WALIKOTA Jambi, Bambang Priyanto melepas 730 Jamaah Calon Haji asal Kota Jambi di Rumah Dinas Walikota, Kamis (23/10) lalu. Jamaah berangkat dalam dua gelombang sejak 24 hingga 27 Oktober 2010.f/yen
Minggu, 24 Oktober 2010
Lepaskan jamaah haji
WALIKOTA Jambi, Bambang Priyanto melepas 730 Jamaah Calon Haji asal Kota Jambi di Rumah Dinas Walikota, Kamis (23/10) lalu. Jamaah berangkat dalam dua gelombang sejak 24 hingga 27 Oktober 2010.f/yen
Puluhan Ribu Penduduk Jambi Sangat Miskin
MEDIAJAMBI—Jumlah penduduk yang tergolong sangat miskin mencapai 33.309 jiwa. Ironisnya, anggaran yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan masih jauh dari harapan. Dibutuhkan perhatian penuh pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial ini.
Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Handayani Kamis (21/10) lalu. “Kalau kita melihat anggaran pengentasan kemiskinan, jauh dari harapan. Penduduk miskin harus mendapat perhatian dari pemerintah,” katanya.
Pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosnakertrans beberapa waktu lalu, pihaknya mempertanyakan peruntukan alokasi APBD tahun 2011 untuk pengentasan kemiskinan. Ketika ditanya proporsi alokasi anggaran, Handayani menjelaskan anggota Komisi IV yang duduk di Banggar tengah melakukan pembahasan intensif.
Sementara Kepala Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi Rafli Nur mengatakan, angka penduduk yang sangat miskin di Jambi tergolong masih tinggi Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih serius.
Sebaran penduduk miskin ini, lanjut Rafli—bukan hanya terkonsentrasi di Kota, melainkan tersebar hingga ke beberapa kabupaten. “Coba kita lihat di sekitar kita, hampir di setiap tempat masih banyak terdapat keluarga yang miskin. Ini memang menjadi tantangan kita ke depan,” jelasnya.
Selain jumlah 33.309 jiwa penduduk sangat miskin di Jambi, masih juga terdapat 130.863 penduduk miskin yang usianya diatas 60 tahun, atau 4,62 persen dari total penduduk Jambi. Yang lebih memprihatinkan, sebanyak 16 ribu jiwa kehidupannya terlantar alias tidak mempunyai tempat tinggal.(jun)
Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Handayani Kamis (21/10) lalu. “Kalau kita melihat anggaran pengentasan kemiskinan, jauh dari harapan. Penduduk miskin harus mendapat perhatian dari pemerintah,” katanya.
Pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosnakertrans beberapa waktu lalu, pihaknya mempertanyakan peruntukan alokasi APBD tahun 2011 untuk pengentasan kemiskinan. Ketika ditanya proporsi alokasi anggaran, Handayani menjelaskan anggota Komisi IV yang duduk di Banggar tengah melakukan pembahasan intensif.
Sementara Kepala Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi Rafli Nur mengatakan, angka penduduk yang sangat miskin di Jambi tergolong masih tinggi Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih serius.
Sebaran penduduk miskin ini, lanjut Rafli—bukan hanya terkonsentrasi di Kota, melainkan tersebar hingga ke beberapa kabupaten. “Coba kita lihat di sekitar kita, hampir di setiap tempat masih banyak terdapat keluarga yang miskin. Ini memang menjadi tantangan kita ke depan,” jelasnya.
Selain jumlah 33.309 jiwa penduduk sangat miskin di Jambi, masih juga terdapat 130.863 penduduk miskin yang usianya diatas 60 tahun, atau 4,62 persen dari total penduduk Jambi. Yang lebih memprihatinkan, sebanyak 16 ribu jiwa kehidupannya terlantar alias tidak mempunyai tempat tinggal.(jun)
80 Rumah “Dibedah” Pemkot
MEDIAJAMBI—Sekitar 80 rumah warga akan “dibedah” Pemkot Jambi November mendatang. Menyusul program bedah rumah Pemkot yang sempat tertunda tahun 2009 lalu. Kepala Bagian Kesra Setda Kota, Najmi mengatakan, 80 rumah itu tersebar di tujuh kecamatan. Masing-masing 16 rumah di Kecamatan Kota Baru, 13 rumah di Kecamatan Jambi Selatan, 24 rumah di Kecamatan Jambi Timur, Jelutung tujuh rumah, Telanaipura 13 rumah, Pelayangan enam rumah dan Kecamatan Danau Teluk satu rumah. “Pada program ini, kita menggunakan pos bantuan dana hibah APBD Murni 2010. tiap rumah yang dibedah memperoleh dana Rp 11 juta,” ujar Najmi.
Program ini direncanakan berakhir Desember 2010. program bantuan dilakukan dalam bentuk uang tunai, bukan barang. Pemkot, lanjut Najmi, sudah melakukan pendataan dan penyeleksian dengan melibatkan RT, lurah dan pihak kecamatan.
“Sebelum dana diberikan, pihak ketua RT, kelurahan dan kecamatan akan meneliti apakah warga benar-benar pemilik tanah,” lanjutnya. Untuk mengawasi agar penerima benar-benar merealisasikannya, Bagian Kesra sudah membentuk tim pengawasan. Apabila warga penerima bantuan bedah rumah tidak memanfaatkannya sesuai yang sudah diinstruksikan, maka dana bedah rumah itu harus dikembalikan.
Di sisi lain, Najmi mengaku beberapa warga yang namanya sudah masuk dalam surat keputusan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, malah mengundurkan diri. Itu dikarenakan warga merasa tidak layak untuk mendapat bantuan bedah rumah. Jatah warga yang mengundurkan diri dialihkan kepada warga lain yang lebih layak menerima. “Data penerima bedah rumah yang digunakan itu adalah data tahun 2009, jadi ada warga yang sekarang sudah merasa ekonomi baik, mengundurkan diri sebagai penerima program itu,” jelasnya.
Untuk tahun 2011, penerima program bedah rumah akan bertambah. Diperkirakan penerimanya menjadi 150 orang.
(yen)
Program ini direncanakan berakhir Desember 2010. program bantuan dilakukan dalam bentuk uang tunai, bukan barang. Pemkot, lanjut Najmi, sudah melakukan pendataan dan penyeleksian dengan melibatkan RT, lurah dan pihak kecamatan.
