SEBUAH lubang berukuran sepanjang delapan meter dengan kedalaman satu meter mengubur sebuah truk warna hijau bermuatan batubara di Jalan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Akibatnya ratusan truk yang bermuatan Batubara, CPO dan Sembako harus antre hingga berhari-hari. Sejumlah truk terbenam dan terguling bahkan akibat capai menunggu bisa keluar dari jebakan kemacetan banyak supir yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia.
Pantauan Media Jambi, Sabtu (21/8) hampir seluruh ruas jalan lingkar mulai dari jalan Lingkar Barat Simpang Rimbo, Lingkar Selatan hingga Lingkar Timur rusak parah. Di ruas jalan ini lubang menganga dengan kedalaman mencapai satu meter, sehingga jalan ini sulit untuk dilewati.
Andil Sinaga (42), sopir truk pengangkut batu bara dari Kabupaten Bungo, terlihat terkantuk-kantuk. Dia mengaku telah tiga hari menginap di jalur ini. Dia mengeluhkan mengapa jalan lingkar yang rusak sejak setahun lalu hingga kini tak kunjung diperbaiki. “Kalau seperti ini, kami sudah pasti nombok. Rasanya capek sekali, tidak bisa keluar dari sini. Biasanya dari Bungo sampai ke Pelabuhan Talang Duku hanya butuh waktu enam jam, namun kini sudah tiga hari belum sampai juga,” ujar pria yang telah dua malam tidur di dalam truk.
Akibat rusaknya ruas jalan ini membuat, seorang rekannya meninggal sakit. Mungkin akibat kelelahan dan masuk angin. Namun dia tidak mengetahui persis nama sopir yang meninggal tersebut. “Saya dapat informasi ada sopir yang meninggal ketika antrean pada hari Kamis (19/8) lalu, namun dia meninggal setelah dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.
Puluhan truk yang belum terjebak macet terpaksa memarkir kendaraan mereka di sepanjang jalan lingkar, sambil menunggu akses jalan kembali terbuka. Sedangkan kendaraan lain yang mengetahui tertutupnya akses di jalur ini ada yang berbalik arah dan mencari jalur lain. Bahkan sebagian truk yang bermuatan sembako harus membongkar muatannya dan mengalihkan ke mobil pick-up. “Artinya pemilik barang harus menambah ongkos angkut,” ujarnya lagi.
Hancurnya ruas jalan ini membuat para sopir truk menanam pohon pisang dan singkong di tengah jalan, sebagai bentuk kekesalan atas kondisi jalan yang hancur beberapa hari lalu. Bahkan mereka mengancam jika tidak diperbaiki akan demo ke Kantor Gubernur dan meminta akses jalan ini secepatnya diperbaiki. “Jika tidak ada solusi maka kami akan demo. Sebab jalur ini merupakan satu-satunya jalan menuju ke Pelabuhan Talang Duku. Untung barang yang kami bawa tidak mudah rusak,” ujar Saidi (39) sopir truk angkutan Crude Palm Oil (CPO) dari Tebo.
Untuk bisa melewati lubang yang cukup dalam para sopir harus tolong menolong dengan yang lain. Sebab kalau tidak kendaraan akan terjebak ke dalam lubang dan tidak bisa bergerak. “Salah-salah kendaraan bisa terguling dan muatan yang ada tumpah dijalan,” lanjutnya.
Mulyadi (33) warga RT 02 Kelurahan Lingkar Selatan, mengatakan rusaknya ruas jalan ini diakibatkan banyaknya kendaraan yang melebihi tonese yang melintas. Kerusakan ruas jalan ini berlangsung cukup lama. Namun aparat terkesan membiarkan dan seolah tutup mata. Sebab ruas jalan ini sejak dibangun hingga saat ini belum pernah diperbaiki. “Kalaupun ada perbaikan hanya menimbun dengan pasir atau tanah liat, dan ketika hujan datang timbunan tadi hanyut dan aspalnya mengelupas,” ujar atlet Angkat Berat Jambi ini.
Dijalur ini kata dia hampir setiap hari ada kendaraan yang terguling karena kedalaman lubang ada yang mencapai satu meter. Bahkan katanya tak jarang pengendara sepeda motor yang nyusep masuk lubang ketika berjalan diwaktu malam.
Dinas Pekerjaan Umum telah menimbun jalan ini dengan tanah. Namun hujan lebat yang turun hampir setiap hari dalam sepekan terakhir mengakibatkan jalan semakin licin dan hancur kembali.(mas)
Senin, 30 Agustus 2010
Selasa, 17 Agustus 2010
Gejolak Petani TLS Memanas
MEDIAJAMBI—Gejolak di perkebunan kelapa sawit PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) semakin memanas. Setelah aksi pendudukan lahan yang dilakukan petani di Koto Buayo Kecamatan Batin XXIV Batanghari, giliran KUD Sadar mengakui bahwa ada petani yang telah melunasi utangnya. Kapolrespun turun tangan, meminta KUD dan perusahaan transparan soal pembayaran warga.
Bertempat di Balai Laluan Polres Batanghari, Kapolres memediasi pertemuan antara KUD Sadar dan para petani, Jum’at (13/8) lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Batanghari, AKBP Tjahyono Saputro Sik berikut Asisten II Setda Batanghari, Rijaluddin.
