Senin, 20 Desember 2010
Perseteruan Wako-Wawako Mencuat
MEDIAJAMBI — Perseteruan antara Walikota Jambi, Bambang Priyanto dan Wakil Walikota Jambi, Sum Indra semakin mencuat. Setelah tiga hari Sidang Paripurna Pembahasan RAPBD Kota, Wawako terlihat absen. Bahkan Wako yang tidak hadir pada rapat hari ketiga, justru diwakili Sekda hingga menimbulkan tanda tanya para anggota dewan.
Puncak perseteruan terungkap saat Fraksi PAN DPRD Kota Jambi melakukan interupsi atas ketidakhadian wawako ini. “Seharusnya Walikota menyerahkan tugas yang tidak bisa beliau hadiri kepada wakil. Dan itu proseduralnya. Bukan kepada Sekda,” tukas Edi Syam, Kamis (16/2) lalu.
Ketidakhadiran Walikota karena kesibukan tertentu, terutama urusan dinas menjadi hal yang wajar. Namun dapat digantikan Wakil Walikota dalam membahas rencana keuangan Pemkot Jambi tahun 2011 ini. “Lalu kenapa harus mengutus Sekda. Ini mengesampingkan tugas seorang wakil. Saya harap walikota menyadari hal tersebut, tugas walikota dan wakil walikota ada undang-undangnya,” katanya.
Pernyataan ini diperkuat pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Raden Suwandi. Dikatakan, tindakan walikota sudah tidak prosedural. ”Kami menyayangkan hal tersebut, kenapa walikota hanya mengambil keputusan seorang diri, tidak melakukan koordinasi dengan wakil walikota,’’tambahnya.
Apalagi dalam kondisi resmi, hal ini menimbulkan tanda tanya dimata publik. “Seolah-olah ingin menunjukkan, bahwa perpecahan diantara mereka kian kentara,” tukas Suwandi.
Seperti diketahui, retaknya hubungan pasangan ini berawal sejak Walikota Jambi, Bambang Priyanto “Dicerai” partai pengusungnya. Yakni PAN, PPP, PBB dan PKPB Kota Jambi. Keadaan semakin memburuk seiring tidak dilibatkannya Wawako dalam menentukan kebijakan strategis pemerintahan. Kepada wartawan Walikota mengaku hubungannya dengan Wakilnya, baik-baik saja. “Tidak ada apa-apa, baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar,” katanya.
Sementara Sum Indra, sulit untuk ditemui. Beberapa kali coba dihubungi di ruang kerjanya, Ketua DPC PAN Kota Jambi itu jarang berada di tempat. Menurut stafnya saat ini, Sum Indra tengah mengambil pendidikan S2nya di Jakarta. “Bapak tidak masuk karena ke Jakarta sekolah S2nya,” kata stafnya. Sum Indra juga jarang ditemui bertugas dilapangan. (mas)
Puncak perseteruan terungkap saat Fraksi PAN DPRD Kota Jambi melakukan interupsi atas ketidakhadian wawako ini. “Seharusnya Walikota menyerahkan tugas yang tidak bisa beliau hadiri kepada wakil. Dan itu proseduralnya. Bukan kepada Sekda,” tukas Edi Syam, Kamis (16/2) lalu.
Ketidakhadiran Walikota karena kesibukan tertentu, terutama urusan dinas menjadi hal yang wajar. Namun dapat digantikan Wakil Walikota dalam membahas rencana keuangan Pemkot Jambi tahun 2011 ini. “Lalu kenapa harus mengutus Sekda. Ini mengesampingkan tugas seorang wakil. Saya harap walikota menyadari hal tersebut, tugas walikota dan wakil walikota ada undang-undangnya,” katanya.
Pernyataan ini diperkuat pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Raden Suwandi. Dikatakan, tindakan walikota sudah tidak prosedural. ”Kami menyayangkan hal tersebut, kenapa walikota hanya mengambil keputusan seorang diri, tidak melakukan koordinasi dengan wakil walikota,’’tambahnya.
Apalagi dalam kondisi resmi, hal ini menimbulkan tanda tanya dimata publik. “Seolah-olah ingin menunjukkan, bahwa perpecahan diantara mereka kian kentara,” tukas Suwandi.
