara yuridis. Agar kepastian aset, dan proses belajar mengajar siswa tidak terganggu. (yen)
Proses pembongkaranpun ditengarai atas desakan pihak Abadi. Setelah dua kali mengirim surat agar Pemkot Jambi membongkar bangunan sekolah. Alih-alih mengamankan aset, Pemkotpun melakukan pembongkaran SD yang berdiri sejak tahun 1979 itu.
Pantauan Media Jambi, Rabu (22/9), pekerja dari pihak Abadi membuka satu persatu papan dan seng sekolah disaksikan Kabag Perlengkapan Pemkot, Salami. Sementara keberadaan aset papan dan seng bekas dijaga Satpol PP Kota Jambi.
Kepada Media Jambi, Salami mengatakan hingga Minggu (26/9) belum ada kepastian pemilik lahan. Karena masih dalam penelitian BPN Kota Jambi. Namun diakuinya, bangunan itu tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat Dinas Pendidikan yang disampaikan pada Walikota Jambi agar sekolah itu dihapuskan dari aset Pemda.
Diceritakannya, pemilik tanah sudah beberapa kali berganti tangan. Hingga terakhir dibeli oleh Harsono Guscik (pemilik Abadi Jambi) tahun 2007. Yang dibuktikan dengan sertifikat tanah nomor 83 tahun 1964. “Beberapa waktu lalu, Harsono meminta agar gedung segera dibongkar,” ujar Salami kepada Media Jambi diruang kerjanya, Rabu (22/9). Permintaan ini disampaikan dalam surat pribadi ke Pemkot Jambi sebanyak dua kali.
Karena adanya permintaan bongkar, Pemkot meminta bantuan BPN Kota Jambi untuk memastikan status tanah berdasarkan sertifikat yang diajukan Harsono. “Jangan-jangan bukan tanah SD. Itu yang kita khawatirkan,” kata Salami.
Sebelumnya, pihak BPN melakukan pengukuran tanah SD maupun sekitarnya pada Senin (20/9). Kemudian mengumpulkan sertifikat yang ada. Baik sertifikat tanah SD maupun sertifikat sekitar. Berkas ini akan dicocokkan dengan sertifikat induk. “Janji BPN satu minggu sudah diperoleh kepastian. Hasilnya belum tahu. Jika benar tanah itulah yang dibeli Harsono, maka lahan dikembalikan ke pemiliknya. Tapi jika bukan, tanah tidak bisa dikuasai pihak Abadi. Walaupun SD dibongkar, namun lahan tidak bisa digunakan pihak Abadi,” tegas Salami.
Dipastikan Salami, tidak satupun dokumen menyebutkan aset tanah milik Pemerintah Kota Jambi. Pembongkaran itu terpaksa dilakukan untuk mengamankan aset papan, seng dan kerangka sekolah.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena gedung itu menumpang diatas tanah. Saya juga heran, numpang kok bisa dibangun,” tukas Salami.
Raden Hasan Nung, tokoh masyarakat RT 11 Kelurahan OKH tempat berdirinya SD bercerita, tanah itu sempat menjadi milik keluarganya. “Awalnya tanah seluas 60 x 25 meter ini milik Kepala Kampung, Kamaludin Halim sekitar tahun 1970. Waktu itu masih berbentuk hutan. Kemudian dibeli warga keturunan,” katanya.
Pemilik tanah terus berganti tangan. Hingga ke tangan salah seorang keluarganya, Raden Ismail. Kemudian beralih ke Firma Sudiman. Karena firma ini mengalami pailit, diambil alih BUPN dan dilelang. “Kemungkinan pemenang lelang pihak Abadi,” kata Hasan Nung saat dijumpai Media Jambi dikediamannya, Jum’at (25/9) lalu.
Menurut Hasan, wacana pembongkaran sudah terdengar tiga tahun lalu. Beberapa kali pihak Abadi melakukan sosialisasi pada warga dan pihak sekolah. “Siswanya memang jauh berkurang. Apalagi, hanya sedikit sekali warga sini yang bersekolah di SD 81. Karena banyak pilihan ditempat lain,” ujar Hasan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Jambi, Syafruddin Dwi Apriyanto mengatakan, hendaknya kondisi yang menimpa SDN 81 menjadi perhatian Pemkot dalam mengelola asset. Karena dari data yang ada, hampir separuh SD inpres di Kota Jambi lahannya tidak dimiliki secara yuridis oleh Pemkot.
Pemkot hendaknya mengupayakan lahan dapat dimiliki Pemkot secara yuridis. Agar kepastian aset, dan proses belajar mengajar siswa tidak terganggu. (yen)
Daerah Kami Bakal Jadi Kolam
PASCA pembongkaran bangunan SD ternyata menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi, jika benar lahan akan menjadi pengembangan arena wisata water boom. Rd Hasan Nung, tokoh masyarakat setempat mengatakan, dipastikan daerah mereka bakal menjadi kolam raksasa.
“Daerah kami menjadi tempat penampungan air dari segala penjuru. Sekarang, hujan sebentar saja sudah banjir. Apalagi sirkulasi air tidak lancar setelah ditimbun untuk proyek water boom. Ditambah sungai disini dipenuhi rumput yang menghambat aliran air,” ujar Hasan.
Dia mengatakan, warga masyarakat tidak pernah diajak duduk bersama saat studi Amdal pembangunan Water Boom. Termasuk dampak yang akan dirasakan masyarakat. “Daerah resapan air berkurang. Sementara mulai dari Jelutung, Simpang Kawat hingga seputar pasar, airnya berkumpul disini,” katanya.
Kondisi ini akan semakin parah, jika lahan SD ikut ditimbun. Karena tempat penampungan air semakin berkurang. Apalagi, pintu air di Pasar Angso Duo tidak pernah dibuka. Sehingga aliran air tetap berkumpul disekitar daerahnya membuat genangan semakin tinggi.
“Sementara ini kami menunggu saja. Apa yang akan dilakukan pihak Abadi atas tanah SD itu. Jika akan ditimbun, kami minta diikutsertakan agar tidak memberi dampak negatif pada warga kami,” tukas mantan Ketua RW dilingkungan itu.(yen)
“Daerah kami menjadi tempat penampungan air dari segala penjuru. Sekarang, hujan sebentar saja sudah banjir. Apalagi sirkulasi air tidak lancar setelah ditimbun untuk proyek water boom. Ditambah sungai disini dipenuhi rumput yang menghambat aliran air,” ujar Hasan.
Dia mengatakan, warga masyarakat tidak pernah diajak duduk bersama saat studi Amdal pembangunan Water Boom. Termasuk dampak yang akan dirasakan masyarakat. “Daerah resapan air berkurang. Sementara mulai dari Jelutung, Simpang Kawat hingga seputar pasar, airnya berkumpul disini,” katanya.
Kondisi ini akan semakin parah, jika lahan SD ikut ditimbun. Karena tempat penampungan air semakin berkurang. Apalagi, pintu air di Pasar Angso Duo tidak pernah dibuka. Sehingga aliran air tetap berkumpul disekitar daerahnya membuat genangan semakin tinggi.
“Sementara ini kami menunggu saja. Apa yang akan dilakukan pihak Abadi atas tanah SD itu. Jika akan ditimbun, kami minta diikutsertakan agar tidak memberi dampak negatif pada warga kami,” tukas mantan Ketua RW dilingkungan itu.(yen)
Antara si Ali dan Pendongeng Keliling
SI Ali pulang sekolah. Dia
lalu mengeluarkan tiga mainan, yaitu pesawat, mobil-mobilan dan kereta api. Dia bermain sendiri di lantai hingga tertidur kecapaian. Lalu ibunya datang, dan mengangkat Ali ke tempat tidur. Sang Ibu lalu menyimpan mainan ketempat semula.
Tiba-tiba si Ali terbangun, langsung menanyakan mainannya. Ibunya berkata, sudah disimpan sambil menasehati si Ali. “Kalau tidur jangan di lantai Ali........ nanti bisa sakit”. Ali menjawab : “Ya bu... lain kali saya tidak akan tertidur di lantai”. Lalu ibunya menyuruh Ali mandi.... “Awas, jangan tertidur di kamar mandi ya...,” sahut ibunya
Kontan, perkataan ibunya ini disambut gelak tawa puluhan anak play group, PAUD dan anak-anak sekolah dasar di seputaran PAUD Qaulan Sadida di Lorong Telaga Kelurahan Murni Kota Jambi. Saat mendengarkan dongeng si Ali yang diceritakan Hj Mirawati Hazrin, ketua DPW Forum Asah Pena Provinsi Jambi, Sabtu sore (25/9).
Sekitar tiga jam, suasana riang tercipta di PAUD Qaulan Sadida. Dengan serius diselingi gelak tawa, ceritapun terus mengalir. Satu persatu, anak-anak bergantian menjawab pertanyaan Bunda Mira. Hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan lantas diberikan pada anak-anak.
“Ayo... siapa yang bisa menceritakan apa dongeng bunda tadi,” ujar Bunda Mira. Noval, seorang anak lantas maju dan bercerita ulang. Jawabannya mendapat tepuk tangan anak-anak lain... Dan sebuah mainan diterimanya dengan wajah tersenyum. Dongeng berakhir sekitar pukul 18.00 Wib. Diakhir pertemuan, anak-anak disuguhkan kue yang dibawa oleh Forum Asah Pena dalam ajang dongeng keliling buat anak-anak di Jambi.
“Jadi rangkumannya, Bunda ingin mengajarkan agar anak bertanggung jawab menyimpan mainan pada tempatnya. Mari menggapai mimpi dengan belajar dan berdo’a,” kata Bunda Mirawati.
(jun)
lalu mengeluarkan tiga mainan, yaitu pesawat, mobil-mobilan dan kereta api. Dia bermain sendiri di lantai hingga tertidur kecapaian. Lalu ibunya datang, dan mengangkat Ali ke tempat tidur. Sang Ibu lalu menyimpan mainan ketempat semula.
Tiba-tiba si Ali terbangun, langsung menanyakan mainannya. Ibunya berkata, sudah disimpan sambil menasehati si Ali. “Kalau tidur jangan di lantai Ali........ nanti bisa sakit”. Ali menjawab : “Ya bu... lain kali saya tidak akan tertidur di lantai”. Lalu ibunya menyuruh Ali mandi.... “Awas, jangan tertidur di kamar mandi ya...,” sahut ibunya
Kontan, perkataan ibunya ini disambut gelak tawa puluhan anak play group, PAUD dan anak-anak sekolah dasar di seputaran PAUD Qaulan Sadida di Lorong Telaga Kelurahan Murni Kota Jambi. Saat mendengarkan dongeng si Ali yang diceritakan Hj Mirawati Hazrin, ketua DPW Forum Asah Pena Provinsi Jambi, Sabtu sore (25/9).
Sekitar tiga jam, suasana riang tercipta di PAUD Qaulan Sadida. Dengan serius diselingi gelak tawa, ceritapun terus mengalir. Satu persatu, anak-anak bergantian menjawab pertanyaan Bunda Mira. Hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan lantas diberikan pada anak-anak.