“Sebelum dana diberikan, pihak ketua RT, kelurahan dan kecamatan akan meneliti apakah warga benar-benar pemilik tanah,” lanjutnya. Untuk mengawasi agar penerima benar-benar merealisasikannya, Bagian Kesra sudah membentuk tim pengawasan. Apabila warga penerima bantuan bedah rumah tidak memanfaatkannya sesuai yang sudah diinstruksikan, maka dana bedah rumah itu harus dikembalikan.
Di sisi lain, Najmi mengaku beberapa warga yang namanya sudah masuk dalam surat keputusan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, malah mengundurkan diri. Itu dikarenakan warga merasa tidak layak untuk mendapat bantuan bedah rumah. Jatah warga yang mengundurkan diri dialihkan kepada warga lain yang lebih layak menerima. “Data penerima bedah rumah yang digunakan itu adalah data tahun 2009, jadi ada warga yang sekarang sudah merasa ekonomi baik, mengundurkan diri sebagai penerima program itu,” jelasnya.
Untuk tahun 2011, penerima program bedah rumah akan bertambah. Diperkirakan penerimanya menjadi 150 orang.
(yen)
Walikota Lepas 730 JCH Kota Jambi
MEDIAJAMBI—Pelepasan Jamaah Calon Haji asal Kota Jambi dilakukan di Rumah Dinas Walikota Jambi, Kamis (21/10). Gelombang pertama akan berangkat pada 24 hingga 25 Oktober, sedangkan gelombang kedua diberangkatkan pada 26-27 Oktober mendatang.
Sebanyak 730 Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Jambi tahun 2010 akan berangkat dalam dua gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan tanggal 24 dan 25 oktober, sedangkan gelombang kedua diberangkatkan 26 dan 27 Oktober.
Kepala Staf Penyelenggara Haji dan Umrah Kota Jambi H Muhammad Ikbal mengatakan jumlah JCH yang terdaftar dan akan diberangkatkan berjumlah 730 orang. Dengan jumlah 322 orang laki-laki dan wanita 408 orang. “Dua orang batal karena sakit dan satu orang karena sesuatu dan hal lain” ujarnya saat acara pelepasan keberangkatan JCH dirumah dinas walikota Jambi Kamis (21/10) kemarin.
Disebutkannya para JCH sudah mempersiapkan paspor hijau dan dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH) serta visa telah selesai dibuatkan oleh kedutaan Arab Saudi. Kemudian JCH Kota Jambi juga telah mengikuti bimbingan manasik haji masal yang diselenggarakan Kantor Kemenag Kota Jambi di asrama haji Kota Baru.
Mengenai keberangkatan calon jamaah haji akan diberangkatkan menuju embarkasi Batam dengan pesawat Sriwijaya Air. JCH ini kata Muhammad Ikbal terbagi dalam 4 kelompok penerbangan (kloter). Kloter 14 dan 15 termasuk gelombang pertama dan kolter 16 dan 17 termasuk gelombang kedua.
Sementara itu, tas jamaah calon haji yang sudah ditimbang kemudian dikumpulkan di ruang Arafah asrama haji kotabaru Jambi. Kemudian, tas diberikan tanda khusus berupa guntingan pita yang dikebatkan pada bagian atas yang biasa digengam. Pada tas juga tertempel alamat jelas nama calon haji, foto, kloter serta embarkasi keberangkatan mereka.
Sementara Walikota Jambi, H Bambang Priyanto mengatakan, para jamaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini, berarti sudah memiliki kemampuan. Baik secara fisik, lahir, batin maupun finansial. “Semoga menjadi haji yang mabrur, dan mampu membawa manfaat bagi orang sekitar,” ujar Bambang.(yen)
Sebanyak 730 Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Jambi tahun 2010 akan berangkat dalam dua gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan tanggal 24 dan 25 oktober, sedangkan gelombang kedua diberangkatkan 26 dan 27 Oktober.
Kepala Staf Penyelenggara Haji dan Umrah Kota Jambi H Muhammad Ikbal mengatakan jumlah JCH yang terdaftar dan akan diberangkatkan berjumlah 730 orang. Dengan jumlah 322 orang laki-laki dan wanita 408 orang. “Dua orang batal karena sakit dan satu orang karena sesuatu dan hal lain” ujarnya saat acara pelepasan keberangkatan JCH dirumah dinas walikota Jambi Kamis (21/10) kemarin.
Disebutkannya para JCH sudah mempersiapkan paspor hijau dan dokumen administrasi perjalanan ibadah haji (DAPIH) serta visa telah selesai dibuatkan oleh kedutaan Arab Saudi. Kemudian JCH Kota Jambi juga telah mengikuti bimbingan manasik haji masal yang diselenggarakan Kantor Kemenag Kota Jambi di asrama haji Kota Baru.
Mengenai keberangkatan calon jamaah haji akan diberangkatkan menuju embarkasi Batam dengan pesawat Sriwijaya Air. JCH ini kata Muhammad Ikbal terbagi dalam 4 kelompok penerbangan (kloter). Kloter 14 dan 15 termasuk gelombang pertama dan kolter 16 dan 17 termasuk gelombang kedua.
Sementara itu, tas jamaah calon haji yang sudah ditimbang kemudian dikumpulkan di ruang Arafah asrama haji kotabaru Jambi. Kemudian, tas diberikan tanda khusus berupa guntingan pita yang dikebatkan pada bagian atas yang biasa digengam. Pada tas juga tertempel alamat jelas nama calon haji, foto, kloter serta embarkasi keberangkatan mereka.
Sementara Walikota Jambi, H Bambang Priyanto mengatakan, para jamaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini, berarti sudah memiliki kemampuan. Baik secara fisik, lahir, batin maupun finansial. “Semoga menjadi haji yang mabrur, dan mampu membawa manfaat bagi orang sekitar,” ujar Bambang.(yen)
Pemkot Upayakan Jalur Hukum
MEDIAJAMBI — Pemerintah Kota Jambi dipastikan segera mengambil jalur hukum terkait status lahan SDN 81 di Kelurahan Orang Kayo Hitam Kota Jambi, yang dibongkar 29 September lalu. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan status kepemilikan lahan sekolah yang cukup banyak menelorkan pejabat daerah ini.
