MEDIA JAMBI – Kinerja Walikota Jambi, Bambang Priyanto di mata anggota DPRD Kota Jambi, sangat lemah. Dalam Hearing membahas Nota Anggaran APBD Perubahan Kota Jambi tahun 2010 di DPRD Kota Jambi, Kamis (19/8), Bambang “dikuliti”, karena banyaknya temuan dan kinerja stafnya yang asal bapak senang (ABS).
Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan banyak masalah pada laporan keuangan Pemkot Jambi dua tahun terakhir kepemimpinan Bambang. Tahun Anggaran (TA) 2008 menurut Kepala Inspektorat Kota Jambi, Zulkifli Yus, dari sisi aspek kepatuhan hukum ada tujuh temuan. Dari aspek sistem pengendalian internal ada 15 temuan. Sementara Tahun 2009, ada 8 temuan atas laporan keuangan pemkot sedangkan sistem pengendalian internal lima.
“Hasil temuan BPK RI hingga 2009. Banyak sekali yang belum ditiindak-lanjuti SKPD,” terang Zulkifli Yus yang merincikan satu persatu temuan. Termasuk temuan BPK soal dana retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu senilai Rp 1,4 M yang telat disetorkan Dinas Kesehatan Kota Jambi, juga dipertanyakan anggota Pansus Nota Perhitungan DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad. “Harusnya Mei lalu dana retribusi kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu sudah disetorkan, kenyataannya telat. Lebih baik dihapuskan saja. Jadi jelas kesehatan gratisnya,” kata Zul Somad.
Sebelumnya, Anti Yoseva dari PKS mengatakan sepertinya eksekutif “alergi” bermitra dengan dewan. Boleh dikatakan, Kepala Dinas jarang sekali mengundang dewan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang lambat diselesaikan. Diantaranya, persoalan makin merosotnya Pendapatan Asli Daerah dan belum beroperasinya pelayanan satu atap.
Rekannya, Zayadi pun mengungkapkan kebobrokan lainnya. Alasan Dinas Sosial bahwa tidak terlaksananya program bedah rumah Tahun 2009 karena waktu mepet, salah besar. “Apa Walikota tidak tau. Mereka itu pengennya program bedah rumah itu ditenderkan tapi kan tidak bisa. Jadi laporan yang mereka sampaikan ABS saja,” ungkap Zayadi yang membuat Walikota tak dapat berbicara banyak.
Zayadi dan Fuad Safari juga menyoroti banyaknya jalan yang rusak di Kota, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Penanganannya hingga kini belum optimal. Bahkan bertambah parah. Selain itu, menuding pemerintah tidak professional merancang masterplan pembangunan. Sehingga bangunan ruko dimana-mana dan drainase pun tak jelas. Akibatnya, banjir dimana-mana bila diguyur hujan.
Bahkan Edy Syam dari Fraksi PAN, sempat menohok Walikota dengan mengeluarkan kata-kata melakukan kebohongan publik terkait data raskin dan Jamkesmas keliru plus inventarisasi data kendaraan dinas di lingkungan Pemkot. “Kita tidak ingin walikota melakukan kebohongan Publik,” kata Edy.
Sementara Wakil Ketua DPRD, Maesita Arifien menyebutkan bahwa Pemkot terkesan tidak fokus. Soalnya, dari visi misi Jambi Bernas tidak satupun yang berjalan. Titik berat pembangunan tidak terlihat. Program pendidikan dan kesehatan masih bermasalah. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, karut marutnya tata ruang dan perizinan. Masih banyak lagi.
Sedangkan Abdu Somad mengungkapkan adanya pungutan liar di SMP 3 Kota Jambi. Parahnya lagi, kata dia, pungutan yang diminta pihak sekolah bukan untuk belanja barang. Dan itu juga terjadi ditempat lain. Termasuk juga kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Apakah Kadis Diknas Sudah lapor hal itu ke Walikota,” kata Abdu Somad.
Ketidak–yakinan dewan terhadap kinerja pemerintah juga dinyatakan Ridwan Wahab.
“Tidak yakin program Walikota bisa berjalan. Soalnya dua tahun ini sibuk pembenahan-pembenahan saja. Dengan sisa 3 tahun lagi, mana mungkin Bernas terealisasi,” kata Ridwan.(gtt)
Senin, 30 Agustus 2010
Dibalik Tertangkapnya Anak Walikota
MEDIA JAMBI – Tertangkapnya Fanny Setiawan, anak Walikota Jambi Bambang Priyanto atas kasus narkoba dinilai mengandung unsur politis dan dipolitisir. Banyak LSM memanfaatkan moment ini untuk “bermain” dan beredar isu, ada kekuatan Parpol ikut mengatur hingga desakan agar Bambang mundur.
Teman Fanny semasa sekolah di SMAN 1 Kota Jambi, berinisial DI, menilai tertangkapnya Fanny disinyalir dipengaruhi kekuatan tangan-tangan politik Jambi, untuk menjatuhkan Bambang. Pasalnya, Fanny pemakai narkotika sejak lama dan pernah beberapa kali ditangkap, namun, tetap bebas dan kasusnya tidak seheboh saat ini.
Apalagi, kata dia, jika merunut kebelakang, ketika maju sebagai calon Walikota Jambi, Bambang itu diusulkan oleh PAN. Namun seiring perjalanan, Bambang justru ingkar dan memilih menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat Kota Jambi.
Ditambah lagi, saat Pilkada lalu, Bambang bukannya mendukung jagoan PAN, Madjid Mu’az-Abdullah Hich. Justru mendukung Hasan Basri Agus – Fachrori Umar sebagai Gubernur dan Wakil Jambi dan menang pula. Hal itu membuat orang-orang dari Partai Matahari itu berang.
Selanjutnya terjadi “perang” antara mantan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin dan Bambang. Bambang berani secara luas membantah pernyataan ZN yang menilai dirinya maju dalam Pilwako lalu tanpa modal.
Persoalannya makin panas tak kala, Fanny semakin gencar “main proyek” di Kota Jambi. Kelakuan Fanny membuat sejumlah anggota DPRD Kota Jambi yang biasa bermain proyek pun mulai gerah. Pasalnya mereka tak lagi menerima bagian. “Ku rasa Fanny itu dijebak. Pastinya banyak yang tidak senang dengan dirinya, begitu juga dengan orang tuanya,” ujar DI, Kamis (19/8) malam disebuah warnet di Kota Jambi.
Selama proses pemeriksaan, banyak LSM ikut memantau dan berbaur dengan wartawan. Kelakuan seorang pemuda yang memakai kaos hitam bertuliskan I Love Hazrin terlihat menyolok, dan sibuk menelpon. Tiap ada kesempatan, pria yang mengaku Sekretaris Aktivis Pemuda 98 itu mencoba memprovokasi wartawan. “Aku ini aktivis pemuda 98. Mantau bae, jangan sampai Fanny dibebaskan, mentang-mentang anak walikota. Yang kek gini harusnya ente juga peduli” kata pemuda yang diketahui bernama Azhari itu.
Ketua BM PAN Kota Jambi, Dedy mengatakan pihaknya akan mendemo Polda Selasa (24/8) mendatang terkait kasus tertangkapnya Fanny. “Permohonan izin demo sudah kami sampaikan. Insya’ Allah Selasa kami demo ke Polda. Fanny harus diperlakukan sama dihadapan hukum,” kata Dedy pada acara buka puasa bersama di kediaman Hazrin Nurdin, Telanaipura Kota Jambi, Sabtu (22/8).
Mengapa PAN begitu gigih mengawal kasus itu? Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Hazrin Nurin menegaskan bahwa tidak ada campur tangan politik soal penangkapan anak Walikota itu. Bahkan dirinya tidak tahu-menahu soal itu. “Tidak, tidak, saya tidak tau soal itu,” kata Hazrin membantah adanya campur tangan PAN dibalik penangkapan itu.
Sementara itu, Walikota, sejak anaknya ditangkap sulit ditemui. Beberapakali Media Jambi menjambangi kediaman pribadinya, selalu dijaga ketat dan terkesan sunyi. Sementara sore dan malam hari diramaikan pasien. Namun tetap saja sulit ditemui. Bahkan janji jumpa pers Jum’at (20/8) di rumah dinas pun batal.
H Hamidi (66) seorang tokoh masyarakat, mengaku gembira polisi bisa menangkap pelaku narkoba dan harus dikenakan hukuman setimpal. Namun, dia berharap kasus ini tidak perlu menyeret Walikota terlalu jauh. “Memang dia anak walikota, tapi ingat, anak itu sudah dewasa, dan semua perbuatannya, adalah tanggungjawabnya pribadi, bukan orangtuanya,” tegasnya.
Diakuinya, sebagai orangtua, Bambang tentunya sangat terpukul, namun, sebagai sebaiknya serahkan saja kasus itu ke pihak berwajib. “Biarkan saja hukum yang menyelesaikannya, jangan sampai kasus ini membuat kerja Walikota Jambi menjadi terganggu. Dan tidak perlu juga sampai menyuruh orang tuanya mundur dari jabatan Walikota,” tegas mantan PNS dilingkup Pemprov Jambi ini.(gtt)
Ruko 8 Ternyata Perum Pegadaian
DALAM pers release yang dibagikan Polda Jambi, menyebutkan bahwa Fanny Setiawan dan ketiga rekannya ditangkap disebuah ruko milik CV Indo Jaya Pratama tepatnya di Jalan Husni Thamrin No 8 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi.
Namun berdasarkan penelusuran Media Jambi di lapangan, ternyata di jalan itu, ruko bernomor 8 adalah kantor Pegadaian unit Mall Kapuk. “Nomor 8, ya ini pak,” ujar karyawan Pegadaian, Vevi, diruang kerjanya, Jum’at (20/8) pagi. Ruko sebelah pegadaian dengan Nomor 7 ditempati PT Mitra Redisa Jaya yang bergerak dibidang biro perjalanan. Sementara Ruko Nomor 6 merupakan sekretariat Forki Jambi.
Seorang pedagang rokok disana, mengatakan bahwa lokasi penangkapan Fanny Cs berada lebih kurang 200 meter dari pegadaian itu. Setelah dicek, tak ada bangunan ruko bernomor 8. Justru, yang ada, bagunan ruko nomor 6 yang dijadikan tempat usaha bermerek Rahmaini Busana dan bangunan lain yang nomor urutnya lebih rendah. Sementara tersisa 3 ruko 2 lantai warna putih dan abu-abu bergaris merah dindingnya. Diduga TKP merupakan ruko yang berada ditengah. Tak ada garis polisi dan sampah bertebaran di lokasi itu. “Mungkin salah alamatnya, namun yang benar nantikan ada dihasil pemeriksaan,” ujar Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Alamansyah, Jum’at (20/8) siang saat menerima aspirasi sejumlah LSM lokal.
Sejumlah LSM yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Jambi Peduli Penegakan hukum mendatangi Polda Jambi dengan maksud berunjuk rasa. Namun karena tak memiliki izin mereka hanya menyampaikan aspirasinya lewat Humas Polda Jambi.
Dalam pernyataan sikap mereka menyerukan dukungan moral kepada Kepolisian agar menegakan hukum tanpa pandang bulu. Usai menyampaikan pernyataan itu, sebagian orang meninggalkan lokasi.(gtt)
“Kok Ndak Ada Sabunya, Aneh dan Lucu....”
MEDIA JAMBI – Aksi penggerebekan yang dilakuka aparat Kepolisian Daerah (Polda) Jambi terhadap Fanny cs yang tengah asik pesta Sabu menyisakan tanda tanya. Pasalnya, dari release yang disampaikan ke media, sabu yang dimaksud tidak ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar Kota Jambi, Kamis (19/8).
Menurut pengamat dari Fakultas Hukum Unja, Tabrani, SH, MH setiap melakukan aksinya, tentunya polisi sudah menyiapkan rencana dengan matang. Target operasi jelas, kapan, dimana dan siapa calon tersangka dan lagi disaat apa calon tersangka ditangkap sudah pasti jelas. Jadi kemungkinan larinya tersangka dan hilangnya barang bukti kecil.
Namun untuk kasus Fanny, anak Walikota Jambi Bambang Priyanto yang tertangkap tangan tengah pesta sabu, justru polisi tidak menemukan barang buktinya di TKP. Padahal mereka tau, Fanny, Sonny Hendriyanto, Arifin Kho dan Ahmad Mustafad tengah berpesta barang haram itu.
Di TKP, Polisi hanya menemukan 2 buah pirex kaca, 1 bong terbuat dari botol kaca, enam korek api jenis mancis gas, 1 tabung kaca ukuran besar, 1 dot karet, 1 pipet plastik warna putih dan 2 kertas timah rokok. Turut disita sebagai alat bukti mobil Honda CRV abu-abu Nopol BH 1414 FI milik Fanny dan Honda jenis sedan warna putih Nopol BH 70 SS milik Sonny – anak mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Yos Sumarsono.
“Kok ndak ada sabunya, Luculah. Sementara mereka lagi berpesta. Dimana-mana yang namanya pesta pasti menyisakan bekas, anehkan,” kata dosen hukum pidana itu.
“Sepertinya ada keganjilan disitu. Bisa saja aparat bermain disana. Mereka itukan tertangkap tangan,” katanya menambahkan.
Dengan tidak adanya sabu, memang tak mengurangi nilai alat bukti itu. Namun untuk meperkuatnya, hasil tes urin dan darah patut dilakukan. “Biar jelas benar tidaknya dugaan tersebut,” ujar dia.
Bila tidak terbukti, dalam waktu 3 x 24 jam, polisi sudah harus mengeluarkannya dari tahanan dan melakukan rehabilitasi nama baik. “Karena ini menyangkut nama baik seseorang, maka polisi wajib merehabilitasi nama baik mereka jika nantinya tidak terbukti,” tandas pria itu.(gtt)
Teman Fanny semasa sekolah di SMAN 1 Kota Jambi, berinisial DI, menilai tertangkapnya Fanny disinyalir dipengaruhi kekuatan tangan-tangan politik Jambi, untuk menjatuhkan Bambang. Pasalnya, Fanny pemakai narkotika sejak lama dan pernah beberapa kali ditangkap, namun, tetap bebas dan kasusnya tidak seheboh saat ini.
Apalagi, kata dia, jika merunut kebelakang, ketika maju sebagai calon Walikota Jambi, Bambang itu diusulkan oleh PAN. Namun seiring perjalanan, Bambang justru ingkar dan memilih menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat Kota Jambi.
Ditambah lagi, saat Pilkada lalu, Bambang bukannya mendukung jagoan PAN, Madjid Mu’az-Abdullah Hich. Justru mendukung Hasan Basri Agus – Fachrori Umar sebagai Gubernur dan Wakil Jambi dan menang pula. Hal itu membuat orang-orang dari Partai Matahari itu berang.
Selanjutnya terjadi “perang” antara mantan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin dan Bambang. Bambang berani secara luas membantah pernyataan ZN yang menilai dirinya maju dalam Pilwako lalu tanpa modal.
Persoalannya makin panas tak kala, Fanny semakin gencar “main proyek” di Kota Jambi. Kelakuan Fanny membuat sejumlah anggota DPRD Kota Jambi yang biasa bermain proyek pun mulai gerah. Pasalnya mereka tak lagi menerima bagian. “Ku rasa Fanny itu dijebak. Pastinya banyak yang tidak senang dengan dirinya, begitu juga dengan orang tuanya,” ujar DI, Kamis (19/8) malam disebuah warnet di Kota Jambi.
Selama proses pemeriksaan, banyak LSM ikut memantau dan berbaur dengan wartawan. Kelakuan seorang pemuda yang memakai kaos hitam bertuliskan I Love Hazrin terlihat menyolok, dan sibuk menelpon. Tiap ada kesempatan, pria yang mengaku Sekretaris Aktivis Pemuda 98 itu mencoba memprovokasi wartawan. “Aku ini aktivis pemuda 98. Mantau bae, jangan sampai Fanny dibebaskan, mentang-mentang anak walikota. Yang kek gini harusnya ente juga peduli” kata pemuda yang diketahui bernama Azhari itu.
