Selasa, 10 Agustus 2010

Pembangunan Drainase Salah Alamat

MEDIA JAMBI - Pembangunan drainase sepanjang 410 m di Kelurahan Pallmerah Lama Kecamatan Jambi Selatan salah alamat. Saluran yang seharusnya berada di pinggiran lahan pertanian namun dibangun diatas jalan nasional berada cukup jauh dari lokasi yang direncanakan.

Pantauan Media Jambi di lapangan, Jum’at (6/8), belasan orang pekerja dari CV. Manunggal Sakti – pelaksana proyek — tampak tengah menggali tanah di pinggir jalan lingkar selatan. Aktifitas penggalian itu dilakukan mereka atas perintah kontraktor guna membuat saluran air bagi warga sekitar. Rencananya akan dibuat saluran air sepanjang 410 m. Seperti tertera pada papan proyek yang dipasang disebuah bangunan berdinding papan dilokasi. Saat ini diperkirakan mereka telah menggali lebih dari 200 m. Sekitar 80 meter kearah pemukiman warga dan 134 meter lagi berada dipinggir jalan nasional.
Hal itu membuat sejumlah anggota Komisi C DPRD Kota Jambi berang. Mereka mendatangi lokasi dan mengehentikan kegiatan itu. Kedatangan yang mendadak itu, sontak membuat Pimpinan Proyek Dinas PU Kota Jambi, Husni Thamrin dan Direktur CV Manunggal Sakti, Rahadian terkejut. Penghentian penggalian itu sempat mendapatkan penolakan dari Ketua RT setempat, Ruslan Pohan. Perdebatan sengit pun tak terelakan. Husni Thamrin dan Rahadian saling lempar tanggung jawab. “Hentikan dulu, ini menyalahi aturan,” tegas Budi Yako saat tiba dilokasi sekitar pukul 11 siang bersama Ketua Komisi C, Daswarman dan anggota lainnya. Diantaranya Rasyid, Zulkifli IB, Cekman dan Wahyudi.
Menurut Budi, dasar disetujuinya proyek peningkatan saluran air di Dinas PU Kota Jambi sebesar Rp 461.899.000 karena sangat diharapkan warga di sekitar bandara, terutama petani sayur setempat. Selama ini mereka mengeluhkan lahan pertaniannya kerap dilanda banjir bila hujan. Drainase tidak ada sementara penyempitan lahan akibat pembangunan komplek perumahan menggerus resapan air disana.
Sehingga lewat Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2010, proyek itu digol-kan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan ditindak-lanjuti lewat Peraturan Walikota (Perwali). Rencananya, lokasi proyek tepat berada di belakang perumahan Liverpol atau tak jauh dari lahan pertanian warga. Namun kenyataannya, dibangun jauh dari lokasi yang direncanakan.
“Emangnya kota banyak dana. Nanti saluran ini bakal dibongkar bila proyek jalan nasional dimulai. Lagian ini tidak sesuai rencana. Menghabiskan uang daerah saja,” ujar Budi kesal.
Daswarman pun menimpali. “Proyek ini untuk masyarakat, jangan sampai salah alamat. Bila ada perubahan, harus persetujuan dewan,” tegasnya.
Rahadian Putra menjelaskan, mereka bekerja sesuai perintah Dinas PU Kota Jambi. Bila tak dikerjakan, perusahaannya bakal dipersalahkan. Apalagi kontrak kerjanya sudah ia tanda-tangani sejak 1,5 bulan yang lalu. “Kami mengerjakannya sesuai perintah PU. Jika tak dikerjakan, nanti kami yang dipersalahkan,” elak Rahadian.
Pimpinan Proyek (Pimpro) dari Dinas PU Kota Jambi, Husni Thamrin pun sepertinya mengelak dipersalahkan. Namun pria tua itu enggan membeberkan alasan pemindahan lokasi. “Kami mengerjakan ini berdasarkan usulan warga. Tanda tangan warga ada,” terang Husni.