Asisten III Setda Kota Jambi, Husin Kasim mengatakan, hingga saat ini lahan sekolah beserta bangunannya masih milik Pemkot. “Kami tengah mencari bukti kuat atas sertifikat lahan tersebut,” ujar Husin, Senin pekan lalu. Menurut Husin, sejak dibangun tahun 1980 lalu, tidak pernah ada masalah pada sekolah. “Tiba-tiba ada yang mengklaim memiliki sertifikat. Jika terbukti sertifikat itu palsu, kami siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Abadi Hotel yang mengaku sebagai pemilik lahan sekolah itu minta agar dilakukan pembongkaran sekolah, karena akan digunakan untuk areal rekreasi. Pembongkaran dilakukan tanggal 29 September lalu, setelah mengaku dua kali mengirim surat agar Pemkot membongkar bangunan sekolah yang berdiri sejak tahun 1979 itu.
Kabag Perlengkapan Pemkot, Salami ketika itu mengaku belum ada kepastian pemilik lahan, karena masih dalam penelitian BPN Kota Jambi. Namun diakuinya, bangunan itu tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat Dinas Pendidikan yang disampaikan pada Walikota Jambi agar sekolah itu dihapuskan dari aset Pemda.
Menurutnya, kepemilikan tanah sudah beberapa kali berganti tangan. Hingga terakhir dibeli oleh Harsono Guscik (pemilik Abadi Jambi) tahun 2007. Yang dibuktikan dengan sertifikat tanah nomor 83 tahun 1964. “Beberapa waktu lalu, Harsono meminta agar gedung segera dibongkar,” ujar Salami. Permintaan ini disampaikan dalam surat pribadi ke Pemkot Jambi sebanyak dua kali. Karena adanya permintaan bongkar, Pemkot meminta bantuan BPN Kota Jambi untuk memastikan status tanah berdasarkan sertifikat yang diajukan Harsono. “Jangan-jangan bukan tanah SD. Itu yang kita khawatirkan,” kata Salami.
Kepala Bagian Aset Pemkot Jambi, Salami mengatakan, Pemkot tengah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk mendata seluruh aset daerah. Baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Langkah ini perlu dilakukan, untuk menghindari terjadinya penyerobotan lahan maupun bangunan milik pemerintah.
“Hampir seluruh instansi telah menyerahkan laporannya. Tinggal Dinas Pendidikan yang belum, termasuk soal aset lahan SD,” ujar Salami. Hingga kini, dia belum bisa memastikan berapa nilai dan jumlah seluruh aset milik Pemkot. “Sebab proses perhitungan dan pendataannya masih berjalan,” jawabnya singkat.(yen)
Asisten III Setda Kota Jambi, Husin Kasim mengatakan, hingga saat ini lahan sekolah beserta bangunannya masih milik Pemkot. “Kami tengah mencari bukti kuat atas sertifikat lahan tersebut,” ujar Husin, Senin pekan lalu. Menurut Husin, sejak dibangun tahun 1980 lalu, tidak pernah ada masalah pada sekolah. “Tiba-tiba ada yang mengklaim memiliki sertifikat. Jika terbukti sertifikat itu palsu, kami siap menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Abadi Hotel yang mengaku sebagai pemilik lahan sekolah itu minta agar dilakukan pembongkaran sekolah, karena akan digunakan untuk areal rekreasi. Pembongkaran dilakukan tanggal 29 September lalu, setelah mengaku dua kali mengirim surat agar Pemkot membongkar bangunan sekolah yang berdiri sejak tahun 1979 itu.
Kabag Perlengkapan Pemkot, Salami ketika itu mengaku belum ada kepastian pemilik lahan, karena masih dalam penelitian BPN Kota Jambi. Namun diakuinya, bangunan itu tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan surat Dinas Pendidikan yang disampaikan pada Walikota Jambi agar sekolah itu dihapuskan dari aset Pemda.
Menurutnya, kepemilikan tanah sudah beberapa kali berganti tangan. Hingga terakhir dibeli oleh Harsono Guscik (pemilik Abadi Jambi) tahun 2007. Yang dibuktikan dengan sertifikat tanah nomor 83 tahun 1964. “Beberapa waktu lalu, Harsono meminta agar gedung segera dibongkar,” ujar Salami. Permintaan ini disampaikan dalam surat pribadi ke Pemkot Jambi sebanyak dua kali. Karena adanya permintaan bongkar, Pemkot meminta bantuan BPN Kota Jambi untuk memastikan status tanah berdasarkan sertifikat yang diajukan Harsono. “Jangan-jangan bukan tanah SD. Itu yang kita khawatirkan,” kata Salami.
Kepala Bagian Aset Pemkot Jambi, Salami mengatakan, Pemkot tengah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk mendata seluruh aset daerah. Baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Langkah ini perlu dilakukan, untuk menghindari terjadinya penyerobotan lahan maupun bangunan milik pemerintah.
“Hampir seluruh instansi telah menyerahkan laporannya. Tinggal Dinas Pendidikan yang belum, termasuk soal aset lahan SD,” ujar Salami. Hingga kini, dia belum bisa memastikan berapa nilai dan jumlah seluruh aset milik Pemkot. “Sebab proses perhitungan dan pendataannya masih berjalan,” jawabnya singkat.(yen)
Lewat Gambar, Mereka Sampaikan Pesan
WAJAH Nayla (7) tampak serius sambil memegang sebuah crayon. Jari jemarinya sibuk memberi warna selembar kertas dihadapannya. Sang ibu, terlihat menemani siswi SDN 47 Jambi itu mengikuti lomba mewarnai di pelataran parkir RRI Jambi, Sabtu (23/10) lalu.
Perlahan dan sangat berhati-hati, Nayla kemudian memberi warna hijau pada gambar pepohonan. Pada kertas, terlihat gambar gunung, pohon, sungai, burung dan gambar hewan tanpa warga. Setelah dipoles crayon, terbentuklah sebuah gambar yang memiliki aneka warna. Sedangkan disebelahnya, puluhan anak lain terlihat serius melakukan hal yang sama. Mengikuti lomba mewarnai yang digelar Green Peace, KKI Warsi, Walhi serta Komunitas fotografi dan Pewarta Foto Jambi.