Cipto, petani TLS ketika dihubungi Media Jambi mengatakan, pertemuan ini sebagai tindak lanjut peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir. “Di pertemuan itu, ada pengakuan KUD Sadar bahwa ada petani yang telah melunasi pembayaran kebunnya. Tapi KUD belum pernah memberitahukan pada kami sehingga potongan terus terjadi,” ungkap Cipto.
Menanggapi hal itu, lanjut Cipto—Kapolres mendesak KUD menyedakan lahan untuk petani yang telah diusir karena lahan mereka dijadikan lahan inti dan diHGUkan perusahaan.
Disatu sisi, informasi adanya petani yang telah lunas merupakan informasi berharga. Namun Cipto mengaku bingung. Pasalnya petani tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya utang mereka. Apalagi selama ini mereka juga terus dipaksa menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) oleh perusahaan. Sementara Bank Mandiri menyatakan, petani tidak pernah mengangsur utang dan utang KUD membengkak hingga Rp 137 miliar.
Situasi panas tidak hanya mewarnai pertemuan. Tapi sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Ketika terjadi bentrok antara petani dan aparat Brimob yang menjaga aksi pendudukan lahan di Koto Buayo, Senin (9/8) lalu. Saat kejadian, seorang petani, Supangat diduga terkena peluru aparat brimob hingga harus menjalani perawatan intensif. Petani lain, Imam ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan penyerangan pada aparat saat pendudukan lahan.
Roni, petani lain mengatakan, upaya mereka merupakan wujud penegakan hukum. Apalagi mereka bertindak sesuai keputusan Mahkamah Agung No : 1008 K/Pid/2009 tertanggal 16 Desember 2009. Dirinya bersama petani lainnya menuntut pengembalian seluruh pemotongan 30 persen dari hasil TBS dan selisih harga yang selama ini dilakukan oleh PT TLS ataupun pihak lain.
“Siapa yang tidak mengikuti keputusan Mahkamah Agung, sudah jelas melanggar hukum, atau jangan-jangan mereka memang kebal hukum,” kata Roni. Dia berharap, aparat penegak hukum dapat bekerja sesuai hati nurani. Benar-benar menegakkan kebenaran berdasarkan fakta yang ada. (jun)
Bertempat di Balai Laluan Polres Batanghari, Kapolres memediasi pertemuan antara KUD Sadar dan para petani, Jum’at (13/8) lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Batanghari, AKBP Tjahyono Saputro Sik berikut Asisten II Setda Batanghari, Rijaluddin.
Cipto, petani TLS ketika dihubungi Media Jambi mengatakan, pertemuan ini sebagai tindak lanjut peristiwa yang terjadi beberapa waktu terakhir. “Di pertemuan itu, ada pengakuan KUD Sadar bahwa ada petani yang telah melunasi pembayaran kebunnya. Tapi KUD belum pernah memberitahukan pada kami sehingga potongan terus terjadi,” ungkap Cipto.
Menanggapi hal itu, lanjut Cipto—Kapolres mendesak KUD menyedakan lahan untuk petani yang telah diusir karena lahan mereka dijadikan lahan inti dan diHGUkan perusahaan.
Disatu sisi, informasi adanya petani yang telah lunas merupakan informasi berharga. Namun Cipto mengaku bingung. Pasalnya petani tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya utang mereka. Apalagi selama ini mereka juga terus dipaksa menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) oleh perusahaan. Sementara Bank Mandiri menyatakan, petani tidak pernah mengangsur utang dan utang KUD membengkak hingga Rp 137 miliar.
Situasi panas tidak hanya mewarnai pertemuan. Tapi sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Ketika terjadi bentrok antara petani dan aparat Brimob yang menjaga aksi pendudukan lahan di Koto Buayo, Senin (9/8) lalu. Saat kejadian, seorang petani, Supangat diduga terkena peluru aparat brimob hingga harus menjalani perawatan intensif. Petani lain, Imam ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan penyerangan pada aparat saat pendudukan lahan.
Roni, petani lain mengatakan, upaya mereka merupakan wujud penegakan hukum. Apalagi mereka bertindak sesuai keputusan Mahkamah Agung No : 1008 K/Pid/2009 tertanggal 16 Desember 2009. Dirinya bersama petani lainnya menuntut pengembalian seluruh pemotongan 30 persen dari hasil TBS dan selisih harga yang selama ini dilakukan oleh PT TLS ataupun pihak lain.
“Siapa yang tidak mengikuti keputusan Mahkamah Agung, sudah jelas melanggar hukum, atau jangan-jangan mereka memang kebal hukum,” kata Roni. Dia berharap, aparat penegak hukum dapat bekerja sesuai hati nurani. Benar-benar menegakkan kebenaran berdasarkan fakta yang ada. (jun)
Tak Beri Rp 2,5 M Pemkot Gagal Terima Hibah Angso Duo?
MEDIAJAMBI—Pemerintah Provinsi Jambi membatalkan proses hibah lahan relokasi Pasar Angsoduo ke Pemerintah Kota Jambi. Proses pembangunan fisik akan dilakukan Pemprov, sementara pengelolaan diserahkan ke Pemkot Jambi. Ada dugaan, pembatalan itu buntut tidak terpenuhinya “permintaan” wakil rakyat senilai Rp 2,5 milyar untuk memuluskan proses hibah.