Atasi Banjir
Ketua RT 22 Kelurahan Pallmerah Lama, Ruslan Pohan mengatakan pembuatan saluran air sangat diharapkan warganya. Selama ini, bila hujan turun, air menggenang. Sawah disekitar itu terendam. Banyak sayuran petani mati. “Pembangunan drainase ini yang kami tunggu-tunggu. Bahkan kami sudah rapat dengan warga. Inginnya saluran air dibangun disini,” kata Ruslan.
Mereka tak peduli bila nantinya ada proyek yang sama dari provinsi. “Terserahlah. Kami tak mau kena banjir lagi,” tandasnya.
Sebelumnya, Triswondo, warga RT 11 Kelurahan Pallmerah Lama Kecamatan Jambi Selatan mengeluh. Tiap kali hujan, lahan garapannya banjir. Bahkan, dua bulan terakhir, ia pun tak bisa memanen sawi, selada dan kemangi miliknya. Sayuran itu mati dan ia pun mengaku merugi.
“Bagaimana lagi, sejak ada perumahan itu, sawah kami sering banjir bila hujan turun. Sayuran mati dan kami merugi,” keluh anggota kelompok tani Sudi Makmur itu.
Petani lainnya, Tumiran pun mengakui hal yang sama. Ia sangat berharap pemerintah kota mau memperhatikan nasibnya. Apalagi, ayah dua anak itu kini tak lagi mampu menutupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-harinya. Ditambah lagi harga bahan pokok melambung tinggi, sementara ia tak bisa panen lantaran banjir.
“Kami berharap pemerintah buat saluran air agar kami terhindar dari banjir. Kalau begini terus mau makan apa nantinya,” ujar suami Warsina itu.(gtt)

Amdal PT LAJ Dipalsukan ?

MEDIAJAMBI—Tanda tangan pada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Lestari Asri Jaya (LAJ) Tebo diduga dipalsukan. Beberapa Kepala Desa di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo merasa tidak pernah diundang dalam konsultasi publik maupun menandatangani dokumen amdal nomor 118/laj.sda/v111/2009. Saat ini, kasus pemalsuan tandatangan dilaporkan ke Mabes Polri untuk mengungkap praktek penipuan yang berdampak kerugian pada masyarakat.
Izin konsesi PT LAJ yang terbit pada April 2010 lalu beririsan langsung dengan Desa Pemayungan dan beberapa desa lain di Kecamatan Sumay. Ishak, mantan Kepala Desa Pemayungan kepada Media Jambi menyatakan, tidak pernah diundang dalam konsultasi publik.
“Yang jelas, waktu itu saya sebagai kepala desa tidak pernah ikut, diundang maupun menandatangani persetujuan Amdal,” kata Ishak, Sabtu (7/8) lalu. Dia baru mengetahui ikut menandatangani setelah berhenti dari kepala desa, Januari 2010 lalu. Setelah dilihat, dia mengaku bahwa tanda tangan yang tertera diatas namanya sangat jauh berbeda dengan yang biasa dia gunakan saat menjabat kepala desa.
“Tau-tau disana saya disebutkan menyetujui dokumen Amdal,” katanya. Dia memastikan, tanda tangannya yang tertera pada Amdal bukan tanda tangannya. Dia memastikan, warga desa juga tidak pernah dilibatkan saat konsultasi publik dan menyetujui kehadiran perusahaan di wilayah itu.
Tidak hanya Pemayungan, Ishak mengatakan kepala Desa Semambu Hamidi, Kepala Desa Muaro Sekalo, Ali dan Kepala Desa Suo-suo, Pak Sar. “Setelah kami sesuaikan dengan tanda tangan yang benar, ternyata beda,” tukasnya.
Saat itu, tidak ada upaya mengadu ke Polisi karena ketiadaan pendamping. Warga merasa kesulitan berurusan dengan aparat kepolisian. “Sekarang baru tahu. Daripada saya dimarahi warga desa karena menyetujui, lebih baik saya adukan ke polisi. Apalagi ada warga desa kami yang ditangkap karena berselisih dengan security PT WKS beberapa hari lalu,” jawab Ishak.

Cacat hukum
Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Arif Munandar mengatakan, tahapan Amdal harus melibatkan dan mendapat persetujuan masyarakat sekitar konsesi. Pada satu sisi, masyarakat Desa Pemayungan dan sekitarnya menolak keberadaan perusahaan. “Hanya anehnya, ada tanda tangan kepala desa dan warga yang menyetujui. Setelah dicocokkan, ternyata tanda tangannya beda,” urai Arif.
Walhi telah melaporkan pemalsuan tanda tangan ini ke Mabes Polri, minggu lalu. Dengan menyertakan beberapa dokumen yang biasa dikeluarkan masing-masing kepala desa untuk membandingkan tanda tangan di dokumen Amdal.
“Jika terbukti dipalsukan berarti izin konsesi LAJ cacat hukum. Dan persoalan penangkapan warga oleh security WKS beberapa waktu lalu akan selesai,” ujarnya.
Supardi, kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo ketika dihubungi Media Jambi mengatakan, persoalan Amdal ditangani LH Provinsi. “Kalau Amdal LAJ di Provinsi pak, bukan disini,” elak Supardi.
Hanya sayang, humas PT LAJ, Narmodo belum bisa dimintai keterangan. Beberapa kali dihubungi ponselnya dalam keadaan mati.
(jun)