“Ayo... siapa yang bisa menceritakan apa dongeng bunda tadi,” ujar Bunda Mira. Noval, seorang anak lantas maju dan bercerita ulang. Jawabannya mendapat tepuk tangan anak-anak lain... Dan sebuah mainan diterimanya dengan wajah tersenyum. Dongeng berakhir sekitar pukul 18.00 Wib. Diakhir pertemuan, anak-anak disuguhkan kue yang dibawa oleh Forum Asah Pena dalam ajang dongeng keliling buat anak-anak di Jambi.
“Jadi rangkumannya, Bunda ingin mengajarkan agar anak bertanggung jawab menyimpan mainan pada tempatnya. Mari menggapai mimpi dengan belajar dan berdo’a,” kata Bunda Mirawati.
(jun)
Gubernur Curhat Soal Pembangunan
MEDIA JAMBI – Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) paparkan konsep program pembangunan satu milyar satu kecamatan (sami sake) ala Jambi Emas dihadapan civitas akademika Universitas Jambi pada rapat terbuka senat wisuda 56 pascasarjana, sarjana dan diploma di Balairung Kampus UNJA Mendalo, Sabtu (25/9).
Perwujudan percepatan pembangunan di Provinsi Jambi yang mensejahterakan masyarakat senantiasa memicu “andrenalinnya” untuk segera direalisasikan. Dengan modal Rp 1,4 triliyun APBD Provinsi Jambi, ia berkomitmen digunakan tepat sasaran. Satu milyar satu kecamatan akan digelontorkan Pemprov sesuai kebutuhan yang diusulkan dalam bentuk program.
Misalnya, infrastruktur jalan, listrik, pendidikan, ekonomi, bedah rumah bagi warga pra sejahtera, sertifikat gratis, bantuan karet dan sawit. Begitu juga bantuan di sektor pertanian, perternakan dan perikanan.
“Kita terus lakukan konsolidasi kedalam dan evalusasi program sehingga November mendatang sudah diperdakan,” ungkap HBA.
Yang menjadi perhatian gubernur, bantuan bedah 5000 rumah bagi warga pra sejahtera. “Ada nama ada alamatnya. Biar jelas siapa yang dibantu. Selama ini persentase saja, tidak jelas siapa yang dibantu,” terang Gubernur.
Selain itu, pemerintah juga akan menyekolahkan mahasiswa yang hendak melanjutkan ke pasca sarjana dan doktor. Setidaknya pemerintah akan menyekolahkan 300 orang calon doktor per tahunnya. Saat menjabat Bupati Sarolangun, pemerintah juga membantu mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke Strata 2 (S2) sebanyak 20 orang pertahuna dan doktor 5 per tahun. Harapannya, putra-putra terbaik Jambi itu dapat membantu meningkatkan kualitas pembangunan dan nama baik Jambi dimata nasional.
“Sekarang ini, pemerintah akan membiaya mahasiswa S2 dan Doktor. Lima tahun kedepan Jambi memiliki 300-an calon doktor, masa dari sekian banyak itu tidak ada yang menjadi menteri,” kata HBA mencontohkan. Ia juga berharap kepada civitas akademika UNJA dan masyarakat Jambi senantiasa memberikan saran dan kritik apabila dalam pelaksanaan program jika terjadi penyimpangan.(gtt)
Perwujudan percepatan pembangunan di Provinsi Jambi yang mensejahterakan masyarakat senantiasa memicu “andrenalinnya” untuk segera direalisasikan. Dengan modal Rp 1,4 triliyun APBD Provinsi Jambi, ia berkomitmen digunakan tepat sasaran. Satu milyar satu kecamatan akan digelontorkan Pemprov sesuai kebutuhan yang diusulkan dalam bentuk program.
Misalnya, infrastruktur jalan, listrik, pendidikan, ekonomi, bedah rumah bagi warga pra sejahtera, sertifikat gratis, bantuan karet dan sawit. Begitu juga bantuan di sektor pertanian, perternakan dan perikanan.
“Kita terus lakukan konsolidasi kedalam dan evalusasi program sehingga November mendatang sudah diperdakan,” ungkap HBA.
Yang menjadi perhatian gubernur, bantuan bedah 5000 rumah bagi warga pra sejahtera. “Ada nama ada alamatnya. Biar jelas siapa yang dibantu. Selama ini persentase saja, tidak jelas siapa yang dibantu,” terang Gubernur.
Selain itu, pemerintah juga akan menyekolahkan mahasiswa yang hendak melanjutkan ke pasca sarjana dan doktor. Setidaknya pemerintah akan menyekolahkan 300 orang calon doktor per tahunnya. Saat menjabat Bupati Sarolangun, pemerintah juga membantu mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke Strata 2 (S2) sebanyak 20 orang pertahuna dan doktor 5 per tahun. Harapannya, putra-putra terbaik Jambi itu dapat membantu meningkatkan kualitas pembangunan dan nama baik Jambi dimata nasional.
“Sekarang ini, pemerintah akan membiaya mahasiswa S2 dan Doktor. Lima tahun kedepan Jambi memiliki 300-an calon doktor, masa dari sekian banyak itu tidak ada yang menjadi menteri,” kata HBA mencontohkan. Ia juga berharap kepada civitas akademika UNJA dan masyarakat Jambi senantiasa memberikan saran dan kritik apabila dalam pelaksanaan program jika terjadi penyimpangan.(gtt)
Kebakaran, Fasilitas Umum Terganggu
MEDIAJAMBI — Lantaran rumah toke kambing di jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar Kota Jambi terbakar, Jumat (24/9) pelayanan perbankan dan jasa biro perjalanan yang berada di kawasan itu mengalami gangguan. Konsumen terpaksa beralih ketempat lain.
Didi, seorang karyawan swasta terpaksa mengurungkan niatnya menyetor sejumlah uang lewat Bank BNI di Komplek Ruko Abadi. Pasalnya, siang itu, pelayanan setoran, penarikan dan lain-lainnya tidak dapat dilayani pihak bank lantaran listrik dilokasi dipadamkan akibat kebakaran tak jauh dari lokasi. “Tidak bisa nyetor mas, katanya ada gangguan,” kata pria itu sembari meninggalkan kantor bank tersebut, Jum’at (24/9) siang.
Begitu juga dengan nasabah lainnya. Mereka tidak dapat menikmati layanan yang biasa mereka terima dilembaga perbankan tersebut. Tak ada yang lama berada didalam gedung, begitu masuk, mereka langsung keluar. Bahkan didepan petugas satuan pengamanan langsung member tau.
“Maaf pak, lagi ada gangguan, untuk sementara belum bisa, silahkan Bapak ke BNI lain, yang di The-hok juga bisa,” terang Supriyanto, Satpam Bank kepada Media Jambi Jum’at siang.
Bahkan dua jam berselang, bank juga belum bisa memberi pelayanan bagi nasabahnya. Sementara dibagian lain, biro jasa perjalanan Lima Benua juga mengalami gangguan akibat putusnya aliran listrik. Mereka tidak dapat melayani pesanan tiket penerbangan lantaran persoalan teknis tersebut.
“Karena kami tidak ada jenset, matinya listrik jelas menganggu aktifitas kerja disini. Kami tidak bisa melayani pemesanan tiket,” ujar Pengelola Lima Travel, Wendi.
Sedangkan pihak biro perjalanan Ceria Abadi Travel, Fekie Dwi Anton mengaku tidak ada persoalan dalam pelayanan. Pemadaman listrik sudah mereka antisipasi.
Sementara itu, rumah toke Kambing, Effendi dan 11 rumah lainnya di jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar ludes dilalap sijago merah. Bahkan kambing Efendi nyaris terbakar. Untung, adik ipar Effendi, M Nur ingat.
“Tak ada yang bisa diselamatkan. Hanya kambing inilah yang selamat,’ kata Nur. Sementara Effendi sendiri menolak diwawancarai. Ia terlihat trauma dengan kejadian itu.
12 Rumah Terbakar
Menurut saksi mata, M Nur, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 Wib. Dirinya mendapat telpon dari seorang keluarga yang mengabarkan ada kebakaran didekat rumah kakak iparnya, Effendi alias Pendi Kambing. Ia mengaku kaget dan ia bergegas menuju tempat kejadian perkara (TKP).
Masih menggunakan singlet dan celana pendek seadanya, ia sampai ke lokasi dan melihat api berkobar dari rumah Majid dan mulai menyambar rumah lainnya. “Ketika saya datang, baru dua rumah yang disambar api. Itu belum terlalu besar, masih bisa lah ditahan agar tidak merembet ke yang lain,” tutur pria itu.
Ia pun berteriak memanggil warga yang sebagian belum menyadari ada kebakaran. Sebagian masih didalam rumah. “Saya teriak tapi warga tak ada yang keluar. Mereka mungkin belum sadar apa yang terjadi,” katanya menceritakan.
Tanpa dikomando, ia pun segera menuju sumber air yang tak jauh dari rumah kakak iparnya dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian warga mulai menyelamatkan barang berharga milik mereka. Sementara api pun semakin membesar.
“Warga lainnya berdatangan namun sudah terlambat, api dimana-mana. Sedangkan pemadam kebakaran terlambat datang,” keluhnya.
Saksi lainnya, M Fadhil, yang kebetulan berada dilokasi pas kejadian berlangsung menuturkan bahwa sebelum api berkobar, ada letusan diriingi kepulan asap membumbung tinggi ke udara. Kejadian itu ia saksikan dari kantor Bank BTN tak jauh dari lokasi. “Saya kurang tau pasti itu apakah itu ledakan gas atau tidak, yang pasti setelah asap hitam asap mengepul, api terlihat berkobar. Kejadian itu sempat saya rekam,” kata karyawan BRI di kawasan jelutung.
Ia pun bergegas menuju TKP. Saat itu, pemadam kebakaran baru belum tiba. Tak lama barulah petugas sampai. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran serta jarak yang begitu jauh dari jalan, membuat kesulitan petugas. “Sepertinya petugas kesulitan. Soalnya gang sempit, mau kedalam jauh,” katanya menambahkan.
Tampak belasan petugas tengah sibuk mencoba dengan segala cara untuk memadami api. Untuk kesekian kalinya, mobil damkar itu bolak balik mengisi tangki airnya. Selain mengandalkan air dari mobil, petugas juga memanfaatkan air sungai tak jauh dari lokasi. Namun demikian tak dapat menyelamatkan rumah warga.
Effendi, hanya bisa menatap lesu. Meskipun ia bersikeras mencoba memadamkan api, namun kini ia hanya bisa menatap sebagian rumahnya kini menjadi abu. Banyak barang-barang berharga miliknya tak dapat diselamatkan. Termasuk surat-surat tanah. Ketika hendak diwawancarai, pria bertelanjang dada, memakai kalung tasbih dan tanpa alas kaki itu menolaknya.
Korban lainnya, Ana mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya panik ketika melihat api dan tak mampu menyelamatkan harta benda milik keluarganya.
Menurut petugas dari Polsek Pasar, Bripka AL. Sutrisno, laporan awal belum ada korban jiwa. Sementara kerugian materil belum diketahui pasti namun rumah yang terbakar ada 12 terbagi 9 rumah di RT 14 ada 9 rumah dan 3 rumah di RT 13. Dari 12 rumah yang hangus itu 16 Kepala Keluarga atau 56 jiwa kehilangan tempat tinggal. “Kerugian materil belum diketahui namun 12 rumah terbakar. Sementara ini korban jiwa tidak ada,” terang pria itu. Data sementara, tercatat rumah yang terbakar milik Majid, Romi, Effendi, Iyut, Fani, Etek Bawang, Mia, Mbah Titi, Wak Adnan, Ifan dan One. Sementara satu rumah tak berpenghuni.(gtt)
“Hanya Pasrah Kepada Allah...”