Ketua BM PAN Kota Jambi, Dedy mengatakan pihaknya akan mendemo Polda Selasa (24/8) mendatang terkait kasus tertangkapnya Fanny. “Permohonan izin demo sudah kami sampaikan. Insya’ Allah Selasa kami demo ke Polda. Fanny harus diperlakukan sama dihadapan hukum,” kata Dedy pada acara buka puasa bersama di kediaman Hazrin Nurdin, Telanaipura Kota Jambi, Sabtu (22/8).
Mengapa PAN begitu gigih mengawal kasus itu? Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Hazrin Nurin menegaskan bahwa tidak ada campur tangan politik soal penangkapan anak Walikota itu. Bahkan dirinya tidak tahu-menahu soal itu. “Tidak, tidak, saya tidak tau soal itu,” kata Hazrin membantah adanya campur tangan PAN dibalik penangkapan itu.
Sementara itu, Walikota, sejak anaknya ditangkap sulit ditemui. Beberapakali Media Jambi menjambangi kediaman pribadinya, selalu dijaga ketat dan terkesan sunyi. Sementara sore dan malam hari diramaikan pasien. Namun tetap saja sulit ditemui. Bahkan janji jumpa pers Jum’at (20/8) di rumah dinas pun batal.
H Hamidi (66) seorang tokoh masyarakat, mengaku gembira polisi bisa menangkap pelaku narkoba dan harus dikenakan hukuman setimpal. Namun, dia berharap kasus ini tidak perlu menyeret Walikota terlalu jauh. “Memang dia anak walikota, tapi ingat, anak itu sudah dewasa, dan semua perbuatannya, adalah tanggungjawabnya pribadi, bukan orangtuanya,” tegasnya.
Diakuinya, sebagai orangtua, Bambang tentunya sangat terpukul, namun, sebagai sebaiknya serahkan saja kasus itu ke pihak berwajib. “Biarkan saja hukum yang menyelesaikannya, jangan sampai kasus ini membuat kerja Walikota Jambi menjadi terganggu. Dan tidak perlu juga sampai menyuruh orang tuanya mundur dari jabatan Walikota,” tegas mantan PNS dilingkup Pemprov Jambi ini.(gtt)
Ruko 8 Ternyata Perum Pegadaian
DALAM pers release yang dibagikan Polda Jambi, menyebutkan bahwa Fanny Setiawan dan ketiga rekannya ditangkap disebuah ruko milik CV Indo Jaya Pratama tepatnya di Jalan Husni Thamrin No 8 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi.
Namun berdasarkan penelusuran Media Jambi di lapangan, ternyata di jalan itu, ruko bernomor 8 adalah kantor Pegadaian unit Mall Kapuk. “Nomor 8, ya ini pak,” ujar karyawan Pegadaian, Vevi, diruang kerjanya, Jum’at (20/8) pagi. Ruko sebelah pegadaian dengan Nomor 7 ditempati PT Mitra Redisa Jaya yang bergerak dibidang biro perjalanan. Sementara Ruko Nomor 6 merupakan sekretariat Forki Jambi.
Seorang pedagang rokok disana, mengatakan bahwa lokasi penangkapan Fanny Cs berada lebih kurang 200 meter dari pegadaian itu. Setelah dicek, tak ada bangunan ruko bernomor 8. Justru, yang ada, bagunan ruko nomor 6 yang dijadikan tempat usaha bermerek Rahmaini Busana dan bangunan lain yang nomor urutnya lebih rendah. Sementara tersisa 3 ruko 2 lantai warna putih dan abu-abu bergaris merah dindingnya. Diduga TKP merupakan ruko yang berada ditengah. Tak ada garis polisi dan sampah bertebaran di lokasi itu. “Mungkin salah alamatnya, namun yang benar nantikan ada dihasil pemeriksaan,” ujar Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Alamansyah, Jum’at (20/8) siang saat menerima aspirasi sejumlah LSM lokal.
Sejumlah LSM yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Jambi Peduli Penegakan hukum mendatangi Polda Jambi dengan maksud berunjuk rasa. Namun karena tak memiliki izin mereka hanya menyampaikan aspirasinya lewat Humas Polda Jambi.
Dalam pernyataan sikap mereka menyerukan dukungan moral kepada Kepolisian agar menegakan hukum tanpa pandang bulu. Usai menyampaikan pernyataan itu, sebagian orang meninggalkan lokasi.(gtt)
“Kok Ndak Ada Sabunya, Aneh dan Lucu....”
MEDIA JAMBI – Aksi penggerebekan yang dilakuka aparat Kepolisian Daerah (Polda) Jambi terhadap Fanny cs yang tengah asik pesta Sabu menyisakan tanda tanya. Pasalnya, dari release yang disampaikan ke media, sabu yang dimaksud tidak ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Jalan Husni Thamrin Kecamatan Pasar Kota Jambi, Kamis (19/8).
Menurut pengamat dari Fakultas Hukum Unja, Tabrani, SH, MH setiap melakukan aksinya, tentunya polisi sudah menyiapkan rencana dengan matang. Target operasi jelas, kapan, dimana dan siapa calon tersangka dan lagi disaat apa calon tersangka ditangkap sudah pasti jelas. Jadi kemungkinan larinya tersangka dan hilangnya barang bukti kecil.
Namun untuk kasus Fanny, anak Walikota Jambi Bambang Priyanto yang tertangkap tangan tengah pesta sabu, justru polisi tidak menemukan barang buktinya di TKP. Padahal mereka tau, Fanny, Sonny Hendriyanto, Arifin Kho dan Ahmad Mustafad tengah berpesta barang haram itu.
Di TKP, Polisi hanya menemukan 2 buah pirex kaca, 1 bong terbuat dari botol kaca, enam korek api jenis mancis gas, 1 tabung kaca ukuran besar, 1 dot karet, 1 pipet plastik warna putih dan 2 kertas timah rokok. Turut disita sebagai alat bukti mobil Honda CRV abu-abu Nopol BH 1414 FI milik Fanny dan Honda jenis sedan warna putih Nopol BH 70 SS milik Sonny – anak mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Yos Sumarsono.
“Kok ndak ada sabunya, Luculah. Sementara mereka lagi berpesta. Dimana-mana yang namanya pesta pasti menyisakan bekas, anehkan,” kata dosen hukum pidana itu.
“Sepertinya ada keganjilan disitu. Bisa saja aparat bermain disana. Mereka itukan tertangkap tangan,” katanya menambahkan.
Dengan tidak adanya sabu, memang tak mengurangi nilai alat bukti itu. Namun untuk meperkuatnya, hasil tes urin dan darah patut dilakukan. “Biar jelas benar tidaknya dugaan tersebut,” ujar dia.
Bila tidak terbukti, dalam waktu 3 x 24 jam, polisi sudah harus mengeluarkannya dari tahanan dan melakukan rehabilitasi nama baik. “Karena ini menyangkut nama baik seseorang, maka polisi wajib merehabilitasi nama baik mereka jika nantinya tidak terbukti,” tandas pria itu.(gtt)
MEDIA JAMBI – Kinerja Walikota Jambi, Bambang Priyanto di mata anggota DPRD Kota Jambi, sangat lemah. Dalam Hearing membahas Nota Anggaran APBD Perubahan Kota Jambi tahun 2010 di DPRD Kota Jambi, Kamis (19/8), Bambang “dikuliti”, karena banyaknya temuan dan kinerja stafnya yang asal bapak senang (ABS).
Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan banyak masalah pada laporan keuangan Pemkot Jambi dua tahun terakhir kepemimpinan Bambang. Tahun Anggaran (TA) 2008 menurut Kepala Inspektorat Kota Jambi, Zulkifli Yus, dari sisi aspek kepatuhan hukum ada tujuh temuan. Dari aspek sistem pengendalian internal ada 15 temuan. Sementara Tahun 2009, ada 8 temuan atas laporan keuangan pemkot sedangkan sistem pengendalian internal lima.
“Hasil temuan BPK RI hingga 2009. Banyak sekali yang belum ditiindak-lanjuti SKPD,” terang Zulkifli Yus yang merincikan satu persatu temuan. Termasuk temuan BPK soal dana retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu senilai Rp 1,4 M yang telat disetorkan Dinas Kesehatan Kota Jambi, juga dipertanyakan anggota Pansus Nota Perhitungan DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad. “Harusnya Mei lalu dana retribusi kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu sudah disetorkan, kenyataannya telat. Lebih baik dihapuskan saja. Jadi jelas kesehatan gratisnya,” kata Zul Somad.
Sebelumnya, Anti Yoseva dari PKS mengatakan sepertinya eksekutif “alergi” bermitra dengan dewan. Boleh dikatakan, Kepala Dinas jarang sekali mengundang dewan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang lambat diselesaikan. Diantaranya, persoalan makin merosotnya Pendapatan Asli Daerah dan belum beroperasinya pelayanan satu atap.
Rekannya, Zayadi pun mengungkapkan kebobrokan lainnya. Alasan Dinas Sosial bahwa tidak terlaksananya program bedah rumah Tahun 2009 karena waktu mepet, salah besar. “Apa Walikota tidak tau. Mereka itu pengennya program bedah rumah itu ditenderkan tapi kan tidak bisa. Jadi laporan yang mereka sampaikan ABS saja,” ungkap Zayadi yang membuat Walikota tak dapat berbicara banyak.
Zayadi dan Fuad Safari juga menyoroti banyaknya jalan yang rusak di Kota, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Penanganannya hingga kini belum optimal. Bahkan bertambah parah. Selain itu, menuding pemerintah tidak professional merancang masterplan pembangunan. Sehingga bangunan ruko dimana-mana dan drainase pun tak jelas. Akibatnya, banjir dimana-mana bila diguyur hujan.
Bahkan Edy Syam dari Fraksi PAN, sempat menohok Walikota dengan mengeluarkan kata-kata melakukan kebohongan publik terkait data raskin dan Jamkesmas keliru plus inventarisasi data kendaraan dinas di lingkungan Pemkot. “Kita tidak ingin walikota melakukan kebohongan Publik,” kata Edy.
Sementara Wakil Ketua DPRD, Maesita Arifien menyebutkan bahwa Pemkot terkesan tidak fokus. Soalnya, dari visi misi Jambi Bernas tidak satupun yang berjalan. Titik berat pembangunan tidak terlihat. Program pendidikan dan kesehatan masih bermasalah. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, karut marutnya tata ruang dan perizinan. Masih banyak lagi.
Sedangkan Abdu Somad mengungkapkan adanya pungutan liar di SMP 3 Kota Jambi. Parahnya lagi, kata dia, pungutan yang diminta pihak sekolah bukan untuk belanja barang. Dan itu juga terjadi ditempat lain. Termasuk juga kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Apakah Kadis Diknas Sudah lapor hal itu ke Walikota,” kata Abdu Somad.
Ketidak–yakinan dewan terhadap kinerja pemerintah juga dinyatakan Ridwan Wahab.
“Tidak yakin program Walikota bisa berjalan. Soalnya dua tahun ini sibuk pembenahan-pembenahan saja. Dengan sisa 3 tahun lagi, mana mungkin Bernas terealisasi,” kata Ridwan.(gtt)
Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan banyak masalah pada laporan keuangan Pemkot Jambi dua tahun terakhir kepemimpinan Bambang. Tahun Anggaran (TA) 2008 menurut Kepala Inspektorat Kota Jambi, Zulkifli Yus, dari sisi aspek kepatuhan hukum ada tujuh temuan. Dari aspek sistem pengendalian internal ada 15 temuan. Sementara Tahun 2009, ada 8 temuan atas laporan keuangan pemkot sedangkan sistem pengendalian internal lima.
“Hasil temuan BPK RI hingga 2009. Banyak sekali yang belum ditiindak-lanjuti SKPD,” terang Zulkifli Yus yang merincikan satu persatu temuan. Termasuk temuan BPK soal dana retribusi pelayanan kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu senilai Rp 1,4 M yang telat disetorkan Dinas Kesehatan Kota Jambi, juga dipertanyakan anggota Pansus Nota Perhitungan DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad. “Harusnya Mei lalu dana retribusi kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu sudah disetorkan, kenyataannya telat. Lebih baik dihapuskan saja. Jadi jelas kesehatan gratisnya,” kata Zul Somad.
Sebelumnya, Anti Yoseva dari PKS mengatakan sepertinya eksekutif “alergi” bermitra dengan dewan. Boleh dikatakan, Kepala Dinas jarang sekali mengundang dewan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang lambat diselesaikan. Diantaranya, persoalan makin merosotnya Pendapatan Asli Daerah dan belum beroperasinya pelayanan satu atap.
Rekannya, Zayadi pun mengungkapkan kebobrokan lainnya. Alasan Dinas Sosial bahwa tidak terlaksananya program bedah rumah Tahun 2009 karena waktu mepet, salah besar. “Apa Walikota tidak tau. Mereka itu pengennya program bedah rumah itu ditenderkan tapi kan tidak bisa. Jadi laporan yang mereka sampaikan ABS saja,” ungkap Zayadi yang membuat Walikota tak dapat berbicara banyak.
Zayadi dan Fuad Safari juga menyoroti banyaknya jalan yang rusak di Kota, mulai dari jalan utama hingga jalan lingkungan. Penanganannya hingga kini belum optimal. Bahkan bertambah parah. Selain itu, menuding pemerintah tidak professional merancang masterplan pembangunan. Sehingga bangunan ruko dimana-mana dan drainase pun tak jelas. Akibatnya, banjir dimana-mana bila diguyur hujan.
Bahkan Edy Syam dari Fraksi PAN, sempat menohok Walikota dengan mengeluarkan kata-kata melakukan kebohongan publik terkait data raskin dan Jamkesmas keliru plus inventarisasi data kendaraan dinas di lingkungan Pemkot. “Kita tidak ingin walikota melakukan kebohongan Publik,” kata Edy.
Sementara Wakil Ketua DPRD, Maesita Arifien menyebutkan bahwa Pemkot terkesan tidak fokus. Soalnya, dari visi misi Jambi Bernas tidak satupun yang berjalan. Titik berat pembangunan tidak terlihat. Program pendidikan dan kesehatan masih bermasalah. Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, karut marutnya tata ruang dan perizinan. Masih banyak lagi.
Sedangkan Abdu Somad mengungkapkan adanya pungutan liar di SMP 3 Kota Jambi. Parahnya lagi, kata dia, pungutan yang diminta pihak sekolah bukan untuk belanja barang. Dan itu juga terjadi ditempat lain. Termasuk juga kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB). “Apakah Kadis Diknas Sudah lapor hal itu ke Walikota,” kata Abdu Somad.
Ketidak–yakinan dewan terhadap kinerja pemerintah juga dinyatakan Ridwan Wahab.
“Tidak yakin program Walikota bisa berjalan. Soalnya dua tahun ini sibuk pembenahan-pembenahan saja. Dengan sisa 3 tahun lagi, mana mungkin Bernas terealisasi,” kata Ridwan.(gtt)
Walikota Menjawab
BAMBANG yang sempat pucat pias mendengarkan kritikan dewan, berusaha menjawab pertanyaan secara rinci dibantu jajarannya. Menurut Bambang pihaknya sudah mengambil tindakan tegas Kepsek SMP 1, SMA 4, dan SMA 5. “Kita sudah tindak tegas kepala sekolah yang bermasalah itu,” ujar Bambang tanpa merinci sanksi yang dijatuhkannya. “Sebentar lagi selesai. Banyak Kepala Sekolah bergelimpangan,” kata Kadis Diknas Kota Jambi, A Syihabuddin menimpali pernyataan atasannya.
Terkait pungutan di SMP 3, Syihabuddin kembali menuturkan ihwal kisah mengapa terjadinya pungutan itu. Kata dia, sekolah itu punya utang 800 juta kepada pihak ketiga. Utang itu terjadi ditahun 2008, saat itu, komite dan pihak sekolah sepakat mengutip dana ke siswa untuk pembelian komputer. Namun setelah barang didapat, biaya belum lunas, pungutan distop. “Kini mereka tak tau cara mengganti uang. Pengantinya mungkin dari APBD,” ujar Syihab yang mengaku berupaya keras menuntaskan persoalan.