Warga Duduki Mal Jambi Town Square

MEDIA JAMBI – Warga RT 22 dan RT 26 Simpang III Sipin, Kotabaru, Kota Jambi mendesak manajeman mall Jambi Town Square untuk segera memenuhi memenuhi janji yang disepakati terkait terjadinya banjir akibat pembangunan pusat perbelajaan itu belum lama ini.
Koordinator warga RT 22 dan 26, T Simanjuntak, mengatakan, beberapa waktu lalu dilakukan kesepakatan antara pihak warga dengan pihak managemen mal, antara lain manajemen akan menggali parit yang tertimbun akibat pembangunan mal.
Pihak mal juga akan mengganti rugi barang-barang elektronik milik warga yang rusak akibat terendam air akibat tertimbunnya parit beberapa waktu lalu. “Janji atau kesepakatan itu sampai sekarang tidak pernah dipenuhi manajemen, karena itu kami melakukan aksi,” kata Simanjuntak.
Dalam kesepakatan itu juga disebutkan pihak mal akan memenuhi janji paling lambat pada 7 Agustus 2010. Namun, hingga kini tidak ada tanda-tanda niat baik dari managemen mal,” katanya.
Akibatnya, Sabtu, 7 Agustus, warga mendatangi mall itu. Puluhan warga meluapkan kekesalannya dengan berorasi. Warga juga memajang peralatan rumah yang terendam banjir seperti kasur, kursi dan buku-buku sekolah anak-anak. “Sejak berdirinya Jambi Town Square, warga terancam sebab kalau hujan rumah akan terendam. Tidak ada aturan membolehkan sungai ditutup, tapi itu dilakukan pihak mal,” kata pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu.
Dalam aksi itu warga sempat bersitegang dengan aparat Poltabes Jambi yang mengerahkan satu mobil pengusir massa dengan gas air mata. Namun, mobil itu diminta untuk kembali oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Jambi Asril SH. Menanggapi aksi warga, Asril menyatakan akan minta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus maupun Wali Kota Jambi tidak meresmikan mal tersebut sebelum manajemen memenuhi tuntutan warga RT 22 dan RT 26.
“Kita minta kepada Gubernur dan Wali Kota agar tidak meresmikan mal itu sebelum tuntutan warga dipenuhi oleh manajemen,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 30 Juli 2010, warga RT 22 dan RT 26 sempat panik karena hujan yang mengguyur Kota Jambi saat itu membuat rumah warga berantakan akibat air yang masuk ke rumah.
Sebagian besar warga tak sempat menyelamatkan barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor akibat banjir yang mendadak masuk ke rumah. Akibat peristiwa itu, ratusan warga mendatangi pengelola mal yang menutup saluran drainase sehingga rumah warga kebanjiran, bahkan seorang manajemen mal menjadi bulan-bulanan warga saat itu.(mas/ant)

Tarif Air PDAM Bakal Naik

MEDIA JAMBI – Tarif air bersih direncanakan akan naik karena tarif yang berlaku sekarang dinilai tidak bisa menutupi biaya produksi. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang, Kota Jambi tengah membahas rencana itu bersama walikota Jambi dan DPRD Kota Jambi.
Direktur Utama PDAM Tirta Mayang, Firdaus mengatakan, saat ini harga jual rata-rata air minum PDAM sebesar Rp 1.200 per meter kubik atau Rp1,2 per liter. Sedangkan rata-rata biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk satu meter kubik sebesar Rp3.300.
“Dengan adanya tarif saat ini PDAM masih mengalami kerugian karena harga jual lebih murah dari biaya produksi. Untuk itu kami berkesimpulan kenaikan tarif merupakan suatu keharusan,” ujarnya tanpa merinci berapa seluruh kerugian yang dialami. Menurut dia, biaya operasional PDAM setiap tahun juga selalu mengalami kenaikan, sedangkan tarif dasar air PDAM di Kota Jambi sudah tiga tahun tidak ada kenaikan. “Pembayaran rekening dari pelanggan hanya dapat menutupi biaya operasional saja,” katanya.
Ia menjelaskan, untuk membangun Instalasi Pengelohan Air (IPA) baru di Kota Jambi, tarif dasar air harus dinaikkan lebih dari Rp 3.300. Dengan tarif tersebut PDAM Tirta Mayang Kota Jambi diprediksi baru bisa melakukan investasi untuk pengembangan.
Idealnya tarif air minum harus naik setiap hari sejalan dengan inflasi. Karena tarif air PDAM Tirta Mayang sudah tiga tahun tidak naik maka kenaikan tarif diperkirakan akan cukup tinggi.
Ia mengakui tidak bisa berbuat apa-apabila harga jual saat ini lebih murah dibanding harga produksi.
Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Mayang Arief Sufianto menambahkan, untuk sementara tarif dasar akan dinaikkan menjadi Rp1.600 per meter kubik atau Rp 1,6 perliter. Hal itu untuk mencapai “full cost recovery” atau harga jual sama dengan biya produksi.
Pihaknya telah bertemu Wali Kota Jambi R. Bambang Priyanto dan Komisi B DPRD Kota Jambi untuk membahas tentang rencana kenaikan tarif dasar air PDAM tersebut.(mas/ant)