“Dari kecil memang sudah sering mewarnai. Waktu dikasih tau ada lomba, ya sudah, ikutin saja,” tukas ibu Nayla. Tidak hanya Nayla, puluhan anak lain dari TK Az-Zahra Simpang Karya Kota Jambi. Sambil duduk menggunakan meja lipat, puluhan anak-anak itu terlihat begitu asyik, memberi warna. Diseputaran mereka, terpampang puluhan lukisan yang menggambarkan kondisi alam di Jambi.
Public Outreath Green Peace Asia Tenggara, Ahmad Ashov Birry kepada Media Jambi mengatakan, lomba mewarnai menjadi langkah awal memberi kesadaran pada anak-anak. “Ada pesan yang ingin disampaikan, menumbuhkan kesadaran mencintai lingkungan. Hingga akhirnya, ada langkah yang akan mereka ambil,” ujar Ashov.
Banyak langkah yang dapat dilakukan sejak awal. Seperti mengajarkan anak-anak dan masyarakat selektif memilih produk. Terutama produk yang tidak ramah lingkungan. Lewat mewarnai, diharapkan peserta lomba semakin mencintai dan merasa menyatu dengan alam. “Sekaligus kami ingin merekrut suara publik untuk sama-sama melakukan perubahan,” lanjutnya.
Kegiatan pameran foto, lomba mewarnai dan talkshow sengaja digelar Green Peace mengingat maraknya aksi perusakan dan perubahan tutupan hutan di Jambi. Beberapa waktu lalu, Greenpeace melakukan pemotretan udara sekaligus membentang spanduk raksasa. Tidak berapa lama, mereka kembali memantau tutupan hutan diareal yang sama. “Wah, sudah jauh berubah dan sangat memprihatinkan. Makanya kita gelar pameran foto dan kegiatan lain. Untuk menumbuhkan kesadaran cinta pada alam dan lingkungan,” ungkap pria yang mengaku berdomisili di Jakarta ini.
(junaidi)
Perlahan dan sangat berhati-hati, Nayla kemudian memberi warna hijau pada gambar pepohonan. Pada kertas, terlihat gambar gunung, pohon, sungai, burung dan gambar hewan tanpa warga. Setelah dipoles crayon, terbentuklah sebuah gambar yang memiliki aneka warna. Sedangkan disebelahnya, puluhan anak lain terlihat serius melakukan hal yang sama. Mengikuti lomba mewarnai yang digelar Green Peace, KKI Warsi, Walhi serta Komunitas fotografi dan Pewarta Foto Jambi.
“Dari kecil memang sudah sering mewarnai. Waktu dikasih tau ada lomba, ya sudah, ikutin saja,” tukas ibu Nayla. Tidak hanya Nayla, puluhan anak lain dari TK Az-Zahra Simpang Karya Kota Jambi. Sambil duduk menggunakan meja lipat, puluhan anak-anak itu terlihat begitu asyik, memberi warna. Diseputaran mereka, terpampang puluhan lukisan yang menggambarkan kondisi alam di Jambi.
Public Outreath Green Peace Asia Tenggara, Ahmad Ashov Birry kepada Media Jambi mengatakan, lomba mewarnai menjadi langkah awal memberi kesadaran pada anak-anak. “Ada pesan yang ingin disampaikan, menumbuhkan kesadaran mencintai lingkungan. Hingga akhirnya, ada langkah yang akan mereka ambil,” ujar Ashov.
Banyak langkah yang dapat dilakukan sejak awal. Seperti mengajarkan anak-anak dan masyarakat selektif memilih produk. Terutama produk yang tidak ramah lingkungan. Lewat mewarnai, diharapkan peserta lomba semakin mencintai dan merasa menyatu dengan alam. “Sekaligus kami ingin merekrut suara publik untuk sama-sama melakukan perubahan,” lanjutnya.
Kegiatan pameran foto, lomba mewarnai dan talkshow sengaja digelar Green Peace mengingat maraknya aksi perusakan dan perubahan tutupan hutan di Jambi. Beberapa waktu lalu, Greenpeace melakukan pemotretan udara sekaligus membentang spanduk raksasa. Tidak berapa lama, mereka kembali memantau tutupan hutan diareal yang sama. “Wah, sudah jauh berubah dan sangat memprihatinkan. Makanya kita gelar pameran foto dan kegiatan lain. Untuk menumbuhkan kesadaran cinta pada alam dan lingkungan,” ungkap pria yang mengaku berdomisili di Jakarta ini.
(junaidi)
Minggu, 17 Oktober 2010
Taman Perumnas Berubah Menjadi Tempat Sampah
Media Jambi - Taman kota di lingkungan pemukiman penduduk di Perumnas Kota Baru Jambi, kini berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Selain menyebarkan aroma yang tidak sedap, sampah yang berserakan dimana-mana, membuat taman itu kumuh dan kotor.
Di lokasi itu setiap hari, warga disekitar Perumnas membuang sampah disana. Untungnya ada seorang pria bernama Sersan (56) yang setia setiap hari membersihkan sampah yang berserakan disekitar TPA itu.
Pegawai di Dinas Kebersihan Kota Jambi inilah yang rajin rajin mengeruk sampah-sampah yang dibuang masyarakat agar tidak berserakan.”Ya beginilah pekerjaan saya setiap harinya,walau ada bak sampah namun masyarakat yang membuang sampah selalu melempar dan tidak pernah turun dari motor untuk membuang ketempatnya,” ungkapnya.
Jika hujan bukan saja sampah yang berserakan namun genangan air membuat becek dan mengeluarkan aroma tidak sedap.
Menurut Sersan, di TPA ini ada mesin untuk mengiling sampah yang kering dan yang basah namun selama di tempatkan disini belum pernah dioparasional sama sekali. Alasannya, tidak ada petugas yang bisa mengoperasikannya. “Dulu setahu saya yang meminta mesin tempat pengilingan sampah itu pak Lurah dan pak RT namun karena tidak ada tenaga yang mengerjakan nya maka sampai sekarang mesin itu ngangur,” katanya. Sementara mobil petugas sampah, datang dua hari sekali untuk mengangkut sampah-sampah itu. (yen)
Pembangunan Gedung DPRD Kota Ditolak
MEDIA JAMBI—Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menolak tegas perluasan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi pada 2011 mendatang. Selain gedung tersebut sudah direnovasi, masih banyak program pro rakyat rakyat yang belum tersentuh untuk didahulukan.