Kadis PU Kota Jambi, Sidik Julianto, terkesan enggan menerangkan pokok persoalan dan banyak diam. Bahkan ketika ditanya usai hearing ia hanya mengatakan segera memperbaikin jalan-jalan dan drainase. Bahkan pria itu langsung tancap gas usai Walikota memerintahkan segera tambal dan perbaiki jalan.
Terkait telatnya setoran dana restribusi pengobatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu oleh Dinas Kesehatan, Kepala Inspekotar Kota Jambi, meminta Walikota menegur Kepala Dikes dan diminta menyiapkan kebijakan publik.
Menurut Walikota Jambi, makin tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Jambi bukan disebabkan tidak berjalannya program pemerintah. Namun lebih disebabkan meningkatnya migrasi penduduk ke Kota Jambi. “Migrasi jadi masalah mengapa hal itu terjadi,” tambah Bambang.(gtt)
Terkait pungutan di SMP 3, Syihabuddin kembali menuturkan ihwal kisah mengapa terjadinya pungutan itu. Kata dia, sekolah itu punya utang 800 juta kepada pihak ketiga. Utang itu terjadi ditahun 2008, saat itu, komite dan pihak sekolah sepakat mengutip dana ke siswa untuk pembelian komputer. Namun setelah barang didapat, biaya belum lunas, pungutan distop. “Kini mereka tak tau cara mengganti uang. Pengantinya mungkin dari APBD,” ujar Syihab yang mengaku berupaya keras menuntaskan persoalan.
Kadis PU Kota Jambi, Sidik Julianto, terkesan enggan menerangkan pokok persoalan dan banyak diam. Bahkan ketika ditanya usai hearing ia hanya mengatakan segera memperbaikin jalan-jalan dan drainase. Bahkan pria itu langsung tancap gas usai Walikota memerintahkan segera tambal dan perbaiki jalan.
Terkait telatnya setoran dana restribusi pengobatan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu oleh Dinas Kesehatan, Kepala Inspekotar Kota Jambi, meminta Walikota menegur Kepala Dikes dan diminta menyiapkan kebijakan publik.
Menurut Walikota Jambi, makin tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Jambi bukan disebabkan tidak berjalannya program pemerintah. Namun lebih disebabkan meningkatnya migrasi penduduk ke Kota Jambi. “Migrasi jadi masalah mengapa hal itu terjadi,” tambah Bambang.(gtt)
Terjebak Macet di Jalan Lingkar ...
SEBUAH lubang berukuran sepanjang delapan meter dengan kedalaman satu meter mengubur sebuah truk warna hijau bermuatan batubara di Jalan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Akibatnya ratusan truk yang bermuatan Batubara, CPO dan Sembako harus antre hingga berhari-hari. Sejumlah truk terbenam dan terguling bahkan akibat capai menunggu bisa keluar dari jebakan kemacetan banyak supir yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia.
Pantauan Media Jambi, Sabtu (21/8) hampir seluruh ruas jalan lingkar mulai dari jalan Lingkar Barat Simpang Rimbo, Lingkar Selatan hingga Lingkar Timur rusak parah. Di ruas jalan ini lubang menganga dengan kedalaman mencapai satu meter, sehingga jalan ini sulit untuk dilewati.
Andil Sinaga (42), sopir truk pengangkut batu bara dari Kabupaten Bungo, terlihat terkantuk-kantuk. Dia mengaku telah tiga hari menginap di jalur ini. Dia mengeluhkan mengapa jalan lingkar yang rusak sejak setahun lalu hingga kini tak kunjung diperbaiki. “Kalau seperti ini, kami sudah pasti nombok. Rasanya capek sekali, tidak bisa keluar dari sini. Biasanya dari Bungo sampai ke Pelabuhan Talang Duku hanya butuh waktu enam jam, namun kini sudah tiga hari belum sampai juga,” ujar pria yang telah dua malam tidur di dalam truk.
Akibat rusaknya ruas jalan ini membuat, seorang rekannya meninggal sakit. Mungkin akibat kelelahan dan masuk angin. Namun dia tidak mengetahui persis nama sopir yang meninggal tersebut. “Saya dapat informasi ada sopir yang meninggal ketika antrean pada hari Kamis (19/8) lalu, namun dia meninggal setelah dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.
Puluhan truk yang belum terjebak macet terpaksa memarkir kendaraan mereka di sepanjang jalan lingkar, sambil menunggu akses jalan kembali terbuka. Sedangkan kendaraan lain yang mengetahui tertutupnya akses di jalur ini ada yang berbalik arah dan mencari jalur lain. Bahkan sebagian truk yang bermuatan sembako harus membongkar muatannya dan mengalihkan ke mobil pick-up. “Artinya pemilik barang harus menambah ongkos angkut,” ujarnya lagi.
Hancurnya ruas jalan ini membuat para sopir truk menanam pohon pisang dan singkong di tengah jalan, sebagai bentuk kekesalan atas kondisi jalan yang hancur beberapa hari lalu. Bahkan mereka mengancam jika tidak diperbaiki akan demo ke Kantor Gubernur dan meminta akses jalan ini secepatnya diperbaiki. “Jika tidak ada solusi maka kami akan demo. Sebab jalur ini merupakan satu-satunya jalan menuju ke Pelabuhan Talang Duku. Untung barang yang kami bawa tidak mudah rusak,” ujar Saidi (39) sopir truk angkutan Crude Palm Oil (CPO) dari Tebo.
Untuk bisa melewati lubang yang cukup dalam para sopir harus tolong menolong dengan yang lain. Sebab kalau tidak kendaraan akan terjebak ke dalam lubang dan tidak bisa bergerak. “Salah-salah kendaraan bisa terguling dan muatan yang ada tumpah dijalan,” lanjutnya.
Mulyadi (33) warga RT 02 Kelurahan Lingkar Selatan, mengatakan rusaknya ruas jalan ini diakibatkan banyaknya kendaraan yang melebihi tonese yang melintas. Kerusakan ruas jalan ini berlangsung cukup lama. Namun aparat terkesan membiarkan dan seolah tutup mata. Sebab ruas jalan ini sejak dibangun hingga saat ini belum pernah diperbaiki. “Kalaupun ada perbaikan hanya menimbun dengan pasir atau tanah liat, dan ketika hujan datang timbunan tadi hanyut dan aspalnya mengelupas,” ujar atlet Angkat Berat Jambi ini.
Dijalur ini kata dia hampir setiap hari ada kendaraan yang terguling karena kedalaman lubang ada yang mencapai satu meter. Bahkan katanya tak jarang pengendara sepeda motor yang nyusep masuk lubang ketika berjalan diwaktu malam.
Dinas Pekerjaan Umum telah menimbun jalan ini dengan tanah. Namun hujan lebat yang turun hampir setiap hari dalam sepekan terakhir mengakibatkan jalan semakin licin dan hancur kembali.(mas)
Pantauan Media Jambi, Sabtu (21/8) hampir seluruh ruas jalan lingkar mulai dari jalan Lingkar Barat Simpang Rimbo, Lingkar Selatan hingga Lingkar Timur rusak parah. Di ruas jalan ini lubang menganga dengan kedalaman mencapai satu meter, sehingga jalan ini sulit untuk dilewati.
Andil Sinaga (42), sopir truk pengangkut batu bara dari Kabupaten Bungo, terlihat terkantuk-kantuk. Dia mengaku telah tiga hari menginap di jalur ini. Dia mengeluhkan mengapa jalan lingkar yang rusak sejak setahun lalu hingga kini tak kunjung diperbaiki. “Kalau seperti ini, kami sudah pasti nombok. Rasanya capek sekali, tidak bisa keluar dari sini. Biasanya dari Bungo sampai ke Pelabuhan Talang Duku hanya butuh waktu enam jam, namun kini sudah tiga hari belum sampai juga,” ujar pria yang telah dua malam tidur di dalam truk.
Akibat rusaknya ruas jalan ini membuat, seorang rekannya meninggal sakit. Mungkin akibat kelelahan dan masuk angin. Namun dia tidak mengetahui persis nama sopir yang meninggal tersebut. “Saya dapat informasi ada sopir yang meninggal ketika antrean pada hari Kamis (19/8) lalu, namun dia meninggal setelah dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.
Puluhan truk yang belum terjebak macet terpaksa memarkir kendaraan mereka di sepanjang jalan lingkar, sambil menunggu akses jalan kembali terbuka. Sedangkan kendaraan lain yang mengetahui tertutupnya akses di jalur ini ada yang berbalik arah dan mencari jalur lain. Bahkan sebagian truk yang bermuatan sembako harus membongkar muatannya dan mengalihkan ke mobil pick-up. “Artinya pemilik barang harus menambah ongkos angkut,” ujarnya lagi.
Hancurnya ruas jalan ini membuat para sopir truk menanam pohon pisang dan singkong di tengah jalan, sebagai bentuk kekesalan atas kondisi jalan yang hancur beberapa hari lalu. Bahkan mereka mengancam jika tidak diperbaiki akan demo ke Kantor Gubernur dan meminta akses jalan ini secepatnya diperbaiki. “Jika tidak ada solusi maka kami akan demo. Sebab jalur ini merupakan satu-satunya jalan menuju ke Pelabuhan Talang Duku. Untung barang yang kami bawa tidak mudah rusak,” ujar Saidi (39) sopir truk angkutan Crude Palm Oil (CPO) dari Tebo.
Untuk bisa melewati lubang yang cukup dalam para sopir harus tolong menolong dengan yang lain. Sebab kalau tidak kendaraan akan terjebak ke dalam lubang dan tidak bisa bergerak. “Salah-salah kendaraan bisa terguling dan muatan yang ada tumpah dijalan,” lanjutnya.
Mulyadi (33) warga RT 02 Kelurahan Lingkar Selatan, mengatakan rusaknya ruas jalan ini diakibatkan banyaknya kendaraan yang melebihi tonese yang melintas. Kerusakan ruas jalan ini berlangsung cukup lama. Namun aparat terkesan membiarkan dan seolah tutup mata. Sebab ruas jalan ini sejak dibangun hingga saat ini belum pernah diperbaiki. “Kalaupun ada perbaikan hanya menimbun dengan pasir atau tanah liat, dan ketika hujan datang timbunan tadi hanyut dan aspalnya mengelupas,” ujar atlet Angkat Berat Jambi ini.
Dijalur ini kata dia hampir setiap hari ada kendaraan yang terguling karena kedalaman lubang ada yang mencapai satu meter. Bahkan katanya tak jarang pengendara sepeda motor yang nyusep masuk lubang ketika berjalan diwaktu malam.
Dinas Pekerjaan Umum telah menimbun jalan ini dengan tanah. Namun hujan lebat yang turun hampir setiap hari dalam sepekan terakhir mengakibatkan jalan semakin licin dan hancur kembali.(mas)
Selasa, 17 Agustus 2010
Gejolak Petani TLS Memanas
MEDIAJAMBI—Gejolak di perkebunan kelapa sawit PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) semakin memanas. Setelah aksi pendudukan lahan yang dilakukan petani di Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Batanghari, giliran KUD Sadar mengakui bahwa ada petani yang telah melunasi utangnya. Kapolrespun turun tangan, meminta KUD dan perusahaan transparan soal pembayaran warga.
Bertempat di Balai Laluan Polres Batanghari, Kapolres memediasi pertemuan antara KUD Sadar dan para petani, Jum’at (13/8) lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Batanghari, AKBP Tjahyono Saputro Sik berikut Asisten II Setda Batanghari, Rijaluddin.
Cipto, petani TLS ketika dihubungi Media Jambi mengatakan, pertemuan ini sebagai tindak lanjut peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir. “Di pertemuan itu, ada pengakuan KUD Sadar bahwa ada petani yang telah melunasi pembayaran kebunnya. Tapi KUD belum pernah memberitahukan pada kami sehingga potongan terus terjadi,” ungkap Cipto.
Menanggapi hal itu, lanjut Cipto—Kapolres mendesak KUD menyedakan lahan untuk petani yang telah diusir karena lahan mereka dijadikan lahan inti dan diHGUkan perusahaan.
Disatu sisi, informasi adanya petani yang telah lunas merupakan informasi berharga. Namun Cipto mengaku bingung. Pasalnya petani tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya utang mereka. Apalagi selama ini mereka juga terus dipaksa menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) oleh perusahaan. Sementara Bank Mandiri menyatakan, petani tidak pernah mengangsur utang dan utang KUD membengkak hingga Rp 137 miliar.
Situasi panas tidak hanya mewarnai pertemuan. Tapi sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Ketika terjadi bentrok antara petani dan aparat Brimob yang menjaga aksi pendudukan lahan di Koto Buayo, Senin (9/8) lalu. Saat kejadian, seorang petani, Supangat diduga terkena peluru aparat brimob hingga harus menjalani perawatan intensif. Petani lain, Imam ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan penyerangan pada aparat saat pendudukan lahan.
Roni, petani lain mengatakan, upaya mereka merupakan wujud penegakan hukum. Apalagi mereka bertindak sesuai keputusan Mahkamah Agung No : 1008 K/Pid/2009 tertanggal 16 Desember 2009. Dirinya bersama petani lainnya menuntut pengembalian seluruh pemotongan 30 persen dari hasil TBS dan selisih harga yang selama ini dilakukan oleh PT TLS ataupun pihak lain.
“Siapa yang tidak mengikuti keputusan Mahkamah Agung, sudah jelas melanggar hukum, atau jangan-jangan mereka memang kebal hukum,” kata Roni. Dia berharap, aparat penegak hukum dapat bekerja sesuai hati nurani. Benar-benar menegakkan kebenaran berdasarkan fakta yang ada. (jun)
Bertempat di Balai Laluan Polres Batanghari, Kapolres memediasi pertemuan antara KUD Sadar dan para petani, Jum’at (13/8) lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Batanghari, AKBP Tjahyono Saputro Sik berikut Asisten II Setda Batanghari, Rijaluddin.
Cipto, petani TLS ketika dihubungi Media Jambi mengatakan, pertemuan ini sebagai tindak lanjut peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir. “Di pertemuan itu, ada pengakuan KUD Sadar bahwa ada petani yang telah melunasi pembayaran kebunnya. Tapi KUD belum pernah memberitahukan pada kami sehingga potongan terus terjadi,” ungkap Cipto.
Menanggapi hal itu, lanjut Cipto—Kapolres mendesak KUD menyedakan lahan untuk petani yang telah diusir karena lahan mereka dijadikan lahan inti dan diHGUkan perusahaan.
Disatu sisi, informasi adanya petani yang telah lunas merupakan informasi berharga. Namun Cipto mengaku bingung. Pasalnya petani tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya utang mereka. Apalagi selama ini mereka juga terus dipaksa menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) oleh perusahaan. Sementara Bank Mandiri menyatakan, petani tidak pernah mengangsur utang dan utang KUD membengkak hingga Rp 137 miliar.
Situasi panas tidak hanya mewarnai pertemuan. Tapi sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Ketika terjadi bentrok antara petani dan aparat Brimob yang menjaga aksi pendudukan lahan di Koto Buayo, Senin (9/8) lalu. Saat kejadian, seorang petani, Supangat diduga terkena peluru aparat brimob hingga harus menjalani perawatan intensif. Petani lain, Imam ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan penyerangan pada aparat saat pendudukan lahan.
Roni, petani lain mengatakan, upaya mereka merupakan wujud penegakan hukum. Apalagi mereka bertindak sesuai keputusan Mahkamah Agung No : 1008 K/Pid/2009 tertanggal 16 Desember 2009. Dirinya bersama petani lainnya menuntut pengembalian seluruh pemotongan 30 persen dari hasil TBS dan selisih harga yang selama ini dilakukan oleh PT TLS ataupun pihak lain.
“Siapa yang tidak mengikuti keputusan Mahkamah Agung, sudah jelas melanggar hukum, atau jangan-jangan mereka memang kebal hukum,” kata Roni. Dia berharap, aparat penegak hukum dapat bekerja sesuai hati nurani. Benar-benar menegakkan kebenaran berdasarkan fakta yang ada. (jun)
Tak Beri Rp 2,5 M Pemkot Gagal Terima Hibah Angso Duo?