Pimpin PAN, Hazrin Dipecat dari Golkar

MEDIA JAMBI – Hazrin Nurdin dinilai politisi “kutu loncat.” Mantan ketua AMPG Provinsi Jambi itu masih terdaftar sebagai kader Golkar yang kini terpilih menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi pada Muswil IV, (7 – 8 Agustus ) lalu.
“Kok loncat sana loncat sini,” ungkap Supardi Nurzain, Sekretaris DPD Partai Golkar kepada Media Jambi Menurutnya, terpilihnya adik kandung Zulkifli Nurdin ini sekaligus berarti secara otomatis Hazrin dipecat dari keanggotaan Partai Golkar. “Otomatis dia bukan kader golkar lagi. Tidak ada ampun bagi mereka yang loncat sana-loncat sini (pindah partai, red),” tegasnya.

Terpilih
Pada Muswil PAN, Hazrin Nurdin terpilih secara aklamasi karena meupakan satu-satunya nama yang diusulkan seluruh DPC dan DPD PAN se - Provinsi Jambi. “Saat dibacakan SK ternyata hanya satu nama yang dikeluarkan. Maka berdasarkan Juklak, kandidat ditetapkan sebagai ketua formatur,” ujar A Khusaini, ketua stering comite (SC)
Sementara itu, Supriyono SH, ketua panitia Muswil IV DPW PAN Jambi saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa terpilihnya Hazrin Nurdin terjadi pada Sabtu (7/ 8), pukul 22.55 WIB. Terpilihnya Hazrin diharapkan dapat mempertahankan dan melanjutkan keberhasilan kepemimpinan Zulkifli Nurdin. “Harapan utamanya, keberhasilan tersebut dapat ditingkatkan di bawah kepemimpinan Hazrin Nurdin,” ujar Supriyono.
Sedangkan untuk target yang ditetapkan oleh DPP PAN terhadap pengurus DPW PAN Jambi dalam mempersiapkan pemenangan Pemilu 2014 tersebut, dirinya yakin Hazrin mampu mewujudkan hal tersebut. “Saya yakin di bawah kepemimpinan Hazrin Nurdin dan kerjasama kader hal tersebut bisa diwujudkan,” ujar anggota DPRD Provinsi Jambi ini. (gtt)

Rabu, 04 Agustus 2010

Akibat Pembangunan Tak Ramah Lingkungan

MEDIA JAMBI – Warga sejumlah daerah di Kota Jambi berang dan kesal, karena menjadi korban banjir dadakan, Jumat (30/7) lalu. Mereka menuding, meluapnya air sungai akibat kesalahan pemerintah kota (Pemkot) dalam mebuat rencana tata ruang. Pasalnya, daerah resapan air semakin tergerus akibat pembangunan ruko dan komplek perumahan di sepanjang aliran sungai. Bahkan, pembangunan water boom di komplek ruko Abadi pun dipersalahkan.