“Kami menolak rencana pembangunan Gedung DPRD yang dianggarkan pada APBD 2011. Masih banyak program lain yang patut diprioritaskan, terutama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Nuzul Prakasa.
Alasan dia, selain gedung sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi rutin, anggaran yang bakal dibakal digunakan cukup besar, yakni Rp 5,2 milyar pada APBD 2011 dan Rp 300 juta pada APBD-P 2010 untuk biaya perencanaan.
Sedangkan bantuan jamkesmasda bagi masyarakat miskin pada APBD – P 2010 hanya bertambah sekitar 13 ribu dengan anggaran sebesar Rp 400 juta. Biaya itu dianggap tidak sepadan.
Apalagi, pada tahun 2010 telah terjadinya penurunan target pendapatan daerah dari Rp 32 milyar menjadi Rp 28 milyar. Jika dana itu dialokasikan bagi masyarakat miskin akan lebih bermanfaat dan mendorong peningkatan ekononomi.
Kemudian, masih banyak program yang tidak berjalan secara maksimal hingga saat ini. Seperti buruknya kondisi jalan di Kota Jambi, drainase dan tata ruang yang kini dikeluhkan warga lantaran tiap kali hujan mengakibatkan banjir.
Termasuk juga belum maksimalnya bantuan bagi masyarakat miskin dibidang pangan,pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan banyak lagi.
Dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi hasil Susesnas 2009, menunjukan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mencapai 50 ribu lebih dan sebaran penduduk miskin termasuk yang terbesar se-Provinsi Jambi yakni 21 persen.Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 tercatat sebanyak 17.622 RTS. Angka IPM 72,45 pada tahun 2009.
“Persoalan masyarakat dulu tuntaskan, baru bicara pembangunan gedung,” ujar Nuzul lagi.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zayadi pun senada. Ia tidak ingin rencana itu justru mengorbankan masyarakat.“Ya, kami pun tidak setuju rencana itu. Itu tidak pro-rakyat,” kataZayadi menimpali.
Demikian pula dengan Ketua Fraksi PDIP, Junaidi Singarimbun pun senada. Secara pribadi dirinya sangat menolak adanya rencana itu. Hanya saja, untuk memutuskan apakah fraksinya mengambil sikap yang sama dengan Golkar dan PKS, mesti ia rapatkan dulu dengan jajarannya.
“Secara pribadi saya menolak. Cuma kalau atas nama fraksi, belum lah, ini mesti dibicarakan dengan teman-teman,” kata dia.
Sebelumnya,Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan pihaknya berencana merenovasi gedung DPRD. Alasannya, usia gedung itu sudah tua dan belum mengalami renovasi. “DPRD Kota Jambi dibangung tahun 80-an dan umurnya sudah 30 tahun. Jadi wajar direnovasi. Namun itu baru sebatas wacana dewan,” tandasnya.
Pernyataan Zainal dibantah Mantan Walikota Jambi dua periode, Arifien Manap. Menurut dia, gedung dewan sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi hingga dipenghujung masa jabatannya, 2008 lalu.
Saat itu DPRD di pimpin Zulkifli Somad yang juga selama dua periode, mengusulkan perluasan dan renovasi. Karena dianggap perlu dan belum mengalami perbaikan, maka dibangunlah gedung baru dewan. “Gedung itukan sudah pernah mengalami perluasan dan direnovasi dua tahun lalu. Kok sudah mau diperluas lagi,” ujar dia.
Dia menyarankan agar dewan menarik kembali rencana itu karena dinilai tidak tepat untuk kondisi saat ini. Sebaiknya dewan lebih menfokuskan anggaran pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan urgen. (gtt)
“Kami menolak rencana pembangunan Gedung DPRD yang dianggarkan pada APBD 2011. Masih banyak program lain yang patut diprioritaskan, terutama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Nuzul Prakasa.
Alasan dia, selain gedung sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi rutin, anggaran yang bakal dibakal digunakan cukup besar, yakni Rp 5,2 milyar pada APBD 2011 dan Rp 300 juta pada APBD-P 2010 untuk biaya perencanaan.
Sedangkan bantuan jamkesmasda bagi masyarakat miskin pada APBD – P 2010 hanya bertambah sekitar 13 ribu dengan anggaran sebesar Rp 400 juta. Biaya itu dianggap tidak sepadan.
Apalagi, pada tahun 2010 telah terjadinya penurunan target pendapatan daerah dari Rp 32 milyar menjadi Rp 28 milyar. Jika dana itu dialokasikan bagi masyarakat miskin akan lebih bermanfaat dan mendorong peningkatan ekononomi.
Kemudian, masih banyak program yang tidak berjalan secara maksimal hingga saat ini. Seperti buruknya kondisi jalan di Kota Jambi, drainase dan tata ruang yang kini dikeluhkan warga lantaran tiap kali hujan mengakibatkan banjir.
Termasuk juga belum maksimalnya bantuan bagi masyarakat miskin dibidang pangan,pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan banyak lagi.
Dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi hasil Susesnas 2009, menunjukan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mencapai 50 ribu lebih dan sebaran penduduk miskin termasuk yang terbesar se-Provinsi Jambi yakni 21 persen.Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 tercatat sebanyak 17.622 RTS. Angka IPM 72,45 pada tahun 2009.
“Persoalan masyarakat dulu tuntaskan, baru bicara pembangunan gedung,” ujar Nuzul lagi.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zayadi pun senada. Ia tidak ingin rencana itu justru mengorbankan masyarakat.“Ya, kami pun tidak setuju rencana itu. Itu tidak pro-rakyat,” kataZayadi menimpali.
Demikian pula dengan Ketua Fraksi PDIP, Junaidi Singarimbun pun senada. Secara pribadi dirinya sangat menolak adanya rencana itu. Hanya saja, untuk memutuskan apakah fraksinya mengambil sikap yang sama dengan Golkar dan PKS, mesti ia rapatkan dulu dengan jajarannya.
“Secara pribadi saya menolak. Cuma kalau atas nama fraksi, belum lah, ini mesti dibicarakan dengan teman-teman,” kata dia.