MEDIAJAMBI—Pemerintah Provinsi Jambi membatalkan proses hibah lahan relokasi Pasar Angsoduo ke Pemerintah Kota Jambi. Proses pembangunan fisik akan dilakukan Pemprov, sementara pengelolaan diserahkan ke Pemkot Jambi. Ada dugaan, pembatalan itu buntut tidak terpenuhinya “permintaan” wakil rakyat senilai Rp 2,5 milyar untuk memuluskan proses hibah.
Hasil pertemuan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta dan Ketua Komisi II, Wahab Hasyab dengan Walikota Jambi, Bambang Priyanto yang juga didampingi Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin, di ruang kerja Gubernur pada Rabu (11/8) memutuskan hal itu.
Lahan relokasi pasar diputuskan tidak jadi dihibahkan kepada Pemkot. Pemprov akan mengurus sendiri pembangunan pasar Angso Duo, menggunakan APBD atau melibatkan pihak ketiga. Namun, lahan tidak akan berubah fungsi. Keempat, akan ada master of understanding (MoU) antara Pemprov dan pemkot terkait pengelolaan pasar yang akan diserahkan ke Pemkot. Kelima, lahan itu tetap milik Pemprov.
“Kemungkinan pembangunannya dilakukan oleh Pemprov, pengelolaannya Pemkot. Nanti akan ada MoU. Yang pasti lahan peruntukannya tetap sebagai pasar dan kita sudah sepakat itu,” kata HBA kepada Media Jambi di ruang kerjanya sore itu.
Hal itu dibenarkan Effendi Hatta. Kata dia, pembicaraannya dengan Walikota, menyepakati bahwa provinsi yang mengerjakan pembangunannya. Setelah proses pembangunan selesai, baru pengelolaannya diserahkan ke Pemkot. Pertimbangan ini diambil karena proses hibah akan memakan waktu cukup lama. Sementara kondisi pasar semakin memburuk, perlu diambil tindakan cepat untuk mengembalikan fungsinya.
“Walikota setuju itu pembangunan dikerjakan provinsi dan pengelolaannya pemkot,” terang Effendi.
Wahab Hasyab turut menimpali. Kata dia, yang terpenting lagi, lokasi yang selama ini diisukan akan berubah fungsi, dipastikan tidak akan terjadi. “Yang penting lokasi itu tetap sebagai pasar,” tegas Wahab.
Namun, kapan pelaksanaannya, baik DPRD maupun Pemrov belum bisa memastikan. “Itu urusan Gubernur dan kita harapkan itu cepat terwujud,” ujar Efendi lagi. Sementara itu, Walikota Jambi dan Ketua DPRD Kota Jambi usai pertemuan langsung meluncur pulang. Tidak sempat memberi penjelasan atas hasil pertemuan.
Menurut HBA, pola kerjasama pembangunan pasar nantinya, akan dipelajari oleh tim yang dibentuk. Baik itu pola bulding, operate dan transfer (BOT) atau pola lainnya. “Pengelolaan, retribusi parkir untuk kota. Tapi aset tetap jadi milik Pemprov,” ujar Gubernur itu.
Bantah Minta Rp 2,5 Miliar
Merebaknya wacana adanya oknum wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi dari Komisi II meminta uang pesanan sebesar Rp 2,5 milyar untuk memuluskan proses hibah lahan relokasi seluas 8,7 dibantah langsung oleh Effendi dan Wahab.
“Kalo dengar isu itu, rubuh dunia. Itu tidak benar. Dewan sekarang tidak begitu,” kilah Ketua DPD Partai Demokrat Kota Jambi itu yang diamini Wahab Hasyab. Sebelumnya sumber Media Jambi di lingkungan Setda Kota Jambi mengatakan, pihaknya tidak dapat berharap bisa memperoleh hibah lahan reklamasi Alasannya yang paling krusial yakni adanya upaya pihak tertentu meminta uang ke Pemerintah Kota Jambi sebesar Rp 2,5 miliar. “Mereka (anggota dewan Provinsi) minta Rp 2,5 miliar. Pakai apa bayarnya. Kalau dibayar juga, pak wali bisa berurusan dengan hukum,” ujarnya menyebutkan oknum anggota dewan itu berasal dari Komisi II.(gtt)
Hasil pertemuan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta dan Ketua Komisi II, Wahab Hasyab dengan Walikota Jambi, Bambang Priyanto yang juga didampingi Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin, di ruang kerja Gubernur pada Rabu (11/8) memutuskan hal itu.
Lahan relokasi pasar diputuskan tidak jadi dihibahkan kepada Pemkot. Pemprov akan mengurus sendiri pembangunan pasar Angso Duo, menggunakan APBD atau melibatkan pihak ketiga. Namun, lahan tidak akan berubah fungsi. Keempat, akan ada master of understanding (MoU) antara Pemprov dan pemkot terkait pengelolaan pasar yang akan diserahkan ke Pemkot. Kelima, lahan itu tetap milik Pemprov.
“Kemungkinan pembangunannya dilakukan oleh Pemprov, pengelolaannya Pemkot. Nanti akan ada MoU. Yang pasti lahan peruntukannya tetap sebagai pasar dan kita sudah sepakat itu,” kata HBA kepada Media Jambi di ruang kerjanya sore itu.
Hal itu dibenarkan Effendi Hatta. Kata dia, pembicaraannya dengan Walikota, menyepakati bahwa provinsi yang mengerjakan pembangunannya. Setelah proses pembangunan selesai, baru pengelolaannya diserahkan ke Pemkot. Pertimbangan ini diambil karena proses hibah akan memakan waktu cukup lama. Sementara kondisi pasar semakin memburuk, perlu diambil tindakan cepat untuk mengembalikan fungsinya.
“Walikota setuju itu pembangunan dikerjakan provinsi dan pengelolaannya pemkot,” terang Effendi.
Wahab Hasyab turut menimpali. Kata dia, yang terpenting lagi, lokasi yang selama ini diisukan akan berubah fungsi, dipastikan tidak akan terjadi. “Yang penting lokasi itu tetap sebagai pasar,” tegas Wahab.
Namun, kapan pelaksanaannya, baik DPRD maupun Pemrov belum bisa memastikan. “Itu urusan Gubernur dan kita harapkan itu cepat terwujud,” ujar Efendi lagi. Sementara itu, Walikota Jambi dan Ketua DPRD Kota Jambi usai pertemuan langsung meluncur pulang. Tidak sempat memberi penjelasan atas hasil pertemuan.
Menurut HBA, pola kerjasama pembangunan pasar nantinya, akan dipelajari oleh tim yang dibentuk. Baik itu pola bulding, operate dan transfer (BOT) atau pola lainnya. “Pengelolaan, retribusi parkir untuk kota. Tapi aset tetap jadi milik Pemprov,” ujar Gubernur itu.
Bantah Minta Rp 2,5 Miliar
Merebaknya wacana adanya oknum wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi dari Komisi II meminta uang pesanan sebesar Rp 2,5 milyar untuk memuluskan proses hibah lahan relokasi seluas 8,7 dibantah langsung oleh Effendi dan Wahab.
“Kalo dengar isu itu, rubuh dunia. Itu tidak benar. Dewan sekarang tidak begitu,” kilah Ketua DPD Partai Demokrat Kota Jambi itu yang diamini Wahab Hasyab. Sebelumnya sumber Media Jambi di lingkungan Setda Kota Jambi mengatakan, pihaknya tidak dapat berharap bisa memperoleh hibah lahan reklamasi Alasannya yang paling krusial yakni adanya upaya pihak tertentu meminta uang ke Pemerintah Kota Jambi sebesar Rp 2,5 miliar. “Mereka (anggota dewan Provinsi) minta Rp 2,5 miliar. Pakai apa bayarnya. Kalau dibayar juga, pak wali bisa berurusan dengan hukum,” ujarnya menyebutkan oknum anggota dewan itu berasal dari Komisi II.(gtt)
Wartawan Dituntut Kampanyekan Isu Lingkungan
MEDIAJAMBI — Media massa cetak, elektronik dan online dituntut berperan aktif mengkampanyekan isu lingkungan. Disamping minimnya informasi tentang perubahan iklim, peran pers dinilai penting memberi masukan untuk arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Warief Djajanto Barorie dari Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) mengatakan, isu perubahan iklim menjadi perbincangan hangat di tingkat internasional, nasional maupun lokal. “Pers dan media massa memiliki peran penting mengkampanyekannya. Tentu saja, wartawan harus mampu mengungkap masalah pokok. Dampaknya pada masa kini dan masa mendatang,” ujarnya saat lokakarya jurnalistik meliput perubahan iklim di Hotel Abadi Suite, Senin (9/8) lalu.
Persoalan ini menjadi penting. Mengingat keterkaitan isu lingkungan dengan masalah lain. Diantaranya politik kebijakan, ekosistem hutan, pantai dan laut, perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat. Termasuk kaitannya dengan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, ilmu dan teknologi yang berkembang ditengah masyarakat.
Sebagai corong informasi, media massa berperan memberi pemahaman utuh pada masyarakat dampak perubahan iklim yang tengah terjadi. “Artinya, wartawan juga harus memahami banyak istilah yang digunakan. Seperti Adaptasi, Mitigasi, Gas Rumah Kaca, RED, REDD plus dan sebagainya,” sambung Warief.
Dalam penulisan, wartawan dituntut mampu memberi gereget dan menggugah pembaca. Agar isi berita dapat menimbulkan semangat berbuat dan daya tarik melakukan perubahan. Termasuk didalamnya, memberi contoh dampak perubahan iklim ketengah masyarakat. “Misalnya musim tanam padi yang tidak lagi menentu akibat musim yang sulit diprediksi. Banjir yang tiap tahun menghampiri satu daerah dari sebelumnya tidak pernah terjadi dan sebagainya,” ujarnya.
Lokakarya digelar di tiga Provinsi. Masing-masing Palembang, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Dipilihnya tiga provinsi, mengingat laju deforestasi (kerusakan) hutannya cukup mengkhawatirkan. Apalagi, tiga daerah ini memiliki peran penting mewujudkan komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen hingga tahun 2020 mendatang. Perwakilan Unesco Jakarta, Arya Gunawan mengatakan, pemberitaan tentang perubahan iklim terus berkembang secara nasional dan internasional. “Terakhir, Pemerintah Cina menolak Copenhagen Accord yang disepakati dalam Cop 15 di Copenhagen beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi informasi tersendiri yang berkaitan dengan isu lingkungan,” kata Arya.
Sebagai lembaga yang turut berperan memberikan pendidikan publik, termasuk pada awak jurnalis, Arya berharap LPDS dapat menggelar acara serupa ditempat lain secara lebih luas. Bekerjasama dengan Unesco. Agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. Pers diharapkan memiliki pemahaman dan penguasaan dibidang isu lingkungan untuk memberi informasi dan masukan bagi pengambil kebijakan.(jun)
Warief Djajanto Barorie dari Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) mengatakan, isu perubahan iklim menjadi perbincangan hangat di tingkat internasional, nasional maupun lokal. “Pers dan media massa memiliki peran penting mengkampanyekannya. Tentu saja, wartawan harus mampu mengungkap masalah pokok. Dampaknya pada masa kini dan masa mendatang,” ujarnya saat lokakarya jurnalistik meliput perubahan iklim di Hotel Abadi Suite, Senin (9/8) lalu.
Persoalan ini menjadi penting. Mengingat keterkaitan isu lingkungan dengan masalah lain. Diantaranya politik kebijakan, ekosistem hutan, pantai dan laut, perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat. Termasuk kaitannya dengan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, ilmu dan teknologi yang berkembang ditengah masyarakat.
Sebagai corong informasi, media massa berperan memberi pemahaman utuh pada masyarakat dampak perubahan iklim yang tengah terjadi. “Artinya, wartawan juga harus memahami banyak istilah yang digunakan. Seperti Adaptasi, Mitigasi, Gas Rumah Kaca, RED, REDD plus dan sebagainya,” sambung Warief.
Dalam penulisan, wartawan dituntut mampu memberi gereget dan menggugah pembaca. Agar isi berita dapat menimbulkan semangat berbuat dan daya tarik melakukan perubahan. Termasuk didalamnya, memberi contoh dampak perubahan iklim ketengah masyarakat. “Misalnya musim tanam padi yang tidak lagi menentu akibat musim yang sulit diprediksi. Banjir yang tiap tahun menghampiri satu daerah dari sebelumnya tidak pernah terjadi dan sebagainya,” ujarnya.
Lokakarya digelar di tiga Provinsi. Masing-masing Palembang, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Dipilihnya tiga provinsi, mengingat laju deforestasi (kerusakan) hutannya cukup mengkhawatirkan. Apalagi, tiga daerah ini memiliki peran penting mewujudkan komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen hingga tahun 2020 mendatang. Perwakilan Unesco Jakarta, Arya Gunawan mengatakan, pemberitaan tentang perubahan iklim terus berkembang secara nasional dan internasional. “Terakhir, Pemerintah Cina menolak Copenhagen Accord yang disepakati dalam Cop 15 di Copenhagen beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi informasi tersendiri yang berkaitan dengan isu lingkungan,” kata Arya.
Sebagai lembaga yang turut berperan memberikan pendidikan publik, termasuk pada awak jurnalis, Arya berharap LPDS dapat menggelar acara serupa ditempat lain secara lebih luas. Bekerjasama dengan Unesco. Agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. Pers diharapkan memiliki pemahaman dan penguasaan dibidang isu lingkungan untuk memberi informasi dan masukan bagi pengambil kebijakan.(jun)
OP Sembako Harus Lebih Murah
MEDIA JAMBI – Masyarakat berharap Operasi Pasar (OP) sembilan bahan pokok (sembako) yang akan di gelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, mulai 5 Agustus hingga 30 Agustus mendatang, benar-benar di bawah harga pasar. Karena, saat ini, daya beli masyarakat sudah menurun, sementara harga bahan kebutuhan pokok terus meningkat.
“Kita berharap harga barang yang dijual saat OP benar-benar dibawah harga pasar, jangan sama dengan harga di pasar. Kalau tidak, percuma saja,” ungkap Hadi Idrus (55) warga Sejenjang Kota Jambi kepada Media Jambi, Minggu (15/8). Selain itu katanya, kerap terjadi, saat OP, persediaan sangat terbatas, sehingga ketika akan membeli produk tertentu sudah habis. “Sebaiknya pembelian dibatasi, karena sering terjadi, waktu mau membeli gula, sudah habis,” katanya kesal. Dia sangat berharap OP dapat dirasakan manfafatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. “OP juga jangan sampai hanya dinikmati oleh PNS saja, atau panitia,” katanya mengkritisi.
Disperindag akan melakukan OP secara bergiliran di delapan kabupaten dan kota Jambi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi, Hasan Basri mengatakan OP pertama di gelar di Tanjab Timur dari tanggal 5 – 15 Agustus 2010 berkeliling di 13 kecamatan. Disusul, Sungaipenuh (7/8), Kota Jambi 5 - 20 Agustus di kecamatan dan di gedung BKOW Jambi 25-28 Agustus. Batanghari (15-20/8) di 13 kecamatan, Sarolangun (16-20/8), Bungo (20-25/8) di 17 kecamatan, Muaro Jambi (21-30/8) di 10 kecamatan, Tanjab Barat (21-27/8) di 13 kecamatan dan Merangin di minggu II dan III Agustus. Sementara Kabupaten Kerinci belum ada kepastian jadwalnya.
Jenis barang yang dijual berupa bahan pokok untuk keperluan bulan puasa dan lebaran. Hasan Basri memastikan harga jual lebih murah 10 hingga 30 persen dari harga pasar. Namun nilainya, tergantung dari dana yang tersedia di APBD kabupaten/kota untuk subsidi. “Jenis barang yang dijual meliputi bahan pokok untuk keperluan bulan puasa dan lebaran, harga 10 hingga 30 persen dibawah harga pasar yang disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah,” kata Hasan tanpa merinci bahan dimaksud.
Lanjut dia, melalui Pasar Murah dan OP Pasar yang dilakukan tersebut diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dan di pemukiman dapat membeli barang dengan harga lebih murah dari harga pasar, dan pada akhirnya dapat mengurangi tekanan pasar.
Langkah antisipatif lainnya yang dilakukan Disperindag diantaranya melakukan pemantauan stock ke gudang distributor/Grosir yang memasok barang dari luar Provinsi.