SAMBIL duduk memegang payung, mata Fatimah terlihat basah berlinang air mata. Kedua tangannya terkatup, melantunkan do’a berikut ayat demi ayat. Berharap agar api cepat padam hingga tidak merembet ke rumah yang lain. Fatimah, adalah satu dari sekian korban yang turut merasakan dampak kebakaran .
Saat ditemui Media Jambi dilokasi kejadian, Fatimah masih sempat mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt yang masih melindunginya. “Waktu kebakaran, saya lagi mencuci pakaian. Mengetahui api sudah merembet, saya menjerit minta tolong sambil membaca Surat Yasin,” ujar Fatimah yang mengaku hari itu tengah berpuasa syawal.
Sontak, pakaian yang tengah dicuci ditinggalkan. Secepatnya dia mengeluarkan barang berharga agar tidak ikut hangus terbakar. Walaupun dalam kondisi lemah karena berpuasa, dia mengaku mendapat pertolongan Allah untuk mengeluarkan sebagian isi rumahnya.
Ditengah hiruk pikuk
korban yang menangis, terlihat seorang wanita muda yang datang ke lokasi kebakaran sambil menangis. “Aduh rumah datuk sayo terbakar juga ya. Mau tinggal dimana lagi datuk sayo,” ungkapnya dengan nada sedih.
Sementara seorang korban kebakaran yang enggan menyebutkan namanya menyesal, tidak mampu menyelamatkan surat-surat tanah yang berada di lemari. “Ya... habislah semuanya,” ujarnya dengan nada sesal.(yen)
Didi, seorang karyawan swasta terpaksa mengurungkan niatnya menyetor sejumlah uang lewat Bank BNI di Komplek Ruko Abadi. Pasalnya, siang itu, pelayanan setoran, penarikan dan lain-lainnya tidak dapat dilayani pihak bank lantaran listrik dilokasi dipadamkan akibat kebakaran tak jauh dari lokasi. “Tidak bisa nyetor mas, katanya ada gangguan,” kata pria itu sembari meninggalkan kantor bank tersebut, Jum’at (24/9) siang.
Begitu juga dengan nasabah lainnya. Mereka tidak dapat menikmati layanan yang biasa mereka terima dilembaga perbankan tersebut. Tak ada yang lama berada didalam gedung, begitu masuk, mereka langsung keluar. Bahkan didepan petugas satuan pengamanan langsung member tau.
“Maaf pak, lagi ada gangguan, untuk sementara belum bisa, silahkan Bapak ke BNI lain, yang di The-hok juga bisa,” terang Supriyanto, Satpam Bank kepada Media Jambi Jum’at siang.
Bahkan dua jam berselang, bank juga belum bisa memberi pelayanan bagi nasabahnya. Sementara dibagian lain, biro jasa perjalanan Lima Benua juga mengalami gangguan akibat putusnya aliran listrik. Mereka tidak dapat melayani pesanan tiket penerbangan lantaran persoalan teknis tersebut.
“Karena kami tidak ada jenset, matinya listrik jelas menganggu aktifitas kerja disini. Kami tidak bisa melayani pemesanan tiket,” ujar Pengelola Lima Travel, Wendi.
Sedangkan pihak biro perjalanan Ceria Abadi Travel, Fekie Dwi Anton mengaku tidak ada persoalan dalam pelayanan. Pemadaman listrik sudah mereka antisipasi.
Sementara itu, rumah toke Kambing, Effendi dan 11 rumah lainnya di jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar ludes dilalap sijago merah. Bahkan kambing Efendi nyaris terbakar. Untung, adik ipar Effendi, M Nur ingat.
“Tak ada yang bisa diselamatkan. Hanya kambing inilah yang selamat,’ kata Nur. Sementara Effendi sendiri menolak diwawancarai. Ia terlihat trauma dengan kejadian itu.
12 Rumah Terbakar
Menurut saksi mata, M Nur, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 Wib. Dirinya mendapat telpon dari seorang keluarga yang mengabarkan ada kebakaran didekat rumah kakak iparnya, Effendi alias Pendi Kambing. Ia mengaku kaget dan ia bergegas menuju tempat kejadian perkara (TKP).
Masih menggunakan singlet dan celana pendek seadanya, ia sampai ke lokasi dan melihat api berkobar dari rumah Majid dan mulai menyambar rumah lainnya. “Ketika saya datang, baru dua rumah yang disambar api. Itu belum terlalu besar, masih bisa lah ditahan agar tidak merembet ke yang lain,” tutur pria itu.
Ia pun berteriak memanggil warga yang sebagian belum menyadari ada kebakaran. Sebagian masih didalam rumah. “Saya teriak tapi warga tak ada yang keluar. Mereka mungkin belum sadar apa yang terjadi,” katanya menceritakan.
Tanpa dikomando, ia pun segera menuju sumber air yang tak jauh dari rumah kakak iparnya dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian warga mulai menyelamatkan barang berharga milik mereka. Sementara api pun semakin membesar.
“Warga lainnya berdatangan namun sudah terlambat, api dimana-mana. Sedangkan pemadam kebakaran terlambat datang,” keluhnya.
Saksi lainnya, M Fadhil, yang kebetulan berada dilokasi pas kejadian berlangsung menuturkan bahwa sebelum api berkobar, ada letusan diriingi kepulan asap membumbung tinggi ke udara. Kejadian itu ia saksikan dari kantor Bank BTN tak jauh dari lokasi. “Saya kurang tau pasti itu apakah itu ledakan gas atau tidak, yang pasti setelah asap hitam asap mengepul, api terlihat berkobar. Kejadian itu sempat saya rekam,” kata karyawan BRI di kawasan jelutung.
Ia pun bergegas menuju TKP. Saat itu, pemadam kebakaran baru belum tiba. Tak lama barulah petugas sampai. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran serta jarak yang begitu jauh dari jalan, membuat kesulitan petugas. “Sepertinya petugas kesulitan. Soalnya gang sempit, mau kedalam jauh,” katanya menambahkan.
Tampak belasan petugas tengah sibuk mencoba dengan segala cara untuk memadami api. Untuk kesekian kalinya, mobil damkar itu bolak balik mengisi tangki airnya. Selain mengandalkan air dari mobil, petugas juga memanfaatkan air sungai tak jauh dari lokasi. Namun demikian tak dapat menyelamatkan rumah warga.
Effendi, hanya bisa menatap lesu. Meskipun ia bersikeras mencoba memadamkan api, namun kini ia hanya bisa menatap sebagian rumahnya kini menjadi abu. Banyak barang-barang berharga miliknya tak dapat diselamatkan. Termasuk surat-surat tanah. Ketika hendak diwawancarai, pria bertelanjang dada, memakai kalung tasbih dan tanpa alas kaki itu menolaknya.
Korban lainnya, Ana mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya panik ketika melihat api dan tak mampu menyelamatkan harta benda milik keluarganya.
Menurut petugas dari Polsek Pasar, Bripka AL. Sutrisno, laporan awal belum ada korban jiwa. Sementara kerugian materil belum diketahui pasti namun rumah yang terbakar ada 12 terbagi 9 rumah di RT 14 ada 9 rumah dan 3 rumah di RT 13. Dari 12 rumah yang hangus itu 16 Kepala Keluarga atau 56 jiwa kehilangan tempat tinggal. “Kerugian materil belum diketahui namun 12 rumah terbakar. Sementara ini korban jiwa tidak ada,” terang pria itu. Data sementara, tercatat rumah yang terbakar milik Majid, Romi, Effendi, Iyut, Fani, Etek Bawang, Mia, Mbah Titi, Wak Adnan, Ifan dan One. Sementara satu rumah tak berpenghuni.(gtt)
“Hanya Pasrah Kepada Allah...”
SAMBIL duduk memegang payung, mata Fatimah terlihat basah berlinang air mata. Kedua tangannya terkatup, melantunkan do’a berikut ayat demi ayat. Berharap agar api cepat padam hingga tidak merembet ke rumah yang lain. Fatimah, adalah satu dari sekian korban yang turut merasakan dampak kebakaran .
Saat ditemui Media Jambi dilokasi kejadian, Fatimah masih sempat mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt yang masih melindunginya. “Waktu kebakaran, saya lagi mencuci pakaian. Mengetahui api sudah merembet, saya menjerit minta tolong sambil membaca Surat Yasin,” ujar Fatimah yang mengaku hari itu tengah berpuasa syawal.
Sontak, pakaian yang tengah dicuci ditinggalkan. Secepatnya dia mengeluarkan barang berharga agar tidak ikut hangus terbakar. Walaupun dalam kondisi lemah karena berpuasa, dia mengaku mendapat pertolongan Allah untuk mengeluarkan sebagian isi rumahnya.
Ditengah hiruk pikuk
korban yang menangis, terlihat seorang wanita muda yang datang ke lokasi kebakaran sambil menangis. “Aduh rumah datuk sayo terbakar juga ya. Mau tinggal dimana lagi datuk sayo,” ungkapnya dengan nada sedih.
Sementara seorang korban kebakaran yang enggan menyebutkan namanya menyesal, tidak mampu menyelamatkan surat-surat tanah yang berada di lemari. “Ya... habislah semuanya,” ujarnya dengan nada sesal.(yen)
Senin, 20 September 2010
Belanja Pegawai Dominasi APBD-P Kota Jambi
MEDIA JAMBI – Lagi, beban APBD Kota Jambi TA 2010 didominasi belanja pegawai. Dalam usulan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS-P) 2010, pengeluaran untuk belanja pegawai membengkak.
Dari usulan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sementara yang disampaikan eksekutif akhir Agustus lalu menunjukan adanya perubahan. Pada rencana belanja tidak langsung pemerintah terjadi pergeseran angka pengeluaran dari Rp 433 milyar menjadi 468 milyar atau pengeluaran keseluruhan bertambah Rp 35 milyar.
Besarnya angka pengeluaran didominasi biaya belanja pegawai yang menelan biaya Rp 53 milyar. Diantaranya, untuk membayar tunjangan guru PNS sebesar Rp 33 milyar. Selain itu, Rp 10 milyar untuk biaya tambahan uang makan bagi 9.152 pegawai dilingkungan pemkot dengan rincian Rp 10 ribu per orang kali 22 hari kerja selama 5 bulan. Sisanya, biaya tambahan penghasilan guru PNS sebesar Rp 9 milyar dan tunjangan askes Rp 378 juta.
Pergeseran juga terjadi pada belanja hibah untuk program BKM-PNPM-P2KP dari Rp 1 milyar menjadi Rp 2,5 milyar. Bantuan TNI untuk kegiatan TMMD dari Rp 175 juta menjadi Rp 347 juta. Belanja bantuan keuangan ke Pemerintah Kelurahan bertambah Rp 45 juta dari Rp 2,04 milyar dan belanja tak terduga bertambah Rp 130 juta dari Rp 1 milyar.