Hasil pertemuan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta dan Ketua Komisi II, Wahab Hasyab dengan Walikota Jambi, Bambang Priyanto yang juga didampingi Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin, di ruang kerja Gubernur pada Rabu (11/8) memutuskan hal itu.
Lahan relokasi pasar diputuskan tidak jadi dihibahkan kepada Pemkot. Pemprov akan mengurus sendiri pembangunan pasar Angso Duo, menggunakan APBD atau melibatkan pihak ketiga. Namun, lahan tidak akan berubah fungsi. Keempat, akan ada master of understanding (MoU) antara Pemprov dan pemkot terkait pengelolaan pasar yang akan diserahkan ke Pemkot. Kelima, lahan itu tetap milik Pemprov.
“Kemungkinan pembangunannya dilakukan oleh Pemprov, pengelolaannya Pemkot. Nanti akan ada MoU. Yang pasti lahan peruntukannya tetap sebagai pasar dan kita sudah sepakat itu,” kata HBA kepada Media Jambi di ruang kerjanya sore itu.
Hal itu dibenarkan Effendi Hatta. Kata dia, pembicaraannya dengan Walikota, menyepakati bahwa provinsi yang mengerjakan pembangunannya. Setelah proses pembangunan selesai, baru pengelolaannya diserahkan ke Pemkot. Pertimbangan ini diambil karena proses hibah akan memakan waktu cukup lama. Sementara kondisi pasar semakin memburuk, perlu diambil tindakan cepat untuk mengembalikan fungsinya.
“Walikota setuju itu pembangunan dikerjakan provinsi dan pengelolaannya pemkot,” terang Effendi.
Wahab Hasyab turut menimpali. Kata dia, yang terpenting lagi, lokasi yang selama ini diisukan akan berubah fungsi, dipastikan tidak akan terjadi. “Yang penting lokasi itu tetap sebagai pasar,” tegas Wahab.
Namun, kapan pelaksanaannya, baik DPRD maupun Pemrov belum bisa memastikan. “Itu urusan Gubernur dan kita harapkan itu cepat terwujud,” ujar Efendi lagi. Sementara itu, Walikota Jambi dan Ketua DPRD Kota Jambi usai pertemuan langsung meluncur pulang. Tidak sempat memberi penjelasan atas hasil pertemuan.
Menurut HBA, pola kerjasama pembangunan pasar nantinya, akan dipelajari oleh tim yang dibentuk. Baik itu pola bulding, operate dan transfer (BOT) atau pola lainnya. “Pengelolaan, retribusi parkir untuk kota. Tapi aset tetap jadi milik Pemprov,” ujar Gubernur itu.
Bantah Minta Rp 2,5 Miliar
Merebaknya wacana adanya oknum wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi dari Komisi II meminta uang pesanan sebesar Rp 2,5 milyar untuk memuluskan proses hibah lahan relokasi seluas 8,7 dibantah langsung oleh Effendi dan Wahab.
“Kalo dengar isu itu, rubuh dunia. Itu tidak benar. Dewan sekarang tidak begitu,” kilah Ketua DPD Partai Demokrat Kota Jambi itu yang diamini Wahab Hasyab. Sebelumnya sumber Media Jambi di lingkungan Setda Kota Jambi mengatakan, pihaknya tidak dapat berharap bisa memperoleh hibah lahan reklamasi Alasannya yang paling krusial yakni adanya upaya pihak tertentu meminta uang ke Pemerintah Kota Jambi sebesar Rp 2,5 miliar. “Mereka (anggota dewan Provinsi) minta Rp 2,5 miliar. Pakai apa bayarnya. Kalau dibayar juga, pak wali bisa berurusan dengan hukum,” ujarnya menyebutkan oknum anggota dewan itu berasal dari Komisi II.(gtt)
Hasil pertemuan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta dan Ketua Komisi II, Wahab Hasyab dengan Walikota Jambi, Bambang Priyanto yang juga didampingi Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin, di ruang kerja Gubernur pada Rabu (11/8) memutuskan hal itu.
Lahan relokasi pasar diputuskan tidak jadi dihibahkan kepada Pemkot. Pemprov akan mengurus sendiri pembangunan pasar Angso Duo, menggunakan APBD atau melibatkan pihak ketiga. Namun, lahan tidak akan berubah fungsi. Keempat, akan ada master of understanding (MoU) antara Pemprov dan pemkot terkait pengelolaan pasar yang akan diserahkan ke Pemkot. Kelima, lahan itu tetap milik Pemprov.
“Kemungkinan pembangunannya dilakukan oleh Pemprov, pengelolaannya Pemkot. Nanti akan ada MoU. Yang pasti lahan peruntukannya tetap sebagai pasar dan kita sudah sepakat itu,” kata HBA kepada Media Jambi di ruang kerjanya sore itu.
Hal itu dibenarkan Effendi Hatta. Kata dia, pembicaraannya dengan Walikota, menyepakati bahwa provinsi yang mengerjakan pembangunannya. Setelah proses pembangunan selesai, baru pengelolaannya diserahkan ke Pemkot. Pertimbangan ini diambil karena proses hibah akan memakan waktu cukup lama. Sementara kondisi pasar semakin memburuk, perlu diambil tindakan cepat untuk mengembalikan fungsinya.
“Walikota setuju itu pembangunan dikerjakan provinsi dan pengelolaannya pemkot,” terang Effendi.