Mantan Anggota DPR RI dari Golkar, Ismail Tadjudin dan warga korban banjir mengaku sangat kesal. “Ini sudah tidak benar lagi. Drainase sempit, resapan air berkurang. Pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Ismail kepada Media Jambi saat peristiwa banjir itu terjadi, Jum’at (30/7) sore
Ismail yang hanya menggunakan kaos singlet putih dan kain sarung bersama isterinya bergegas keluar rumah dan menyaksikan air sudah menggenang didepan rumahnya, di Lorong Nusantara RT 19 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung. Kedalaman air hingga setinggi pinggul orang dewasa. Meskipun air tak sampai masuk ke rumahnya, namun ia merasa prihatin.
“Rumah saya lebih tinggi dari yang lain. Tapi kasihan kan warga, rumah mereka tenggelam. Ini harus menjadi perhatian serius Pemkot,” katanya lagi dengan nada tinggi.
Keluhan serupa disampaikan Dasuki. Menurutnya, drainase yang dibangun tidak begitu besar dan berada diantara rumah warga. Selain itu, banyaknya ruko yang dibangun di area bantaran sungai semakin mempersempit ruang resapan air. Bahkan tak sedikit pula rumah dibangun diarea itu.
“Drainasenya kecil dan berada diantara rumah warga. Sementara banyak ruko yang baru dibangun disini. Diseberang sana (Lebak Bandung) juga dibangun perumahan. Di Pasar, ada water bom yang membuat berkurangnya daerah resapan air,” keluh Dasuki.
Kata Dasuki lagi, dulunya, Pemkot sering kali melakukan pembersihan dibantaran sungai. Namun akhir-akhir ini kegiatan itu tak lagi dilakukan. “Jangan saat kampanye dan baru dilantik saja daerah ini diperhatikan,” tutur pria itu nada kecewa.
Mantan Kadispenda Kota Jambi, Sabaruddin pun menyatakan hal yang sama. Pria yang kediamannya hanya berjarak belasan meter dari lokasi kejadian itu mengatakan kecilnya drainase dan terjadinya penyempitan akibat sampah menjadi faktor utama penyebab banjir. Masyarakat diyakini tau soal itu. Ditambah lagi banyaknya bangunan baru yang berdiri didaerah itu makin menambah potensi banjir. “Saya sering ingatkan warga untuk waspada karena daerah ini potensi banjir,” kata Sabarudin.
Anggota DPRD Kota dari komisi C, Beni Lestio sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi. Ini membuktikan perencanaan tata ruang asal-asalan. Ruko dan perumahan dibangun tak ramah lingkungan. “Harusnya izin diikuti dengan pengawasan. Ini membuktikan rencana tata ruang  tak ramah lingkungan. Kini yang menjadi korban masyarakat,” kata Beni .
Pemkot Jambi harus segera melakukan upaya preventif pasca banjir. Apalagi rumah warga yang menjadi korban tidak sedikit. Selain kerugian materil, kemungkinan terbesar akan terserang penyakit. “Saat ini langkah preventif harus segera dilakukan Pemkot. Itu tak bias ditawar-tawar,” tegasnya.
Walikota Jambi, Bambang Priyanto melalui Kabag Humas setda Kota Jambi, M Subhi, membenarkan bahwa peristiwa itu dipicu pembangunan yang tak ramah lingkungan dan drainase yang buruk. Hal itu saat ini tengah dikaji secara impresif oleh Dinas PU Kota Jambi. Selain itu, pihaknya melakukan upaya preventif terhadap korban lewat Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Jambi.
Walikota mengintruksikan untuk segera menginventarisi korban dan kerugian yang dialami. Untuk sementara data korban dan jumlah kerugian belum diketahui secara pasti. Namun Pemkot langsung menyerahkan bantuan berupa mie, biscuit, selimut dan pakaian kepada korban.
“Saat itu juga Walikota perintahkan  Dinas PU untuk mengkaji hal ini. Disosnakertrasn diminta segera menginventarisi korban dan kerugian. Laporan resminya belum masuk. Saat ini yang terpenting memberikan bantuan pangan dan sandang bagi korban,” terang Subhi.(gtt)