Pergeseran itu terjadi lantaran adanya perubahan pendapatan daerah. Asumsi awal pemerintah, pendapatan daerah TA 2010 bersumber pada PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 603 milyar. Setelah perubahan, menjadi 661 milyar atau bertambah Rp 58 milyar.
Sebelumnya, belanja pegawai juga mendominasi pengeluaran pemerintah pada TA 2009 lalu. Dari total Rp 667 milyar, lebih dari Rp 400 milyar dihabiskan untuk membayar gaji pegawai, tunjangan pegawai, hibah dan lain-lain. Sisanya dipergunakan untuk belanja program.
Pemanfaatan Anggaran Dikhawatirkan
Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) KUA PPAS-P DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad, usulan itu perlu dievaluasi secara bijak. Jika tidak, dikhawatirkan pemanfaatan anggaran tidak tepat sasaran. Apalagi, waktu pelaksanaan anggaran tinggal beberapa bulan lagi. Sementara anggaran perubahan baru hendak dimulai.
“Mana-mana saja program yang sudah berjalan, mana yang belum dan apa yang menjadi prioritas. Ini yang mesti kita evaluasi agar pengunaan anggaran tepat sasaran. Salah satunya dana rutin pengaspalan jalan,” tegas Zul Somad – sapaannya kepada Media Jambi di gedung dewan, Rabu (15/9) siang.
Menurut dia, dana rutin pengaspalan sebesar Rp 3 milyar perlu dikaji kembali. Pasalnya, hingga kini masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki. Begitu juga dengan drainase. Disamping itu, usulan penggunaan anggaran perubahan sepatutnya diperuntukan bagi program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan itu perlu direalisasikan segera.
Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin menilai proyek pengaspalan jalan oleh Dinas PU Kota Jambi tidak tepat sasaran. Kebanyakan dilakukan dilokasi tempat tinggal pejabat, asal jadi dan dampaknya kini, banyak ruas jalan rusak parah.
“Seharusnya PU mengutamakan perbaikan jalan-jalan yang rusak, bukan jalan yang berada dilingkungan rumah pejabat saja. Cara-cara lama seperti ini jangan lagi dibuat,” tegas Zainal.
Apalagi, kata dia, sebagian besar warga mengeluhkan rusaknya jalan disekitar pemukiman mereka dan kerusakan itu terjadi hampir merata di Kota Jambi. “Jadi usulan APBD-P akan evalusasi. Kita fokuskan untuk kepentingan masyarakat bukan belanja pegawai saja,” tandas pria itu.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi mengatakan ada pergeseran anggaran. “Kita inginnya diprioritaskan untuk pembangunan jalan dan drainase,” ujar Ketua PDIP Kota Jambi itu.
Pembahasan Lamban
Komitmen dewan untuk menfokuskan aggaran perubahan ke program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat masih sekedar pernyataan saja. Pasalnya, dari jadwal kegiatan DPRD Kota Jambi, tercatat pembahasan APBD-P baru dimulai Senin (20/9) dan diperkirakan selesai akhir Oktober 2010 atau dua bulan menjelang tutup buku anggaran. Dikhawatirkan banyak program yang tidak terealisasi.
“Saya sudah ingatkan kawan-kawan, pembahasan anggaran itu kan lama, harusnya dilakukan sebelum dewan reses. Apalagi mendekati penghujung tahun dan dikhawatirkan banyak proyek fisik tidak dapat dikerjakan,” kata Zul Somad.
Saat ini, 45 wakil rakyat tengah turun menemui konstituennya dimasing-masing daerah pemilihan selama empat hari. Dengan demikian, pembahasan APBD-P belum bisa dimulai. Ini terlihat dari jadwal kegiatan DPRD Kota Jambi hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) belum lama ini. Dari jadwal tersebut, pembahasan KUA PPAS agendakan tanggal 20 – 24 September. Kemudian dilanjutkan dengan paripurna penyampaian APBD-P oleh Walikota (28/9) dan pandangan umum fraksi dua hari berikutnya.
Pada 1 Oktober, eksekutif memberikan jawaban atas pandangan fraksi, lalu disusul kegiatan hearing dengan SKPD selama 5 hari (4-8/10). Tiga hari kemudian, pansus melakukan study banding dan diberi waktu menyusun laporan dua hari pasca study banding. Hasilnya disampaikan ke pimpinan pada tanggal 18 Oktober. Sehari kemudian dewan penyampaikan Stemotivering (kata akhir).
“Karena sempitnya waktu, sebaiknya dewan cepat membahas ini dan men-plot anggaran untuk kegiatan yang sifatnya penting saja. Jangan semuanya fisik, takutnya nanti tidak terkerjakan,” pungkas pria itu. (gtt)
Calon Sekda Kota Masih Tanda Tanya
MEDIA JAMBI – Meski nama-nama calon Sekretaris Daerah Kota Jambi mulai bermunculan, nama Mardjani yang kini menjabat sebagai Plt Sekda kabarnya tidak masuk dalam bursa yang bakal diusulkan Walikota Jambi Bambang Priyanto ke Pemprov. Sementara hingga Jumat (17/9) Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus mengaku belum menerima usulan tersebut.
Informasi beredar, sejumlah nama calon Sekda Kota Jambi sudah diusulkan ke Gubernur Jambi. Mereka, diantaranya, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Budidaya, Kadistan Kota Jambi, Harlik dan Kadis Perindag, Izhar Muzani. Bahkan ada informasi yang menyebutkan Sekda defenitif mendatang di plot untuk Budidaya sementara Mardjani dikabarkan tidak masuk dalam bursa tersebut.
Menanggapi itu, HBA mengaku heran. Pasalnya, ia belum menerima usulan resmi dari Pemkot. “’Saya merasa heran di media sudah muncul nama-nama calon Sekda. Padahal. Sampai sekarang saya belum menerima usalan itu,” ungkap HBA.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Jambi, Drs Eduar N enggan memberikan komentar. “No comment dululah soal itu,” elak Eduar ketika dihubungi via hp.
Sebelumnya, Mardjani kepada Media Jambi di kediamannya, Minggu (12/9), mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan namanya tidak masuk dalam bursa. Baginya, jabatan adalah amanah. Apalagi kini ia masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Jambi. Hanya saja, bila dipercaya, ia pun mengaku siap. “Bagi saya itu tidak masalah. Penilaian kan ada di Walikota,” kata Mardjani.
Lain halnya dengan Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin. “Setidaknya Walikota memasukan nama Mardjani. Dia itukan Plt Sekda. Ia juga Sekwan. Kinerjanya bagus dan dewan mendukung itu. Soal penilaian, kita serahkan ke paniti seleksi,” tandas pria itu. (gtt)
Informasi beredar, sejumlah nama calon Sekda Kota Jambi sudah diusulkan ke Gubernur Jambi. Mereka, diantaranya, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Budidaya, Kadistan Kota Jambi, Harlik dan Kadis Perindag, Izhar Muzani. Bahkan ada informasi yang menyebutkan Sekda defenitif mendatang di plot untuk Budidaya sementara Mardjani dikabarkan tidak masuk dalam bursa tersebut.
Menanggapi itu, HBA mengaku heran. Pasalnya, ia belum menerima usulan resmi dari Pemkot. “’Saya merasa heran di media sudah muncul nama-nama calon Sekda. Padahal. Sampai sekarang saya belum menerima usalan itu,” ungkap HBA.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Jambi, Drs Eduar N enggan memberikan komentar. “No comment dululah soal itu,” elak Eduar ketika dihubungi via hp.
Sebelumnya, Mardjani kepada Media Jambi di kediamannya, Minggu (12/9), mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan namanya tidak masuk dalam bursa. Baginya, jabatan adalah amanah. Apalagi kini ia masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Jambi. Hanya saja, bila dipercaya, ia pun mengaku siap. “Bagi saya itu tidak masalah. Penilaian kan ada di Walikota,” kata Mardjani.
Lain halnya dengan Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin. “Setidaknya Walikota memasukan nama Mardjani. Dia itukan Plt Sekda. Ia juga Sekwan. Kinerjanya bagus dan dewan mendukung itu. Soal penilaian, kita serahkan ke paniti seleksi,” tandas pria itu. (gtt)
Simpang Mayang, “Kawasan Macet” di Kota Jambi
Sejak diresmikannya Jambi Town Squart (Jamtos), 3 September lalu, kemacetan menjadi pemandangan rutin di kawasan Simpang Mayang Kelurahan Simpang III Sipin. Lampu merah yang berada di simpang itupun tak mampu lagi mengatur arus lalulintas. Akibat banyaknya kendaraan yang keluar-masuk mall yang masih dalam polemik ini.
Pantauan Media Jambi, Sabtu (18/9), ratusan kendaraan harus merayap menunggu antrean diseputaran Simpang Mayang hingga kawasan Tugu Juang. Mujianto (35) seorang pengendara motor kepada Media Jambi mengatakan, kemacetan terjadi sejak Jamtos mulai dioperasikan. “Dulu macet juga, tapi tidak separah ini, coba lihat sudah tiga kali lampu hijau saya belum bisa beranjak juga,” ujarnya.
Dikatakannya, Pemerintah Kota harus tegas dan jangan terlalu mudah mengeluarkan izin. Sebab yang merasakan dampaknya adalah masyarakat luas. “Kita mendukung investor menanamkan modalnya di Kota Jambi, tapi jangan gegabah,” tambah dia.
Hal senada juga disampaikan T Simanjuntak warga yang tinggal di belakang Jamtos, akibat pembangunan mal ini mengganggu ketentraman warga. Pasalnya rumah-rumah yang berada di bagian belakang ketika hujan tiba selalu digenangi air yang melimpah akibat saluran air ditutup dan dijadikan areal parkir.
“Kami warga RT 23 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru menyesalkan Pemerintah Kota Jambi mengoprasikan mall ini. Bahkan kami telah beberapa kali melakukan unjukrasa namun tidak digubris,” katanya. (mas)
Warga Minta TPA Talang Gulo Dipindahkan
MEDIAJAMBI—Warga RT 13 Talang Gulo Kelurahan Kenali Asam meminta Pemerintah Kota secepatnya memindahkan tempat pembuangan akhir (TPA). Karena dikawasan ini, sudah banyak warga yang membangun rumah untuk tempat pemukiman.
Supardi (45) kepada Media Jambi mengatakan akibat tumpukan sampah yang membusuk menimbulkan bau tak sedap dan menyengat hidung. Kemudian lalat-lalat berterbangan masuk rumah. “Bila hinggap dimakanan kan dapat menyebabkan penyakit,” ujarnya.
Dikatakannya, bagi warga yang telah bermukim lama sebenarnya tidak mempermasalahkannya. Namun ketika ada tamu yang datang dari luar mereka merasa tidak nyaman akibat bau yang menyengat ini. Menurutnya beberapa tahun belakangan kawasan ini selalu disemprot dengan pertisida namun akhir-akhir ini tidak ada lagi. “Akibatnya lalat makin banyak,” tambah dia.
Pardi berharap kepada Pemerintah Kota Jambi segera memindahkan lokasi TPA ketempat lain yang penduduknya masih sepi. “Dikawasan ini penduduknya sudah padat, bangunan juga sudah banyak kan tidak cocok lagi dijadikan TPA,” tegasnya lagi.(mas)
Pantauan Media Jambi, Sabtu (18/9), ratusan kendaraan harus merayap menunggu antrean diseputaran Simpang Mayang hingga kawasan Tugu Juang. Mujianto (35) seorang pengendara motor kepada Media Jambi mengatakan, kemacetan terjadi sejak Jamtos mulai dioperasikan. “Dulu macet juga, tapi tidak separah ini, coba lihat sudah tiga kali lampu hijau saya belum bisa beranjak juga,” ujarnya.