Sebelumnya,Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan pihaknya berencana merenovasi gedung DPRD. Alasannya, usia gedung itu sudah tua dan belum mengalami renovasi. “DPRD Kota Jambi dibangung tahun 80-an dan umurnya sudah 30 tahun. Jadi wajar direnovasi. Namun itu baru sebatas wacana dewan,” tandasnya.
Pernyataan Zainal dibantah Mantan Walikota Jambi dua periode, Arifien Manap. Menurut dia, gedung dewan sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi hingga dipenghujung masa jabatannya, 2008 lalu.
Saat itu DPRD di pimpin Zulkifli Somad yang juga selama dua periode, mengusulkan perluasan dan renovasi. Karena dianggap perlu dan belum mengalami perbaikan, maka dibangunlah gedung baru dewan. “Gedung itukan sudah pernah mengalami perluasan dan direnovasi dua tahun lalu. Kok sudah mau diperluas lagi,” ujar dia.
Dia menyarankan agar dewan menarik kembali rencana itu karena dinilai tidak tepat untuk kondisi saat ini. Sebaiknya dewan lebih menfokuskan anggaran pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan urgen. (gtt)
Narkoba Merajalela
MEDIAJAMBI — Peredaran narkoba di Provinsi Jambi sudah sangat mencemaskan. Banyak anak usia produktif hingga usia lanjut, terbidik sebagaii pengguna narkoba. Dan, Jambi menjadi pasar potensial, dengan perkiraan transaksi narkoba mencapai Rp 8 miliar perbulan.
Karenanya, Jambi sangat membutuhkan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) untuk penderita dan pemakai Narkotika dan psikotropika yang diperkirakan mencapai sekitar 44.306 pemakai narkoba berusia antara 10 hingga 59 tahun.
Direktur Advokasi Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar mengatakan, penelitian tahun 2008 menunjukkan, pemakai narkoba berasal dari usia anak hingga orang tua. “Semua orang bisa terkena narkoba, tanpa terkecuali. Yang mendominasi jumlah pemakai adalah anak remaja mulai dari SMP sampai SMA,” katanya, Rabu (13/10) lalu.
Dikatakan, jumlah transaksi narkoba di Provinsi Jambi mencapai Rp 8 miliar per bulan. Jumlah ini didapat dari pemakaian barang haram tersebut jika biasa dikonsumsi satu gram perhari.
“Jika dikonsumsi satu gram per hari dengan harga narkoba sekarang, perputaran uang untuk bisnis haram ini mencapai Rp 8 miliar perhari. Mungkin mengalahkan APBD selama satu tahun,” ujarnya berseloroh.
Sementara Deputi Pencegahan BNN Pusat, Drs Kurniawan mengatakan, Provinsi Jambi masuk peringkat 16 penggunaan narkoba di Indonesia. Sedangkan tingkat kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke kejaksaan, Jambi mendapat peringkat ke-15 se Indonesia.
Pasokan barang haram itu sebagian besar melalui wilayah laut. Terutama melalui kawasan pantai timur di Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Karenanya, pihak BNN terus melakukan workshop ke tiap Provinsi untuk mengantisipasi penyebarannya.
“Sasarannya para kawula muda, yakni dari tingkat SMP, SMU hingga perguruan tinggi. Selain itu juga, pihak BNN terus melakukan pendekatan persuasif dengan warga dan instansi pemerintah.
Hanya saja, dia menyayangkan Jambi belum memiliki tempat rehabilitasi para pecandu narkoba tersebut lantaran keterbatasan anggaran. Namun sesuai amanat Kementerian Kesehatan, Pihak rumah sakit hingga Puskesmas harus menerima pencandu narkoba. “Hanya sayangnya, masih banyak orang tua yang malu mengobati anaknya jika terkena narkoba dengan alasan aib. Padahal, persoalan itu bukan aib lagi,” ujar Kurniawan.(jun)
Karenanya, Jambi sangat membutuhkan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) untuk penderita dan pemakai Narkotika dan psikotropika yang diperkirakan mencapai sekitar 44.306 pemakai narkoba berusia antara 10 hingga 59 tahun.
Direktur Advokasi Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar mengatakan, penelitian tahun 2008 menunjukkan, pemakai narkoba berasal dari usia anak hingga orang tua. “Semua orang bisa terkena narkoba, tanpa terkecuali. Yang mendominasi jumlah pemakai adalah anak remaja mulai dari SMP sampai SMA,” katanya, Rabu (13/10) lalu.
Dikatakan, jumlah transaksi narkoba di Provinsi Jambi mencapai Rp 8 miliar per bulan. Jumlah ini didapat dari pemakaian barang haram tersebut jika biasa dikonsumsi satu gram perhari.
“Jika dikonsumsi satu gram per hari dengan harga narkoba sekarang, perputaran uang untuk bisnis haram ini mencapai Rp 8 miliar perhari. Mungkin mengalahkan APBD selama satu tahun,” ujarnya berseloroh.
Sementara Deputi Pencegahan BNN Pusat, Drs Kurniawan mengatakan, Provinsi Jambi masuk peringkat 16 penggunaan narkoba di Indonesia. Sedangkan tingkat kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke kejaksaan, Jambi mendapat peringkat ke-15 se Indonesia.
Pasokan barang haram itu sebagian besar melalui wilayah laut. Terutama melalui kawasan pantai timur di Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Karenanya, pihak BNN terus melakukan workshop ke tiap Provinsi untuk mengantisipasi penyebarannya.
“Sasarannya para kawula muda, yakni dari tingkat SMP, SMU hingga perguruan tinggi. Selain itu juga, pihak BNN terus melakukan pendekatan persuasif dengan warga dan instansi pemerintah.
Hanya saja, dia menyayangkan Jambi belum memiliki tempat rehabilitasi para pecandu narkoba tersebut lantaran keterbatasan anggaran. Namun sesuai amanat Kementerian Kesehatan, Pihak rumah sakit hingga Puskesmas harus menerima pencandu narkoba. “Hanya sayangnya, masih banyak orang tua yang malu mengobati anaknya jika terkena narkoba dengan alasan aib. Padahal, persoalan itu bukan aib lagi,” ujar Kurniawan.(jun)
Penempatan Trafick Light Belum Tepat
MEDIAJAMBI—Banyaknya penempatan trafick light yang keliru dan tidak berfungsi dengan baik berpotensi pelanggaran lalu lintas dan merugikan pengguna jalan. Pemasangan lampu pengatur lalu lintas, seyogyanya melalui perencanaan dan survey. Sesuai standar California Benefit Ratio (CBR).
