KEUANGAN KOTA JAMBI SAKIT

Media Jambi – Masalah bertubi-tubi terus menghantam Pemerintahan Kota Jambi dibawah kepemimpinan Walikota, Bambang Priyanto dan wakilnya, Sum Indra. Kali ini sorotan datang dari Gubernur Jambi Hasan Basri Agus yang menyatakan keuangan Pemkot Jambi kurang sehat. Menyusul terjadinya ketidakseimbangan antara belanja rutin dengan dana pembangunan.
"Kondisi keuangan Pemerintah Kota Jambi kini dalam keadaan tidak sehat, sehingga proses percepatan pembangunan, terutama perbaikan dan peningkatan jalan tersendat," kata mantan Sekda Kota Jambi itu, Rabu pekan lalu.
Mantan Bupati Sarolangun itu menyebutkan, idealnya antara dana yang digunakan untuk biaya rutin seperti gaji pegawai, gaji petugas kebersihan dan lainnya dengan belanja pembangunan berimbang sama besar atau 50 persen 50 persen.
Namun tahun anggaran 2010, anggaran biaya rutin Pemerintah Kota Jambi mencapai 80 persen, sementara dana yang dialokasikan untuk pembangunan hanya 20 persen. “Ini membuat proses pembangunan, terutama peningkatan dan perbaikan jalan dalam kota tidak bisa dilakukan maksimal,” tandasnya.
Padahal kerusakan jalan dalam kota Jambi kini cukup parah, sementara dana perbaikan dan peningkatan hanya Rp24 miliar atau jauh dari memadai.
Mengatasi kesulitan keuangan Kota Jambi itu, Gubernur menginstruksikan Walikota Jambi untuk meningkatkan kinerja satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk menggali potensi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Jika Walikota mampu meningkatkan kinerja SKPD yang ada dengan menggali semua potensi yang ada, dengan sendirinya PAD juga akan meningkat,” tegasnya.
Peningkatan PAD itu nantinya juga akan menambah alokasi dana APBD supaya belanja rutin dengan biaya untuk pembangunan bisa seimbang. “Wali Kota Jambi harus bekerja keras meningkatkan etos kerja SKPD yang ada, serta selalu mengawasi aliran dana supaya tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran," kata HBA. Banyak pihak juga menilai kinerja Pemkot Jambi saat ini jauh merosot. Selain sibuk bongkar pasang pejabat, Walikota dinilai masih kurang memperhatikan program-program pembangunan yang layak digulirkan. (mas)