SD 81 Dibongkar

SEORANG pekerja dari Pihak Abadi tengah melakukan pembongkaran SDN 81 Kota Jambi, Rabu (22/9) lalu. Bangunan terpaksa dibongkar Pemkot Jambi dengan alasan pengamanan aset bangunan. Berupa kayu, seng, konsen dan papan. Pembongkaran turut disaksikan Biro Perlengkapan dengan penjagaan Satpol PP Kota Jambi.f/yen

Pemkot Pasrah SDN 81 Dibongkar

MEDIAJAMBI — Dibongkarnya bangunan SD Negeri 81 Kelurahan Orang Kayo Hitam Kecamatan Pasar Kota Jambi menyisakan tanda tanya. Tidak hanya keberadaannya telah menelurkan banyak orang-orang sukses, namun hingga Minggu (26/9), BPN Kota Jambi belum mengeluarkan kepastian status pemilik tanah.
Proses pembongkaranpun ditengarai atas desakan pihak Abadi. Setelah dua kali mengirim surat agar Pemkot Jambi membongkar bangunan sekolah. Alih-alih mengamankan aset, Pemkotpun melakukan pembongkaran SD yang berdiri sejak tahun 1979 itu.
Pantauan Media Jambi, Rabu (22/9), pekerja dari pihak Abadi membuka satu persatu papan dan seng sekolah disaksikan Kabag Perlengkapan Pemkot, Salami. Sementara keberadaan aset papan dan seng bekas dijaga Satpol PP Kota Jambi.
Kepada Media Jambi, Salami mengatakan hingga Minggu (26/9) belum ada kepastian pemilik lahan. Karena masih dalam penelitian BPN Kota Jambi. Namun diakuinya, bangunan itu tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat Dinas Pendidikan yang disampaikan pada Walikota Jambi agar sekolah itu dihapuskan dari aset Pemda.
Diceritakannya, pemilik tanah sudah beberapa kali berganti tangan. Hingga terakhir dibeli oleh Harsono Guscik (pemilik Abadi Jambi) tahun 2007. Yang dibuktikan dengan sertifikat tanah nomor 83 tahun 1964. “Beberapa waktu lalu, Harsono meminta agar gedung segera dibongkar,” ujar Salami kepada Media Jambi diruang kerjanya, Rabu (22/9). Permintaan ini disampaikan dalam surat pribadi ke Pemkot Jambi sebanyak dua kali.
Karena adanya permintaan bongkar, Pemkot meminta bantuan BPN Kota Jambi untuk memastikan status tanah berdasarkan sertifikat yang diajukan Harsono. “Jangan-jangan bukan tanah SD. Itu yang kita khawatirkan,” kata Salami.
Sebelumnya, pihak BPN melakukan pengukuran tanah SD maupun sekitarnya pada Senin (20/9). Kemudian mengumpulkan sertifikat yang ada. Baik sertifikat tanah SD maupun sertifikat sekitar. Berkas ini akan dicocokkan dengan sertifikat induk. “Janji BPN satu minggu sudah diperoleh kepastian. Hasilnya belum tahu. Jika benar tanah itulah yang dibeli Harsono, maka lahan dikembalikan ke pemiliknya. Tapi jika bukan, tanah tidak bisa dikuasai pihak Abadi. Walaupun SD dibongkar, namun lahan tidak bisa digunakan pihak Abadi,” tegas Salami.
Dipastikan Salami, tidak satupun dokumen menyebutkan aset tanah milik Pemerintah Kota Jambi. Pembongkaran itu terpaksa dilakukan untuk mengamankan aset papan, seng dan kerangka sekolah.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena gedung itu menumpang diatas tanah. Saya juga heran, numpang kok bisa dibangun,” tukas Salami.
Raden Hasan Nung, tokoh masyarakat RT 11 Kelurahan OKH tempat berdirinya SD bercerita, tanah itu sempat menjadi milik keluarganya. “Awalnya tanah seluas 60 x 25 meter ini milik Kepala Kampung, Kamaludin Halim sekitar tahun 1970. Waktu itu masih berbentuk hutan. Kemudian dibeli warga keturunan,” katanya.
Pemilik tanah terus berganti tangan. Hingga ke tangan salah seorang keluarganya, Raden Ismail. Kemudian beralih ke Firma Sudiman. Karena firma ini mengalami pailit, diambil alih BUPN dan dilelang. “Kemungkinan pemenang lelang pihak Abadi,” kata Hasan Nung saat dijumpai Media Jambi dikediamannya, Jum’at (25/9) lalu.
Menurut Hasan, wacana pembongkaran sudah terdengar tiga tahun lalu. Beberapa kali pihak Abadi melakukan sosialisasi pada warga dan pihak sekolah. “Siswanya memang jauh berkurang. Apalagi, hanya sedikit sekali warga sini yang bersekolah di SD 81. Karena banyak pilihan ditempat lain,” ujar Hasan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Jambi, Syafruddin Dwi Apriyanto mengatakan, hendaknya kondisi yang menimpa SDN 81 menjadi perhatian Pemkot dalam mengelola asset. Karena dari data yang ada, hampir separuh SD inpres di Kota Jambi lahannya tidak dimiliki secara yuridis oleh Pemkot.
Pemkot hendaknya mengupayakan lahan dapat dimiliki Pemkot secara yuridis. Agar kepastian aset, dan proses belajar mengajar siswa tidak terganggu. (yen)