Mereka mesti mengukur lalulintas harian rata-rata (LHR) dipersimpangan yang bersangkutan.
Ketua Tim Pemerhati Lalulintas Dirlantas Polda Jambi, Erbandi BE, SE mengatakan, keberadaan trafick light di tiap persimpangan harus memberi kenyamanan berkendara. Kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. “Tapi kenyataannya, banyak lampu merah dipasang tidak sesuai fungsinya,” ujar Erbandi, Rabu pekan lalu.
Dicontohkan, di Jalan Abunjani tepat disimpang STM Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Posisi lampu tertutup dahan pohon sehingga tidak terlihat jelas. Kemudian, tidak ada lampu pengukur waktunya.
Disamping itu, radius 500 meter ke arah Tugu Juang, juga terdapat lampu yang sama. Sementara kondisi ruas jalan sempit sedangkan arus lalulintas cukup padat untuk waktu-waktu tertentu sehingga menimbulkan kemacetan dan pelanggaran lalulintas.
“Selain menimbulkan kemacetan, juga rawan pelanggaran. Masyarakat menganggap adanya lampu itu justru merugikan mereka. Sehingga kerap melanggar ketika lampu sedang merah,” sambungnya.
Tanpa Perencanaan
Semestinya, sebelum dipasang lampu tersebut, dinas perhubungan melakukan perencanaan dan survey sesuai standar California Benefit Ratio (CBR). Mereka mesti mengukur lalulintas harian rata-rata (LHR) dipersimpangan yang bersangkutan.
Ukurannya adalah berdasarkan jumlah kendaraan yang melintasi jalantersebut.Kemudian waktu tempuh dan arah tujuan pergerakan kendaraan dimaksud. Bila hasilnya lebih besar dari satu maka kebijakan yang harus diambil adalah pelebaran jalan atau membuat jalan layang.
Sementara jika hasilnya sama dengan satu, maka diperlukan pengaturan lewat pemasangan lampu dengan ukuran waktu tertentu. Untuk hasil dibawah satu, maka cukup dengan memasang rambu-rambu lalulintas.
“Kenyataannya yang dilakukan pemda setempat dengan pendekatan medik. Ada masalah, langsung pasang lampu. Seharusnya dengan perencanaan dan survey. Sehingga lokasi tersebut layak atau tidak dipasang lampu,” katanya Sekretaris Ikatan Ahli Perencan (IAP) Jambi itu.
Seorang pengendara motor, Dino yang mengaku tiap hari melintasi jalan itu, mengatakan dirinya sering “menembak” lampu merah. Alasannya, jalan sering macet sejak lampu tersebut dipasang. Selain itu, banyaknya warga yang menerobos, membuat ia ikut melakukan hal yang sama.
“ Soalnya banyak lampu merah disana. Ada 3. Padahal jaraknya berdekatan dan bikin macet. Karena mau cepat. Ya kami tembak saja,” katanya.
Pantauan dilapangan, sejumlah lampu merah di jalan Soemantri Brojongero Telanaipura juga tidak berfungsi baik. Tepatnya di simpang Masjid Nurdin Hasanah, dan Dealer Honda yang lokasinya tidak jauh dari lokasi itu.
Area itu padat aktivitas dan sering menimbulkan kemacetan. Bahkan pengguna jalan kerap menerobos lampu merah . Hal itu terlihat pada sekitar jam 11 – 12 siang, ada sekitar 30 pengendara motor menerobos lampu tersebut. Sementara lampu merah di Simpang Bank Indonesia arah Kantor Gubernur Jambi di Jalan Jend Ahmad Yani, lampu penunjuk waktunya mati. (gtt)
Mereka mesti mengukur lalulintas harian rata-rata (LHR) dipersimpangan yang bersangkutan.
Ketua Tim Pemerhati Lalulintas Dirlantas Polda Jambi, Erbandi BE, SE mengatakan, keberadaan trafick light di tiap persimpangan harus memberi kenyamanan berkendara. Kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. “Tapi kenyataannya, banyak lampu merah dipasang tidak sesuai fungsinya,” ujar Erbandi, Rabu pekan lalu.
Dicontohkan, di Jalan Abunjani tepat disimpang STM Atas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Posisi lampu tertutup dahan pohon sehingga tidak terlihat jelas. Kemudian, tidak ada lampu pengukur waktunya.
Disamping itu, radius 500 meter ke arah Tugu Juang, juga terdapat lampu yang sama. Sementara kondisi ruas jalan sempit sedangkan arus lalulintas cukup padat untuk waktu-waktu tertentu sehingga menimbulkan kemacetan dan pelanggaran lalulintas.
“Selain menimbulkan kemacetan, juga rawan pelanggaran. Masyarakat menganggap adanya lampu itu justru merugikan mereka. Sehingga kerap melanggar ketika lampu sedang merah,” sambungnya.
Tanpa Perencanaan
Semestinya, sebelum dipasang lampu tersebut, dinas perhubungan melakukan perencanaan dan survey sesuai standar California Benefit Ratio (CBR). Mereka mesti mengukur lalulintas harian rata-rata (LHR) dipersimpangan yang bersangkutan.
Ukurannya adalah berdasarkan jumlah kendaraan yang melintasi jalantersebut.Kemudian waktu tempuh dan arah tujuan pergerakan kendaraan dimaksud. Bila hasilnya lebih besar dari satu maka kebijakan yang harus diambil adalah pelebaran jalan atau membuat jalan layang.
Sementara jika hasilnya sama dengan satu, maka diperlukan pengaturan lewat pemasangan lampu dengan ukuran waktu tertentu. Untuk hasil dibawah satu, maka cukup dengan memasang rambu-rambu lalulintas.
“Kenyataannya yang dilakukan pemda setempat dengan pendekatan medik. Ada masalah, langsung pasang lampu. Seharusnya dengan perencanaan dan survey. Sehingga lokasi tersebut layak atau tidak dipasang lampu,” katanya Sekretaris Ikatan Ahli Perencan (IAP) Jambi itu.