Dikatakannya, Pemerintah Kota harus tegas dan jangan terlalu mudah mengeluarkan izin. Sebab yang merasakan dampaknya adalah masyarakat luas. “Kita mendukung investor menanamkan modalnya di Kota Jambi, tapi jangan gegabah,” tambah dia.
Hal senada juga disampaikan T Simanjuntak warga yang tinggal di belakang Jamtos, akibat pembangunan mal ini mengganggu ketentraman warga. Pasalnya rumah-rumah yang berada di bagian belakang ketika hujan tiba selalu digenangi air yang melimpah akibat saluran air ditutup dan dijadikan areal parkir.
“Kami warga RT 23 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru menyesalkan Pemerintah Kota Jambi mengoprasikan mall ini. Bahkan kami telah beberapa kali melakukan unjukrasa namun tidak digubris,” katanya. (mas)
Warga Minta TPA Talang Gulo Dipindahkan
MEDIAJAMBI—Warga RT 13 Talang Gulo Kelurahan Kenali Asam meminta Pemerintah Kota secepatnya memindahkan tempat pembuangan akhir (TPA). Karena dikawasan ini, sudah banyak warga yang membangun rumah untuk tempat pemukiman.
Supardi (45) kepada Media Jambi mengatakan akibat tumpukan sampah yang membusuk menimbulkan bau tak sedap dan menyengat hidung. Kemudian lalat-lalat berterbangan masuk rumah. “Bila hinggap dimakanan kan dapat menyebabkan penyakit,” ujarnya.
Dikatakannya, bagi warga yang telah bermukim lama sebenarnya tidak mempermasalahkannya. Namun ketika ada tamu yang datang dari luar mereka merasa tidak nyaman akibat bau yang menyengat ini. Menurutnya beberapa tahun belakangan kawasan ini selalu disemprot dengan pertisida namun akhir-akhir ini tidak ada lagi. “Akibatnya lalat makin banyak,” tambah dia.
Pardi berharap kepada Pemerintah Kota Jambi segera memindahkan lokasi TPA ketempat lain yang penduduknya masih sepi. “Dikawasan ini penduduknya sudah padat, bangunan juga sudah banyak kan tidak cocok lagi dijadikan TPA,” tegasnya lagi.(mas)
Warga Telanai Curhat
Dewan Tuding Pemkot Salah Kaprah
MEDIA JAMBI – Warga Kecamatan Telanaipura mengeluhkan buruknya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemkot Jambi saat ini. Mereka minta anggota DPRD Kota Jambi “menjewer” Walikota, H Bambang Priyanto agar permasalah banjir dan rusaknya jalan dapat segera diatasi. Mereka juga menyinggung tingginya biaya menikah di Kantor Urusan Agama, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), masalah sampah, dll.
Keluhan itu disampaikan Adri Nafdi, ketua RT 07 Kelurahan Telanaipura, Hasan Kasim (warga RT 14) Pematang Sulur), Safarudin (RT 06 Telanaipura), Ismail Amsal (RT 14 Selamat), Kemas Anshori (RT 07 Sungai Putri) pada acara reses delapan anggota DPRD Kota Jambi daerah pemilihan (Dapil) Telanaipura – Danau Teluk di sejumlah kantor lurah di kecamatan itu.
“Sampaikan ke Pemkot aspirasi kami ini. Di lingkungan kami banyak jalan yang rusak tapi sampai hari ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan jalanan pun macet, dewan harusnya tegur Pemkot,” kata Ardi kepada delapan anggota dewan yang hadir malam itu di Kantor Lurah Simpang IV Sipin, Jum’at (17/9) malam.
Hasan Kasim mengatakan untuk saat ini yang paling penting diperhatikan pemerintah yakni pembangunan infrastruktur jalan. Pasalnya, kerusakan jalan nyaris terjadi dimana-mana dan itu tidak bisa ditawar-tawar. “Kedepan tolonglah perhatikan infrastruktur. Ndak usalah ngurusin soal Angso Duo, itu mainan tingkat diatas (Pemprov, red),” tegas pria itu.
Menurut Safarudin, pembangunan drainase juga penting. Soalnya, drainase yang ada di wilayah Sungai Kambang sebagian ambruk dan belum mendapatkan sentuhan Pemkot. Kondisi ini mengakibatkan banjir bila turun hujan. “Drainase yang di Sungai Kambang itu rubuh dan sekarang sering banjir bila turun hujan. Mohon diperhatikan,” pinta pria tua itu.
Ia juga menyinggung tidak transparannya petugas Kantor Urusan Agama setempat memberikan pelayanan bagi warga yang hendak menikah. Lazimnya, biaya yang dibutuhkan untuk urusan administrasi tertera dipapan pengumuman. Namun kini hal itu tak lagi ada. Sehingga warga tak tau harus bayar berapa. “Kadang urusannya jadi lama. Kalau mau cepat ya kami bayar mahal. Antara Rp 600 ribu – Rp 700 ribu. Kalau memang segitu, harusnya diumumkan lah,” tambah Safarudin yang mengaku pernah mengalami hal tersebut.
Terkait pelayanan kesehatan, Adri Nafdi mengatakan, pelayanan bagi peserta Jamkesda tidak manusiawi. “Masyarakat yang menggunakan Jamkesda seperti sudah kehilangan harga diri sebagai manusia. Padahal warga Kerinci pengguna Jamkesda berobat ke Padang mendapat pelayanan yang baik. Tapi di Jambi tidak,” katanya mencontohkan.
Hal itu dibenarkan Ismail Amsal. Bahkan, buruknya pelayanan kesehatan bagi warga miskin nyaris merata. Mereka tidak dilayani secara baik oleh pihak rumah sakit. “Yang kita persoalkan pelayanannya yang tidak baik bagi peserta Jamkesda, keluhan ini merata,” ujar pria itu di Kantor Lurah Selamat, Kamis (16/9) sore pada kegiatan yang sama. Ia juga mengeluhkan persoalan sampah yang tak kunjung selesai.
Sedangkan Kemas Ansori mempertanyakan validitas pendataan peserta asuransi kumpulan jiwa bagi ketua RT. Pasalnya, data dirinya yang tercantum dalam kartu asuransi yang dikeluarkan Bumi Putra salah. Dirinya lahir tanggal 11 September 1969 namun tertulis 12 Oktober 1958. Ia khawatir, klaim kecelakaan yang mungkin bakal menimpanya dipersulit. Persoalan itu sudah dilaporkan ke pihak kelurahan namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
Begitu juga urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hingga kini dirinya mengaku kebingungan. Soalnya, sosialisasi terkait pengurusan KTP kurang. Dirinya hanya tau urusan KTP ada dikecamatan namun finalnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Hal ini sudah saya sampaikan ke Lurah tapi kartu asuransi itu belum diganti. Soal KTP, siapa yang tanda-tangani tidak jelas,” ungkapnya. Hal senada juga disinggung Hasan Kasim.
Tuding Pemkot
Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan dewan sudah berupaya mengingatkan Pemkot sejak lama. Baik itu soal jalan, drainase, kemacetan, kebersihan, jamkesda, dan lainnya. Namun realisasinya tidak maksimal. Bahkan, untuk menjawab keluhan warga, pihaknya sengaja meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi mengikuti kegiatan reses, nyatanya enggan untuk hadir.
Menurut dia, selama ini PU mengaspal untuk jalan-jalan tertentu. Bahkan jalan yang rusak parah kerap tak diperhatikan dan itu sangat merugikan bagi penguna jalan dan warga sekitar. “PU bangun jalan hanya di rumah-rumah pejabat, cara-cara lama ini jangan lagi lah,” tuding Zainal.
Untuk itu, ia berkomitmen akan membawanya ke rapat dewan dan akan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Kebijakan penggunaan APBD-P yang akan dibahas dewan, Senin (20/9) mendatang, bakal menjurus kesana. “Kalau sudah meresahkan ya APBD-P akan kita arahkan ke pembangunan infrastruktur. Mungkin akan ada pergeseran beberapa pos anggaran,” terangnya.
Terkait ketidak-transparanan biaya nikah oleh aparat KUA, diyakini melahirkan oknum-oknum yang meminta sejumlah dana ke warga yang hendak menikah. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Melalui komisi B, dewan bakal minta klarifikasi kepada Kementrian Agama Kota Jambi. “Karena tak tertulis, maka oknum-oknum minta dana. Untuk itu kita akan panggil Kandepag untuk minta klarifikasi,” tambah pria itu.
Namun sayang, pemanggilan itu tidak dapat ditindak-lanjuti segera. Pasalnya, jadwal kegiatan dewan padat. Mulai 20 September hingga 19 Oktober, wakil rakyat itu disibukan dengan kegiatan pembahasan KAU PPAS-P Kota Jambi TA 2010. “Ini masalahnya, jadwal dewan padat sekali. Tapi kita usahakan sesegerakan mungkin,” tambahnya.s
Sekedar informasi, kegiatan reses dewan di dua tempat, yakni Kelurahan Selamat dan Simpang IV Sipin hanya dihadiri 8 orang dari 10 orang asal Dapil tersebut. Di Kelurahan Selamat, dewan yang tidak hadir Syafrudin Dwi Apriyanto dengan alasan sakit sementara Kemas Alfarizi tengah berada di Aur Gading Kabupaten Batanghari.
Namun di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kemas Alfarizi hadir. Yang tidak hadir Safrudin Dwi Apriyanto dan Nuzul Prakasa dengan alasan sakit. (gtt)
MEDIA JAMBI – Warga Kecamatan Telanaipura mengeluhkan buruknya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemkot Jambi saat ini. Mereka minta anggota DPRD Kota Jambi “menjewer” Walikota, H Bambang Priyanto agar permasalah banjir dan rusaknya jalan dapat segera diatasi. Mereka juga menyinggung tingginya biaya menikah di Kantor Urusan Agama, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), masalah sampah, dll.
Keluhan itu disampaikan Adri Nafdi, ketua RT 07 Kelurahan Telanaipura, Hasan Kasim (warga RT 14) Pematang Sulur), Safarudin (RT 06 Telanaipura), Ismail Amsal (RT 14 Selamat), Kemas Anshori (RT 07 Sungai Putri) pada acara reses delapan anggota DPRD Kota Jambi daerah pemilihan (Dapil) Telanaipura – Danau Teluk di sejumlah kantor lurah di kecamatan itu.
“Sampaikan ke Pemkot aspirasi kami ini. Di lingkungan kami banyak jalan yang rusak tapi sampai hari ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan jalanan pun macet, dewan harusnya tegur Pemkot,” kata Ardi kepada delapan anggota dewan yang hadir malam itu di Kantor Lurah Simpang IV Sipin, Jum’at (17/9) malam.
Hasan Kasim mengatakan untuk saat ini yang paling penting diperhatikan pemerintah yakni pembangunan infrastruktur jalan. Pasalnya, kerusakan jalan nyaris terjadi dimana-mana dan itu tidak bisa ditawar-tawar. “Kedepan tolonglah perhatikan infrastruktur. Ndak usalah ngurusin soal Angso Duo, itu mainan tingkat diatas (Pemprov, red),” tegas pria itu.