Daerah Kami Bakal Jadi Kolam

PASCA pembongkaran bangunan SD ternyata menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi, jika benar lahan akan menjadi pengembangan arena wisata water boom. Rd Hasan Nung, tokoh masyarakat setempat mengatakan, dipastikan daerah mereka bakal menjadi kolam raksasa.
“Daerah kami menjadi tempat penampungan air dari segala penjuru. Sekarang, hujan sebentar saja sudah banjir. Apalagi sirkulasi air tidak lancar setelah ditimbun untuk proyek water boom. Ditambah sungai disini dipenuhi rumput yang menghambat aliran air,” ujar Hasan.
Dia mengatakan, warga masyarakat tidak pernah diajak duduk bersama saat studi Amdal pembangunan Water Boom. Termasuk dampak yang akan dirasakan masyarakat. “Daerah resapan air berkurang. Sementara mulai dari Jelutung, Simpang Kawat hingga seputar pasar, airnya berkumpul disini,” katanya.
Kondisi ini akan semakin parah, jika lahan SD ikut ditimbun. Karena tempat penampungan air semakin berkurang. Apalagi, pintu air di Pasar Angso Duo tidak pernah dibuka. Sehingga aliran air tetap berkumpul disekitar daerahnya membuat genangan semakin tinggi.
“Sementara ini kami menunggu saja. Apa yang akan dilakukan pihak Abadi atas tanah SD itu. Jika akan ditimbun, kami minta diikutsertakan agar tidak memberi dampak negatif pada warga kami,” tukas mantan Ketua RW dilingkungan itu.(yen)

Antara si Ali dan Pendongeng Keliling

SI Ali pulang sekolah. Dia
lalu mengeluarkan tiga mainan, yaitu pesawat, mobil-mobilan dan kereta api. Dia bermain sendiri di lantai hingga tertidur kecapaian. Lalu ibunya datang, dan mengangkat Ali ke tempat tidur. Sang Ibu lalu menyimpan mainan ketempat semula.
Tiba-tiba si Ali terbangun, langsung menanyakan mainannya. Ibunya berkata, sudah disimpan sambil menasehati si Ali. “Kalau tidur jangan di lantai Ali........ nanti bisa sakit”. Ali menjawab : “Ya bu... lain kali saya tidak akan tertidur di lantai”. Lalu ibunya menyuruh Ali mandi.... “Awas, jangan tertidur di kamar mandi ya...,” sahut ibunya
Kontan, perkataan ibunya ini disambut gelak tawa puluhan anak play group, PAUD dan anak-anak sekolah dasar di seputaran PAUD Qaulan Sadida di Lorong Telaga Kelurahan Murni Kota Jambi. Saat mendengarkan dongeng si Ali yang diceritakan Hj Mirawati Hazrin, ketua DPW Forum Asah Pena Provinsi Jambi, Sabtu sore (25/9).
Sekitar tiga jam, suasana riang tercipta di PAUD Qaulan Sadida. Dengan serius diselingi gelak tawa, ceritapun terus mengalir. Satu persatu, anak-anak bergantian menjawab pertanyaan Bunda Mira. Hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan lantas diberikan pada anak-anak.
“Ayo... siapa yang bisa menceritakan apa dongeng bunda tadi,” ujar Bunda Mira. Noval, seorang anak lantas maju dan bercerita ulang. Jawabannya mendapat tepuk tangan anak-anak lain... Dan sebuah mainan diterimanya dengan wajah tersenyum. Dongeng berakhir sekitar pukul 18.00 Wib. Diakhir pertemuan, anak-anak disuguhkan kue yang dibawa oleh Forum Asah Pena dalam ajang dongeng keliling buat anak-anak di Jambi.
“Jadi rangkumannya, Bunda ingin mengajarkan agar anak bertanggung jawab menyimpan mainan pada tempatnya. Mari menggapai mimpi dengan belajar dan berdo’a,” kata Bunda Mirawati.
(jun)