Seperti diketahui, retaknya hubungan pasangan ini berawal sejak Walikota Jambi, Bambang Priyanto “Dicerai” partai pengusungnya. Yakni PAN, PPP, PBB dan PKPB Kota Jambi. Keadaan semakin memburuk seiring tidak dilibatkannya Wawako dalam menentukan kebijakan strategis pemerintahan. Kepada wartawan Walikota mengaku hubungannya dengan Wakilnya, baik-baik saja. “Tidak ada apa-apa, baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar,” katanya.
Sementara Sum Indra, sulit untuk ditemui. Beberapa kali coba dihubungi di ruang kerjanya, Ketua DPC PAN Kota Jambi itu jarang berada di tempat. Menurut stafnya saat ini, Sum Indra tengah mengambil pendidikan S2nya di Jakarta. “Bapak tidak masuk karena ke Jakarta sekolah S2nya,” kata stafnya. Sum Indra juga jarang ditemui bertugas dilapangan. (mas)
Lagi, Siswa Dipungut “Biaya Siluman”
MEDIAJAMBI—Dunia pendidikan di Kota Jambi kembali tercoreng. Setelah Siswa SMAN 6 memprotes uang pembangunan yang tidak jelas dasar hukumnya beberapa waktu lalu, kali ini aksi serupa dilakukan siswa SMKN 3 Kota Jambi. Mengingat besarnya uang pungutan untuk Pendidikan Sistem Ganda dan uang praktek lainnya mencapai Rp 580 ribu per siswa.
Tuntutan ini terungkap dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar seratus siswa dan orang tua murid, Jum’at (17/12) lalu di gedung DPRD Kota Jambi. Para siswa meminta, anggota dewan mencari solusi agar “biaya siluman” untuk PSG dan praktek dapat diminalisir.
Gilang, siswa SMKN 3 dalam aksi tersebut menyatakan, tiap siswa dikenakan biaya mencapai Rp 580 ribu. untuk melunasi uang lembaran siswa kelas X sebesar Rp. 130.000, kelas XI Rp. 130.000, kelas XII Rp. 110.000 serta bagi siswa kelas XII, ditambah uang PSG sebesar Rp. 450.000 per orang.
Odah (35), salah satu wali murid yang ikut dalam aksi ini meminta, pihak sekolah menjelaskan perincian biaya tersebut. “Kasihan kami orang tua murid yang penghasilan yang tidak memadai. Maksud kami menyekolahkan di sekolah negeri, agar biaya lebih ringan dan mendapat bea siswa. Tapi kenyataannya di sekolah dikenai biaya embel-embel yang besarnya sama dengan sekolah swasta,” tukasnya sambil meminta, agar semua biaya tersebut dihapuskan saja.
Ketua Komite SMKN 3 Kota Jambi, Rusmadi mengatakan, selama ini tidak pernah menandatangani kesepakatan dengan pihak sekolah mengenai penarikan punggutan tersebut. Bahkan ia merasa belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi ketua komite sekolah hingga kini.
Sehingga praktis, biaya PSG belum disetujui pihak komite dan orang tua siswa. “Makanya para orang tua dan siswa mempertanyakan biaya yang dibebankan pada mereka. Pihak sekolah harus bisa memerinci pungutan itu untuk apa dan kemana saja lari dana tersebut,” tukas Rusmadi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Syihabuddin mengatakan, persoalan ini akan dikembalikan ke pengurus sekolah. Untuk mencari solusi efektif, apakah biaya itu dapat dibatalkan jika para orang tua siswa merasa keberatan.
“Sekolah adalah dunia pendidikan yang membutuhkan dana. Namun tetap saja jangan terlalu berat membebani orang tua murid. Apalagi jika keputusan diambil tanpa ada persetujuan komite sekolah dan para orang tua siswa,” tukas Syihabuddin.(yen)
Tuntutan ini terungkap dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar seratus siswa dan orang tua murid, Jum’at (17/12) lalu di gedung DPRD Kota Jambi. Para siswa meminta, anggota dewan mencari solusi agar “biaya siluman” untuk PSG dan praktek dapat diminalisir.
Gilang, siswa SMKN 3 dalam aksi tersebut menyatakan, tiap siswa dikenakan biaya mencapai Rp 580 ribu. untuk melunasi uang lembaran siswa kelas X sebesar Rp. 130.000, kelas XI Rp. 130.000, kelas XII Rp. 110.000 serta bagi siswa kelas XII, ditambah uang PSG sebesar Rp. 450.000 per orang.