Menurut Safarudin, pembangunan drainase juga penting. Soalnya, drainase yang ada di wilayah Sungai Kambang sebagian ambruk dan belum mendapatkan sentuhan Pemkot. Kondisi ini mengakibatkan banjir bila turun hujan. “Drainase yang di Sungai Kambang itu rubuh dan sekarang sering banjir bila turun hujan. Mohon diperhatikan,” pinta pria tua itu.
Ia juga menyinggung tidak transparannya petugas Kantor Urusan Agama setempat memberikan pelayanan bagi warga yang hendak menikah. Lazimnya, biaya yang dibutuhkan untuk urusan administrasi tertera dipapan pengumuman. Namun kini hal itu tak lagi ada. Sehingga warga tak tau harus bayar berapa. “Kadang urusannya jadi lama. Kalau mau cepat ya kami bayar mahal. Antara Rp 600 ribu – Rp 700 ribu. Kalau memang segitu, harusnya diumumkan lah,” tambah Safarudin yang mengaku pernah mengalami hal tersebut.
Terkait pelayanan kesehatan, Adri Nafdi mengatakan, pelayanan bagi peserta Jamkesda tidak manusiawi. “Masyarakat yang menggunakan Jamkesda seperti sudah kehilangan harga diri sebagai manusia. Padahal warga Kerinci pengguna Jamkesda berobat ke Padang mendapat pelayanan yang baik. Tapi di Jambi tidak,” katanya mencontohkan.
Hal itu dibenarkan Ismail Amsal. Bahkan, buruknya pelayanan kesehatan bagi warga miskin nyaris merata. Mereka tidak dilayani secara baik oleh pihak rumah sakit. “Yang kita persoalkan pelayanannya yang tidak baik bagi peserta Jamkesda, keluhan ini merata,” ujar pria itu di Kantor Lurah Selamat, Kamis (16/9) sore pada kegiatan yang sama. Ia juga mengeluhkan persoalan sampah yang tak kunjung selesai.
Sedangkan Kemas Ansori mempertanyakan validitas pendataan peserta asuransi kumpulan jiwa bagi ketua RT. Pasalnya, data dirinya yang tercantum dalam kartu asuransi yang dikeluarkan Bumi Putra salah. Dirinya lahir tanggal 11 September 1969 namun tertulis 12 Oktober 1958. Ia khawatir, klaim kecelakaan yang mungkin bakal menimpanya dipersulit. Persoalan itu sudah dilaporkan ke pihak kelurahan namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
Begitu juga urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hingga kini dirinya mengaku kebingungan. Soalnya, sosialisasi terkait pengurusan KTP kurang. Dirinya hanya tau urusan KTP ada dikecamatan namun finalnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Hal ini sudah saya sampaikan ke Lurah tapi kartu asuransi itu belum diganti. Soal KTP, siapa yang tanda-tangani tidak jelas,” ungkapnya. Hal senada juga disinggung Hasan Kasim.
Tuding Pemkot
Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan dewan sudah berupaya mengingatkan Pemkot sejak lama. Baik itu soal jalan, drainase, kemacetan, kebersihan, jamkesda, dan lainnya. Namun realisasinya tidak maksimal. Bahkan, untuk menjawab keluhan warga, pihaknya sengaja meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi mengikuti kegiatan reses, nyatanya enggan untuk hadir.
Menurut dia, selama ini PU mengaspal untuk jalan-jalan tertentu. Bahkan jalan yang rusak parah kerap tak diperhatikan dan itu sangat merugikan bagi penguna jalan dan warga sekitar. “PU bangun jalan hanya di rumah-rumah pejabat, cara-cara lama ini jangan lagi lah,” tuding Zainal.
Untuk itu, ia berkomitmen akan membawanya ke rapat dewan dan akan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Kebijakan penggunaan APBD-P yang akan dibahas dewan, Senin (20/9) mendatang, bakal menjurus kesana. “Kalau sudah meresahkan ya APBD-P akan kita arahkan ke pembangunan infrastruktur. Mungkin akan ada pergeseran beberapa pos anggaran,” terangnya.
Terkait ketidak-transparanan biaya nikah oleh aparat KUA, diyakini melahirkan oknum-oknum yang meminta sejumlah dana ke warga yang hendak menikah. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Melalui komisi B, dewan bakal minta klarifikasi kepada Kementrian Agama Kota Jambi. “Karena tak tertulis, maka oknum-oknum minta dana. Untuk itu kita akan panggil Kandepag untuk minta klarifikasi,” tambah pria itu.
Namun sayang, pemanggilan itu tidak dapat ditindak-lanjuti segera. Pasalnya, jadwal kegiatan dewan padat. Mulai 20 September hingga 19 Oktober, wakil rakyat itu disibukan dengan kegiatan pembahasan KAU PPAS-P Kota Jambi TA 2010. “Ini masalahnya, jadwal dewan padat sekali. Tapi kita usahakan sesegerakan mungkin,” tambahnya.s
Sekedar informasi, kegiatan reses dewan di dua tempat, yakni Kelurahan Selamat dan Simpang IV Sipin hanya dihadiri 8 orang dari 10 orang asal Dapil tersebut. Di Kelurahan Selamat, dewan yang tidak hadir Syafrudin Dwi Apriyanto dengan alasan sakit sementara Kemas Alfarizi tengah berada di Aur Gading Kabupaten Batanghari.
Namun di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kemas Alfarizi hadir. Yang tidak hadir Safrudin Dwi Apriyanto dan Nuzul Prakasa dengan alasan sakit. (gtt)
Walikota Kecewa,
PNS Banyak yang Bolos
MEDIAJAMBI—Walikota Jambi, Bambang Priyanto menyatakan kekecewaannya. Setelah ditemukan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos pada hari pertama masuk kerja. Saat inspeksi mendadak yang dilakukan walikota, Selasa (14/9) lalu, masih banyak PNS yang tidak berada di kantor.
“Sidak ini melihat kedisiplinan pegawai. Dari 14 SKPD, ternyata 62 PNS mangkir,” ujar Walikota kepada Media Jambi. Dari 62 PNS itu, 36 diantaranya tanpa keterangan, 11 cuti dan 15 izin masuk kerja. Praktis, presentase PNS yang alpa mencapai 12,5 persen.
Sidak dilakukan ke delapan SKPD. Yaitu Kecamatan Kota baru, Kantor Lurah Pall V, Kantor Pengelola Parkir, Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Kantor Camat Dinas Pasar Jambi, Kelurahan Pasar Jambi, Kantor PDAM Tirta Mayang Jambi dan RSUD H Abdul Manap.
Edwar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jambi mengatakan, Pemkot akan memberikan sanksi berupa memberikan teguran secara lisan dan tertulis bagi PNS dimaksud.(yen)
Senin, 30 Agustus 2010
Anggota DPRD Kota “Kuliti” Walikota Jambi
MEDIA JAMBI – Kinerja Walikota Jambi, Bambang Priyanto di mata anggota DPRD Kota Jambi, sangat lemah. Dalam Hearing membahas Nota Anggaran APBD Perubahan Kota Jambi tahun 2010 di DPRD Kota Jambi, Kamis (19/8), Bambang “dikuliti”, karena banyaknya temuan dan kinerja stafnya yang asal bapak senang (ABS).
Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan banyak masalah pada laporan keuangan Pemkot Jambi dua tahun terakhir kepemimpinan Bambang. Tahun Anggaran (TA) 2008 menurut Kepala Inspektorat Kota Jambi, Zulkifli Yus, dari sisi aspek kepatuhan hukum ada tujuh temuan. Dari aspek sistem pengendalian internal ada 15 temuan. Sementara Tahun 2009, ada 8 temuan atas laporan keuangan pemkot sedangkan sistem pengendalian internal lima.
“Hasil temuan BPK RI hingga 2009. Banyak sekali yang belum ditiindak-lanjuti SKPD,” terang Zulkifli Yus yang merincikan satu persatu temuan. Termasuk temuan BPK soal dana retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu senilai Rp 1,4 M yang telat disetorkan Dinas Kesehatan Kota Jambi, juga dipertanyakan anggota Pansus Nota Perhitungan DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad. “Harusnya Mei lalu dana retribusi kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu sudah disetorkan, kenyataannya telat. Lebih baik dihapuskan saja. Jadi jelas kesehatan gratisnya,” kata Zul Somad.
Sebelumnya, Anti Yoseva dari PKS mengatakan sepertinya eksekutif “alergi” bermitra dengan dewan. Boleh dikatakan, Kepala Dinas jarang sekali mengundang dewan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang lambat diselesaikan. Diantaranya, persoalan makin merosotnya Pendapatan Asli Daerah dan belum beroperasinya pelayanan satu atap.
Rekannya, Zayadi pun mengungkapkan kebobrokan lainnya. Alasan Dinas Sosial bahwa tidak terlaksananya program bedah rumah Tahun 2009 karena waktu mepet, salah besar. “Apa Walikota tidak tau. Mereka itu pengennya program bedah rumah itu ditenderkan tapi kan tidak bisa. Jadi laporan yang mereka sampaikan ABS saja,” ungkap Zayadi yang membuat Walikota tak dapat berbicara banyak.
Zayadi dan Fuad Safari juga menyoroti banyaknya jalan yang rusak di Kota, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Penanganannya hingga kini belum optimal. Bahkan bertambah parah. Selain itu, menuding pemerintah tidak professional merancang masterplan pembangunan. Sehingga bangunan ruko dimana-mana dan drainase pun tak jelas. Akibatnya, banjir dimana-mana bila diguyur hujan.
Bahkan Edy Syam dari Fraksi PAN, sempat menohok Walikota dengan mengeluarkan kata-kata melakukan kebohongan publik terkait data raskin dan Jamkesmas keliru plus inventarisasi data kendaraan dinas di lingkungan Pemkot. “Kita tidak ingin walikota melakukan kebohongan Publik,” kata Edy.
Sementara Wakil Ketua DPRD, Maesita Arifien menyebutkan bahwa Pemkot terkesan tidak fokus. Soalnya, dari visi misi Jambi Bernas tidak satupun yang berjalan. Titik berat pembangunan tidak terlihat. Program pendidikan dan kesehatan masih bermasalah. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, karut marutnya tata ruang dan perizinan. Masih banyak lagi.
Sedangkan Abdu Somad mengungkapkan adanya pungutan liar di SMP 3 Kota Jambi. Parahnya lagi, kata dia, pungutan yang diminta pihak sekolah bukan untuk belanja barang. Dan itu juga terjadi ditempat lain. Termasuk juga kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Apakah Kadis Diknas Sudah lapor hal itu ke Walikota,” kata Abdu Somad.
Ketidak–yakinan dewan terhadap kinerja pemerintah juga dinyatakan Ridwan Wahab.