Gubernur Curhat Soal Pembangunan

MEDIA JAMBI – Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) paparkan konsep program pembangunan satu milyar satu kecamatan (sami sake) ala Jambi Emas dihadapan civitas akademika Universitas Jambi pada rapat terbuka senat wisuda 56 pascasarjana, sarjana dan diploma di Balairung Kampus UNJA Mendalo, Sabtu (25/9).
Perwujudan percepatan pembangunan di Provinsi Jambi yang mensejahterakan masyarakat senantiasa memicu “andrenalinnya” untuk segera direalisasikan. Dengan modal Rp 1,4 triliyun APBD Provinsi Jambi, ia berkomitmen digunakan tepat sasaran. Satu milyar satu kecamatan akan digelontorkan Pemprov sesuai kebutuhan yang diusulkan dalam bentuk program.
Misalnya, infrastruktur jalan, listrik, pendidikan, ekonomi, bedah rumah bagi warga pra sejahtera, sertifikat gratis, bantuan karet dan sawit. Begitu juga bantuan di sektor pertanian, perternakan dan perikanan.
“Kita terus lakukan konsolidasi kedalam dan evalusasi program sehingga November mendatang sudah diperdakan,” ungkap HBA.
Yang menjadi perhatian gubernur, bantuan bedah 5000 rumah bagi warga pra sejahtera. “Ada nama ada alamatnya. Biar jelas siapa yang dibantu. Selama ini persentase saja, tidak jelas siapa yang dibantu,” terang Gubernur.
Selain itu, pemerintah juga akan menyekolahkan mahasiswa yang hendak melanjutkan ke pasca sarjana dan doktor. Setidaknya pemerintah akan menyekolahkan 300 orang calon doktor per tahunnya. Saat menjabat Bupati Sarolangun, pemerintah juga membantu mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke Strata 2 (S2) sebanyak 20 orang pertahuna dan doktor 5 per tahun. Harapannya, putra-putra terbaik Jambi itu dapat membantu meningkatkan kualitas pembangunan dan nama baik Jambi dimata nasional.
“Sekarang ini, pemerintah akan membiaya mahasiswa S2 dan Doktor. Lima tahun kedepan Jambi memiliki 300-an calon doktor, masa dari sekian banyak itu tidak ada yang menjadi menteri,” kata HBA mencontohkan. Ia juga berharap kepada civitas akademika UNJA dan masyarakat Jambi senantiasa memberikan saran dan kritik apabila dalam pelaksanaan program jika terjadi penyimpangan.(gtt)

Kebakaran, Fasilitas Umum Terganggu

MEDIAJAMBI — Lantaran rumah toke kambing di jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar Kota Jambi terbakar, Jumat (24/9) pelayanan perbankan dan jasa biro perjalanan yang berada di kawasan itu mengalami gangguan. Konsumen terpaksa beralih ketempat lain.
Didi, seorang karyawan swasta terpaksa mengurungkan niatnya menyetor sejumlah uang lewat Bank BNI di Komplek Ruko Abadi. Pasalnya, siang itu, pelayanan setoran, penarikan dan lain-lainnya tidak dapat dilayani pihak bank lantaran listrik dilokasi dipadamkan akibat kebakaran tak jauh dari lokasi. “Tidak bisa nyetor mas, katanya ada gangguan,” kata pria itu sembari meninggalkan kantor bank tersebut, Jum’at (24/9) siang.
Begitu juga dengan nasabah lainnya. Mereka tidak dapat menikmati layanan yang biasa mereka terima dilembaga perbankan tersebut. Tak ada yang lama berada didalam gedung, begitu masuk, mereka langsung keluar. Bahkan didepan petugas satuan pengamanan langsung member tau.
“Maaf pak, lagi ada gangguan, untuk sementara belum bisa, silahkan Bapak ke BNI lain, yang di The-hok juga bisa,” terang Supriyanto, Satpam Bank kepada Media Jambi Jum’at siang.
Bahkan dua jam berselang, bank juga belum bisa memberi pelayanan bagi nasabahnya. Sementara dibagian lain, biro jasa perjalanan Lima Benua juga mengalami gangguan akibat putusnya aliran listrik. Mereka tidak dapat melayani pesanan tiket penerbangan lantaran persoalan teknis tersebut.
“Karena kami tidak ada jenset, matinya listrik jelas menganggu aktifitas kerja disini. Kami tidak bisa melayani pemesanan tiket,” ujar Pengelola Lima Travel, Wendi.
Sedangkan pihak biro perjalanan Ceria Abadi Travel, Fekie Dwi Anton mengaku tidak ada persoalan dalam pelayanan. Pemadaman listrik sudah mereka antisipasi.
Sementara itu, rumah toke Kambing, Effendi dan 11 rumah lainnya di jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar ludes dilalap sijago merah. Bahkan kambing Efendi nyaris terbakar. Untung, adik ipar Effendi, M Nur ingat.
“Tak ada yang bisa diselamatkan. Hanya kambing inilah yang selamat,’ kata Nur. Sementara Effendi sendiri menolak diwawancarai. Ia terlihat trauma dengan kejadian itu.

