Memalukan,Kota Jambi Daerah Terkorupsi

MEDIAJAMBI — Peringkat lima besar yang disandang Pemerintah Kota Jambi, masuk dalam indeks persepsi korupsi tertinggi di Indonesia dinilai sangat memalukan. Hasil Survey Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, dari 50 kota yang disurvei, Kota Jambi masuk dalam peringkat kelima daerah yang dikategorikan memiliki nilai korupsi mengkhawatirkan.

Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak ketika dihubungi Media Jambi via ponsel, Jum’at (12/11) lalu mengatakan, survei dilakukan pada 50 kota di Indonesia. Lima peringkat “terparah” terjadi di kota Cirebon dan Pekanbaru dengan skor terendah (3,61), disusul Surabaya (3,94), Makassar (3,97) dan Kota Jambi (4,13).

“Karenanya, Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan usaha. Disamping lebih serius dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan korupsi,” ujar Frenky

Indeks ini mengalami penurunan dibanding tahun 2008 lalu. Dalam rilis yang diluncurkan 21 Januari 2009 menggambarkan, Pemerintah Kota Jambi dinilai cukup serius menangani permasalahan korupsi. Terlihat dari indeks yang diperoleh mencapai 5,57. Sedangkan tahun 2010, terjadi penurunan indeks hanya 4,13.

Menyikapi hal ini, Walikota Jambi, Bambang Priyanto menilai indeks persepsi korupsi di Indonesia, khususnya penilaian atas transparansi dan akuntabilitas pengggunaan dana di Kota Jambi sangat memalukan.
“Terlepas hasil survei itu benar atau tidak, yang jelas peringkat Kota Jambi yang masuk lima besar adalah hal yang sangat memalukan,” ujar Bambang, Kamis (11/11) lalu. Karenanya, Bambang bertekad menyelesaikan berbagai program di pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

“Tahun 2011 saya targetkan Kota Jambi tidak hanya keluar dari lima besar. Namun, 10 besar. Jika perlu 2011 harus bebas korupsi," tegasnya. Menurut dia, pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu penilaian utama TII. Sedangkan proses layanan perizinan di Kota Jambi tergolong rumit. Karena ditangani beberapa instansi.

Untuk memperoleh data akurat, Pemkot tengah menunggu hasil audit penggunaan APBD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit itu, akan diketahui instansi mana saja yang terindikasi menjadi sumber penyelewengan keuangan daerah.

“Setelah audit turun, saya akan lakukan evaluasi menyeluruh. Jika memang ada indikasi kuat korupsi saya tidak akan segan-segan meminta aparat hukum untuk menindaklanjutinya,” tuturnya.(jun)