“Tidak yakin program Walikota bisa berjalan. Soalnya dua tahun ini sibuk pembenahan-pembenahan saja. Dengan sisa 3 tahun lagi, mana mungkin Bernas terealisasi,” kata Ridwan.(gtt)
Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan banyak masalah pada laporan keuangan Pemkot Jambi dua tahun terakhir kepemimpinan Bambang. Tahun Anggaran (TA) 2008 menurut Kepala Inspektorat Kota Jambi, Zulkifli Yus, dari sisi aspek kepatuhan hukum ada tujuh temuan. Dari aspek sistem pengendalian internal ada 15 temuan. Sementara Tahun 2009, ada 8 temuan atas laporan keuangan pemkot sedangkan sistem pengendalian internal lima.
“Hasil temuan BPK RI hingga 2009. Banyak sekali yang belum ditiindak-lanjuti SKPD,” terang Zulkifli Yus yang merincikan satu persatu temuan. Termasuk temuan BPK soal dana retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu senilai Rp 1,4 M yang telat disetorkan Dinas Kesehatan Kota Jambi, juga dipertanyakan anggota Pansus Nota Perhitungan DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad. “Harusnya Mei lalu dana retribusi kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu sudah disetorkan, kenyataannya telat. Lebih baik dihapuskan saja. Jadi jelas kesehatan gratisnya,” kata Zul Somad.
Sebelumnya, Anti Yoseva dari PKS mengatakan sepertinya eksekutif “alergi” bermitra dengan dewan. Boleh dikatakan, Kepala Dinas jarang sekali mengundang dewan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang lambat diselesaikan. Diantaranya, persoalan makin merosotnya Pendapatan Asli Daerah dan belum beroperasinya pelayanan satu atap.
Rekannya, Zayadi pun mengungkapkan kebobrokan lainnya. Alasan Dinas Sosial bahwa tidak terlaksananya program bedah rumah Tahun 2009 karena waktu mepet, salah besar. “Apa Walikota tidak tau. Mereka itu pengennya program bedah rumah itu ditenderkan tapi kan tidak bisa. Jadi laporan yang mereka sampaikan ABS saja,” ungkap Zayadi yang membuat Walikota tak dapat berbicara banyak.
Zayadi dan Fuad Safari juga menyoroti banyaknya jalan yang rusak di Kota, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Penanganannya hingga kini belum optimal. Bahkan bertambah parah. Selain itu, menuding pemerintah tidak professional merancang masterplan pembangunan. Sehingga bangunan ruko dimana-mana dan drainase pun tak jelas. Akibatnya, banjir dimana-mana bila diguyur hujan.
Bahkan Edy Syam dari Fraksi PAN, sempat menohok Walikota dengan mengeluarkan kata-kata melakukan kebohongan publik terkait data raskin dan Jamkesmas keliru plus inventarisasi data kendaraan dinas di lingkungan Pemkot. “Kita tidak ingin walikota melakukan kebohongan Publik,” kata Edy.
Sementara Wakil Ketua DPRD, Maesita Arifien menyebutkan bahwa Pemkot terkesan tidak fokus. Soalnya, dari visi misi Jambi Bernas tidak satupun yang berjalan. Titik berat pembangunan tidak terlihat. Program pendidikan dan kesehatan masih bermasalah. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, karut marutnya tata ruang dan perizinan. Masih banyak lagi.
Sedangkan Abdu Somad mengungkapkan adanya pungutan liar di SMP 3 Kota Jambi. Parahnya lagi, kata dia, pungutan yang diminta pihak sekolah bukan untuk belanja barang. Dan itu juga terjadi ditempat lain. Termasuk juga kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Apakah Kadis Diknas Sudah lapor hal itu ke Walikota,” kata Abdu Somad.
Ketidak–yakinan dewan terhadap kinerja pemerintah juga dinyatakan Ridwan Wahab.
“Tidak yakin program Walikota bisa berjalan. Soalnya dua tahun ini sibuk pembenahan-pembenahan saja. Dengan sisa 3 tahun lagi, mana mungkin Bernas terealisasi,” kata Ridwan.(gtt)
Dibalik Tertangkapnya Anak Walikota
MEDIA JAMBI – Tertangkapnya Fanny Setiawan, anak Walikota Jambi Bambang Priyanto atas kasus narkoba dinilai mengandung unsur politis dan dipolitisir. Banyak LSM memanfaatkan moment ini untuk “bermain” dan beredar isu, ada kekuatan Parpol ikut mengatur hingga desakan agar Bambang mundur.
Teman Fanny semasa sekolah di SMAN 1 Kota Jambi, berinisial DI, menilai tertangkapnya Fanny disinyalir dipengaruhi kekuatan tangan-tangan politik Jambi, untuk menjatuhkan Bambang. Pasalnya, Fanny pemakai narkotika sejak lama dan pernah beberapa kali ditangkap, namun, tetap bebas dan kasusnya tidak seheboh saat ini.
Apalagi, kata dia, jika merunut kebelakang, ketika maju sebagai calon Walikota Jambi, Bambang itu diusulkan oleh PAN. Namun seiring perjalanan, Bambang justru ingkar dan memilih menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat Kota Jambi.
Ditambah lagi, saat Pilkada lalu, Bambang bukannya mendukung jagoan PAN, Madjid Mu’az-Abdullah Hich. Justru mendukung Hasan Basri Agus – Fachrori Umar sebagai Gubernur dan Wakil Jambi dan menang pula. Hal itu membuat orang-orang dari Partai Matahari itu berang.
Selanjutnya terjadi “perang” antara mantan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin dan Bambang. Bambang berani secara luas membantah pernyataan ZN yang menilai dirinya maju dalam Pilwako lalu tanpa modal.
Persoalannya makin panas tak kala, Fanny semakin gencar “main proyek” di Kota Jambi. Kelakuan Fanny membuat sejumlah anggota DPRD Kota Jambi yang biasa bermain proyek pun mulai gerah. Pasalnya mereka tak lagi menerima bagian. “Ku rasa Fanny itu dijebak. Pastinya banyak yang tidak senang dengan dirinya, begitu juga dengan orang tuanya,” ujar DI, Kamis (19/8) malam disebuah warnet di Kota Jambi.
Selama proses pemeriksaan, banyak LSM ikut memantau dan berbaur dengan wartawan. Kelakuan seorang pemuda yang memakai kaos hitam bertuliskan I Love Hazrin terlihat menyolok, dan sibuk menelpon. Tiap ada kesempatan, pria yang mengaku Sekretaris Aktivis Pemuda 98 itu mencoba memprovokasi wartawan. “Aku ini aktivis pemuda 98. Mantau bae, jangan sampai Fanny dibebaskan, mentang-mentang anak walikota. Yang kek gini harusnya ente juga peduli” kata pemuda yang diketahui bernama Azhari itu.
Ketua BM PAN Kota Jambi, Dedy mengatakan pihaknya akan mendemo Polda Selasa (24/8) mendatang terkait kasus tertangkapnya Fanny. “Permohonan izin demo sudah kami sampaikan. Insya’ Allah Selasa kami demo ke Polda. Fanny harus diperlakukan sama dihadapan hukum,” kata Dedy pada acara buka puasa bersama di kediaman Hazrin Nurdin, Telanaipura Kota Jambi, Sabtu (22/8).
Mengapa PAN begitu gigih mengawal kasus itu? Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Hazrin Nurin menegaskan bahwa tidak ada campur tangan politik soal penangkapan anak Walikota itu. Bahkan dirinya tidak tahu-menahu soal itu. “Tidak, tidak, saya tidak tau soal itu,” kata Hazrin membantah adanya campur tangan PAN dibalik penangkapan itu.
Sementara itu, Walikota, sejak anaknya ditangkap sulit ditemui. Beberapakali Media Jambi menjambangi kediaman pribadinya, selalu dijaga ketat dan terkesan sunyi. Sementara sore dan malam hari diramaikan pasien. Namun tetap saja sulit ditemui. Bahkan janji jumpa pers Jum’at (20/8) di rumah dinas pun batal.
H Hamidi (66) seorang tokoh masyarakat, mengaku gembira polisi bisa menangkap pelaku narkoba dan harus dikenakan hukuman setimpal. Namun, dia berharap kasus ini tidak perlu menyeret Walikota terlalu jauh. “Memang dia anak walikota, tapi ingat, anak itu sudah dewasa, dan semua perbuatannya, adalah tanggungjawabnya pribadi, bukan orangtuanya,” tegasnya.
Diakuinya, sebagai orangtua, Bambang tentunya sangat terpukul, namun, sebagai sebaiknya serahkan saja kasus itu ke pihak berwajib. “Biarkan saja hukum yang menyelesaikannya, jangan sampai kasus ini membuat kerja Walikota Jambi menjadi terganggu. Dan tidak perlu juga sampai menyuruh orang tuanya mundur dari jabatan Walikota,” tegas mantan PNS dilingkup Pemprov Jambi ini.(gtt)
Ruko 8 Ternyata Perum Pegadaian
DALAM pers release yang dibagikan Polda Jambi, menyebutkan bahwa Fanny Setiawan dan ketiga rekannya ditangkap disebuah ruko milik CV Indo Jaya Pratama tepatnya di Jalan Husni Thamrin No 8 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi.
Namun berdasarkan penelusuran Media Jambi di lapangan, ternyata di jalan itu, ruko bernomor 8 adalah kantor Pegadaian unit Mall Kapuk. “Nomor 8, ya ini pak,” ujar karyawan Pegadaian, Vevi, diruang kerjanya, Jum’at (20/8) pagi. Ruko sebelah pegadaian dengan Nomor 7 ditempati PT Mitra Redisa Jaya yang bergerak dibidang biro perjalanan. Sementara Ruko Nomor 6 merupakan sekretariat Forki Jambi.
Seorang pedagang rokok disana, mengatakan bahwa lokasi penangkapan Fanny Cs berada lebih kurang 200 meter dari pegadaian itu. Setelah dicek, tak ada bangunan ruko bernomor 8. Justru, yang ada, bagunan ruko nomor 6 yang dijadikan tempat usaha bermerek Rahmaini Busana dan bangunan lain yang nomor urutnya lebih rendah. Sementara tersisa 3 ruko 2 lantai warna putih dan abu-abu bergaris merah dindingnya. Diduga TKP merupakan ruko yang berada ditengah. Tak ada garis polisi dan sampah bertebaran di lokasi itu. “Mungkin salah alamatnya, namun yang benar nantikan ada dihasil pemeriksaan,” ujar Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Alamansyah, Jum’at (20/8) siang saat menerima aspirasi sejumlah LSM lokal.
Sejumlah LSM yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Jambi Peduli Penegakan hukum mendatangi Polda Jambi dengan maksud berunjuk rasa. Namun karena tak memiliki izin mereka hanya menyampaikan aspirasinya lewat Humas Polda Jambi.
Dalam pernyataan sikap mereka menyerukan dukungan moral kepada Kepolisian agar menegakan hukum tanpa pandang bulu. Usai menyampaikan pernyataan itu, sebagian orang meninggalkan lokasi.(gtt)
“Kok Ndak Ada Sabunya, Aneh dan Lucu....”
MEDIA JAMBI – Aksi penggerebekan yang dilakuka aparat Kepolisian Daerah (Polda) Jambi terhadap Fanny cs yang tengah asik pesta Sabu menyisakan tanda tanya. Pasalnya, dari release yang disampaikan ke media, sabu yang dimaksud tidak ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar Kota Jambi, Kamis (19/8).