12 Rumah Terbakar
Menurut saksi mata, M Nur, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 Wib. Dirinya mendapat telpon dari seorang keluarga yang mengabarkan ada kebakaran didekat rumah kakak iparnya, Effendi alias Pendi Kambing. Ia mengaku kaget dan ia bergegas menuju tempat kejadian perkara (TKP).
Masih menggunakan singlet dan celana pendek seadanya, ia sampai ke lokasi dan melihat api berkobar dari rumah Majid dan mulai menyambar rumah lainnya. “Ketika saya datang, baru dua rumah yang disambar api. Itu belum terlalu besar, masih bisa lah ditahan agar tidak merembet ke yang lain,” tutur pria itu.
Ia pun berteriak memanggil warga yang sebagian belum menyadari ada kebakaran. Sebagian masih didalam rumah. “Saya teriak tapi warga tak ada yang keluar. Mereka mungkin belum sadar apa yang terjadi,” katanya menceritakan.
Tanpa dikomando, ia pun segera menuju sumber air yang tak jauh dari rumah kakak iparnya dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian warga mulai menyelamatkan barang berharga milik mereka. Sementara api pun semakin membesar.
“Warga lainnya berdatangan namun sudah terlambat, api dimana-mana. Sedangkan pemadam kebakaran terlambat datang,” keluhnya.
Saksi lainnya, M Fadhil, yang kebetulan berada dilokasi pas kejadian berlangsung menuturkan bahwa sebelum api berkobar, ada letusan diriingi kepulan asap membumbung tinggi ke udara. Kejadian itu ia saksikan dari kantor Bank BTN tak jauh dari lokasi. “Saya kurang tau pasti itu apakah itu ledakan gas atau tidak, yang pasti setelah asap hitam asap mengepul, api terlihat berkobar. Kejadian itu sempat saya rekam,” kata karyawan BRI di kawasan jelutung.
Ia pun bergegas menuju TKP. Saat itu, pemadam kebakaran baru belum tiba. Tak lama barulah petugas sampai. Sempitnya gang menuju lokasi kebakaran serta jarak yang begitu jauh dari jalan, membuat kesulitan petugas. “Sepertinya petugas kesulitan. Soalnya gang sempit, mau kedalam jauh,” katanya menambahkan.
Tampak belasan petugas tengah sibuk mencoba dengan segala cara untuk memadami api. Untuk kesekian kalinya, mobil damkar itu bolak balik mengisi tangki airnya. Selain mengandalkan air dari mobil, petugas juga memanfaatkan air sungai tak jauh dari lokasi. Namun demikian tak dapat menyelamatkan rumah warga.
Effendi, hanya bisa menatap lesu. Meskipun ia bersikeras mencoba memadamkan api, namun kini ia hanya bisa menatap sebagian rumahnya kini menjadi abu. Banyak barang-barang berharga miliknya tak dapat diselamatkan. Termasuk surat-surat tanah. Ketika hendak diwawancarai, pria bertelanjang dada, memakai kalung tasbih dan tanpa alas kaki itu menolaknya.
Korban lainnya, Ana mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya panik ketika melihat api dan tak mampu menyelamatkan harta benda milik keluarganya.
Menurut petugas dari Polsek Pasar, Bripka AL. Sutrisno, laporan awal belum ada korban jiwa. Sementara kerugian materil belum diketahui pasti namun rumah yang terbakar ada 12 terbagi 9 rumah di RT 14 ada 9 rumah dan 3 rumah di RT 13. Dari 12 rumah yang hangus itu 16 Kepala Keluarga atau 56 jiwa kehilangan tempat tinggal. “Kerugian materil belum diketahui namun 12 rumah terbakar. Sementara ini korban jiwa tidak ada,” terang pria itu. Data sementara, tercatat rumah yang terbakar milik Majid, Romi, Effendi, Iyut, Fani, Etek Bawang, Mia, Mbah Titi, Wak Adnan, Ifan dan One. Sementara satu rumah tak berpenghuni.(gtt)

“Hanya Pasrah Kepada Allah...”

SAMBIL duduk memegang payung, mata Fatimah terlihat basah berlinang air mata. Kedua tangannya terkatup, melantunkan do’a berikut ayat demi ayat. Berharap agar api cepat padam hingga tidak merembet ke rumah yang lain. Fatimah, adalah satu dari sekian korban yang turut merasakan dampak kebakaran .
Saat ditemui Media Jambi dilokasi kejadian, Fatimah masih sempat mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt yang masih melindunginya. “Waktu kebakaran, saya lagi mencuci pakaian. Mengetahui api sudah merembet, saya menjerit minta tolong sambil membaca Surat Yasin,” ujar Fatimah yang mengaku hari itu tengah berpuasa syawal.
Sontak, pakaian yang tengah dicuci ditinggalkan. Secepatnya dia mengeluarkan barang berharga agar tidak ikut hangus terbakar. Walaupun dalam kondisi lemah karena berpuasa, dia mengaku mendapat pertolongan Allah untuk mengeluarkan sebagian isi rumahnya.
Ditengah hiruk pikuk
korban yang menangis, terlihat seorang wanita muda yang datang ke lokasi kebakaran sambil menangis. “Aduh rumah datuk sayo terbakar juga ya. Mau tinggal dimana lagi datuk sayo,” ungkapnya dengan nada sedih.
Sementara seorang korban kebakaran yang enggan menyebutkan namanya menyesal, tidak mampu menyelamatkan surat-surat tanah yang berada di lemari. “Ya... habislah semuanya,” ujarnya dengan nada sesal.(yen)

