Pembangunan Gedung DPRD Kota Ditolak

MEDIA JAMBI—Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menolak tegas perluasan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi pada 2011 mendatang. Selain gedung tersebut sudah direnovasi, masih banyak program pro rakyat rakyat yang belum tersentuh untuk didahulukan.
“Kami menolak rencana pembangunan Gedung DPRD yang dianggarkan pada APBD 2011. Masih banyak program lain yang patut diprioritaskan, terutama untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar, Nuzul Prakasa.
Alasan dia, selain gedung sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi rutin, anggaran yang bakal dibakal digunakan cukup besar, yakni Rp 5,2 milyar pada APBD 2011 dan Rp 300 juta pada APBD-P 2010 untuk biaya perencanaan.
Sedangkan bantuan jamkesmasda bagi masyarakat miskin pada APBD – P 2010 hanya bertambah sekitar 13 ribu dengan anggaran sebesar Rp 400 juta. Biaya itu dianggap tidak sepadan.
Apalagi, pada tahun 2010 telah terjadinya penurunan target pendapatan daerah dari Rp 32 milyar menjadi Rp 28 milyar. Jika dana itu dialokasikan bagi masyarakat miskin akan lebih bermanfaat dan mendorong peningkatan ekononomi.
Kemudian, masih banyak program yang tidak berjalan secara maksimal hingga saat ini. Seperti buruknya kondisi jalan di Kota Jambi, drainase dan tata ruang yang kini dikeluhkan warga lantaran tiap kali hujan mengakibatkan banjir.
Termasuk juga belum maksimalnya bantuan bagi masyarakat miskin dibidang pangan,pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan banyak lagi.
Dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi hasil Susesnas 2009, menunjukan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mencapai 50 ribu lebih dan sebaran penduduk miskin termasuk yang terbesar se-Provinsi Jambi yakni 21 persen.Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 tercatat sebanyak 17.622 RTS. Angka IPM 72,45 pada tahun 2009.
“Persoalan masyarakat dulu tuntaskan, baru bicara pembangunan gedung,” ujar Nuzul lagi.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zayadi pun senada. Ia tidak ingin rencana itu justru mengorbankan masyarakat.“Ya, kami pun tidak setuju rencana itu. Itu tidak pro-rakyat,” kataZayadi menimpali.
Demikian pula dengan Ketua Fraksi PDIP, Junaidi Singarimbun pun senada. Secara pribadi dirinya sangat menolak adanya rencana itu. Hanya saja, untuk memutuskan apakah fraksinya mengambil sikap yang sama dengan Golkar dan PKS, mesti ia rapatkan dulu dengan jajarannya.
“Secara pribadi saya menolak. Cuma kalau atas nama fraksi, belum lah, ini mesti dibicarakan dengan teman-teman,” kata dia.
Sebelumnya,Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan pihaknya berencana merenovasi gedung DPRD. Alasannya, usia gedung itu sudah tua dan belum mengalami renovasi. “DPRD Kota Jambi dibangung tahun 80-an dan umurnya sudah 30 tahun. Jadi wajar direnovasi. Namun itu baru sebatas wacana dewan,” tandasnya.
Pernyataan Zainal dibantah Mantan Walikota Jambi dua periode, Arifien Manap. Menurut dia, gedung dewan sudah pernah mengalami perluasan dan renovasi hingga dipenghujung masa jabatannya, 2008 lalu.
Saat itu DPRD di pimpin Zulkifli Somad yang juga selama dua periode, mengusulkan perluasan dan renovasi. Karena dianggap perlu dan belum mengalami perbaikan, maka dibangunlah gedung baru dewan. “Gedung itukan sudah pernah mengalami perluasan dan direnovasi dua tahun lalu. Kok sudah mau diperluas lagi,” ujar dia.
Dia menyarankan agar dewan menarik kembali rencana itu karena dinilai tidak tepat untuk kondisi saat ini. Sebaiknya dewan lebih menfokuskan anggaran pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan urgen. (gtt)