Wahab Hasyab turut menimpali. Kata dia, yang terpenting lagi, lokasi yang selama ini diisukan akan berubah fungsi, dipastikan tidak akan terjadi. “Yang penting lokasi itu tetap sebagai pasar,” tegas Wahab.
Namun, kapan pelaksanaannya, baik DPRD maupun Pemrov belum bisa memastikan. “Itu urusan Gubernur dan kita harapkan itu cepat terwujud,” ujar Efendi lagi. Sementara itu, Walikota Jambi dan Ketua DPRD Kota Jambi usai pertemuan langsung meluncur pulang. Tidak sempat memberi penjelasan atas hasil pertemuan.
Menurut HBA, pola kerjasama pembangunan pasar nantinya, akan dipelajari oleh tim yang dibentuk. Baik itu pola bulding, operate dan transfer (BOT) atau pola lainnya. “Pengelolaan, retribusi parkir untuk kota. Tapi aset tetap jadi milik Pemprov,” ujar Gubernur itu.
Bantah Minta Rp 2,5 Miliar
Merebaknya wacana adanya oknum wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi dari Komisi II meminta uang pesanan sebesar Rp 2,5 milyar untuk memuluskan proses hibah lahan relokasi seluas 8,7 dibantah langsung oleh Effendi dan Wahab.
“Kalo dengar isu itu, rubuh dunia. Itu tidak benar. Dewan sekarang tidak begitu,” kilah Ketua DPD Partai Demokrat Kota Jambi itu yang diamini Wahab Hasyab. Sebelumnya sumber Media Jambi di lingkungan Setda Kota Jambi mengatakan, pihaknya tidak dapat berharap bisa memperoleh hibah lahan reklamasi Alasannya yang paling krusial yakni adanya upaya pihak tertentu meminta uang ke Pemerintah Kota Jambi sebesar Rp 2,5 miliar. “Mereka (anggota dewan Provinsi) minta Rp 2,5 miliar. Pakai apa bayarnya. Kalau dibayar juga, pak wali bisa berurusan dengan hukum,” ujarnya menyebutkan oknum anggota dewan itu berasal dari Komisi II.(gtt)
Wartawan Dituntut Kampanyekan Isu Lingkungan
MEDIAJAMBI — Media massa cetak, elektronik dan online dituntut berperan aktif mengkampanyekan isu lingkungan. Disamping minimnya informasi tentang perubahan iklim, peran pers dinilai penting memberi masukan untuk arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Warief Djajanto Barorie dari Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) mengatakan, isu perubahan iklim menjadi perbincangan hangat di tingkat internasional, nasional maupun lokal. “Pers dan media massa memiliki peran penting mengkampanyekannya. Tentu saja, wartawan harus mampu mengungkap masalah pokok. Dampaknya pada masa kini dan masa mendatang,” ujarnya saat lokakarya jurnalistik meliput perubahan iklim di Hotel Abadi Suite, Senin (9/8) lalu.
Persoalan ini menjadi penting. Mengingat keterkaitan isu lingkungan dengan masalah lain. Diantaranya politik kebijakan, ekosistem hutan, pantai dan laut, perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat. Termasuk kaitannya dengan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, ilmu dan teknologi yang berkembang ditengah masyarakat.
Sebagai corong informasi, media massa berperan memberi pemahaman utuh pada masyarakat dampak perubahan iklim yang tengah terjadi. “Artinya, wartawan juga harus memahami banyak istilah yang digunakan. Seperti Adaptasi, Mitigasi, Gas Rumah Kaca, RED, REDD plus dan sebagainya,” sambung Warief.
Dalam penulisan, wartawan dituntut mampu memberi gereget dan menggugah pembaca. Agar isi berita dapat menimbulkan semangat berbuat dan daya tarik melakukan perubahan. Termasuk didalamnya, memberi contoh dampak perubahan iklim ketengah masyarakat. “Misalnya musim tanam padi yang tidak lagi menentu akibat musim yang sulit diprediksi. Banjir yang tiap tahun menghampiri satu daerah dari sebelumnya tidak pernah terjadi dan sebagainya,” ujarnya.
Lokakarya digelar di tiga Provinsi. Masing-masing Palembang, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Dipilihnya tiga provinsi, mengingat laju deforestasi (kerusakan) hutannya cukup mengkhawatirkan. Apalagi, tiga daerah ini memiliki peran penting mewujudkan komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen hingga tahun 2020 mendatang. Perwakilan Unesco Jakarta, Arya Gunawan mengatakan, pemberitaan tentang perubahan iklim terus berkembang secara nasional dan internasional. “Terakhir, Pemerintah Cina menolak Copenhagen Accord yang disepakati dalam Cop 15 di Copenhagen beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi informasi tersendiri yang berkaitan dengan isu lingkungan,” kata Arya.
Sebagai lembaga yang turut berperan memberikan pendidikan publik, termasuk pada awak jurnalis, Arya berharap LPDS dapat menggelar acara serupa ditempat lain secara lebih luas. Bekerjasama dengan Unesco. Agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. Pers diharapkan memiliki pemahaman dan penguasaan dibidang isu lingkungan untuk memberi informasi dan masukan bagi pengambil kebijakan.(jun)
Warief Djajanto Barorie dari Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) mengatakan, isu perubahan iklim menjadi perbincangan hangat di tingkat internasional, nasional maupun lokal. “Pers dan media massa memiliki peran penting mengkampanyekannya. Tentu saja, wartawan harus mampu mengungkap masalah pokok. Dampaknya pada masa kini dan masa mendatang,” ujarnya saat lokakarya jurnalistik meliput perubahan iklim di Hotel Abadi Suite, Senin (9/8) lalu.