Drainase Buruk Banjir Mengancam

MEDIA JAMBI – Akibat drainase yang buruk got-got yang tersumbat dan dipenuhi sampah, ratusan rumah di tiga kelurahan dalam Kota Jambi nyaris tenggelam, Jumat sore (30/7) lalu. Hujan lebat yang turun membuat, air mencapai pinggang orang dewasa. Kejadian yang mendadak itu membuat warga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Warga berharap Pemkot Jambi segera membenahi drainase yang buruk itu, agar pengalaman banjir yang berulang keduakalinya itu tidak lagi menghampiri warga.
Pantauan Media Jambi di lapangan, ratusan rumah warga di Kelurahan Lebak Bandung  dan Payo Lebar Kecamatan Jelutung serta Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi nyaris tenggelam akibat diguyur hujan yang terjadi secara merata. Hujan lebat yang diperkirakan turun mulai pukul 14.00 Wib tanpa mengakibatkan rumah mereka tergenang.  Drainase yang membelah tiga kelurahan itu tak mampu menahan terjangan air hujan.  Air pun meluap.
“Kami dak sempat lagi menyelamatkan barang-barang. Yang ada dipikiran hanya menyelamatkan diri,” ujar Perli ketika ditemui Media Jambi di tepat didepan rumahnya disebelah sungai itu. Warga RT 27 kelurahan Lebak Bandung itu tampak tengah menghalau air yang menerjang rumahnya, namun apa daya, derasnya air tak dapat dihadang. Rumah pun dipenuhi luapan air dari sungai yang hanya dibatasi dinding tembok. Akhirnya pria itu bergegas meninggalkan kediamannya dan berjalan ketempat yang lebih tinggi. Terlihat pria tua itu berjalan sempoyongan. Ia berusaha melawan derasnya arus sungai yang hampir menenggelamkannya. Kedalam air mencapai dada pria itu.  “Awas mas, nanti kepeleset, disini cukup dalam,” ujarnya menyarankan Media Jambi untuk tidak mendekat kearah pria itu.
Di lorong Nusantara Kelurahan Payo Lebar tak jauh dari lokasi, tampak Herpati, Dasuki dan warga RT 19 lainnya berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri mencari dataran tinggi. Bahkan sesekali berteriak mengingatkan warga dan anak-anak untuk menghindari derasnya arus sungai. Mereka pun tak mempedulikan barang-barang yang ada dirumah. Semuanya ditinggalkan.
Di rumah Dasuki. Tadinya ia mencoba membawa barang miliknya namun air meluap begitu cepat. Kursi, meja, lemari, TV dan barang lainnya ia tinggalkan tepat di teras rumah, ikut dilanda banjir. Bahkan Masjid Al Muhklasin yang tak jauh dari kediamannya pun dihantam banjir. “Tau – tau air sudah sampai dada. Barang-barang tak sempat lagi dibawa,” tutur Dasuki di lokasi itu.
Sementara tetangganya, Koko terpaksa mengangkat meja kecil miliknya berbahan kayu. Pria yang tinggal di rumah mertuanya, Sugiono,  mengaku pasrah. Tak banyak yang bisa ia lakukan kecuali menutup rapat-rapat tempat tinggalnya. Pagar yang membentengi rumah itu, kurang lebih setinggi satu meter tak terlihat. Pemandangan yang sama juga dialami rumah warga lainnya.
“Kurang lebih 40 kk yang tinggal disini. Rumah mereka pun terkena banjir,” kata Koko sembari menunjuk kearah rumah warga yang tenggelam. Bahkan, Hotel Aini yang tepat berada dipinggir sungai juga nyaris ikut tenggelam. Untungnya dinding drainase lebih tinggi 2 meter sehingga luapan air tak begitu besar. Namun, halaman hotel yang kini tengah direnovasi itu ikut tergenang.

Terkenang Banjir Sebelumnya
Menurut Koko, kejadian banjir merupakan yang kedua. Kejadian serupa pernah dialaminya tahun 2006 lalu, atau tepatnya ketika ia hendak menggelar pesta pernikahannya dengan Sunarti, anak Sugiono di lokasi itu.
Diceritakannya, Sabtu malam, tepatnya tanggal 15 April 2006 lalu, usai sholat magrib, ia dibantu warga setempat rencananya mempersiapkan pesta perkawinannya.
Kegiatan dekorasi tempat pesta dan pelaminan serta aktivitas masak-memasak para ibu didapur mendadak bubar. Tiba–tiba hujan turun dengan lebatnya.
Drainase yang sempit dan hilangnya daerah resapan air akibat pembangunan ruko dan perumahan tak jauh dari sungai tersebut tak mampu menampung luapan air yang membesar. Air pun membanjiri hingga setinggi pinggang orang dewasa. Pesta perkawinan yang diharapkan meriah pada Minggunya jadi berantakan.
Pelaminan tenggelam dan masakan pun hanyut dibawa air. “Hujan tak berhenti dan tiba-tiba air sungai meluap menerjang rumah kami. Padahal malam itu kami lagi mempersiapkan pesta. Lucunya, malam pengantin malah kerok-kerokan gara-gara masuk angin,” kenang pria itu sembari tersenyum. Pengalaman serupa dialami tetangganya yang juga hendak menggelar pesta perkawinan.(gtt)