Belanja Pegawai Dominasi APBD-P Kota Jambi

MEDIA JAMBI – Lagi, beban APBD Kota Jambi TA 2010 didominasi belanja pegawai. Dalam usulan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Platform Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS-P) 2010, pengeluaran untuk belanja pegawai membengkak.
Dari usulan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sementara yang disampaikan eksekutif akhir Agustus lalu menunjukan adanya perubahan. Pada rencana belanja tidak langsung pemerintah terjadi pergeseran angka pengeluaran dari Rp 433 milyar menjadi 468 milyar atau pengeluaran keseluruhan bertambah Rp 35 milyar.
Besarnya angka pengeluaran didominasi biaya belanja pegawai yang menelan biaya Rp 53 milyar. Diantaranya, untuk membayar tunjangan guru PNS sebesar Rp 33 milyar. Selain itu, Rp 10 milyar untuk biaya tambahan uang makan bagi 9.152 pegawai dilingkungan pemkot dengan rincian Rp 10 ribu per orang kali 22 hari kerja selama 5 bulan. Sisanya, biaya tambahan penghasilan guru PNS sebesar Rp 9 milyar dan tunjangan askes Rp 378 juta.
Pergeseran juga terjadi pada belanja hibah untuk program BKM-PNPM-P2KP dari Rp 1 milyar menjadi Rp 2,5 milyar. Bantuan TNI untuk kegiatan TMMD dari Rp 175 juta menjadi Rp 347 juta. Belanja bantuan keuangan ke Pemerintah Kelurahan bertambah Rp 45 juta dari Rp 2,04 milyar dan belanja tak terduga bertambah Rp 130 juta dari Rp 1 milyar.
Pergeseran itu terjadi lantaran adanya perubahan pendapatan daerah. Asumsi awal pemerintah, pendapatan daerah TA 2010 bersumber pada PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 603 milyar. Setelah perubahan, menjadi 661 milyar atau bertambah Rp 58 milyar.
Sebelumnya, belanja pegawai juga mendominasi pengeluaran pemerintah pada TA 2009 lalu. Dari total Rp 667 milyar, lebih dari Rp 400 milyar dihabiskan untuk membayar gaji pegawai, tunjangan pegawai, hibah dan lain-lain. Sisanya dipergunakan untuk belanja program.

Pemanfaatan Anggaran Dikhawatirkan
Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) KUA PPAS-P DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad, usulan itu perlu dievaluasi secara bijak. Jika tidak, dikhawatirkan pemanfaatan anggaran tidak tepat sasaran. Apalagi, waktu pelaksanaan anggaran tinggal beberapa bulan lagi. Sementara anggaran perubahan baru hendak dimulai.
“Mana-mana saja program yang sudah berjalan, mana yang belum dan apa yang menjadi prioritas. Ini yang mesti kita evaluasi agar pengunaan anggaran tepat sasaran. Salah satunya dana rutin pengaspalan jalan,” tegas Zul Somad – sapaannya kepada Media Jambi di gedung dewan, Rabu (15/9) siang.
Menurut dia, dana rutin pengaspalan sebesar Rp 3 milyar perlu dikaji kembali. Pasalnya, hingga kini masih banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki. Begitu juga dengan drainase. Disamping itu, usulan penggunaan anggaran perubahan sepatutnya diperuntukan bagi program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan itu perlu direalisasikan segera.
Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin menilai proyek pengaspalan jalan oleh Dinas PU Kota Jambi tidak tepat sasaran. Kebanyakan dilakukan dilokasi tempat tinggal pejabat, asal jadi dan dampaknya kini, banyak ruas jalan rusak parah.
“Seharusnya PU mengutamakan perbaikan jalan-jalan yang rusak, bukan jalan yang berada dilingkungan rumah pejabat saja. Cara-cara lama seperti ini jangan lagi dibuat,” tegas Zainal.
Apalagi, kata dia, sebagian besar warga mengeluhkan rusaknya jalan disekitar pemukiman mereka dan kerusakan itu terjadi hampir merata di Kota Jambi. “Jadi usulan APBD-P akan evalusasi. Kita fokuskan untuk kepentingan masyarakat bukan belanja pegawai saja,” tandas pria itu.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi mengatakan ada pergeseran anggaran. “Kita inginnya diprioritaskan untuk pembangunan jalan dan drainase,” ujar Ketua PDIP Kota Jambi itu.
Pembahasan Lamban
Komitmen dewan untuk menfokuskan aggaran perubahan ke program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat masih sekedar pernyataan saja. Pasalnya, dari jadwal kegiatan DPRD Kota Jambi, tercatat pembahasan APBD-P baru dimulai Senin (20/9) dan diperkirakan selesai akhir Oktober 2010 atau dua bulan menjelang tutup buku anggaran. Dikhawatirkan banyak program yang tidak terealisasi.
“Saya sudah ingatkan kawan-kawan, pembahasan anggaran itu kan lama, harusnya dilakukan sebelum dewan reses. Apalagi mendekati penghujung tahun dan dikhawatirkan banyak proyek fisik tidak dapat dikerjakan,” kata Zul Somad.
Saat ini, 45 wakil rakyat tengah turun menemui konstituennya dimasing-masing daerah pemilihan selama empat hari. Dengan demikian, pembahasan APBD-P belum bisa dimulai. Ini terlihat dari jadwal kegiatan DPRD Kota Jambi hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) belum lama ini. Dari jadwal tersebut, pembahasan KUA PPAS agendakan tanggal 20 – 24 September. Kemudian dilanjutkan dengan paripurna penyampaian APBD-P oleh Walikota (28/9) dan pandangan umum fraksi dua hari berikutnya.
Pada 1 Oktober, eksekutif memberikan jawaban atas pandangan fraksi, lalu disusul kegiatan hearing dengan SKPD selama 5 hari (4-8/10). Tiga hari kemudian, pansus melakukan study banding dan diberi waktu menyusun laporan dua hari pasca study banding. Hasilnya disampaikan ke pimpinan pada tanggal 18 Oktober. Sehari kemudian dewan penyampaikan Stemotivering (kata akhir).
“Karena sempitnya waktu, sebaiknya dewan cepat membahas ini dan men-plot anggaran untuk kegiatan yang sifatnya penting saja. Jangan semuanya fisik, takutnya nanti tidak terkerjakan,” pungkas pria itu. (gtt)

