Wartawan Dituntut Kampanyekan Isu Lingkungan

MEDIAJAMBI — Media massa cetak, elektronik dan online dituntut berperan aktif mengkampanyekan isu lingkungan. Disamping minimnya informasi tentang perubahan iklim, peran pers dinilai penting memberi masukan untuk arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Warief Djajanto Barorie dari Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) mengatakan, isu perubahan iklim menjadi perbincangan hangat di tingkat internasional, nasional maupun lokal. “Pers dan media massa memiliki peran penting mengkampanyekannya. Tentu saja, wartawan harus mampu mengungkap masalah pokok. Dampaknya pada masa kini dan masa mendatang,” ujarnya saat lokakarya jurnalistik meliput perubahan iklim di Hotel Abadi Suite, Senin (9/8) lalu.
Persoalan ini menjadi penting. Mengingat keterkaitan isu lingkungan dengan masalah lain. Diantaranya politik kebijakan, ekosistem hutan, pantai dan laut, perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat. Termasuk kaitannya dengan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, ilmu dan teknologi yang berkembang ditengah masyarakat.
Sebagai corong informasi, media massa berperan memberi pemahaman utuh pada masyarakat dampak perubahan iklim yang tengah terjadi. “Artinya, wartawan juga harus memahami banyak istilah yang digunakan. Seperti Adaptasi, Mitigasi, Gas Rumah Kaca, RED, REDD plus dan sebagainya,” sambung Warief.
Dalam penulisan, wartawan dituntut mampu memberi gereget dan menggugah pembaca. Agar isi berita dapat menimbulkan semangat berbuat dan daya tarik melakukan perubahan. Termasuk didalamnya, memberi contoh dampak perubahan iklim ketengah masyarakat. “Misalnya musim tanam padi yang tidak lagi menentu akibat musim yang sulit diprediksi. Banjir yang tiap tahun menghampiri satu daerah dari sebelumnya tidak pernah terjadi dan sebagainya,” ujarnya.
Lokakarya digelar di tiga Provinsi. Masing-masing Palembang, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Dipilihnya tiga provinsi, mengingat laju deforestasi (kerusakan) hutannya cukup mengkhawatirkan. Apalagi, tiga daerah ini memiliki peran penting mewujudkan komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen hingga tahun 2020 mendatang. Perwakilan Unesco Jakarta, Arya Gunawan mengatakan, pemberitaan tentang perubahan iklim terus berkembang secara nasional dan internasional. “Terakhir, Pemerintah Cina menolak Copenhagen Accord yang disepakati dalam Cop 15 di Copenhagen beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi informasi tersendiri yang berkaitan dengan isu lingkungan,” kata Arya.
Sebagai lembaga yang turut berperan memberikan pendidikan publik, termasuk pada awak jurnalis, Arya berharap LPDS dapat menggelar acara serupa ditempat lain secara lebih luas. Bekerjasama dengan Unesco. Agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. Pers diharapkan memiliki pemahaman dan penguasaan dibidang isu lingkungan untuk memberi informasi dan masukan bagi pengambil kebijakan.(jun)