Odah (35), salah satu wali murid yang ikut dalam aksi ini meminta, pihak sekolah menjelaskan perincian biaya tersebut. “Kasihan kami orang tua murid yang penghasilan yang tidak memadai. Maksud kami menyekolahkan di sekolah negeri, agar biaya lebih ringan dan mendapat bea siswa. Tapi kenyataannya di sekolah dikenai biaya embel-embel yang besarnya sama dengan sekolah swasta,” tukasnya sambil meminta, agar semua biaya tersebut dihapuskan saja.
Ketua Komite SMKN 3 Kota Jambi, Rusmadi mengatakan, selama ini tidak pernah menandatangani kesepakatan dengan pihak sekolah mengenai penarikan punggutan tersebut. Bahkan ia merasa belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi ketua komite sekolah hingga kini.
Sehingga praktis, biaya PSG belum disetujui pihak komite dan orang tua siswa. “Makanya para orang tua dan siswa mempertanyakan biaya yang dibebankan pada mereka. Pihak sekolah harus bisa memerinci pungutan itu untuk apa dan kemana saja lari dana tersebut,” tukas Rusmadi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Syihabuddin mengatakan, persoalan ini akan dikembalikan ke pengurus sekolah. Untuk mencari solusi efektif, apakah biaya itu dapat dibatalkan jika para orang tua siswa merasa keberatan.
“Sekolah adalah dunia pendidikan yang membutuhkan dana. Namun tetap saja jangan terlalu berat membebani orang tua murid. Apalagi jika keputusan diambil tanpa ada persetujuan komite sekolah dan para orang tua siswa,” tukas Syihabuddin.(yen)
Dua Terminal Terbengkalai
MEDIAJAMBI — Keberadaan dua terminal di Kota Jambi terancam terbengkalai. Jika anggaran yang diusulkan tahun 2011 untuk rehab kedua terminal itu tidak terealisasi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Alamina Pinem kepada wartawan, Rabu (16/12) lalu mengungkapkan kekhawatirannya pada kondisi Terminal Alam Barajo dan Terminal Sijenjang yang membutuhkan banyak perbaikan. Sementara, dari Rp 15 miliar yang diusulkan untuk rehab kedua terminal itu, hanya Rp 5 miliar yang disetujui.
”Kita butuh dana besar untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana perhubungan. Untuk rehab terminal Alam Barajo dan terminal Sijenjang saja, nampaknya yang disetujui hanya Rp 5 M, bila hanya itu yang disetujui, dua terminal ini terancam terbengkalai,” katanya
Sementara saat ini, kedua jembatan hampir seluruhnya tidak layak pakai. Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo misalnya. Hampir semua pengguna jasa angkutan enggan memanfaatkan keberadaan loket. Selain sepi, banyak fasilitas pendukung lain yang tidak tersedia.
Demikian pula dengan Terminal Sijenjang yang berada persis sebelum Jembatan Batanghari II. Terminal pengumpul yang dimaksudkan sebagai sentra pengumpul komoditi pertanian dan perdagangan dari Kota dan Kabupaten sekitar ini “ibarat hidup segan mati tak mau”. Rumput dan ilalang tinggi memenuhi seputaran terminal yang dibangun sekitar dua tahun lalu ini.
”Terminal Alam Barajo masuk dalam tipe A, namun dari hasil evaluasi Alam Barajo tak layak pakai, kondisi ini juga terjadi di terminal Sijenjang dan terminal Simpang Kawat,’’terang Pinem.
Sementara anggaran untuk rehab, menurutnya sangat terbatas. Pinem berharap, Pemerintah Kota Jambi tidak sekadar mengejar penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) terlebih dahulu. “Kita fasilitasi dulu kepentingan publik, nanti masyarakatlah yang menilai, kita layak dapat penghargaan atau tidak,” tegas Pinem. (yen)
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Alamina Pinem kepada wartawan, Rabu (16/12) lalu mengungkapkan kekhawatirannya pada kondisi Terminal Alam Barajo dan Terminal Sijenjang yang membutuhkan banyak perbaikan. Sementara, dari Rp 15 miliar yang diusulkan untuk rehab kedua terminal itu, hanya Rp 5 miliar yang disetujui.
”Kita butuh dana besar untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana perhubungan. Untuk rehab terminal Alam Barajo dan terminal Sijenjang saja, nampaknya yang disetujui hanya Rp 5 M, bila hanya itu yang disetujui, dua terminal ini terancam terbengkalai,” katanya
Sementara saat ini, kedua jembatan hampir seluruhnya tidak layak pakai. Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo misalnya. Hampir semua pengguna jasa angkutan enggan memanfaatkan keberadaan loket. Selain sepi, banyak fasilitas pendukung lain yang tidak tersedia.