Calon Sekda Kota Masih Tanda Tanya

MEDIA JAMBI – Meski nama-nama calon Sekretaris Daerah Kota Jambi mulai bermunculan, nama Mardjani yang kini menjabat sebagai Plt Sekda kabarnya tidak masuk dalam bursa yang bakal diusulkan Walikota Jambi Bambang Priyanto ke Pemprov. Sementara hingga Jumat (17/9) Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus mengaku belum menerima usulan tersebut.
Informasi beredar, sejumlah nama calon Sekda Kota Jambi sudah diusulkan ke Gubernur Jambi. Mereka, diantaranya, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Budidaya, Kadistan Kota Jambi, Harlik dan Kadis Perindag, Izhar Muzani. Bahkan ada informasi yang menyebutkan Sekda defenitif mendatang di plot untuk Budidaya sementara Mardjani dikabarkan tidak masuk dalam bursa tersebut.
Menanggapi itu, HBA mengaku heran. Pasalnya, ia belum menerima usulan resmi dari Pemkot. “’Saya merasa heran di media sudah muncul nama-nama calon Sekda. Padahal. Sampai sekarang saya belum menerima usalan itu,” ungkap HBA.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Jambi, Drs Eduar N enggan memberikan komentar. “No comment dululah soal itu,” elak Eduar ketika dihubungi via hp.
Sebelumnya, Mardjani kepada Media Jambi di kediamannya, Minggu (12/9), mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan namanya tidak masuk dalam bursa. Baginya, jabatan adalah amanah. Apalagi kini ia masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Jambi. Hanya saja, bila dipercaya, ia pun mengaku siap. “Bagi saya itu tidak masalah. Penilaian kan ada di Walikota,” kata Mardjani.
Lain halnya dengan Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin. “Setidaknya Walikota memasukan nama Mardjani. Dia itukan Plt Sekda. Ia juga Sekwan. Kinerjanya bagus dan dewan mendukung itu. Soal penilaian, kita serahkan ke paniti seleksi,” tandas pria itu. (gtt)

Simpang Mayang, “Kawasan Macet” di Kota Jambi

Sejak diresmikannya Jambi Town Squart (Jamtos), 3 September lalu, kemacetan menjadi pemandangan rutin di kawasan Simpang Mayang Kelurahan Simpang III Sipin. Lampu merah yang berada di simpang itupun tak mampu lagi mengatur arus lalulintas. Akibat banyaknya kendaraan yang keluar-masuk mall yang masih dalam polemik ini.

Pantauan Media Jambi, Sabtu (18/9), ratusan kendaraan harus merayap menunggu antrean diseputaran Simpang Mayang hingga kawasan Tugu Juang. Mujianto (35) seorang pengendara motor kepada Media Jambi mengatakan, kemacetan terjadi sejak Jamtos mulai dioperasikan. “Dulu macet juga, tapi tidak separah ini, coba lihat sudah tiga kali lampu hijau saya belum bisa beranjak juga,” ujarnya.

Dikatakannya, Pemerintah Kota harus tegas dan jangan terlalu mudah mengeluarkan izin. Sebab yang merasakan dampaknya adalah masyarakat luas. “Kita mendukung investor menanamkan modalnya di Kota Jambi, tapi jangan gegabah,” tambah dia.

Hal senada juga disampaikan T Simanjuntak warga yang tinggal di belakang Jamtos, akibat pembangunan mal ini mengganggu ketentraman warga. Pasalnya rumah-rumah yang berada di bagian belakang ketika hujan tiba selalu digenangi air yang melimpah akibat saluran air ditutup dan dijadikan areal parkir.