Seorang pengendara motor, Dino yang mengaku tiap hari melintasi jalan itu, mengatakan dirinya sering “menembak” lampu merah. Alasannya, jalan sering macet sejak lampu tersebut dipasang. Selain itu, banyaknya warga yang menerobos, membuat ia ikut melakukan hal yang sama.
“ Soalnya banyak lampu merah disana. Ada 3. Padahal jaraknya berdekatan dan bikin macet. Karena mau cepat. Ya kami tembak saja,” katanya.
Pantauan dilapangan, sejumlah lampu merah di jalan Soemantri Brojongero Telanaipura juga tidak berfungsi baik. Tepatnya di simpang Masjid Nurdin Hasanah, dan Dealer Honda yang lokasinya tidak jauh dari lokasi itu.
Area itu padat aktivitas dan sering menimbulkan kemacetan. Bahkan pengguna jalan kerap menerobos lampu merah . Hal itu terlihat pada sekitar jam 11 – 12 siang, ada sekitar 30 pengendara motor menerobos lampu tersebut. Sementara lampu merah di Simpang Bank Indonesia arah Kantor Gubernur Jambi di Jalan Jend Ahmad Yani, lampu penunjuk waktunya mati. (gtt)
Tingkat Sebaran Kusta Menurun
MEDIAJAMBI—Tingkat sebaran (prevelensi) penderita kusta di Provinsi Jambi terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 0,305 per 10.000 penderita pada tahun 2008 menjadi 0,262 per 10.000 penderita pada tahun 2009. Hanya saja, proses rehabilitasi penderita dan mantan penderita penting terus dilakukan. Agar penderitam emperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk hidup dalam lingkungan sosial.
Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Azwar Djauhari mengatakan, bilatidak dideteksi dan diobati dini, penyakit ini akan berakibat cacat. Jika demikian, penderita dijauhi, dikucilkan dan diabaikan sehingga sulit mendapat pekerjaan.
“Rehabilitasinya harus dilakukan secara konfrehensif, meliputi fisik, sosial dan ekonomi,” kata Azwar, Rabu (13/10) lalu. Misi pada program pengendalian penyakit ini, adalah menyembuhkan dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya.
“Kualitas hidup seseorang tidak hanya diukur dari aspek kesehatannya saja. Akan tetapi juga dari aspek-aspek lain seperti sosial, ekonomi, emosional dan hak azasi. Sehingga perlu bermitra dengan sektor terkait,” katanya.
Program pengendalian kusta di Provinsi Jambi telah berhasil mengobati dan menyembuhkan penderita dengan Multi-Drug Therapy (MDT) pada dua tahun terakhir.
Penurunan angka prevalensi penyakit kusta tersebut adalah 0,305 per 10.000 penderita pada tahun 2008 menjadi 0,262 per 10.000 penderita pada tahun 2009.
Namun beban akibat kecacatannya masih ada, cacat tingkat dua, seperti mata tidak bisa menutup karena syarafnya terganggu, jari tangan atau kaki bengkok (kiting), luka pada telapak tangan dan kaki akibat mati rasa.
Azwar menambahkan, jika dilihat besarnya beban akibat kecacatan kusta, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan target Global Strategy for Further Reducing the Disease Burden Due to Leprosy 2011-2015, yakni menurunkan 35 persen angka cacat tingkat dua pada tahun 2015 dari tahun 2010.
Satu lagi penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit yang terabaikan (Neglected Tropical Disease), adalah Frambusia, Filariasis dan kecacingan. Saat ini, masih ditemukan kasus Frambusia di Provinsi Jambi. Meskipun secara nasional angka prevelensinya sangat rendah, namun ditemukannya kasus menunjukkan penularannya masih terus berlangsung.
Secara nasional ditetapkan tahun 2013, sebagai tahun tercapainya target Eradikasi Frambusia, termasuk di provinsi Jambi,” katanya. Selain Frambusia, penyakit lain yang termasuk dalam kelompok penyakit yang terabaikan yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah Filariasis (kaki gajah) dan kecacingan. (jun)
Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Azwar Djauhari mengatakan, bilatidak dideteksi dan diobati dini, penyakit ini akan berakibat cacat. Jika demikian, penderita dijauhi, dikucilkan dan diabaikan sehingga sulit mendapat pekerjaan.
“Rehabilitasinya harus dilakukan secara konfrehensif, meliputi fisik, sosial dan ekonomi,” kata Azwar, Rabu (13/10) lalu. Misi pada program pengendalian penyakit ini, adalah menyembuhkan dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya.
“Kualitas hidup seseorang tidak hanya diukur dari aspek kesehatannya saja. Akan tetapi juga dari aspek-aspek lain seperti sosial, ekonomi, emosional dan hak azasi. Sehingga perlu bermitra dengan sektor terkait,” katanya.
Program pengendalian kusta di Provinsi Jambi telah berhasil mengobati dan menyembuhkan penderita dengan Multi-Drug Therapy (MDT) pada dua tahun terakhir.
Penurunan angka prevalensi penyakit kusta tersebut adalah 0,305 per 10.000 penderita pada tahun 2008 menjadi 0,262 per 10.000 penderita pada tahun 2009.
Namun beban akibat kecacatannya masih ada, cacat tingkat dua, seperti mata tidak bisa menutup karena syarafnya terganggu, jari tangan atau kaki bengkok (kiting), luka pada telapak tangan dan kaki akibat mati rasa.
Azwar menambahkan, jika dilihat besarnya beban akibat kecacatan kusta, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mencanangkan target Global Strategy for Further Reducing the Disease Burden Due to Leprosy 2011-2015, yakni menurunkan 35 persen angka cacat tingkat dua pada tahun 2015 dari tahun 2010.
Satu lagi penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit yang terabaikan (Neglected Tropical Disease), adalah Frambusia, Filariasis dan kecacingan. Saat ini, masih ditemukan kasus Frambusia di Provinsi Jambi. Meskipun secara nasional angka prevelensinya sangat rendah, namun ditemukannya kasus menunjukkan penularannya masih terus berlangsung.
Secara nasional ditetapkan tahun 2013, sebagai tahun tercapainya target Eradikasi Frambusia, termasuk di provinsi Jambi,” katanya. Selain Frambusia, penyakit lain yang termasuk dalam kelompok penyakit yang terabaikan yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah Filariasis (kaki gajah) dan kecacingan. (jun)
Langganan:
Postingan (Atom)