Demikian pula dengan Terminal Sijenjang yang berada persis sebelum Jembatan Batanghari II. Terminal pengumpul yang dimaksudkan sebagai sentra pengumpul komoditi pertanian dan perdagangan dari Kota dan Kabupaten sekitar ini “ibarat hidup segan mati tak mau”. Rumput dan ilalang tinggi memenuhi seputaran terminal yang dibangun sekitar dua tahun lalu ini.
”Terminal Alam Barajo masuk dalam tipe A, namun dari hasil evaluasi Alam Barajo tak layak pakai, kondisi ini juga terjadi di terminal Sijenjang dan terminal Simpang Kawat,’’terang Pinem.
Sementara anggaran untuk rehab, menurutnya sangat terbatas. Pinem berharap, Pemerintah Kota Jambi tidak sekadar mengejar penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) terlebih dahulu. “Kita fasilitasi dulu kepentingan publik, nanti masyarakatlah yang menilai, kita layak dapat penghargaan atau tidak,” tegas Pinem. (yen)
Minggu, 14 November 2010
Terminal Alam Barajo, Sekadar Tempat Memungut Retribusi
Media Jambi – Suasana lengang terlihat di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi. Deretan loket berjajar rapi. Hanya sayang, tidak satu loketpun yang buka untuk melayani penumpang. Hanya terlihat mobil angkutan kota memasuki terminal mencari penumpang. Sesekali terlihat bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) memasuki terminal. Sekadar memutar untuk kemudian melanjutkan perjalanan.
Kondisi Terminal tipa A ini sangat memprihatinkan. Sejak setahun terakhir, tidak ada aktivitas berarti disini. Tak terlihat kendaraan yang menaikan atau menurunkan penumpang. Yanto, pengurus Loket Safa Marwa jurusan Jambi – Kerinci mengatakan, terminal ini tidak memberi kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.
Terminal ini juga tidak memiliki fasilitas umum. Seperti MCK, mushola dan ruang tunggu. Apalagi penumpang yang datang dari Kerinci sampai di Jambi pada malam hari. Setelah pukul 18.00 WIB tak ada lagi angkot yang masuk terminal. “Jadi ya mau tak mau kami buka loket diluar yang bisa melayani penumpang lebih leluasa,” ujarnya kepada Media Jambi, Rabu (10/11) lalu.
Pantauan Media Jambi, tidak satupun loket yang melayani penumpang pada terminal yang diresmikan tahun 1996 ini. Sesekali terlihat ojek lalu lalang mencari penumpang. Pemiliki PO (Perusahaan Organda). Sepertinya lebih memilih membuka loket diluar terminal. Walaupun sesuai aturan, semua kendaraan yang datang maupun berangkat harus menaikan dan menurunkan penumpang di terminal.
Di banyak loket, hanya tersisa papan merek dengan bagian yang kaca. Disekitarnya ditumbuhi semak belukar. Sejumlah . Sedangkan fasilitas lain lapuDi beberapa tempat, hanya tersisa papan merek Loket-loket yang dibangun hanya tinggal papan merek dan semua fasilitas yang ada sudah lapuk dan terlihat sudah semak. Kaca-kaca sudah banyak yang hancur berantakan.
Benahi Fasilitas
Jika ingin memfungsikan terminal, menurut Yanto Pemerintah harus membenahi fasilitas dasar terminal. Selama ini kendaraan yang masuk terminal karena terpaksa. Namun demikian setiap mobil yang akan berangkat diharuskan masuk terminal untuk membayar retribusi. “Terminal hanya tempat memungut retribusi,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan Suryanto pengurus loket Pita Bunga jurusan Jambi-Bukit Tinggi yang membuka loket di Jalan Kapiten Patimura mengaku terminal yang dibangun menghabiskan uang rakyat ini dipaksakan. Akibatnya pemilik PO lebih memilih membuka loket di luar terminal yang mudah dijangkau oleh masyarakat. “Agar terminal ini dapat berfungsi pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Jambi harus tegas. Kami tidak keberatan masuk terminal asalkan fasilitas dibenahi dulu,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Alamina Pinem dihubungi Media Jambi mengaku Terminal Alam Barajo ini masih kurang fasilitas. Sehingga jika dipaksakan maka akan berdampak pada penumpang. “Kita mencoba memberi palayanan secara maksimal kepada penumpang. Tapi kalau fasilitasnya tidak ada ya bagaimana,” ujarnya saat dihubungi melalui poselnya.