“Kami warga RT 23 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru menyesalkan Pemerintah Kota Jambi mengoprasikan mall ini. Bahkan kami telah beberapa kali melakukan unjukrasa namun tidak digubris,” katanya. (mas)

Warga Minta TPA Talang Gulo Dipindahkan

MEDIAJAMBI—Warga RT 13 Talang Gulo Kelurahan Kenali Asam meminta Pemerintah Kota secepatnya memindahkan tempat pembuangan akhir (TPA). Karena dikawasan ini, sudah banyak warga yang membangun rumah untuk tempat pemukiman.

Supardi (45) kepada Media Jambi mengatakan akibat tumpukan sampah yang membusuk menimbulkan bau tak sedap dan menyengat hidung. Kemudian lalat-lalat berterbangan masuk rumah. “Bila hinggap dimakanan kan dapat menyebabkan penyakit,” ujarnya.

Dikatakannya, bagi warga yang telah bermukim lama sebenarnya tidak mempermasalahkannya. Namun ketika ada tamu yang datang dari luar mereka merasa tidak nyaman akibat bau yang menyengat ini. Menurutnya beberapa tahun belakangan kawasan ini selalu disemprot dengan pertisida namun akhir-akhir ini tidak ada lagi. “Akibatnya lalat makin banyak,” tambah dia.

Pardi berharap kepada Pemerintah Kota Jambi segera memindahkan lokasi TPA ketempat lain yang penduduknya masih sepi. “Dikawasan ini penduduknya sudah padat, bangunan juga sudah banyak kan tidak cocok lagi dijadikan TPA,” tegasnya lagi.(mas)