Persoalan ini menjadi penting. Mengingat keterkaitan isu lingkungan dengan masalah lain. Diantaranya politik kebijakan, ekosistem hutan, pantai dan laut, perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat. Termasuk kaitannya dengan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, ilmu dan teknologi yang berkembang ditengah masyarakat.
Sebagai corong informasi, media massa berperan memberi pemahaman utuh pada masyarakat dampak perubahan iklim yang tengah terjadi. “Artinya, wartawan juga harus memahami banyak istilah yang digunakan. Seperti Adaptasi, Mitigasi, Gas Rumah Kaca, RED, REDD plus dan sebagainya,” sambung Warief.
Dalam penulisan, wartawan dituntut mampu memberi gereget dan menggugah pembaca. Agar isi berita dapat menimbulkan semangat berbuat dan daya tarik melakukan perubahan. Termasuk didalamnya, memberi contoh dampak perubahan iklim ketengah masyarakat. “Misalnya musim tanam padi yang tidak lagi menentu akibat musim yang sulit diprediksi. Banjir yang tiap tahun menghampiri satu daerah dari sebelumnya tidak pernah terjadi dan sebagainya,” ujarnya.
Lokakarya digelar di tiga Provinsi. Masing-masing Palembang, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Dipilihnya tiga provinsi, mengingat laju deforestasi (kerusakan) hutannya cukup mengkhawatirkan. Apalagi, tiga daerah ini memiliki peran penting mewujudkan komitmen nasional menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen hingga tahun 2020 mendatang. Perwakilan Unesco Jakarta, Arya Gunawan mengatakan, pemberitaan tentang perubahan iklim terus berkembang secara nasional dan internasional. “Terakhir, Pemerintah Cina menolak Copenhagen Accord yang disepakati dalam Cop 15 di Copenhagen beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi informasi tersendiri yang berkaitan dengan isu lingkungan,” kata Arya.
Sebagai lembaga yang turut berperan memberikan pendidikan publik, termasuk pada awak jurnalis, Arya berharap LPDS dapat menggelar acara serupa ditempat lain secara lebih luas. Bekerjasama dengan Unesco. Agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. Pers diharapkan memiliki pemahaman dan penguasaan dibidang isu lingkungan untuk memberi informasi dan masukan bagi pengambil kebijakan.(jun)
OP Sembako Harus Lebih Murah
MEDIA JAMBI – Masyarakat berharap Operasi Pasar (OP) sembilan bahan pokok (sembako) yang akan di gelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, mulai 5 Agustus hingga 30 Agustus mendatang, benar-benar di bawah harga pasar. Karena, saat ini, daya beli masyarakat sudah menurun, sementara harga bahan kebutuhan pokok terus meningkat.
“Kita berharap harga barang yang dijual saat OP benar-benar dibawah harga pasar, jangan sama dengan harga di pasar. Kalau tidak, percuma saja,” ungkap Hadi Idrus (55) warga Sejenjang Kota Jambi kepada Media Jambi, Minggu (15/8). Selain itu katanya, kerap terjadi, saat OP, persediaan sangat terbatas, sehingga ketika akan membeli produk tertentu sudah habis. “Sebaiknya pembelian dibatasi, karena sering terjadi, waktu mau membeli gula, sudah habis,” katanya kesal. Dia sangat berharap OP dapat dirasakan manfafatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. “OP juga jangan sampai hanya dinikmati oleh PNS saja, atau panitia,” katanya mengkritisi.
Disperindag akan melakukan OP secara bergiliran di delapan kabupaten dan kota Jambi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi, Hasan Basri mengatakan OP pertama di gelar di Tanjab Timur dari tanggal 5 – 15 Agustus 2010 berkeliling di 13 kecamatan. Disusul, Sungaipenuh (7/8), Kota Jambi 5 - 20 Agustus di kecamatan dan di gedung BKOW Jambi 25-28 Agustus. Batanghari (15-20/8) di 13 kecamatan, Sarolangun (16-20/8), Bungo (20-25/8) di 17 kecamatan, Muaro Jambi (21-30/8) di 10 kecamatan, Tanjab Barat (21-27/8) di 13 kecamatan dan Merangin di minggu II dan III Agustus. Sementara Kabupaten Kerinci belum ada kepastian jadwalnya.
Jenis barang yang dijual berupa bahan pokok untuk keperluan bulan puasa dan lebaran. Hasan Basri memastikan harga jual lebih murah 10 hingga 30 persen dari harga pasar. Namun nilainya, tergantung dari dana yang tersedia di APBD kabupaten/kota untuk subsidi. “Jenis barang yang dijual meliputi bahan pokok untuk keperluan bulan puasa dan lebaran, harga 10 hingga 30 persen dibawah harga pasar yang disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah,” kata Hasan tanpa merinci bahan dimaksud.
Lanjut dia, melalui Pasar Murah dan OP Pasar yang dilakukan tersebut diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dan di pemukiman dapat membeli barang dengan harga lebih murah dari harga pasar, dan pada akhirnya dapat mengurangi tekanan pasar.