Namun demikian Pinem membantah jika terminal ini tidak difungsikan, hanya saja masih kurang maksimal. “Anda boleh hitung berapa kendaraan yang berangkat dan membayar retribusi diterminal ini. Karena PAD dari terminal ini cukup besar,” ujarnya.(mas)
Memalukan,Kota Jambi Daerah Terkorupsi
MEDIAJAMBI — Peringkat lima besar yang disandang Pemerintah Kota Jambi, masuk dalam indeks persepsi korupsi tertinggi di Indonesia dinilai sangat memalukan. Hasil Survey Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, dari 50 kota yang disurvei, Kota Jambi masuk dalam peringkat kelima daerah yang dikategorikan memiliki nilai korupsi mengkhawatirkan.
Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak ketika dihubungi Media Jambi via ponsel, Jum’at (12/11) lalu mengatakan, survei dilakukan pada 50 kota di Indonesia. Lima peringkat “terparah” terjadi di kota Cirebon dan Pekanbaru dengan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Kota Jambi (4,13).
“Karenanya, Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan usaha. Disamping lebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi,” ujar Frenky
Indeks ini mengalami penurunan dibanding tahun 2008 lalu. Dalam rilis yang diluncurkan 21 Januari 2009 menggambarkan, Pemerintah Kota Jambi dinilai cukup serius menangani permasalahan korupsi. Terlihat dari indeks yang diperoleh mencapai 5,57. Sedangkan tahun 2010, terjadi penurunan indeks hanya 4,13.
Menyikapi hal ini, Walikota Jambi, Bambang Priyanto menilai indeks persepsi korupsi di Indonesia, khususnya penilaian atas transparansi dan akuntabilitas pengggunaan dana di Kota Jambi sangat memalukan.
“Terlepas hasil survei itu benar atau tidak, yang jelas peringkat Kota Jambi yang masuk lima besar adalah hal yang sangat memalukan,” ujar Bambang, Kamis (11/11) lalu. Karenanya, Bambang bertekad menyelesaikan berbagai program di pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
“Tahun 2011 saya targetkan Kota Jambi tidak hanya keluar dari lima besar. Namun, 10 besar. Jika perlu 2011 harus bebas korupsi," tegasnya. Menurut dia, pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu penilaian utama TII. Sedangkan proses layanan perizinan di Kota Jambi tergolong rumit. Karena ditangani beberapa instansi.
Untuk memperoleh data akurat, Pemkot tengah menunggu hasil audit penggunaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit itu, akan diketahui instansi mana saja yang terindikasi menjadi sumber penyelewengan keuangan daerah.
“Setelah audit turun, saya akan lakukan evaluasi menyeluruh. Jika memang ada indikasi kuat korupsi saya tidak akan segan-segan meminta aparat hukum untuk menindaklanjutinya,” tuturnya.(jun)
Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak ketika dihubungi Media Jambi via ponsel, Jum’at (12/11) lalu mengatakan, survei dilakukan pada 50 kota di Indonesia. Lima peringkat “terparah” terjadi di kota Cirebon dan Pekanbaru dengan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Kota Jambi (4,13).
“Karenanya, Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan usaha. Disamping lebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi,” ujar Frenky
Indeks ini mengalami penurunan dibanding tahun 2008 lalu. Dalam rilis yang diluncurkan 21 Januari 2009 menggambarkan, Pemerintah Kota Jambi dinilai cukup serius menangani permasalahan korupsi. Terlihat dari indeks yang diperoleh mencapai 5,57. Sedangkan tahun 2010, terjadi penurunan indeks hanya 4,13.
Menyikapi hal ini, Walikota Jambi, Bambang Priyanto menilai indeks persepsi korupsi di Indonesia, khususnya penilaian atas transparansi dan akuntabilitas pengggunaan dana di Kota Jambi sangat memalukan.
“Terlepas hasil survei itu benar atau tidak, yang jelas peringkat Kota Jambi yang masuk lima besar adalah hal yang sangat memalukan,” ujar Bambang, Kamis (11/11) lalu. Karenanya, Bambang bertekad menyelesaikan berbagai program di pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
“Tahun 2011 saya targetkan Kota Jambi tidak hanya keluar dari lima besar. Namun, 10 besar. Jika perlu 2011 harus bebas korupsi," tegasnya. Menurut dia, pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu penilaian utama TII. Sedangkan proses layanan perizinan di Kota Jambi tergolong rumit. Karena ditangani beberapa instansi.