Warga Telanai Curhat

Dewan Tuding Pemkot Salah Kaprah
MEDIA JAMBI – Warga Kecamatan Telanaipura mengeluhkan buruknya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemkot Jambi saat ini. Mereka minta anggota DPRD Kota Jambi “menjewer” Walikota, H Bambang Priyanto agar permasalah banjir dan rusaknya jalan dapat segera diatasi. Mereka juga menyinggung tingginya biaya menikah di Kantor Urusan Agama, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), masalah sampah, dll.
Keluhan itu disampaikan Adri Nafdi, ketua RT 07 Kelurahan Telanaipura, Hasan Kasim (warga RT 14) Pematang Sulur), Safarudin (RT 06 Telanaipura), Ismail Amsal (RT 14 Selamat), Kemas Anshori (RT 07 Sungai Putri) pada acara reses delapan anggota DPRD Kota Jambi daerah pemilihan (Dapil) Telanaipura – Danau Teluk di sejumlah kantor lurah di kecamatan itu.
“Sampaikan ke Pemkot aspirasi kami ini. Di lingkungan kami banyak jalan yang rusak tapi sampai hari ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan jalanan pun macet, dewan harusnya tegur Pemkot,” kata Ardi kepada delapan anggota dewan yang hadir malam itu di Kantor Lurah Simpang IV Sipin, Jum’at (17/9) malam.
Hasan Kasim mengatakan untuk saat ini yang paling penting diperhatikan pemerintah yakni pembangunan infrastruktur jalan. Pasalnya, kerusakan jalan nyaris terjadi dimana-mana dan itu tidak bisa ditawar-tawar. “Kedepan tolonglah perhatikan infrastruktur. Ndak usalah ngurusin soal Angso Duo, itu mainan tingkat diatas (Pemprov, red),” tegas pria itu.
Menurut Safarudin, pembangunan drainase juga penting. Soalnya, drainase yang ada di wilayah Sungai Kambang sebagian ambruk dan belum mendapatkan sentuhan Pemkot. Kondisi ini mengakibatkan banjir bila turun hujan. “Drainase yang di Sungai Kambang itu rubuh dan sekarang sering banjir bila turun hujan. Mohon diperhatikan,” pinta pria tua itu.
Ia juga menyinggung tidak transparannya petugas Kantor Urusan Agama setempat memberikan pelayanan bagi warga yang hendak menikah. Lazimnya, biaya yang dibutuhkan untuk urusan administrasi tertera dipapan pengumuman. Namun kini hal itu tak lagi ada. Sehingga warga tak tau harus bayar berapa. “Kadang urusannya jadi lama. Kalau mau cepat ya kami bayar mahal. Antara Rp 600 ribu – Rp 700 ribu. Kalau memang segitu, harusnya diumumkan lah,” tambah Safarudin yang mengaku pernah mengalami hal tersebut.
Terkait pelayanan kesehatan, Adri Nafdi mengatakan, pelayanan bagi peserta Jamkesda tidak manusiawi. “Masyarakat yang menggunakan Jamkesda seperti sudah kehilangan harga diri sebagai manusia. Padahal warga Kerinci pengguna Jamkesda berobat ke Padang mendapat pelayanan yang baik. Tapi di Jambi tidak,” katanya mencontohkan.
Hal itu dibenarkan Ismail Amsal. Bahkan, buruknya pelayanan kesehatan bagi warga miskin nyaris merata. Mereka tidak dilayani secara baik oleh pihak rumah sakit. “Yang kita persoalkan pelayanannya yang tidak baik bagi peserta Jamkesda, keluhan ini merata,” ujar pria itu di Kantor Lurah Selamat, Kamis (16/9) sore pada kegiatan yang sama. Ia juga mengeluhkan persoalan sampah yang tak kunjung selesai.
Sedangkan Kemas Ansori mempertanyakan validitas pendataan peserta asuransi kumpulan jiwa bagi ketua RT. Pasalnya, data dirinya yang tercantum dalam kartu asuransi yang dikeluarkan Bumi Putra salah. Dirinya lahir tanggal 11 September 1969 namun tertulis 12 Oktober 1958. Ia khawatir, klaim kecelakaan yang mungkin bakal menimpanya dipersulit. Persoalan itu sudah dilaporkan ke pihak kelurahan namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
Begitu juga urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hingga kini dirinya mengaku kebingungan. Soalnya, sosialisasi terkait pengurusan KTP kurang. Dirinya hanya tau urusan KTP ada dikecamatan namun finalnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Hal ini sudah saya sampaikan ke Lurah tapi kartu asuransi itu belum diganti. Soal KTP, siapa yang tanda-tangani tidak jelas,” ungkapnya. Hal senada juga disinggung Hasan Kasim.
Tuding Pemkot
Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan dewan sudah berupaya mengingatkan Pemkot sejak lama. Baik itu soal jalan, drainase, kemacetan, kebersihan, jamkesda, dan lainnya. Namun realisasinya tidak maksimal. Bahkan, untuk menjawab keluhan warga, pihaknya sengaja meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi mengikuti kegiatan reses, nyatanya enggan untuk hadir.
Menurut dia, selama ini PU mengaspal untuk jalan-jalan tertentu. Bahkan jalan yang rusak parah kerap tak diperhatikan dan itu sangat merugikan bagi penguna jalan dan warga sekitar. “PU bangun jalan hanya di rumah-rumah pejabat, cara-cara lama ini jangan lagi lah,” tuding Zainal.
Untuk itu, ia berkomitmen akan membawanya ke rapat dewan dan akan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Kebijakan penggunaan APBD-P yang akan dibahas dewan, Senin (20/9) mendatang, bakal menjurus kesana. “Kalau sudah meresahkan ya APBD-P akan kita arahkan ke pembangunan infrastruktur. Mungkin akan ada pergeseran beberapa pos anggaran,” terangnya.
Terkait ketidak-transparanan biaya nikah oleh aparat KUA, diyakini melahirkan oknum-oknum yang meminta sejumlah dana ke warga yang hendak menikah. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Melalui komisi B, dewan bakal minta klarifikasi kepada Kementrian Agama Kota Jambi. “Karena tak tertulis, maka oknum-oknum minta dana. Untuk itu kita akan panggil Kandepag untuk minta klarifikasi,” tambah pria itu.
Namun sayang, pemanggilan itu tidak dapat ditindak-lanjuti segera. Pasalnya, jadwal kegiatan dewan padat. Mulai 20 September hingga 19 Oktober, wakil rakyat itu disibukan dengan kegiatan pembahasan KAU PPAS-P Kota Jambi TA 2010. “Ini masalahnya, jadwal dewan padat sekali. Tapi kita usahakan sesegerakan mungkin,” tambahnya.s
Sekedar informasi, kegiatan reses dewan di dua tempat, yakni Kelurahan Selamat dan Simpang IV Sipin hanya dihadiri 8 orang dari 10 orang asal Dapil tersebut. Di Kelurahan Selamat, dewan yang tidak hadir Syafrudin Dwi Apriyanto dengan alasan sakit sementara Kemas Alfarizi tengah berada di Aur Gading Kabupaten Batanghari.
Namun di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kemas Alfarizi hadir. Yang tidak hadir Safrudin Dwi Apriyanto dan Nuzul Prakasa dengan alasan sakit. (gtt)

Walikota Kecewa,

PNS Banyak yang Bolos
MEDIAJAMBI—Walikota Jambi, Bambang Priyanto menyatakan kekecewaannya. Setelah ditemukan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos pada hari pertama masuk kerja. Saat inspeksi mendadak yang dilakukan walikota, Selasa (14/9) lalu, masih banyak PNS yang tidak berada di kantor.
“Sidak ini melihat kedisiplinan pegawai. Dari 14 SKPD, ternyata 62 PNS mangkir,” ujar Walikota kepada Media Jambi. Dari 62 PNS itu, 36 diantaranya tanpa keterangan, 11 cuti dan 15 izin masuk kerja. Praktis, presentase PNS yang alpa mencapai 12,5 persen.
Sidak dilakukan ke delapan SKPD. Yaitu Kecamatan Kota baru, Kantor Lurah Pall V, Kantor Pengelola Parkir, Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Kantor Camat Dinas Pasar Jambi, Kelurahan Pasar Jambi, Kantor PDAM Tirta Mayang Jambi dan RSUD H Abdul Manap.
Edwar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jambi mengatakan, Pemkot akan memberikan sanksi berupa memberikan teguran secara lisan dan tertulis bagi PNS dimaksud.(yen)