Kemudian memantau harga eceran di pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas terkait setempat untuk kelancaran distribusi & ketersediaan barang serta perkembangan harga eceran di daerah guna mengatasi permasalahan dalam distribusi & stock bahan kebutuhan masyarakat.(gtt)
“Kita berharap harga barang yang dijual saat OP benar-benar dibawah harga pasar, jangan sama dengan harga di pasar. Kalau tidak, percuma saja,” ungkap Hadi Idrus (55) warga Sejenjang Kota Jambi kepada Media Jambi, Minggu (15/8). Selain itu katanya, kerap terjadi, saat OP, persediaan sangat terbatas, sehingga ketika akan membeli produk tertentu sudah habis. “Sebaiknya pembelian dibatasi, karena sering terjadi, waktu mau membeli gula, sudah habis,” katanya kesal. Dia sangat berharap OP dapat dirasakan manfafatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. “OP juga jangan sampai hanya dinikmati oleh PNS saja, atau panitia,” katanya mengkritisi.
Disperindag akan melakukan OP secara bergiliran di delapan kabupaten dan kota Jambi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi, Hasan Basri mengatakan OP pertama di gelar di Tanjab Timur dari tanggal 5 – 15 Agustus 2010 berkeliling di 13 kecamatan. Disusul, Sungaipenuh (7/8), Kota Jambi 5 - 20 Agustus di kecamatan dan di gedung BKOW Jambi 25-28 Agustus. Batanghari (15-20/8) di 13 kecamatan, Sarolangun (16-20/8), Bungo (20-25/8) di 17 kecamatan, Muaro Jambi (21-30/8) di 10 kecamatan, Tanjab Barat (21-27/8) di 13 kecamatan dan Merangin di minggu II dan III Agustus. Sementara Kabupaten Kerinci belum ada kepastian jadwalnya.
Jenis barang yang dijual berupa bahan pokok untuk keperluan bulan puasa dan lebaran. Hasan Basri memastikan harga jual lebih murah 10 hingga 30 persen dari harga pasar. Namun nilainya, tergantung dari dana yang tersedia di APBD kabupaten/kota untuk subsidi. “Jenis barang yang dijual meliputi bahan pokok untuk keperluan bulan puasa dan lebaran, harga 10 hingga 30 persen dibawah harga pasar yang disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah,” kata Hasan tanpa merinci bahan dimaksud.
Lanjut dia, melalui Pasar Murah dan OP Pasar yang dilakukan tersebut diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dan di pemukiman dapat membeli barang dengan harga lebih murah dari harga pasar, dan pada akhirnya dapat mengurangi tekanan pasar.
Langkah antisipatif lainnya yang dilakukan Disperindag diantaranya melakukan pemantauan stock ke gudang distributor/Grosir yang memasok barang dari luar Provinsi.
Kemudian memantau harga eceran di pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas terkait setempat untuk kelancaran distribusi & ketersediaan barang serta perkembangan harga eceran di daerah guna mengatasi permasalahan dalam distribusi & stock bahan kebutuhan masyarakat.(gtt)
200 Siswa SDN I Belajar di Tenda
MEDIA JAMBI - Akibat kebakaran hebat yang meluluh-ratakan tiga rumah dan lima kelas di SD negeri 1 Kota Jambi yang berlokasi di RT 03 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur, Jumat sekitar pukul 17.30 WIB, sekitar 200 siswa sekolah itu harus rela belajar di dalam tenda darurat. Dinas Sosial dan Nakertrans Kota Jambi, Sabtu (14/8) sudah membuka tenda, untuk bisa digunakan mulai Senin besok.
“Siswa yang akan belajar di bawah tenda yaitu kelas VIF, VD, VE, VF dan IVC. Jumlahnya setiap kelas 40 orang,” ujar Syahril, Kepala SD Negeri 1 Jambi kepada Media Jambi, Sabtu (14/8) usai pembacaan surah yasin, tahlil dan doa bersama. Sabtu.
Untuk sementara para siswa yang lokalnya ikut terbakar terpaksa harus belajar di tenda darurat. “Walau lokal terbakar namun kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa. Namanya musibah tidak dapat dielak,’ jelasnya. Menurutnya, siswa tidak mungkin belajar di kelas yang ebrada di lantai dua bangunan gedung itu, karena kondisi gedung sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa roboh. “Daripada menelan korban lebih baik dihindari. Atap lokal habis terbakar,” ujar Syahril.
Menurutnya SD Negeri 1 merupakan SD tertua di Kota Jambi saat ini ada sekitar 1.000 siswa yang menuntut ilmu di sekolah ini. Dan lokal yang terbakar akan segera dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi. Walikota Jambi H Bambang Priyanto saat memberi bantuan berupa selimut, pakaian dan sembako kepada korban yang tertimpa musibah mengatakan pembangunan kembali gedung sekolah secepatnya dikerjakan.
Namun walikota yang saat itu didampingi Pjs Sekda EC Marjani, belum bisa menentukan sampai kapan siswa harus belajar di tenda. Karena perlu dihitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk merehab kembali lima lokal yang terbakar itu. “Pokoknya secepatnya akan kita rehap kembali,” ujar Walikota Jambi.
Sementara para orang tua siswa mengharapkan agar rehab segera dilakukan, agar anak-anak dapat belajar dengan baik. “Untuk sementara lebih baik anak-anak itu belajar di tenda, daripada memaksakan mereka masuk di kelas. Karena, kondisinya mengkhawatirkan, dan kita takut anak-anak tertimpa,” kata Iwan, orang tua siswa. (mas)
“Siswa yang akan belajar di bawah tenda yaitu kelas VIF, VD, VE, VF dan IVC. Jumlahnya setiap kelas 40 orang,” ujar Syahril, Kepala SD Negeri 1 Jambi kepada Media Jambi, Sabtu (14/8) usai pembacaan surah yasin, tahlil dan doa bersama. Sabtu.
Untuk sementara para siswa yang lokalnya ikut terbakar terpaksa harus belajar di tenda darurat. “Walau lokal terbakar namun kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa. Namanya musibah tidak dapat dielak,’ jelasnya. Menurutnya, siswa tidak mungkin belajar di kelas yang ebrada di lantai dua bangunan gedung itu, karena kondisi gedung sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa roboh. “Daripada menelan korban lebih baik dihindari. Atap lokal habis terbakar,” ujar Syahril.
Menurutnya SD Negeri 1 merupakan SD tertua di Kota Jambi saat ini ada sekitar 1.000 siswa yang menuntut ilmu di sekolah ini. Dan lokal yang terbakar akan segera dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi. Walikota Jambi H Bambang Priyanto saat memberi bantuan berupa selimut, pakaian dan sembako kepada korban yang tertimpa musibah mengatakan pembangunan kembali gedung sekolah secepatnya dikerjakan.
Namun walikota yang saat itu didampingi Pjs Sekda EC Marjani, belum bisa menentukan sampai kapan siswa harus belajar di tenda. Karena perlu dihitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk merehab kembali lima lokal yang terbakar itu. “Pokoknya secepatnya akan kita rehap kembali,” ujar Walikota Jambi.
Sementara para orang tua siswa mengharapkan agar rehab segera dilakukan, agar anak-anak dapat belajar dengan baik. “Untuk sementara lebih baik anak-anak itu belajar di tenda, daripada memaksakan mereka masuk di kelas. Karena, kondisinya mengkhawatirkan, dan kita takut anak-anak tertimpa,” kata Iwan, orang tua siswa. (mas)
Azan Selamatkan Kampung itu…
“DARRR, “ suara letusan itu terdengar keras dan semakin menyulut api tambah berkobar. Letusan yang diperkirakan berasal dari terbakarnya motor Tiger di dalam sebuah rumah di kawasan Rt 03 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, membuat suasana semakin hiruk pikuk. Sore itu, Jumat, 13 Agustus, sekitar pukul 17.35 Wib, disaat umat muslim menanti waktu berbuka puasa, ratusan warga tepat dibelakang SDN 1/ Kota Jambi harus bergulat melawan api.
Kepanikan begitu mencekam. Ada yang berusaha menyelamatkan harta bendanya, membopong kakek-kakek tua yang lumpuh, menggendong nenek-nenek yang sudah tak mampu lagi berjalan, hingga mereka yang sibuk menyiramkan air, dan merusak sejumlah atap rumah, menghindari api menjalar lebih luas.
Angin kencang, membuat api terus membara, dan “Allahu akbar, Allahu akbar,” suara azan dan takbir terus dikumandangkan warga, termasuk anak-anak. Tak berselang lama, tanpa dinyana, jilatan api berubah arah menyambar atap bangunan SD negeri itu. “Alhamdulillah, ya Allah,” teriakan syukur dipanjatkan warga, karena api berpindah, dan selamatlah kampung yang menampung puluhan rumah yang saling berdempetan dan kebanyakan terbuat dari kayu tersebut. Kawasan itu sangat sulit dicapai, mobil pemadam kebakaran yang datang, setengah jam kemudian, juga harus berjuang keras mematikan api melalui bangunan SD dan TK disamping tiga rumah yang hangus dilantak si jago merah itu. Sementara tiga rumah lainnya, milik keluarga Sumadi, Pudin dan terpaksa dirusak.
Ketika ditemui Media Jambi, mata Cik Uniang (60) terlihat sembab habis menangis karena rumah dan seluruh isi rumahnya ludes dilalap sijago merah. Dia adalah pemilik satu dari tiga rumah yang ludes terbakar. “Hanya sehelai pakaian di badan tersisa, selebihnya tidak ada yang dapat diselamatkan,” ujar janda tiga anak ini.
Tiga rumah yang ludes terbakar masing-masing milik Jamiri (60), Ema (38) dan Cik Uniang (60). Satu unit sepeda motor merek Tiger yang baru dibeli dua bulan milik anak Jamiri yang bertugas di Polda Jambi juga hangus hanya tinggal bangkainya saja. Tidak itu saja, barang dagangan, berupa baju-baju juga hangus, bahkan barang elektronik lainnya tak berhasil diselamatkan. Belum diketahui dengan pasti dari mana asal api. Sebagian warga menyebutkan akibat korsleting listrik, namun ada pula yang mengatakan akibat adanya anak-anak yang bermain kembang api. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki asal api yang nyaris menghanguskan semua rumah di kampung itu. Untuk memadamkan api Damkar Kota Jambi mengerahkan empat unit kendaraan dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 19.00 WIB. Beberapa petugas juga sempat terjatuh karena menginjak kayu-kayu yang telah lapuk. Hingga Minggu pagi, lokasi kebakaran itu masih ramai didatangi oleh masyarakat yang ingin melihat dari dekat, sisa-sisa kebakaran. Sementara pemilik rumah berusaha untuk menyelamatkan barang yang tersisa.
Daerah Padat
RT 03 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi merupakan daerah yang padat penduduk. Menurut Ketua RT 03 Amril BA ada 81 kepala keluarga (KK) dan sekitar 500 jiwa yang tinggal di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bedeng PU itu. Saking padatnya rumah untuk melewati dari satu rumah ke rumah lain harus melalui gang sempit. Bahkan, ketika berpapasan di dalam gang, salah seorang harus mengalah untuk berhenti. Kondisi rumah di dalam kawasan itu juga cukup memprihatinkan, dan kebanyakan terbuat dari kayu. Nyaris tidak ada akses jalan untuk masuk ke dalam kawasan itu dan kondisi itu sangat rawan kebakaran.
Walikota Jambi, H Bambang Priyanto malam itu juga langsung datang ke lokasi kebakaran disusul ke esokan paginya, Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus yang baru dilantik dua pekan lalu juga mendatangi korban kebakaran dan memberikan bantuan secara pribadi. “Kita harapkan Walikota memperhatikan korban kebakaran, termasuk masalah gedung sekolah, agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” ujarnya.(mas)
Kepanikan begitu mencekam. Ada yang berusaha menyelamatkan harta bendanya, membopong kakek-kakek tua yang lumpuh, menggendong nenek-nenek yang sudah tak mampu lagi berjalan, hingga mereka yang sibuk menyiramkan air, dan merusak sejumlah atap rumah, menghindari api menjalar lebih luas.
Angin kencang, membuat api terus membara, dan “Allahu akbar, Allahu akbar,” suara azan dan takbir terus dikumandangkan warga, termasuk anak-anak. Tak berselang lama, tanpa dinyana, jilatan api berubah arah menyambar atap bangunan SD negeri itu. “Alhamdulillah, ya Allah,” teriakan syukur dipanjatkan warga, karena api berpindah, dan selamatlah kampung yang menampung puluhan rumah yang saling berdempetan dan kebanyakan terbuat dari kayu tersebut. Kawasan itu sangat sulit dicapai, mobil pemadam kebakaran yang datang, setengah jam kemudian, juga harus berjuang keras mematikan api melalui bangunan SD dan TK disamping tiga rumah yang hangus dilantak si jago merah itu. Sementara tiga rumah lainnya, milik keluarga Sumadi, Pudin dan terpaksa dirusak.
Ketika ditemui Media Jambi, mata Cik Uniang (60) terlihat sembab habis menangis karena rumah dan seluruh isi rumahnya ludes dilalap sijago merah. Dia adalah pemilik satu dari tiga rumah yang ludes terbakar. “Hanya sehelai pakaian di badan tersisa, selebihnya tidak ada yang dapat diselamatkan,” ujar janda tiga anak ini.
Tiga rumah yang ludes terbakar masing-masing milik Jamiri (60), Ema (38) dan Cik Uniang (60). Satu unit sepeda motor merek Tiger yang baru dibeli dua bulan milik anak Jamiri yang bertugas di Polda Jambi juga hangus hanya tinggal bangkainya saja. Tidak itu saja, barang dagangan, berupa baju-baju juga hangus, bahkan barang elektronik lainnya tak berhasil diselamatkan. Belum diketahui dengan pasti dari mana asal api. Sebagian warga menyebutkan akibat korsleting listrik, namun ada pula yang mengatakan akibat adanya anak-anak yang bermain kembang api. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki asal api yang nyaris menghanguskan semua rumah di kampung itu. Untuk memadamkan api Damkar Kota Jambi mengerahkan empat unit kendaraan dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 19.00 WIB. Beberapa petugas juga sempat terjatuh karena menginjak kayu-kayu yang telah lapuk. Hingga Minggu pagi, lokasi kebakaran itu masih ramai didatangi oleh masyarakat yang ingin melihat dari dekat, sisa-sisa kebakaran. Sementara pemilik rumah berusaha untuk menyelamatkan barang yang tersisa.
Daerah Padat
RT 03 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi merupakan daerah yang padat penduduk. Menurut Ketua RT 03 Amril BA ada 81 kepala keluarga (KK) dan sekitar 500 jiwa yang tinggal di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bedeng PU itu. Saking padatnya rumah untuk melewati dari satu rumah ke rumah lain harus melalui gang sempit. Bahkan, ketika berpapasan di dalam gang, salah seorang harus mengalah untuk berhenti. Kondisi rumah di dalam kawasan itu juga cukup memprihatinkan, dan kebanyakan terbuat dari kayu. Nyaris tidak ada akses jalan untuk masuk ke dalam kawasan itu dan kondisi itu sangat rawan kebakaran.
Walikota Jambi, H Bambang Priyanto malam itu juga langsung datang ke lokasi kebakaran disusul ke esokan paginya, Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus yang baru dilantik dua pekan lalu juga mendatangi korban kebakaran dan memberikan bantuan secara pribadi. “Kita harapkan Walikota memperhatikan korban kebakaran, termasuk masalah gedung sekolah, agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” ujarnya.(mas)
Selasa, 10 Agustus 2010
Pembangunan Drainase Salah Alamat
MEDIA JAMBI - Pembangunan drainase sepanjang 410 m di Kelurahan Pallmerah Lama Kecamatan Jambi Selatan salah alamat. Saluran yang seharusnya berada di pinggiran lahan pertanian namun dibangun diatas jalan nasional berada cukup jauh dari lokasi yang direncanakan.
