Lagi, Siswa Dipungut “Biaya Siluman”

MEDIAJAMBI—Dunia pendidikan di Kota Jambi kembali tercoreng. Setelah Siswa SMAN 6 memprotes uang pembangunan yang tidak jelas dasar hukumnya beberapa waktu lalu, kali ini aksi serupa dilakukan siswa SMKN 3 Kota Jambi. Mengingat besarnya uang pungutan untuk Pendidikan Sistem Ganda dan uang praktek lainnya mencapai Rp 580 ribu per siswa.

Tuntutan ini terungkap dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar seratus siswa dan orang tua murid, Jum’at (17/12) lalu di gedung DPRD Kota Jambi. Para siswa meminta, anggota dewan mencari solusi agar “biaya siluman” untuk PSG dan praktek dapat diminalisir.

Gilang, siswa SMKN 3 dalam aksi tersebut menyatakan, tiap siswa dikenakan biaya mencapai Rp 580 ribu. untuk melunasi uang lembaran siswa kelas X sebesar Rp. 130.000, kelas XI Rp. 130.000, kelas XII Rp. 110.000 serta bagi siswa kelas XII, ditambah uang PSG sebesar Rp. 450.000 per orang.


Odah (35), salah satu wali murid yang ikut dalam aksi ini meminta, pihak sekolah menjelaskan perincian biaya tersebut. “Kasihan kami orang tua murid yang penghasilan yang tidak memadai. Maksud kami menyekolahkan di sekolah negeri, agar biaya lebih ringan dan mendapat bea siswa. Tapi kenyataannya di sekolah dikenai biaya embel-embel yang besarnya sama dengan sekolah swasta,” tukasnya sambil meminta, agar semua biaya tersebut dihapuskan saja.

Ketua Komite SMKN 3 Kota Jambi, Rusmadi mengatakan, selama ini tidak pernah menandatangani kesepakatan dengan pihak sekolah mengenai penarikan punggutan tersebut. Bahkan ia merasa belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi ketua komite sekolah hingga kini.

Sehingga praktis, biaya PSG belum disetujui pihak komite dan orang tua siswa. “Makanya para orang tua dan siswa mempertanyakan biaya yang dibebankan pada mereka. Pihak sekolah harus bisa memerinci pungutan itu untuk apa dan kemana saja lari dana tersebut,” tukas Rusmadi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Syihabuddin mengatakan, persoalan ini akan dikembalikan ke pengurus sekolah. Untuk mencari solusi efektif, apakah biaya itu dapat dibatalkan jika para orang tua siswa merasa keberatan.

“Sekolah adalah dunia pendidikan yang membutuhkan dana. Namun tetap saja jangan terlalu berat membebani orang tua murid. Apalagi jika keputusan diambil tanpa ada persetujuan komite sekolah dan para orang tua siswa,” tukas Syihabuddin.(yen)