Warga Telanai Curhat

Dewan Tuding Pemkot Salah Kaprah
MEDIA JAMBI – Warga Kecamatan Telanaipura mengeluhkan buruknya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemkot Jambi saat ini. Mereka minta anggota DPRD Kota Jambi “menjewer” Walikota, H Bambang Priyanto agar permasalah banjir dan rusaknya jalan dapat segera diatasi. Mereka juga menyinggung tingginya biaya menikah di Kantor Urusan Agama, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), masalah sampah, dll.
Keluhan itu disampaikan Adri Nafdi, ketua RT 07 Kelurahan Telanaipura, Hasan Kasim (warga RT 14) Pematang Sulur), Safarudin (RT 06 Telanaipura), Ismail Amsal (RT 14 Selamat), Kemas Anshori (RT 07 Sungai Putri) pada acara reses delapan anggota DPRD Kota Jambi daerah pemilihan (Dapil) Telanaipura – Danau Teluk di sejumlah kantor lurah di kecamatan itu.
“Sampaikan ke Pemkot aspirasi kami ini. Di lingkungan kami banyak jalan yang rusak tapi sampai hari ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan jalanan pun macet, dewan harusnya tegur Pemkot,” kata Ardi kepada delapan anggota dewan yang hadir malam itu di Kantor Lurah Simpang IV Sipin, Jum’at (17/9) malam.
Hasan Kasim mengatakan untuk saat ini yang paling penting diperhatikan pemerintah yakni pembangunan infrastruktur jalan. Pasalnya, kerusakan jalan nyaris terjadi dimana-mana dan itu tidak bisa ditawar-tawar. “Kedepan tolonglah perhatikan infrastruktur. Ndak usalah ngurusin soal Angso Duo, itu mainan tingkat diatas (Pemprov, red),” tegas pria itu.
Menurut Safarudin, pembangunan drainase juga penting. Soalnya, drainase yang ada di wilayah Sungai Kambang sebagian ambruk dan belum mendapatkan sentuhan Pemkot. Kondisi ini mengakibatkan banjir bila turun hujan. “Drainase yang di Sungai Kambang itu rubuh dan sekarang sering banjir bila turun hujan. Mohon diperhatikan,” pinta pria tua itu.
Ia juga menyinggung tidak transparannya petugas Kantor Urusan Agama setempat memberikan pelayanan bagi warga yang hendak menikah. Lazimnya, biaya yang dibutuhkan untuk urusan administrasi tertera dipapan pengumuman. Namun kini hal itu tak lagi ada. Sehingga warga tak tau harus bayar berapa. “Kadang urusannya jadi lama. Kalau mau cepat ya kami bayar mahal. Antara Rp 600 ribu – Rp 700 ribu. Kalau memang segitu, harusnya diumumkan lah,” tambah Safarudin yang mengaku pernah mengalami hal tersebut.
Terkait pelayanan kesehatan, Adri Nafdi mengatakan, pelayanan bagi peserta Jamkesda tidak manusiawi. “Masyarakat yang menggunakan Jamkesda seperti sudah kehilangan harga diri sebagai manusia. Padahal warga Kerinci pengguna Jamkesda berobat ke Padang mendapat pelayanan yang baik. Tapi di Jambi tidak,” katanya mencontohkan.
Hal itu dibenarkan Ismail Amsal. Bahkan, buruknya pelayanan kesehatan bagi warga miskin nyaris merata. Mereka tidak dilayani secara baik oleh pihak rumah sakit. “Yang kita persoalkan pelayanannya yang tidak baik bagi peserta Jamkesda, keluhan ini merata,” ujar pria itu di Kantor Lurah Selamat, Kamis (16/9) sore pada kegiatan yang sama. Ia juga mengeluhkan persoalan sampah yang tak kunjung selesai.
Sedangkan Kemas Ansori mempertanyakan validitas pendataan peserta asuransi kumpulan jiwa bagi ketua RT. Pasalnya, data dirinya yang tercantum dalam kartu asuransi yang dikeluarkan Bumi Putra salah. Dirinya lahir tanggal 11 September 1969 namun tertulis 12 Oktober 1958. Ia khawatir, klaim kecelakaan yang mungkin bakal menimpanya dipersulit. Persoalan itu sudah dilaporkan ke pihak kelurahan namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
Begitu juga urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hingga kini dirinya mengaku kebingungan. Soalnya, sosialisasi terkait pengurusan KTP kurang. Dirinya hanya tau urusan KTP ada dikecamatan namun finalnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Hal ini sudah saya sampaikan ke Lurah tapi kartu asuransi itu belum diganti. Soal KTP, siapa yang tanda-tangani tidak jelas,” ungkapnya. Hal senada juga disinggung Hasan Kasim.
Tuding Pemkot
Menjawab keluhan warga, Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin mengatakan dewan sudah berupaya mengingatkan Pemkot sejak lama. Baik itu soal jalan, drainase, kemacetan, kebersihan, jamkesda, dan lainnya. Namun realisasinya tidak maksimal. Bahkan, untuk menjawab keluhan warga, pihaknya sengaja meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi mengikuti kegiatan reses, nyatanya enggan untuk hadir.
Menurut dia, selama ini PU mengaspal untuk jalan-jalan tertentu. Bahkan jalan yang rusak parah kerap tak diperhatikan dan itu sangat merugikan bagi penguna jalan dan warga sekitar. “PU bangun jalan hanya di rumah-rumah pejabat, cara-cara lama ini jangan lagi lah,” tuding Zainal.
Untuk itu, ia berkomitmen akan membawanya ke rapat dewan dan akan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tersebut. Kebijakan penggunaan APBD-P yang akan dibahas dewan, Senin (20/9) mendatang, bakal menjurus kesana. “Kalau sudah meresahkan ya APBD-P akan kita arahkan ke pembangunan infrastruktur. Mungkin akan ada pergeseran beberapa pos anggaran,” terangnya.
Terkait ketidak-transparanan biaya nikah oleh aparat KUA, diyakini melahirkan oknum-oknum yang meminta sejumlah dana ke warga yang hendak menikah. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Melalui komisi B, dewan bakal minta klarifikasi kepada Kementrian Agama Kota Jambi. “Karena tak tertulis, maka oknum-oknum minta dana. Untuk itu kita akan panggil Kandepag untuk minta klarifikasi,” tambah pria itu.
Namun sayang, pemanggilan itu tidak dapat ditindak-lanjuti segera. Pasalnya, jadwal kegiatan dewan padat. Mulai 20 September hingga 19 Oktober, wakil rakyat itu disibukan dengan kegiatan pembahasan KAU PPAS-P Kota Jambi TA 2010. “Ini masalahnya, jadwal dewan padat sekali. Tapi kita usahakan sesegerakan mungkin,” tambahnya.s
Sekedar informasi, kegiatan reses dewan di dua tempat, yakni Kelurahan Selamat dan Simpang IV Sipin hanya dihadiri 8 orang dari 10 orang asal Dapil tersebut. Di Kelurahan Selamat, dewan yang tidak hadir Syafrudin Dwi Apriyanto dengan alasan sakit sementara Kemas Alfarizi tengah berada di Aur Gading Kabupaten Batanghari.
Namun di Kelurahan Simpang IV Sipin, Kemas Alfarizi hadir. Yang tidak hadir Safrudin Dwi Apriyanto dan Nuzul Prakasa dengan alasan sakit. (gtt)