Pantauan Media Jambi di lapangan, Jum’at (6/8), belasan orang pekerja dari CV. Manunggal Sakti – pelaksana proyek — tampak tengah menggali tanah di pinggir jalan lingkar selatan. Aktifitas penggalian itu dilakukan mereka atas perintah kontraktor guna membuat saluran air bagi warga sekitar. Rencananya akan dibuat saluran air sepanjang 410 m. Seperti tertera pada papan proyek yang dipasang disebuah bangunan berdinding papan dilokasi. Saat ini diperkirakan mereka telah menggali lebih dari 200 m. Sekitar 80 meter kearah pemukiman warga dan 134 meter lagi berada dipinggir jalan nasional.
Hal itu membuat sejumlah anggota Komisi C DPRD Kota Jambi berang. Mereka mendatangi lokasi dan mengehentikan kegiatan itu. Kedatangan yang mendadak itu, sontak membuat Pimpinan Proyek Dinas PU Kota Jambi, Husni Thamrin dan Direktur CV Manunggal Sakti, Rahadian terkejut. Penghentian penggalian itu sempat mendapatkan penolakan dari Ketua RT setempat, Ruslan Pohan. Perdebatan sengit pun tak terelakan. Husni Thamrin dan Rahadian saling lempar tanggung jawab. “Hentikan dulu, ini menyalahi aturan,” tegas Budi Yako saat tiba dilokasi sekitar pukul 11 siang bersama Ketua Komisi C, Daswarman dan anggota lainnya. Diantaranya Rasyid, Zulkifli IB, Cekman dan Wahyudi.
Menurut Budi, dasar disetujuinya proyek peningkatan saluran air di Dinas PU Kota Jambi sebesar Rp 461.899.000 karena sangat diharapkan warga di sekitar bandara, terutama petani sayur setempat. Selama ini mereka mengeluhkan lahan pertaniannya kerap dilanda banjir bila hujan. Drainase tidak ada sementara penyempitan lahan akibat pembangunan komplek perumahan menggerus resapan air disana.
Sehingga lewat Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2010, proyek itu digol-kan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan ditindak-lanjuti lewat Peraturan Walikota (Perwali). Rencananya, lokasi proyek tepat berada di belakang perumahan Liverpol atau tak jauh dari lahan pertanian warga. Namun kenyataannya, dibangun jauh dari lokasi yang direncanakan.
“Emangnya kota banyak dana. Nanti saluran ini bakal dibongkar bila proyek jalan nasional dimulai. Lagian ini tidak sesuai rencana. Menghabiskan uang daerah saja,” ujar Budi kesal.
Daswarman pun menimpali. “Proyek ini untuk masyarakat, jangan sampai salah alamat. Bila ada perubahan, harus persetujuan dewan,” tegasnya.
Rahadian Putra menjelaskan, mereka bekerja sesuai perintah Dinas PU Kota Jambi. Bila tak dikerjakan, perusahaannya bakal dipersalahkan. Apalagi kontrak kerjanya sudah ia tanda-tangani sejak 1,5 bulan yang lalu. “Kami mengerjakannya sesuai perintah PU. Jika tak dikerjakan, nanti kami yang dipersalahkan,” elak Rahadian.
Pimpinan Proyek (Pimpro) dari Dinas PU Kota Jambi, Husni Thamrin pun sepertinya mengelak dipersalahkan. Namun pria tua itu enggan membeberkan alasan pemindahan lokasi. “Kami mengerjakan ini berdasarkan usulan warga. Tanda tangan warga ada,” terang Husni.
Atasi Banjir
Ketua RT 22 Kelurahan Pallmerah Lama, Ruslan Pohan mengatakan pembuatan saluran air sangat diharapkan warganya. Selama ini, bila hujan turun, air menggenang. Sawah disekitar itu terendam. Banyak sayuran petani mati. “Pembangunan drainase ini yang kami tunggu-tunggu. Bahkan kami sudah rapat dengan warga. Inginnya saluran air dibangun disini,” kata Ruslan.
Mereka tak peduli bila nantinya ada proyek yang sama dari provinsi. “Terserahlah. Kami tak mau kena banjir lagi,” tandasnya.
Sebelumnya, Triswondo, warga RT 11 Kelurahan Pallmerah Lama Kecamatan Jambi Selatan mengeluh. Tiap kali hujan, lahan garapannya banjir. Bahkan, dua bulan terakhir, ia pun tak bisa memanen sawi, selada dan kemangi miliknya. Sayuran itu mati dan ia pun mengaku merugi.
“Bagaimana lagi, sejak ada perumahan itu, sawah kami sering banjir bila hujan turun. Sayuran mati dan kami merugi,” keluh anggota kelompok tani Sudi Makmur itu.
Petani lainnya, Tumiran pun mengakui hal yang sama. Ia sangat berharap pemerintah kota mau memperhatikan nasibnya. Apalagi, ayah dua anak itu kini tak lagi mampu menutupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-harinya. Ditambah lagi harga bahan pokok melambung tinggi, sementara ia tak bisa panen lantaran banjir.
“Kami berharap pemerintah buat saluran air agar kami terhindar dari banjir. Kalau begini terus mau makan apa nantinya,” ujar suami Warsina itu.(gtt)
Pantauan Media Jambi di lapangan, Jum’at (6/8), belasan orang pekerja dari CV. Manunggal Sakti – pelaksana proyek — tampak tengah menggali tanah di pinggir jalan lingkar selatan. Aktifitas penggalian itu dilakukan mereka atas perintah kontraktor guna membuat saluran air bagi warga sekitar. Rencananya akan dibuat saluran air sepanjang 410 m. Seperti tertera pada papan proyek yang dipasang disebuah bangunan berdinding papan dilokasi. Saat ini diperkirakan mereka telah menggali lebih dari 200 m. Sekitar 80 meter kearah pemukiman warga dan 134 meter lagi berada dipinggir jalan nasional.
Hal itu membuat sejumlah anggota Komisi C DPRD Kota Jambi berang. Mereka mendatangi lokasi dan mengehentikan kegiatan itu. Kedatangan yang mendadak itu, sontak membuat Pimpinan Proyek Dinas PU Kota Jambi, Husni Thamrin dan Direktur CV Manunggal Sakti, Rahadian terkejut. Penghentian penggalian itu sempat mendapatkan penolakan dari Ketua RT setempat, Ruslan Pohan. Perdebatan sengit pun tak terelakan. Husni Thamrin dan Rahadian saling lempar tanggung jawab. “Hentikan dulu, ini menyalahi aturan,” tegas Budi Yako saat tiba dilokasi sekitar pukul 11 siang bersama Ketua Komisi C, Daswarman dan anggota lainnya. Diantaranya Rasyid, Zulkifli IB, Cekman dan Wahyudi.
Menurut Budi, dasar disetujuinya proyek peningkatan saluran air di Dinas PU Kota Jambi sebesar Rp 461.899.000 karena sangat diharapkan warga di sekitar bandara, terutama petani sayur setempat. Selama ini mereka mengeluhkan lahan pertaniannya kerap dilanda banjir bila hujan. Drainase tidak ada sementara penyempitan lahan akibat pembangunan komplek perumahan menggerus resapan air disana.
Sehingga lewat Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2010, proyek itu digol-kan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan ditindak-lanjuti lewat Peraturan Walikota (Perwali). Rencananya, lokasi proyek tepat berada di belakang perumahan Liverpol atau tak jauh dari lahan pertanian warga. Namun kenyataannya, dibangun jauh dari lokasi yang direncanakan.
“Emangnya kota banyak dana. Nanti saluran ini bakal dibongkar bila proyek jalan nasional dimulai. Lagian ini tidak sesuai rencana. Menghabiskan uang daerah saja,” ujar Budi kesal.
Daswarman pun menimpali. “Proyek ini untuk masyarakat, jangan sampai salah alamat. Bila ada perubahan, harus persetujuan dewan,” tegasnya.
Rahadian Putra menjelaskan, mereka bekerja sesuai perintah Dinas PU Kota Jambi. Bila tak dikerjakan, perusahaannya bakal dipersalahkan. Apalagi kontrak kerjanya sudah ia tanda-tangani sejak 1,5 bulan yang lalu. “Kami mengerjakannya sesuai perintah PU. Jika tak dikerjakan, nanti kami yang dipersalahkan,” elak Rahadian.
Pimpinan Proyek (Pimpro) dari Dinas PU Kota Jambi, Husni Thamrin pun sepertinya mengelak dipersalahkan. Namun pria tua itu enggan membeberkan alasan pemindahan lokasi. “Kami mengerjakan ini berdasarkan usulan warga. Tanda tangan warga ada,” terang Husni.
Atasi Banjir
Ketua RT 22 Kelurahan Pallmerah Lama, Ruslan Pohan mengatakan pembuatan saluran air sangat diharapkan warganya. Selama ini, bila hujan turun, air menggenang. Sawah disekitar itu terendam. Banyak sayuran petani mati. “Pembangunan drainase ini yang kami tunggu-tunggu. Bahkan kami sudah rapat dengan warga. Inginnya saluran air dibangun disini,” kata Ruslan.
Mereka tak peduli bila nantinya ada proyek yang sama dari provinsi. “Terserahlah. Kami tak mau kena banjir lagi,” tandasnya.
Sebelumnya, Triswondo, warga RT 11 Kelurahan Pallmerah Lama Kecamatan Jambi Selatan mengeluh. Tiap kali hujan, lahan garapannya banjir. Bahkan, dua bulan terakhir, ia pun tak bisa memanen sawi, selada dan kemangi miliknya. Sayuran itu mati dan ia pun mengaku merugi.
“Bagaimana lagi, sejak ada perumahan itu, sawah kami sering banjir bila hujan turun. Sayuran mati dan kami merugi,” keluh anggota kelompok tani Sudi Makmur itu.
Petani lainnya, Tumiran pun mengakui hal yang sama. Ia sangat berharap pemerintah kota mau memperhatikan nasibnya. Apalagi, ayah dua anak itu kini tak lagi mampu menutupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-harinya. Ditambah lagi harga bahan pokok melambung tinggi, sementara ia tak bisa panen lantaran banjir.
“Kami berharap pemerintah buat saluran air agar kami terhindar dari banjir. Kalau begini terus mau makan apa nantinya,” ujar suami Warsina itu.(gtt)
Amdal PT LAJ Dipalsukan ?
MEDIAJAMBI—Tanda tangan pada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Lestari Asri Jaya (LAJ) Tebo diduga dipalsukan. Beberapa Kepala Desa di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo merasa tidak pernah diundang dalam konsultasi publik maupun menandatangani dokumen amdal nomor 118/laj.sda/v111/2009. Saat ini, kasus pemalsuan tandatangan dilaporkan ke Mabes Polri untuk mengungkap praktek penipuan yang berdampak kerugian pada masyarakat.
Izin konsesi PT LAJ yang terbit pada April 2010 lalu beririsan langsung dengan Desa Pemayungan dan beberapa desa lain di Kecamatan Sumay. Ishak, mantan Kepala Desa Pemayungan kepada Media Jambi menyatakan, tidak pernah diundang dalam konsultasi publik.
“Yang jelas, waktu itu saya sebagai kepala desa tidak pernah ikut, diundang maupun menandatangani persetujuan Amdal,” kata Ishak, Sabtu (7/8) lalu. Dia baru mengetahui ikut menandatangani setelah berhenti dari kepala desa, Januari 2010 lalu. Setelah dilihat, dia mengaku bahwa tanda tangan yang tertera diatas namanya sangat jauh berbeda dengan yang biasa dia gunakan saat menjabat kepala desa.
“Tau-tau disana saya disebutkan menyetujui dokumen Amdal,” katanya. Dia memastikan, tanda tangannya yang tertera pada Amdal bukan tanda tangannya. Dia memastikan, warga desa juga tidak pernah dilibatkan saat konsultasi publik dan menyetujui kehadiran perusahaan di wilayah itu.
Tidak hanya Pemayungan, Ishak mengatakan kepala Desa Semambu Hamidi, Kepala Desa Muaro Sekalo, Ali dan Kepala Desa Suo-suo, Pak Sar. “Setelah kami sesuaikan dengan tanda tangan yang benar, ternyata beda,” tukasnya.
Saat itu, tidak ada upaya mengadu ke Polisi karena ketiadaan pendamping. Warga merasa kesulitan berurusan dengan aparat kepolisian. “Sekarang baru tahu. Daripada saya dimarahi warga desa karena menyetujui, lebih baik saya adukan ke polisi. Apalagi ada warga desa kami yang ditangkap karena berselisih dengan security PT WKS beberapa hari lalu,” jawab Ishak.
Cacat hukum
Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Arif Munandar mengatakan, tahapan Amdal harus melibatkan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar konsesi. Pada satu sisi, masyarakat Desa Pemayungan dan sekitarnya menolak keberadaan perusahaan. “Hanya anehnya, ada tanda tangan kepala desa dan warga yang menyetujui. Setelah dicocokkan, ternyata tanda tangannya beda,” urai Arif.
Walhi telah melaporkan pemalsuan tanda tangan ini ke Mabes Polri, minggu lalu. Dengan menyertakan beberapa dokumen yang biasa dikeluarkan masing-masing kepala desa untuk membandingkan tanda tangan di dokumen Amdal.
“Jika terbukti dipalsukan berarti izin konsesi LAJ cacat hukum. Dan persoalan penangkapan warga oleh security WKS beberapa waktu lalu akan selesai,” ujarnya.
Supardi, kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo ketika dihubungi Media Jambi mengatakan, persoalan Amdal ditangani LH Provinsi. “Kalau Amdal LAJ di Provinsi pak, bukan disini,” elak Supardi.
Hanya sayang, humas PT LAJ, Narmodo belum bisa dimintai keterangan. Beberapa kali dihubungi ponselnya dalam keadaan mati.
(jun)
Izin konsesi PT LAJ yang terbit pada April 2010 lalu beririsan langsung dengan Desa Pemayungan dan beberapa desa lain di Kecamatan Sumay. Ishak, mantan Kepala Desa Pemayungan kepada Media Jambi menyatakan, tidak pernah diundang dalam konsultasi publik.
“Yang jelas, waktu itu saya sebagai kepala desa tidak pernah ikut, diundang maupun menandatangani persetujuan Amdal,” kata Ishak, Sabtu (7/8) lalu. Dia baru mengetahui ikut menandatangani setelah berhenti dari kepala desa, Januari 2010 lalu. Setelah dilihat, dia mengaku bahwa tanda tangan yang tertera diatas namanya sangat jauh berbeda dengan yang biasa dia gunakan saat menjabat kepala desa.
“Tau-tau disana saya disebutkan menyetujui dokumen Amdal,” katanya. Dia memastikan, tanda tangannya yang tertera pada Amdal bukan tanda tangannya. Dia memastikan, warga desa juga tidak pernah dilibatkan saat konsultasi publik dan menyetujui kehadiran perusahaan di wilayah itu.
Tidak hanya Pemayungan, Ishak mengatakan kepala Desa Semambu Hamidi, Kepala Desa Muaro Sekalo, Ali dan Kepala Desa Suo-suo, Pak Sar. “Setelah kami sesuaikan dengan tanda tangan yang benar, ternyata beda,” tukasnya.
Saat itu, tidak ada upaya mengadu ke Polisi karena ketiadaan pendamping. Warga merasa kesulitan berurusan dengan aparat kepolisian. “Sekarang baru tahu. Daripada saya dimarahi warga desa karena menyetujui, lebih baik saya adukan ke polisi. Apalagi ada warga desa kami yang ditangkap karena berselisih dengan security PT WKS beberapa hari lalu,” jawab Ishak.
Cacat hukum
Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Arif Munandar mengatakan, tahapan Amdal harus melibatkan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar konsesi. Pada satu sisi, masyarakat Desa Pemayungan dan sekitarnya menolak keberadaan perusahaan. “Hanya anehnya, ada tanda tangan kepala desa dan warga yang menyetujui. Setelah dicocokkan, ternyata tanda tangannya beda,” urai Arif.
Walhi telah melaporkan pemalsuan tanda tangan ini ke Mabes Polri, minggu lalu. Dengan menyertakan beberapa dokumen yang biasa dikeluarkan masing-masing kepala desa untuk membandingkan tanda tangan di dokumen Amdal.
“Jika terbukti dipalsukan berarti izin konsesi LAJ cacat hukum. Dan persoalan penangkapan warga oleh security WKS beberapa waktu lalu akan selesai,” ujarnya.