Untuk memperoleh data akurat, Pemkot tengah menunggu hasil audit penggunaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit itu, akan diketahui instansi mana saja yang terindikasi menjadi sumber penyelewengan keuangan daerah.
“Setelah audit turun, saya akan lakukan evaluasi menyeluruh. Jika memang ada indikasi kuat korupsi saya tidak akan segan-segan meminta aparat hukum untuk menindaklanjutinya,” tuturnya.(jun)
Penderita HIV/AIDS Terus Bertambah
MEDIAJAMBI — Jumlah kasus penderita HIV / AIDS Kota Jambi meningkat hingga 9,6 persen. Dari 81 kasus dari tahun 2006 hingga 2008, bertambah 53 kasus tahun 2008 dan 18 kasus selama tahun tahun 2010.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Irawati Sukandar saat sosialisasi bahaya Virus HIV/AIDS mengatakan, secara akumulatif ditemukan 176 kasus AIDS dan 113 kasus HIV. “Karenanya, sangat penting memperoleh pengetahuan bahaya virus ini ketengah masyarakat untuk mengurangi bertambahnya penderita,” ujar Irawati, Kamis (11/11) lalu.
Menurut Irawati, jumlah korban meninggal dunia tidak terdata dengan jelas, karena sebagian besar keluarga pengidap HIV/AIDS enggan melapor jika ada keluarganya yang meninggal.
Namun berdasarkan data yang ada per-Desember 2009, jumlah korban meninggal dunia pada waktu itu tercatat tiga orang. “Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, 70 persen pengidap HIV/AIDS di Kota Jambi adalah laki-laki," tuturnya. Banyak faktor penyebab menularnya HIV/AIDS, di antaranya karena kehidupan biologis seseorang yang sering berganti-ganti pasangan serta penggunaan obat-obatan terlarang dengan menggunakan jarum suntik sembarangan.
Terjangkitnya virus melalui tiga fase. Fase pertama bisa dilihat setelah diperiksa saat umur infeksi 1-6 bulan. Fase kedua umur infeksi 2-10 tahun dan pada fase ini gejala HIV/AIDS sudah bisa terdeteksi melalui tes darah. Sementara untuk fase ketiga-keempat umur infeksinya variatif.
“Pada fase ketiga dan keempat variatif karena tergantung daya tahan tubuh seseorang. Termasuk gejala sakit fisik dalam maupun luar bisa terlihat sehingga sudah bisa disebut AIDS," tambahnya. (yen)
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Irawati Sukandar saat sosialisasi bahaya Virus HIV/AIDS mengatakan, secara akumulatif ditemukan 176 kasus AIDS dan 113 kasus HIV. “Karenanya, sangat penting memperoleh pengetahuan bahaya virus ini ketengah masyarakat untuk mengurangi bertambahnya penderita,” ujar Irawati, Kamis (11/11) lalu.
Menurut Irawati, jumlah korban meninggal dunia tidak terdata dengan jelas, karena sebagian besar keluarga pengidap HIV/AIDS enggan melapor jika ada keluarganya yang meninggal.
Namun berdasarkan data yang ada per-Desember 2009, jumlah korban meninggal dunia pada waktu itu tercatat tiga orang. “Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin, 70 persen pengidap HIV/AIDS di Kota Jambi adalah laki-laki," tuturnya. Banyak faktor penyebab menularnya HIV/AIDS, di antaranya karena kehidupan biologis seseorang yang sering berganti-ganti pasangan serta penggunaan obat-obatan terlarang dengan menggunakan jarum suntik sembarangan.
Terjangkitnya virus melalui tiga fase. Fase pertama bisa dilihat setelah diperiksa saat umur infeksi 1-6 bulan. Fase kedua umur infeksi 2-10 tahun dan pada fase ini gejala HIV/AIDS sudah bisa terdeteksi melalui tes darah. Sementara untuk fase ketiga-keempat umur infeksinya variatif.
“Pada fase ketiga dan keempat variatif karena tergantung daya tahan tubuh seseorang. Termasuk gejala sakit fisik dalam maupun luar bisa terlihat sehingga sudah bisa disebut AIDS," tambahnya. (yen)
Langganan:
Postingan (Atom)