Langkah antisipatif lainnya yang dilakukan Disperindag diantaranya melakukan pemantauan stock ke gudang distributor/Grosir yang memasok barang dari luar Provinsi.
Kemudian memantau harga eceran di pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas terkait setempat untuk kelancaran distribusi & ketersediaan barang serta perkembangan harga eceran di daerah guna mengatasi permasalahan dalam distribusi & stock bahan kebutuhan masyarakat.(gtt)
“Kita berharap harga barang yang dijual saat OP benar-benar dibawah harga pasar, jangan sama dengan harga di pasar. Kalau tidak, percuma saja,” ungkap Hadi Idrus (55) warga Sejenjang Kota Jambi kepada Media Jambi, Minggu (15/8). Selain itu katanya, kerap terjadi, saat OP, persediaan sangat terbatas, sehingga ketika akan membeli produk tertentu sudah habis. “Sebaiknya pembelian dibatasi, karena sering terjadi, waktu mau membeli gula, sudah habis,” katanya kesal. Dia sangat berharap OP dapat dirasakan manfafatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. “OP juga jangan sampai hanya dinikmati oleh PNS saja, atau panitia,” katanya mengkritisi.
Disperindag akan melakukan OP secara bergiliran di delapan kabupaten dan kota Jambi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi, Hasan Basri mengatakan OP pertama di gelar di Tanjab Timur dari tanggal 5 – 15 Agustus 2010 berkeliling di 13 kecamatan. Disusul, Sungaipenuh (7/8), Kota Jambi 5 - 20 Agustus di kecamatan dan di gedung BKOW Jambi 25-28 Agustus. Batanghari (15-20/8) di 13 kecamatan, Sarolangun (16-20/8), Bungo (20-25/8) di 17 kecamatan, Muaro Jambi (21-30/8) di 10 kecamatan, Tanjab Barat (21-27/8) di 13 kecamatan dan Merangin di minggu II dan III Agustus. Sementara Kabupaten Kerinci belum ada kepastian jadwalnya.
Jenis barang yang dijual berupa bahan pokok untuk keperluan bulan puasa dan lebaran. Hasan Basri memastikan harga jual lebih murah 10 hingga 30 persen dari harga pasar. Namun nilainya, tergantung dari dana yang tersedia di APBD kabupaten/kota untuk subsidi. “Jenis barang yang dijual meliputi bahan pokok untuk keperluan bulan puasa dan lebaran, harga 10 hingga 30 persen dibawah harga pasar yang disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah,” kata Hasan tanpa merinci bahan dimaksud.
Lanjut dia, melalui Pasar Murah dan OP Pasar yang dilakukan tersebut diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dan di pemukiman dapat membeli barang dengan harga lebih murah dari harga pasar, dan pada akhirnya dapat mengurangi tekanan pasar.
Langkah antisipatif lainnya yang dilakukan Disperindag diantaranya melakukan pemantauan stock ke gudang distributor/Grosir yang memasok barang dari luar Provinsi.
Kemudian memantau harga eceran di pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas terkait setempat untuk kelancaran distribusi & ketersediaan barang serta perkembangan harga eceran di daerah guna mengatasi permasalahan dalam distribusi & stock bahan kebutuhan masyarakat.(gtt)
200 Siswa SDN I Belajar di Tenda
MEDIA JAMBI - Akibat kebakaran hebat yang meluluh-ratakan tiga rumah dan lima kelas di SD negeri 1 Kota Jambi yang berlokasi di RT 03 Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur, Jumat sekitar pukul 17.30 WIB, sekitar 200 siswa sekolah itu harus rela belajar di dalam tenda darurat. Dinas Sosial dan Nakertrans Kota Jambi, Sabtu (14/8) sudah membuka tenda, untuk bisa digunakan mulai Senin besok.
“Siswa yang akan belajar di bawah tenda yaitu kelas VIF, VD, VE, VF dan IVC. Jumlahnya setiap kelas 40 orang,” ujar Syahril, Kepala SD Negeri 1 Jambi kepada Media Jambi, Sabtu (14/8) usai pembacaan surah yasin, tahlil dan doa bersama. Sabtu.
Untuk sementara para siswa yang lokalnya ikut terbakar terpaksa harus belajar di tenda darurat. “Walau lokal terbakar namun kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa. Namanya musibah tidak dapat dielak,’ jelasnya. Menurutnya, siswa tidak mungkin belajar di kelas yang ebrada di lantai dua bangunan gedung itu, karena kondisi gedung sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa roboh. “Daripada menelan korban lebih baik dihindari. Atap lokal habis terbakar,” ujar Syahril.
Menurutnya SD Negeri 1 merupakan SD tertua di Kota Jambi saat ini ada sekitar 1.000 siswa yang menuntut ilmu di sekolah ini. Dan lokal yang terbakar akan segera dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi. Walikota Jambi H Bambang Priyanto saat memberi bantuan berupa selimut, pakaian dan sembako kepada korban yang tertimpa musibah mengatakan pembangunan kembali gedung sekolah secepatnya dikerjakan.
Namun walikota yang saat itu didampingi Pjs Sekda EC Marjani, belum bisa menentukan sampai kapan siswa harus belajar di tenda. Karena perlu dihitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk merehab kembali lima lokal yang terbakar itu. “Pokoknya secepatnya akan kita rehap kembali,” ujar Walikota Jambi.