Supardi, kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo ketika dihubungi Media Jambi mengatakan, persoalan Amdal ditangani LH Provinsi. “Kalau Amdal LAJ di Provinsi pak, bukan disini,” elak Supardi.
Hanya sayang, humas PT LAJ, Narmodo belum bisa dimintai keterangan. Beberapa kali dihubungi ponselnya dalam keadaan mati.
(jun)
Warga Duduki Mal Jambi Town Square
MEDIA JAMBI – Warga RT 22 dan RT 26 Simpang III Sipin, Kotabaru, Kota Jambi mendesak manajeman mall Jambi Town Square untuk segera memenuhi memenuhi janji yang disepakati terkait terjadinya banjir akibat pembangunan pusat perbelajaan itu belum lama ini.
Koordinator warga RT 22 dan 26, T Simanjuntak, mengatakan, beberapa waktu lalu dilakukan kesepakatan antara pihak warga dengan pihak managemen mal, antara lain manajemen akan menggali parit yang tertimbun akibat pembangunan mal.
Pihak mal juga akan mengganti rugi barang-barang elektronik milik warga yang rusak akibat terendam air akibat tertimbunnya parit beberapa waktu lalu. “Janji atau kesepakatan itu sampai sekarang tidak pernah dipenuhi manajemen, karena itu kami melakukan aksi,” kata Simanjuntak.
Dalam kesepakatan itu juga disebutkan pihak mal akan memenuhi janji paling lambat pada 7 Agustus 2010. Namun, hingga kini tidak ada tanda-tanda niat baik dari managemen mal,” katanya.
Akibatnya, Sabtu, 7 Agustus, warga mendatangi mall itu. Puluhan warga meluapkan kekesalannya dengan berorasi. Warga juga memajang peralatan rumah yang terendam banjir seperti kasur, kursi dan buku-buku sekolah anak-anak. “Sejak berdirinya Jambi Town Square, warga terancam sebab kalau hujan rumah akan terendam. Tidak ada aturan membolehkan sungai ditutup, tapi itu dilakukan pihak mal,” kata pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.
Dalam aksi itu warga sempat bersitegang dengan aparat Poltabes Jambi yang mengerahkan satu mobil pengusir massa dengan gas air mata. Namun, mobil itu diminta untuk kembali oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Jambi Asril SH. Menanggapi aksi warga, Asril menyatakan akan minta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus maupun Wali Kota Jambi tidak meresmikan mal tersebut sebelum manajemen memenuhi tuntutan warga RT 22 dan RT 26.
“Kita minta kepada Gubernur dan Wali Kota agar tidak meresmikan mal itu sebelum tuntutan warga dipenuhi oleh manajemen,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 30 Juli 2010, warga RT 22 dan RT 26 sempat panik karena hujan yang mengguyur Kota Jambi saat itu membuat rumah warga berantakan akibat air yang masuk ke rumah.
Sebagian besar warga tak sempat menyelamatkan barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor akibat banjir yang mendadak masuk ke rumah. Akibat peristiwa itu, ratusan warga mendatangi pengelola mal yang menutup saluran drainase sehingga rumah warga kebanjiran, bahkan seorang manajemen mal menjadi bulan-bulanan warga saat itu.(mas/ant)
Koordinator warga RT 22 dan 26, T Simanjuntak, mengatakan, beberapa waktu lalu dilakukan kesepakatan antara pihak warga dengan pihak managemen mal, antara lain manajemen akan menggali parit yang tertimbun akibat pembangunan mal.
Pihak mal juga akan mengganti rugi barang-barang elektronik milik warga yang rusak akibat terendam air akibat tertimbunnya parit beberapa waktu lalu. “Janji atau kesepakatan itu sampai sekarang tidak pernah dipenuhi manajemen, karena itu kami melakukan aksi,” kata Simanjuntak.
Dalam kesepakatan itu juga disebutkan pihak mal akan memenuhi janji paling lambat pada 7 Agustus 2010. Namun, hingga kini tidak ada tanda-tanda niat baik dari managemen mal,” katanya.
Akibatnya, Sabtu, 7 Agustus, warga mendatangi mall itu. Puluhan warga meluapkan kekesalannya dengan berorasi. Warga juga memajang peralatan rumah yang terendam banjir seperti kasur, kursi dan buku-buku sekolah anak-anak. “Sejak berdirinya Jambi Town Square, warga terancam sebab kalau hujan rumah akan terendam. Tidak ada aturan membolehkan sungai ditutup, tapi itu dilakukan pihak mal,” kata pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.
Dalam aksi itu warga sempat bersitegang dengan aparat Poltabes Jambi yang mengerahkan satu mobil pengusir massa dengan gas air mata. Namun, mobil itu diminta untuk kembali oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Jambi Asril SH. Menanggapi aksi warga, Asril menyatakan akan minta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus maupun Wali Kota Jambi tidak meresmikan mal tersebut sebelum manajemen memenuhi tuntutan warga RT 22 dan RT 26.
“Kita minta kepada Gubernur dan Wali Kota agar tidak meresmikan mal itu sebelum tuntutan warga dipenuhi oleh manajemen,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 30 Juli 2010, warga RT 22 dan RT 26 sempat panik karena hujan yang mengguyur Kota Jambi saat itu membuat rumah warga berantakan akibat air yang masuk ke rumah.
Sebagian besar warga tak sempat menyelamatkan barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor akibat banjir yang mendadak masuk ke rumah. Akibat peristiwa itu, ratusan warga mendatangi pengelola mal yang menutup saluran drainase sehingga rumah warga kebanjiran, bahkan seorang manajemen mal menjadi bulan-bulanan warga saat itu.(mas/ant)
Tarif Air PDAM Bakal Naik
MEDIA JAMBI – Tarif air bersih direncanakan akan naik karena tarif yang berlaku sekarang dinilai tidak bisa menutupi biaya produksi. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang, Kota Jambi tengah membahas rencana itu bersama walikota Jambi dan DPRD Kota Jambi.
Direktur Utama PDAM Tirta Mayang, Firdaus mengatakan, saat ini harga jual rata-rata air minum PDAM sebesar Rp 1.200 per meter kubik atau Rp1,2 per liter. Sedangkan rata-rata biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk satu meter kubik sebesar Rp3.300.
“Dengan adanya tarif saat ini PDAM masih mengalami kerugian karena harga jual lebih murah dari biaya produksi. Untuk itu kami berkesimpulan kenaikan tarif merupakan suatu keharusan,” ujarnya tanpa merinci berapa seluruh kerugian yang dialami. Menurut dia, biaya operasional PDAM setiap tahun juga selalu mengalami kenaikan, sedangkan tarif dasar air PDAM di Kota Jambi sudah tiga tahun tidak ada kenaikan. “Pembayaran rekening dari pelanggan hanya dapat menutupi biaya operasional saja,” katanya.
Ia menjelaskan, untuk membangun Instalasi Pengelohan Air (IPA) baru di Kota Jambi, tarif dasar air harus dinaikkan lebih dari Rp 3.300. Dengan tarif tersebut PDAM Tirta Mayang Kota Jambi diprediksi baru bisa melakukan investasi untuk pengembangan.
Idealnya tarif air minum harus naik setiap hari sejalan dengan inflasi. Karena tarif air PDAM Tirta Mayang sudah tiga tahun tidak naik maka kenaikan tarif diperkirakan akan cukup tinggi.
Ia mengakui tidak bisa berbuat apa-apabila harga jual saat ini lebih murah dibanding harga produksi.
Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Mayang Arief Sufianto menambahkan, untuk sementara tarif dasar akan dinaikkan menjadi Rp1.600 per meter kubik atau Rp 1,6 perliter. Hal itu untuk mencapai “full cost recovery” atau harga jual sama dengan biya produksi.
Pihaknya telah bertemu Wali Kota Jambi R. Bambang Priyanto dan Komisi B DPRD Kota Jambi untuk membahas tentang rencana kenaikan tarif dasar air PDAM tersebut.(mas/ant)
Direktur Utama PDAM Tirta Mayang, Firdaus mengatakan, saat ini harga jual rata-rata air minum PDAM sebesar Rp 1.200 per meter kubik atau Rp1,2 per liter. Sedangkan rata-rata biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk satu meter kubik sebesar Rp3.300.
“Dengan adanya tarif saat ini PDAM masih mengalami kerugian karena harga jual lebih murah dari biaya produksi. Untuk itu kami berkesimpulan kenaikan tarif merupakan suatu keharusan,” ujarnya tanpa merinci berapa seluruh kerugian yang dialami. Menurut dia, biaya operasional PDAM setiap tahun juga selalu mengalami kenaikan, sedangkan tarif dasar air PDAM di Kota Jambi sudah tiga tahun tidak ada kenaikan. “Pembayaran rekening dari pelanggan hanya dapat menutupi biaya operasional saja,” katanya.
Ia menjelaskan, untuk membangun Instalasi Pengelohan Air (IPA) baru di Kota Jambi, tarif dasar air harus dinaikkan lebih dari Rp 3.300. Dengan tarif tersebut PDAM Tirta Mayang Kota Jambi diprediksi baru bisa melakukan investasi untuk pengembangan.
Idealnya tarif air minum harus naik setiap hari sejalan dengan inflasi. Karena tarif air PDAM Tirta Mayang sudah tiga tahun tidak naik maka kenaikan tarif diperkirakan akan cukup tinggi.
Ia mengakui tidak bisa berbuat apa-apabila harga jual saat ini lebih murah dibanding harga produksi.
Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Mayang Arief Sufianto menambahkan, untuk sementara tarif dasar akan dinaikkan menjadi Rp1.600 per meter kubik atau Rp 1,6 perliter. Hal itu untuk mencapai “full cost recovery” atau harga jual sama dengan biya produksi.
Pihaknya telah bertemu Wali Kota Jambi R. Bambang Priyanto dan Komisi B DPRD Kota Jambi untuk membahas tentang rencana kenaikan tarif dasar air PDAM tersebut.(mas/ant)
Pimpin PAN, Hazrin Dipecat dari Golkar
MEDIA JAMBI – Hazrin Nurdin dinilai politisi “kutu loncat.” Mantan ketua AMPG Provinsi Jambi itu masih terdaftar sebagai kader Golkar yang kini terpilih menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi pada Muswil IV, (7 – 8 Agustus ) lalu.
“Kok loncat sana loncat sini,” ungkap Supardi Nurzain, Sekretaris DPD Partai Golkar kepada Media Jambi Menurutnya, terpilihnya adik kandung Zulkifli Nurdin ini sekaligus berarti secara otomatis Hazrin dipecat dari keanggotaan Partai Golkar. “Otomatis dia bukan kader golkar lagi. Tidak ada ampun bagi mereka yang loncat sana-loncat sini (pindah partai, red),” tegasnya.
Terpilih
Pada Muswil PAN, Hazrin Nurdin terpilih secara aklamasi karena meupakan satu-satunya nama yang diusulkan seluruh DPC dan DPD PAN se - Provinsi Jambi. “Saat dibacakan SK ternyata hanya satu nama yang dikeluarkan. Maka berdasarkan Juklak, kandidat ditetapkan sebagai ketua formatur,” ujar A Khusaini, ketua stering comite (SC)
Sementara itu, Supriyono SH, ketua panitia Muswil IV DPW PAN Jambi saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa terpilihnya Hazrin Nurdin terjadi pada Sabtu (7/ 8), pukul 22.55 WIB. Terpilihnya Hazrin diharapkan dapat mempertahankan dan melanjutkan keberhasilan kepemimpinan Zulkifli Nurdin. “Harapan utamanya, keberhasilan tersebut dapat ditingkatkan di bawah kepemimpinan Hazrin Nurdin,” ujar Supriyono.
Sedangkan untuk target yang ditetapkan oleh DPP PAN terhadap pengurus DPW PAN Jambi dalam mempersiapkan pemenangan Pemilu 2014 tersebut, dirinya yakin Hazrin mampu mewujudkan hal tersebut. “Saya yakin di bawah kepemimpinan Hazrin Nurdin dan kerjasama kader hal tersebut bisa diwujudkan,” ujar anggota DPRD Provinsi Jambi ini. (gtt)
“Kok loncat sana loncat sini,” ungkap Supardi Nurzain, Sekretaris DPD Partai Golkar kepada Media Jambi Menurutnya, terpilihnya adik kandung Zulkifli Nurdin ini sekaligus berarti secara otomatis Hazrin dipecat dari keanggotaan Partai Golkar. “Otomatis dia bukan kader golkar lagi. Tidak ada ampun bagi mereka yang loncat sana-loncat sini (pindah partai, red),” tegasnya.
Terpilih
Pada Muswil PAN, Hazrin Nurdin terpilih secara aklamasi karena meupakan satu-satunya nama yang diusulkan seluruh DPC dan DPD PAN se - Provinsi Jambi. “Saat dibacakan SK ternyata hanya satu nama yang dikeluarkan. Maka berdasarkan Juklak, kandidat ditetapkan sebagai ketua formatur,” ujar A Khusaini, ketua stering comite (SC)
Sementara itu, Supriyono SH, ketua panitia Muswil IV DPW PAN Jambi saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa terpilihnya Hazrin Nurdin terjadi pada Sabtu (7/ 8), pukul 22.55 WIB. Terpilihnya Hazrin diharapkan dapat mempertahankan dan melanjutkan keberhasilan kepemimpinan Zulkifli Nurdin. “Harapan utamanya, keberhasilan tersebut dapat ditingkatkan di bawah kepemimpinan Hazrin Nurdin,” ujar Supriyono.
Sedangkan untuk target yang ditetapkan oleh DPP PAN terhadap pengurus DPW PAN Jambi dalam mempersiapkan pemenangan Pemilu 2014 tersebut, dirinya yakin Hazrin mampu mewujudkan hal tersebut. “Saya yakin di bawah kepemimpinan Hazrin Nurdin dan kerjasama kader hal tersebut bisa diwujudkan,” ujar anggota DPRD Provinsi Jambi ini. (gtt)
Rabu, 04 Agustus 2010
Akibat Pembangunan Tak Ramah Lingkungan
MEDIA JAMBI – Warga sejumlah daerah di Kota Jambi berang dan kesal, karena menjadi korban banjir dadakan, Jumat (30/7) lalu. Mereka menuding, meluapnya air sungai akibat kesalahan pemerintah kota (Pemkot) dalam mebuat rencana tata ruang. Pasalnya, daerah resapan air semakin tergerus akibat pembangunan ruko dan komplek perumahan di sepanjang aliran sungai. Bahkan, pembangunan water boom di komplek ruko Abadi pun dipersalahkan.
Mantan Anggota DPR RI dari Golkar, Ismail Tadjudin dan warga korban banjir mengaku sangat kesal. “Ini sudah tidak benar lagi. Drainase sempit, resapan air berkurang. Pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Ismail kepada Media Jambi saat peristiwa banjir itu terjadi, Jum’at (30/7) sore
Ismail yang hanya menggunakan kaos singlet putih dan kain sarung bersama isterinya bergegas keluar rumah dan menyaksikan air sudah menggenang didepan rumahnya, di Lorong Nusantara RT 19 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung. Kedalaman air hingga setinggi pinggul orang dewasa. Meskipun air tak sampai masuk ke rumahnya, namun ia merasa prihatin.
“Rumah saya lebih tinggi dari yang lain. Tapi kasihan kan warga, rumah mereka tenggelam. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkot,” katanya lagi dengan nada tinggi.
Keluhan serupa disampaikan Dasuki. Menurutnya, drainase yang dibangun tidak begitu besar dan berada diantara rumah warga. Selain itu, banyaknya ruko yang dibangun di area bantaran sungai semakin mempersempit ruang resapan air. Bahkan tak sedikit pula rumah dibangun diarea itu.
“Drainasenya kecil dan berada diantara rumah warga. Sementara banyak ruko yang baru dibangun disini. Diseberang sana (Lebak Bandung) juga dibangun perumahan. Di Pasar, ada water bom yang membuat berkurangnya daerah resapan air,” keluh Dasuki.