Menurut pengamat dari Fakultas Hukum Unja, Tabrani, SH, MH setiap melakukan aksinya, tentunya polisi sudah menyiapkan rencana dengan matang. Target operasi jelas, kapan, dimana dan siapa calon tersangka dan lagi disaat apa calon tersangka ditangkap sudah pasti jelas. Jadi kemungkinan larinya tersangka dan hilangnya barang bukti kecil.
Namun untuk kasus Fanny, anak Walikota Jambi Bambang Priyanto yang tertangkap tangan tengah pesta sabu, justru polisi tidak menemukan barang buktinya di TKP. Padahal mereka tau, Fanny, Sonny Hendriyanto, Arifin Kho dan Ahmad Mustafad tengah berpesta barang haram itu.
Di TKP, Polisi hanya menemukan 2 buah pirex kaca, 1 bong terbuat dari botol kaca, enam korek api jenis mancis gas, 1 tabung kaca ukuran besar, 1 dot karet, 1 pipet plastik warna putih dan 2 kertas timah rokok. Turut disita sebagai alat bukti mobil Honda CRV abu-abu Nopol BH 1414 FI milik Fanny dan Honda jenis sedan warna putih Nopol BH 70 SS milik Sonny – anak mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Yos Sumarsono.
“Kok ndak ada sabunya, Luculah. Sementara mereka lagi berpesta. Dimana-mana yang namanya pesta pasti menyisakan bekas, anehkan,” kata dosen hukum pidana itu.
“Sepertinya ada keganjilan disitu. Bisa saja aparat bermain disana. Mereka itukan tertangkap tangan,” katanya menambahkan.
Dengan tidak adanya sabu, memang tak mengurangi nilai alat bukti itu. Namun untuk meperkuatnya, hasil tes urin dan darah patut dilakukan. “Biar jelas benar tidaknya dugaan tersebut,” ujar dia.
Bila tidak terbukti, dalam waktu 3 x 24 jam, polisi sudah harus mengeluarkannya dari tahanan dan melakukan rehabilitasi nama baik. “Karena ini menyangkut nama baik seseorang, maka polisi wajib merehabilitasi nama baik mereka jika nantinya tidak terbukti,” tandas pria itu.(gtt)
Teman Fanny semasa sekolah di SMAN 1 Kota Jambi, berinisial DI, menilai tertangkapnya Fanny disinyalir dipengaruhi kekuatan tangan-tangan politik Jambi, untuk menjatuhkan Bambang. Pasalnya, Fanny pemakai narkotika sejak lama dan pernah beberapa kali ditangkap, namun, tetap bebas dan kasusnya tidak seheboh saat ini.
Apalagi, kata dia, jika merunut kebelakang, ketika maju sebagai calon Walikota Jambi, Bambang itu diusulkan oleh PAN. Namun seiring perjalanan, Bambang justru ingkar dan memilih menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat Kota Jambi.
Ditambah lagi, saat Pilkada lalu, Bambang bukannya mendukung jagoan PAN, Madjid Mu’az-Abdullah Hich. Justru mendukung Hasan Basri Agus – Fachrori Umar sebagai Gubernur dan Wakil Jambi dan menang pula. Hal itu membuat orang-orang dari Partai Matahari itu berang.
Selanjutnya terjadi “perang” antara mantan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin dan Bambang. Bambang berani secara luas membantah pernyataan ZN yang menilai dirinya maju dalam Pilwako lalu tanpa modal.
Persoalannya makin panas tak kala, Fanny semakin gencar “main proyek” di Kota Jambi. Kelakuan Fanny membuat sejumlah anggota DPRD Kota Jambi yang biasa bermain proyek pun mulai gerah. Pasalnya mereka tak lagi menerima bagian. “Ku rasa Fanny itu dijebak. Pastinya banyak yang tidak senang dengan dirinya, begitu juga dengan orang tuanya,” ujar DI, Kamis (19/8) malam disebuah warnet di Kota Jambi.
Selama proses pemeriksaan, banyak LSM ikut memantau dan berbaur dengan wartawan. Kelakuan seorang pemuda yang memakai kaos hitam bertuliskan I Love Hazrin terlihat menyolok, dan sibuk menelpon. Tiap ada kesempatan, pria yang mengaku Sekretaris Aktivis Pemuda 98 itu mencoba memprovokasi wartawan. “Aku ini aktivis pemuda 98. Mantau bae, jangan sampai Fanny dibebaskan, mentang-mentang anak walikota. Yang kek gini harusnya ente juga peduli” kata pemuda yang diketahui bernama Azhari itu.
Ketua BM PAN Kota Jambi, Dedy mengatakan pihaknya akan mendemo Polda Selasa (24/8) mendatang terkait kasus tertangkapnya Fanny. “Permohonan izin demo sudah kami sampaikan. Insya’ Allah Selasa kami demo ke Polda. Fanny harus diperlakukan sama dihadapan hukum,” kata Dedy pada acara buka puasa bersama di kediaman Hazrin Nurdin, Telanaipura Kota Jambi, Sabtu (22/8).
Mengapa PAN begitu gigih mengawal kasus itu? Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Hazrin Nurin menegaskan bahwa tidak ada campur tangan politik soal penangkapan anak Walikota itu. Bahkan dirinya tidak tahu-menahu soal itu. “Tidak, tidak, saya tidak tau soal itu,” kata Hazrin membantah adanya campur tangan PAN dibalik penangkapan itu.
Sementara itu, Walikota, sejak anaknya ditangkap sulit ditemui. Beberapakali Media Jambi menjambangi kediaman pribadinya, selalu dijaga ketat dan terkesan sunyi. Sementara sore dan malam hari diramaikan pasien. Namun tetap saja sulit ditemui. Bahkan janji jumpa pers Jum’at (20/8) di rumah dinas pun batal.
H Hamidi (66) seorang tokoh masyarakat, mengaku gembira polisi bisa menangkap pelaku narkoba dan harus dikenakan hukuman setimpal. Namun, dia berharap kasus ini tidak perlu menyeret Walikota terlalu jauh. “Memang dia anak walikota, tapi ingat, anak itu sudah dewasa, dan semua perbuatannya, adalah tanggungjawabnya pribadi, bukan orangtuanya,” tegasnya.
Diakuinya, sebagai orangtua, Bambang tentunya sangat terpukul, namun, sebagai sebaiknya serahkan saja kasus itu ke pihak berwajib. “Biarkan saja hukum yang menyelesaikannya, jangan sampai kasus ini membuat kerja Walikota Jambi menjadi terganggu. Dan tidak perlu juga sampai menyuruh orang tuanya mundur dari jabatan Walikota,” tegas mantan PNS dilingkup Pemprov Jambi ini.(gtt)
Ruko 8 Ternyata Perum Pegadaian
DALAM pers release yang dibagikan Polda Jambi, menyebutkan bahwa Fanny Setiawan dan ketiga rekannya ditangkap disebuah ruko milik CV Indo Jaya Pratama tepatnya di Jalan Husni Thamrin No 8 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi.
Namun berdasarkan penelusuran Media Jambi di lapangan, ternyata di jalan itu, ruko bernomor 8 adalah kantor Pegadaian unit Mall Kapuk. “Nomor 8, ya ini pak,” ujar karyawan Pegadaian, Vevi, diruang kerjanya, Jum’at (20/8) pagi. Ruko sebelah pegadaian dengan Nomor 7 ditempati PT Mitra Redisa Jaya yang bergerak dibidang biro perjalanan. Sementara Ruko Nomor 6 merupakan sekretariat Forki Jambi.
Seorang pedagang rokok disana, mengatakan bahwa lokasi penangkapan Fanny Cs berada lebih kurang 200 meter dari pegadaian itu. Setelah dicek, tak ada bangunan ruko bernomor 8. Justru, yang ada, bagunan ruko nomor 6 yang dijadikan tempat usaha bermerek Rahmaini Busana dan bangunan lain yang nomor urutnya lebih rendah. Sementara tersisa 3 ruko 2 lantai warna putih dan abu-abu bergaris merah dindingnya. Diduga TKP merupakan ruko yang berada ditengah. Tak ada garis polisi dan sampah bertebaran di lokasi itu. “Mungkin salah alamatnya, namun yang benar nantikan ada dihasil pemeriksaan,” ujar Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Alamansyah, Jum’at (20/8) siang saat menerima aspirasi sejumlah LSM lokal.
Sejumlah LSM yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Jambi Peduli Penegakan hukum mendatangi Polda Jambi dengan maksud berunjuk rasa. Namun karena tak memiliki izin mereka hanya menyampaikan aspirasinya lewat Humas Polda Jambi.
Dalam pernyataan sikap mereka menyerukan dukungan moral kepada Kepolisian agar menegakan hukum tanpa pandang bulu. Usai menyampaikan pernyataan itu, sebagian orang meninggalkan lokasi.(gtt)
“Kok Ndak Ada Sabunya, Aneh dan Lucu....”
MEDIA JAMBI – Aksi penggerebekan yang dilakuka aparat Kepolisian Daerah (Polda) Jambi terhadap Fanny cs yang tengah asik pesta Sabu menyisakan tanda tanya. Pasalnya, dari release yang disampaikan ke media, sabu yang dimaksud tidak ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar Kota Jambi, Kamis (19/8).
Menurut pengamat dari Fakultas Hukum Unja, Tabrani, SH, MH setiap melakukan aksinya, tentunya polisi sudah menyiapkan rencana dengan matang. Target operasi jelas, kapan, dimana dan siapa calon tersangka dan lagi disaat apa calon tersangka ditangkap sudah pasti jelas. Jadi kemungkinan larinya tersangka dan hilangnya barang bukti kecil.
Namun untuk kasus Fanny, anak Walikota Jambi Bambang Priyanto yang tertangkap tangan tengah pesta sabu, justru polisi tidak menemukan barang buktinya di TKP. Padahal mereka tau, Fanny, Sonny Hendriyanto, Arifin Kho dan Ahmad Mustafad tengah berpesta barang haram itu.
Di TKP, Polisi hanya menemukan 2 buah pirex kaca, 1 bong terbuat dari botol kaca, enam korek api jenis mancis gas, 1 tabung kaca ukuran besar, 1 dot karet, 1 pipet plastik warna putih dan 2 kertas timah rokok. Turut disita sebagai alat bukti mobil Honda CRV abu-abu Nopol BH 1414 FI milik Fanny dan Honda jenis sedan warna putih Nopol BH 70 SS milik Sonny – anak mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Yos Sumarsono.
“Kok ndak ada sabunya, Luculah. Sementara mereka lagi berpesta. Dimana-mana yang namanya pesta pasti menyisakan bekas, anehkan,” kata dosen hukum pidana itu.
“Sepertinya ada keganjilan disitu. Bisa saja aparat bermain disana. Mereka itukan tertangkap tangan,” katanya menambahkan.
Dengan tidak adanya sabu, memang tak mengurangi nilai alat bukti itu. Namun untuk meperkuatnya, hasil tes urin dan darah patut dilakukan. “Biar jelas benar tidaknya dugaan tersebut,” ujar dia.
Bila tidak terbukti, dalam waktu 3 x 24 jam, polisi sudah harus mengeluarkannya dari tahanan dan melakukan rehabilitasi nama baik. “Karena ini menyangkut nama baik seseorang, maka polisi wajib merehabilitasi nama baik mereka jika nantinya tidak terbukti,” tandas pria itu.(gtt)
Langganan:
Postingan (Atom)