Sementara para orang tua siswa mengharapkan agar rehab segera dilakukan, agar anak-anak dapat belajar dengan baik. “Untuk sementara lebih baik anak-anak itu belajar di tenda, daripada memaksakan mereka masuk di kelas. Karena, kondisinya mengkhawatirkan, dan kita takut anak-anak tertimpa,” kata Iwan, orang tua siswa. (mas)
“Siswa yang akan belajar di bawah tenda yaitu kelas VIF, VD, VE, VF dan IVC. Jumlahnya setiap kelas 40 orang,” ujar Syahril, Kepala SD Negeri 1 Jambi kepada Media Jambi, Sabtu (14/8) usai pembacaan surah yasin, tahlil dan doa bersama. Sabtu.
Untuk sementara para siswa yang lokalnya ikut terbakar terpaksa harus belajar di tenda darurat. “Walau lokal terbakar namun kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa. Namanya musibah tidak dapat dielak,’ jelasnya. Menurutnya, siswa tidak mungkin belajar di kelas yang ebrada di lantai dua bangunan gedung itu, karena kondisi gedung sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa roboh. “Daripada menelan korban lebih baik dihindari. Atap lokal habis terbakar,” ujar Syahril.
Menurutnya SD Negeri 1 merupakan SD tertua di Kota Jambi saat ini ada sekitar 1.000 siswa yang menuntut ilmu di sekolah ini. Dan lokal yang terbakar akan segera dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi. Walikota Jambi H Bambang Priyanto saat memberi bantuan berupa selimut, pakaian dan sembako kepada korban yang tertimpa musibah mengatakan pembangunan kembali gedung sekolah secepatnya dikerjakan.
Namun walikota yang saat itu didampingi Pjs Sekda EC Marjani, belum bisa menentukan sampai kapan siswa harus belajar di tenda. Karena perlu dihitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk merehab kembali lima lokal yang terbakar itu. “Pokoknya secepatnya akan kita rehap kembali,” ujar Walikota Jambi.
Sementara para orang tua siswa mengharapkan agar rehab segera dilakukan, agar anak-anak dapat belajar dengan baik. “Untuk sementara lebih baik anak-anak itu belajar di tenda, daripada memaksakan mereka masuk di kelas. Karena, kondisinya mengkhawatirkan, dan kita takut anak-anak tertimpa,” kata Iwan, orang tua siswa. (mas)
Azan Selamatkan Kampung itu…
“DARRR, “ suara letusan itu terdengar keras dan semakin menyulut api tambah berkobar. Letusan yang diperkirakan berasal dari terbakarnya motor Tiger di dalam sebuah rumah di kawasan Rt 03 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, membuat suasana semakin hiruk pikuk. Sore itu, Jumat, 13 Agustus, sekitar pukul 17.35 Wib, disaat umat muslim menanti waktu berbuka puasa, ratusan warga tepat dibelakang SDN 1/ Kota Jambi harus bergulat melawan api.
Kepanikan begitu mencekam. Ada yang berusaha menyelamatkan harta bendanya, membopong kakek-kakek tua yang lumpuh, menggendong nenek-nenek yang sudah tak mampu lagi berjalan, hingga mereka yang sibuk menyiramkan air, dan merusak sejumlah atap rumah, menghindari api menjalar lebih luas.
Angin kencang, membuat api terus membara, dan “Allahu akbar, Allahu akbar,” suara azan dan takbir terus dikumandangkan warga, termasuk anak-anak. Tak berselang lama, tanpa dinyana, jilatan api berubah arah menyambar atap bangunan SD negeri itu. “Alhamdulillah, ya Allah,” teriakan syukur dipanjatkan warga, karena api berpindah, dan selamatlah kampung yang menampung puluhan rumah yang saling berdempetan dan kebanyakan terbuat dari kayu tersebut. Kawasan itu sangat sulit dicapai, mobil pemadam kebakaran yang datang, setengah jam kemudian, juga harus berjuang keras mematikan api melalui bangunan SD dan TK disamping tiga rumah yang hangus dilantak si jago merah itu. Sementara tiga rumah lainnya, milik keluarga Sumadi, Pudin dan terpaksa dirusak.
Ketika ditemui Media Jambi, mata Cik Uniang (60) terlihat sembab habis menangis karena rumah dan seluruh isi rumahnya ludes dilalap sijago merah. Dia adalah pemilik satu dari tiga rumah yang ludes terbakar. “Hanya sehelai pakaian di badan tersisa, selebihnya tidak ada yang dapat diselamatkan,” ujar janda tiga anak ini.
Tiga rumah yang ludes terbakar masing-masing milik Jamiri (60), Ema (38) dan Cik Uniang (60). Satu unit sepeda motor merek Tiger yang baru dibeli dua bulan milik anak Jamiri yang bertugas di Polda Jambi juga hangus hanya tinggal bangkainya saja. Tidak itu saja, barang dagangan, berupa baju-baju juga hangus, bahkan barang elektronik lainnya tak berhasil diselamatkan. Belum diketahui dengan pasti dari mana asal api. Sebagian warga menyebutkan akibat korsleting listrik, namun ada pula yang mengatakan akibat adanya anak-anak yang bermain kembang api. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki asal api yang nyaris menghanguskan semua rumah di kampung itu. Untuk memadamkan api Damkar Kota Jambi mengerahkan empat unit kendaraan dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 19.00 WIB. Beberapa petugas juga sempat terjatuh karena menginjak kayu-kayu yang telah lapuk. Hingga Minggu pagi, lokasi kebakaran itu masih ramai didatangi oleh masyarakat yang ingin melihat dari dekat, sisa-sisa kebakaran. Sementara pemilik rumah berusaha untuk menyelamatkan barang yang tersisa.