Kata Dasuki lagi, dulunya, Pemkot sering kali melakukan pembersihan dibantaran sungai. Namun akhir-akhir ini kegiatan itu tak lagi dilakukan. “Jangan saat kampanye dan baru dilantik saja daerah ini diperhatikan,” tutur pria itu nada kecewa.
Mantan Kadispenda Kota Jambi, Sabaruddin pun menyatakan hal yang sama. Pria yang kediamannya hanya berjarak belasan meter dari lokasi kejadian itu mengatakan kecilnya drainase dan terjadinya penyempitan akibat sampah menjadi faktor utama penyebab banjir. Masyarakat diyakini tau soal itu. Ditambah lagi banyaknya bangunan baru yang berdiri didaerah itu makin menambah potensi banjir. “Saya sering ingatkan warga untuk waspada karena daerah ini potensi banjir,” kata Sabarudin.
Anggota DPRD Kota dari komisi C, Beni Lestio sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi. Ini membuktikan perencanaan tata ruang asal-asalan. Ruko dan perumahan dibangun tak ramah lingkungan. “Harusnya izin diikuti dengan pengawasan. Ini membuktikan rencana tata ruang tak ramah lingkungan. Kini yang menjadi korban masyarakat,” kata Beni .
Pemkot Jambi harus segera melakukan upaya preventif pasca banjir. Apalagi rumah warga yang menjadi korban tidak sedikit. Selain kerugian materil, kemungkinan terbesar akan terserang penyakit. “Saat ini langkah preventif harus segera dilakukan Pemkot. Itu tak bias ditawar-tawar,” tegasnya.
Walikota Jambi, Bambang Priyanto melalui Kabag Humas setda Kota Jambi, M Subhi, membenarkan bahwa peristiwa itu dipicu pembangunan yang tak ramah lingkungan dan drainase yang buruk. Hal itu saat ini tengah dikaji secara impresif oleh Dinas PU Kota Jambi. Selain itu, pihaknya melakukan upaya preventif terhadap korban lewat Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Jambi.
Walikota mengintruksikan untuk segera menginventarisi korban dan kerugian yang dialami. Untuk sementara data korban dan jumlah kerugian belum diketahui secara pasti. Namun Pemkot langsung menyerahkan bantuan berupa mie, biscuit, selimut dan pakaian kepada korban.
“Saat itu juga Walikota perintahkan Dinas PU untuk mengkaji hal ini. Disosnakertrasn diminta segera menginventarisi korban dan kerugian. Laporan resminya belum masuk. Saat ini yang terpenting memberikan bantuan pangan dan sandang bagi korban,” terang Subhi.(gtt)
Mantan Anggota DPR RI dari Golkar, Ismail Tadjudin dan warga korban banjir mengaku sangat kesal. “Ini sudah tidak benar lagi. Drainase sempit, resapan air berkurang. Pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Ismail kepada Media Jambi saat peristiwa banjir itu terjadi, Jum’at (30/7) sore
Ismail yang hanya menggunakan kaos singlet putih dan kain sarung bersama isterinya bergegas keluar rumah dan menyaksikan air sudah menggenang didepan rumahnya, di Lorong Nusantara RT 19 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung. Kedalaman air hingga setinggi pinggul orang dewasa. Meskipun air tak sampai masuk ke rumahnya, namun ia merasa prihatin.
“Rumah saya lebih tinggi dari yang lain. Tapi kasihan kan warga, rumah mereka tenggelam. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkot,” katanya lagi dengan nada tinggi.
Keluhan serupa disampaikan Dasuki. Menurutnya, drainase yang dibangun tidak begitu besar dan berada diantara rumah warga. Selain itu, banyaknya ruko yang dibangun di area bantaran sungai semakin mempersempit ruang resapan air. Bahkan tak sedikit pula rumah dibangun diarea itu.
“Drainasenya kecil dan berada diantara rumah warga. Sementara banyak ruko yang baru dibangun disini. Diseberang sana (Lebak Bandung) juga dibangun perumahan. Di Pasar, ada water bom yang membuat berkurangnya daerah resapan air,” keluh Dasuki.
Kata Dasuki lagi, dulunya, Pemkot sering kali melakukan pembersihan dibantaran sungai. Namun akhir-akhir ini kegiatan itu tak lagi dilakukan. “Jangan saat kampanye dan baru dilantik saja daerah ini diperhatikan,” tutur pria itu nada kecewa.
Mantan Kadispenda Kota Jambi, Sabaruddin pun menyatakan hal yang sama. Pria yang kediamannya hanya berjarak belasan meter dari lokasi kejadian itu mengatakan kecilnya drainase dan terjadinya penyempitan akibat sampah menjadi faktor utama penyebab banjir. Masyarakat diyakini tau soal itu. Ditambah lagi banyaknya bangunan baru yang berdiri didaerah itu makin menambah potensi banjir. “Saya sering ingatkan warga untuk waspada karena daerah ini potensi banjir,” kata Sabarudin.
Anggota DPRD Kota dari komisi C, Beni Lestio sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi. Ini membuktikan perencanaan tata ruang asal-asalan. Ruko dan perumahan dibangun tak ramah lingkungan. “Harusnya izin diikuti dengan pengawasan. Ini membuktikan rencana tata ruang tak ramah lingkungan. Kini yang menjadi korban masyarakat,” kata Beni .
Pemkot Jambi harus segera melakukan upaya preventif pasca banjir. Apalagi rumah warga yang menjadi korban tidak sedikit. Selain kerugian materil, kemungkinan terbesar akan terserang penyakit. “Saat ini langkah preventif harus segera dilakukan Pemkot. Itu tak bias ditawar-tawar,” tegasnya.
Walikota Jambi, Bambang Priyanto melalui Kabag Humas setda Kota Jambi, M Subhi, membenarkan bahwa peristiwa itu dipicu pembangunan yang tak ramah lingkungan dan drainase yang buruk. Hal itu saat ini tengah dikaji secara impresif oleh Dinas PU Kota Jambi. Selain itu, pihaknya melakukan upaya preventif terhadap korban lewat Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Jambi.
Walikota mengintruksikan untuk segera menginventarisi korban dan kerugian yang dialami. Untuk sementara data korban dan jumlah kerugian belum diketahui secara pasti. Namun Pemkot langsung menyerahkan bantuan berupa mie, biscuit, selimut dan pakaian kepada korban.
“Saat itu juga Walikota perintahkan Dinas PU untuk mengkaji hal ini. Disosnakertrasn diminta segera menginventarisi korban dan kerugian. Laporan resminya belum masuk. Saat ini yang terpenting memberikan bantuan pangan dan sandang bagi korban,” terang Subhi.(gtt)
Drainase Buruk Banjir Mengancam
MEDIA JAMBI – Akibat drainase yang buruk got-got yang tersumbat dan dipenuhi sampah, ratusan rumah di tiga kelurahan dalam Kota Jambi nyaris tenggelam, Jumat sore (30/7) lalu. Hujan lebat yang turun membuat, air mencapai pinggang orang dewasa. Kejadian yang mendadak itu membuat warga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Warga berharap Pemkot Jambi segera membenahi drainase yang buruk itu, agar pengalaman banjir yang berulang keduakalinya itu tidak lagi menghampiri warga.
Pantauan Media Jambi di lapangan, ratusan rumah warga di Kelurahan Lebak Bandung dan Payo Lebar Kecamatan Jelutung serta Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi nyaris tenggelam akibat diguyur hujan yang terjadi secara merata. Hujan lebat yang diperkirakan turun mulai pukul 14.00 Wib tanpa mengakibatkan rumah mereka tergenang. Drainase yang membelah tiga kelurahan itu tak mampu menahan terjangan air hujan. Air pun meluap.
“Kami dak sempat lagi menyelamatkan barang-barang. Yang ada dipikiran hanya menyelamatkan diri,” ujar Perli ketika ditemui Media Jambi di tepat didepan rumahnya disebelah sungai itu. Warga RT 27 kelurahan Lebak Bandung itu tampak tengah menghalau air yang menerjang rumahnya, namun apa daya, derasnya air tak dapat dihadang. Rumah pun dipenuhi luapan air dari sungai yang hanya dibatasi dinding tembok. Akhirnya pria itu bergegas meninggalkan kediamannya dan berjalan ketempat yang lebih tinggi. Terlihat pria tua itu berjalan sempoyongan. Ia berusaha melawan derasnya arus sungai yang hampir menenggelamkannya. Kedalam air mencapai dada pria itu. “Awas mas, nanti kepeleset, disini cukup dalam,” ujarnya menyarankan Media Jambi untuk tidak mendekat kearah pria itu.
Di lorong Nusantara Kelurahan Payo Lebar tak jauh dari lokasi, tampak Herpati, Dasuki dan warga RT 19 lainnya berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri mencari dataran tinggi. Bahkan sesekali berteriak mengingatkan warga dan anak-anak untuk menghindari derasnya arus sungai. Mereka pun tak mempedulikan barang-barang yang ada dirumah. Semuanya ditinggalkan.
Di rumah Dasuki. Tadinya ia mencoba membawa barang miliknya namun air meluap begitu cepat. Kursi, meja, lemari, TV dan barang lainnya ia tinggalkan tepat di teras rumah, ikut dilanda banjir. Bahkan Masjid Al Muhklasin yang tak jauh dari kediamannya pun dihantam banjir. “Tau – tau air sudah sampai dada. Barang-barang tak sempat lagi dibawa,” tutur Dasuki di lokasi itu.
Sementara tetangganya, Koko terpaksa mengangkat meja kecil miliknya berbahan kayu. Pria yang tinggal di rumah mertuanya, Sugiono, mengaku pasrah. Tak banyak yang bisa ia lakukan kecuali menutup rapat-rapat tempat tinggalnya. Pagar yang membentengi rumah itu, kurang lebih setinggi satu meter tak terlihat. Pemandangan yang sama juga dialami rumah warga lainnya.
“Kurang lebih 40 kk yang tinggal disini. Rumah mereka pun terkena banjir,” kata Koko sembari menunjuk kearah rumah warga yang tenggelam. Bahkan, Hotel Aini yang tepat berada dipinggir sungai juga nyaris ikut tenggelam. Untungnya dinding drainase lebih tinggi 2 meter sehingga luapan air tak begitu besar. Namun, halaman hotel yang kini tengah direnovasi itu ikut tergenang.
Terkenang Banjir Sebelumnya
Menurut Koko, kejadian banjir merupakan yang kedua. Kejadian serupa pernah dialaminya tahun 2006 lalu, atau tepatnya ketika ia hendak menggelar pesta pernikahannya dengan Sunarti, anak Sugiono di lokasi itu.
Diceritakannya, Sabtu malam, tepatnya tanggal 15 April 2006 lalu, usai sholat magrib, ia dibantu warga setempat rencananya mempersiapkan pesta perkawinannya.
Kegiatan dekorasi tempat pesta dan pelaminan serta aktivitas masak-memasak para ibu didapur mendadak bubar. Tiba–tiba hujan turun dengan lebatnya.
Drainase yang sempit dan hilangnya daerah resapan air akibat pembangunan ruko dan perumahan tak jauh dari sungai tersebut tak mampu menampung luapan air yang membesar. Air pun membanjiri hingga setinggi pinggang orang dewasa. Pesta perkawinan yang diharapkan meriah pada Minggunya jadi berantakan.
Pelaminan tenggelam dan masakan pun hanyut dibawa air. “Hujan tak berhenti dan tiba-tiba air sungai meluap menerjang rumah kami. Padahal malam itu kami lagi mempersiapkan pesta. Lucunya, malam pengantin malah kerok-kerokan gara-gara masuk angin,” kenang pria itu sembari tersenyum. Pengalaman serupa dialami tetangganya yang juga hendak menggelar pesta perkawinan.(gtt)
Pantauan Media Jambi di lapangan, ratusan rumah warga di Kelurahan Lebak Bandung dan Payo Lebar Kecamatan Jelutung serta Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi nyaris tenggelam akibat diguyur hujan yang terjadi secara merata. Hujan lebat yang diperkirakan turun mulai pukul 14.00 Wib tanpa mengakibatkan rumah mereka tergenang. Drainase yang membelah tiga kelurahan itu tak mampu menahan terjangan air hujan. Air pun meluap.
“Kami dak sempat lagi menyelamatkan barang-barang. Yang ada dipikiran hanya menyelamatkan diri,” ujar Perli ketika ditemui Media Jambi di tepat didepan rumahnya disebelah sungai itu. Warga RT 27 kelurahan Lebak Bandung itu tampak tengah menghalau air yang menerjang rumahnya, namun apa daya, derasnya air tak dapat dihadang. Rumah pun dipenuhi luapan air dari sungai yang hanya dibatasi dinding tembok. Akhirnya pria itu bergegas meninggalkan kediamannya dan berjalan ketempat yang lebih tinggi. Terlihat pria tua itu berjalan sempoyongan. Ia berusaha melawan derasnya arus sungai yang hampir menenggelamkannya. Kedalam air mencapai dada pria itu. “Awas mas, nanti kepeleset, disini cukup dalam,” ujarnya menyarankan Media Jambi untuk tidak mendekat kearah pria itu.
Di lorong Nusantara Kelurahan Payo Lebar tak jauh dari lokasi, tampak Herpati, Dasuki dan warga RT 19 lainnya berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri mencari dataran tinggi. Bahkan sesekali berteriak mengingatkan warga dan anak-anak untuk menghindari derasnya arus sungai. Mereka pun tak mempedulikan barang-barang yang ada dirumah. Semuanya ditinggalkan.
Di rumah Dasuki. Tadinya ia mencoba membawa barang miliknya namun air meluap begitu cepat. Kursi, meja, lemari, TV dan barang lainnya ia tinggalkan tepat di teras rumah, ikut dilanda banjir. Bahkan Masjid Al Muhklasin yang tak jauh dari kediamannya pun dihantam banjir. “Tau – tau air sudah sampai dada. Barang-barang tak sempat lagi dibawa,” tutur Dasuki di lokasi itu.
Sementara tetangganya, Koko terpaksa mengangkat meja kecil miliknya berbahan kayu. Pria yang tinggal di rumah mertuanya, Sugiono, mengaku pasrah. Tak banyak yang bisa ia lakukan kecuali menutup rapat-rapat tempat tinggalnya. Pagar yang membentengi rumah itu, kurang lebih setinggi satu meter tak terlihat. Pemandangan yang sama juga dialami rumah warga lainnya.
“Kurang lebih 40 kk yang tinggal disini. Rumah mereka pun terkena banjir,” kata Koko sembari menunjuk kearah rumah warga yang tenggelam. Bahkan, Hotel Aini yang tepat berada dipinggir sungai juga nyaris ikut tenggelam. Untungnya dinding drainase lebih tinggi 2 meter sehingga luapan air tak begitu besar. Namun, halaman hotel yang kini tengah direnovasi itu ikut tergenang.
Terkenang Banjir Sebelumnya
Menurut Koko, kejadian banjir merupakan yang kedua. Kejadian serupa pernah dialaminya tahun 2006 lalu, atau tepatnya ketika ia hendak menggelar pesta pernikahannya dengan Sunarti, anak Sugiono di lokasi itu.
Diceritakannya, Sabtu malam, tepatnya tanggal 15 April 2006 lalu, usai sholat magrib, ia dibantu warga setempat rencananya mempersiapkan pesta perkawinannya.
Kegiatan dekorasi tempat pesta dan pelaminan serta aktivitas masak-memasak para ibu didapur mendadak bubar. Tiba–tiba hujan turun dengan lebatnya.
Drainase yang sempit dan hilangnya daerah resapan air akibat pembangunan ruko dan perumahan tak jauh dari sungai tersebut tak mampu menampung luapan air yang membesar. Air pun membanjiri hingga setinggi pinggang orang dewasa. Pesta perkawinan yang diharapkan meriah pada Minggunya jadi berantakan.
Pelaminan tenggelam dan masakan pun hanyut dibawa air. “Hujan tak berhenti dan tiba-tiba air sungai meluap menerjang rumah kami. Padahal malam itu kami lagi mempersiapkan pesta. Lucunya, malam pengantin malah kerok-kerokan gara-gara masuk angin,” kenang pria itu sembari tersenyum. Pengalaman serupa dialami tetangganya yang juga hendak menggelar pesta perkawinan.(gtt)
Langganan:
Postingan (Atom)