Daerah Padat
RT 03 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi merupakan daerah yang padat penduduk. Menurut Ketua RT 03 Amril BA ada 81 kepala keluarga (KK) dan sekitar 500 jiwa yang tinggal di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bedeng PU itu. Saking padatnya rumah untuk melewati dari satu rumah ke rumah lain harus melalui gang sempit. Bahkan, ketika berpapasan di dalam gang, salah seorang harus mengalah untuk berhenti. Kondisi rumah di dalam kawasan itu juga cukup memprihatinkan, dan kebanyakan terbuat dari kayu. Nyaris tidak ada akses jalan untuk masuk ke dalam kawasan itu dan kondisi itu sangat rawan kebakaran.
Walikota Jambi, H Bambang Priyanto malam itu juga langsung datang ke lokasi kebakaran disusul ke esokan paginya, Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus yang baru dilantik dua pekan lalu juga mendatangi korban kebakaran dan memberikan bantuan secara pribadi. “Kita harapkan Walikota memperhatikan korban kebakaran, termasuk masalah gedung sekolah, agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” ujarnya.(mas)
Kepanikan begitu mencekam. Ada yang berusaha menyelamatkan harta bendanya, membopong kakek-kakek tua yang lumpuh, menggendong nenek-nenek yang sudah tak mampu lagi berjalan, hingga mereka yang sibuk menyiramkan air, dan merusak sejumlah atap rumah, menghindari api menjalar lebih luas.
Angin kencang, membuat api terus membara, dan “Allahu akbar, Allahu akbar,” suara azan dan takbir terus dikumandangkan warga, termasuk anak-anak. Tak berselang lama, tanpa dinyana, jilatan api berubah arah menyambar atap bangunan SD negeri itu. “Alhamdulillah, ya Allah,” teriakan syukur dipanjatkan warga, karena api berpindah, dan selamatlah kampung yang menampung puluhan rumah yang saling berdempetan dan kebanyakan terbuat dari kayu tersebut. Kawasan itu sangat sulit dicapai, mobil pemadam kebakaran yang datang, setengah jam kemudian, juga harus berjuang keras mematikan api melalui bangunan SD dan TK disamping tiga rumah yang hangus dilantak si jago merah itu. Sementara tiga rumah lainnya, milik keluarga Sumadi, Pudin dan terpaksa dirusak.
Ketika ditemui Media Jambi, mata Cik Uniang (60) terlihat sembab habis menangis karena rumah dan seluruh isi rumahnya ludes dilalap sijago merah. Dia adalah pemilik satu dari tiga rumah yang ludes terbakar. “Hanya sehelai pakaian di badan tersisa, selebihnya tidak ada yang dapat diselamatkan,” ujar janda tiga anak ini.
Tiga rumah yang ludes terbakar masing-masing milik Jamiri (60), Ema (38) dan Cik Uniang (60). Satu unit sepeda motor merek Tiger yang baru dibeli dua bulan milik anak Jamiri yang bertugas di Polda Jambi juga hangus hanya tinggal bangkainya saja. Tidak itu saja, barang dagangan, berupa baju-baju juga hangus, bahkan barang elektronik lainnya tak berhasil diselamatkan. Belum diketahui dengan pasti dari mana asal api. Sebagian warga menyebutkan akibat korsleting listrik, namun ada pula yang mengatakan akibat adanya anak-anak yang bermain kembang api. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki asal api yang nyaris menghanguskan semua rumah di kampung itu. Untuk memadamkan api Damkar Kota Jambi mengerahkan empat unit kendaraan dan api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 19.00 WIB. Beberapa petugas juga sempat terjatuh karena menginjak kayu-kayu yang telah lapuk. Hingga Minggu pagi, lokasi kebakaran itu masih ramai didatangi oleh masyarakat yang ingin melihat dari dekat, sisa-sisa kebakaran. Sementara pemilik rumah berusaha untuk menyelamatkan barang yang tersisa.
Daerah Padat
RT 03 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi merupakan daerah yang padat penduduk. Menurut Ketua RT 03 Amril BA ada 81 kepala keluarga (KK) dan sekitar 500 jiwa yang tinggal di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bedeng PU itu. Saking padatnya rumah untuk melewati dari satu rumah ke rumah lain harus melalui gang sempit. Bahkan, ketika berpapasan di dalam gang, salah seorang harus mengalah untuk berhenti. Kondisi rumah di dalam kawasan itu juga cukup memprihatinkan, dan kebanyakan terbuat dari kayu. Nyaris tidak ada akses jalan untuk masuk ke dalam kawasan itu dan kondisi itu sangat rawan kebakaran.
Walikota Jambi, H Bambang Priyanto malam itu juga langsung datang ke lokasi kebakaran disusul ke esokan paginya, Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus yang baru dilantik dua pekan lalu juga mendatangi korban kebakaran dan memberikan bantuan secara pribadi. “Kita harapkan Walikota memperhatikan korban kebakaran, termasuk masalah gedung sekolah, agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” ujarnya.(mas)
Langganan:
Postingan (Atom)
